Gubernur Joko Widodo memang mencintai musik. Maka itu, di sela kesibukannya, pria yang akrab disapa Jokowi ini selalu menyempatkan diri hadir ke konser band musik yang dia gandrungi.
Genre musik favorit Jokowi adalah rock classic. Kaos hitam, jaket kulit dan sepatu kets jadi gaya andalan Jokowi setiap menonton konser.
Nah tadi malam, Jumat (31/5), Jokowi terlihat hadir di konser musik band asal Inggris, Arkarna yang digelar di Tennis Indoor Senayan. Tak sekadar jadi penonton, pria ramah itu juga menyempatkan diri naik panggung dan duet bersama sang vokalis, Ollie, didampingi artis Indonesia Bondan Prakoso.
"Ada tamu spesial yang bisa kalian lihat malam ini," kata Ollie kepada ratusan fansnya seperti dilihat dalam rekaman video Youtube yang diunggah pemilik akun Fetboy Slim.
Entah karena sudah tahu bahwa tamu spesial yang dimaksud Jokowi, semua penonton mendadak tepuk tangan. Terlebih saat Jokowi ditampilkan dalam layar besar di salah satu sudut panggung, penonton semakin histeris.
Jokowi tampak berjalan menuju panggung dari tengah kerumunan penonton. Pria kurus ini tampil kasual dengan paduan jaket kulit cokelat, kaos hitam, celana hitam dan sepatu kets.
"Hai Ollie," sapa Jokowi saat tiba di panggung. Riuh tepuk tangan kembali menyambut suami Iriana ini.
Seperti perjanjiannya saat bertemu Ollie di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu, malam itu Jokowi, Ollie dan Bondan membawakan lagu Betawi yang pernah laris manis di zamannya, yakni Malam Minggu. Lagu ini dipopulerkan almarhum seniman Betawi, Benyamin Sueb.
"Jadi gini, empat hari yang lalu Ollie datang ke kantor saya kemudian dia ngomong minta saya datang ke sini, saya sampaikan ke Ollie nyanyi dong nyanyian Betawi, dia bilang nggak apa-apa, saya nyanyikan satu. Tapi permintaan dia, duet sama saya," kata Jokowi menceritakan awal mula keberadaannya di konser itu.
Jokowi tampak grogi awalnya. Tapi setelah musik mulai menghentak, Jokowi tampak sumringah. Dia mulai menggoyang badannya mengikuti irama musik, menganggukkan kepala dan sesekali memetik jarinya.
"Saya pikir-pikir, sampai semedi dua hari. Tapi sekali lagi suara saya nggak baik," ucap Jokowi sambil memang stand mik.
Suasana malam itu semakin ceria. Apalagi, lagu itu mereka dibawakan ala musik rock. "Belum ada gubernur yang nyanyi kolaborasi dengan band asing, dadakan, seingat gue si belum baru Pak Jokowi," puji Bondan dan langsung disambut tepuk tangan penonton.
Meski malu-malu, Jokowi sedikit memperdengarkan suaranya. "Aduh emak asyiknya, nonton dua-duaan kaya nyonye dan tuan di gedongan....Mau beli minuman kantong kosong glondangan, malu sama tunangan kebingungan.
Meski hanya membawakan satu lagu, tapi kehadiran Jokowi mampu menghidupkan suasana konser itu.
"Terima kasih Bapak Jokowi. Beliau sangat cool sekali," puji Ollie setelah Jokowi turun dari Panggung.
Seorang pengunjung video Youtube tersebut juga memuji suara Jokowi, "Wah jiaan gubernur diplekotho....wakakakakakak. sip2. suaranya not bad kok."
Friday, May 31, 2013
Dampingi Mega, Jokowi Tampil dengan Atribut Satgas
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, yang digelar PDI Perjuangan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013). Dalam kesempatan ini, Joko Widodo mengenakan atribut Satgas Cakra Buana lengkap dengan baret merahnya.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini tiba di lokasi sekitar pukul 09.45 bersamaan dengan datangnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Jokowi tampak mendampingi Mega dalam satu barisan dengan politisi Effendi Simbolon.
Penampilan Jokowi dengan atribut pakaian dinas lapangan (PDL) khas Satgas Cakra Buana terbilang langka. Karena dalam kesempatan, dirinya selalu muncul dengan pakaian "kebesarannya", baju putih, celana hitam, dan sepatu kets. Satgas Cakra Buana merupakan organisasi sayap dari PDI Perjuangan.
Secara bersamaan, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila juga akan digelar apel siaga sekaligus pengukuhan Satgas tersebut secara langsung oleh Megawati.
Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan ini diberi tajuk "Selamatkan Bangsa dengan Api Perjuangan Bung Karno".
Didampingi Jokowi, Megawati tak kuasa menahan tangis Pidato lahirnya Pancasila
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin acara peringatan Hari Kelahiran Pancasila yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013). Dalam acara ini, Megawati sempat berlinang air mata saat menyampaikan pidato tentang lahirnya Pancasila.
"Ingatlah wejangan Bung Karno dalam pidato Lahirnya Pancasila, 'De Mensch', manusia harus memperjuangkan Pancasila supaya menjadi kenyataan," kata Megawati lantang.
"Beliau dengan lantang berujar, 'Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan...," lanjut Megawati sambil menyeka air matanya.
Dari sejak awal berpidato, suara putri Presiden Soekarno ini sudah terdengar lirih. Namun, ia tampak masih sanggup menahan tangisnya. Saat di ujung pidato, Megawati yang didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak lagi kuasa menahan tangis. Pidatonya sempat terhenti hitungan detik, dan sesekali dirinya kembali menyeka air matanya.
Menyaksikan pemimpinnya terisak, ratusan Satgas Cakra Buana (Organisasi sayap PDI Perjuangan) sontak bertepuk tangan dan meneriakkan kata "Merdeka.... Merdeka," sampai akhirnya Mega menyelesaikan pidato yang kembali disambut dengan tepuk riuh ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang hadir dalam acara tersebut.
Selain untuk memperingati Hari Lahir Pancasila yang ke-68, berkumpulnya ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan juga dimaksudkan untuk mengonsolidasi kekuatan Satuan Tugas (Satgas) partai melalui apel siaga sebagai persiapan memasuki tahun-tahun politik ke depan. Sejumlah tokoh nasional tampak hadir, di antaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jokowi Tak Akan Penuhi Undangan Konvensi Demokrat
[caption id="" align="alignleft" width="307"]
Jokowi[/caption]
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan Partai Demokrat berhak mengundang siapa saja untuk ikut dalam konvensi. Termasuk mengundang salah satu kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Jokowi tidak mungkin akan memenuhi undangan tersebut," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat dihubungi, Kamis, 30 Mei 2013. Basarah menyebutkan ada dua alasan mengapa Jokowi akan menolak tawaran terebut.
Pertama, Jokowi saat ini sedang fokus menyelesaikan kewajibannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Alasan kedua, kata Basarah, calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum partai. Menurut dia, mekanisme ini tidak bergantung dengan mekanisme partai lain. "Bukan juga oleh mekanisme konvensi Partai Demokrat," kata dia.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pengurus PDI Perjuangan menyatakan Megawati Soekarnoputri membuka peluang adanya capres muda yang diusung partainya. Namun PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan disorongkan sebagai calon presiden. PDI Perjuangan lebih memprioritaskan memenangkan pemilu legislatif terlebih dahulu.
Joko Widodo merupakan salah satu figur yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Bahkan, tingkat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta melebihi nama lain yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Misalnya Aburizal Bakrie atau Prabowo Subianto. Namun dalam berkali-kali kesempatan, Jokowi emoh menanggapi serius soal pencalonannya sebagai presiden.
Jokowi[/caption]TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan Partai Demokrat berhak mengundang siapa saja untuk ikut dalam konvensi. Termasuk mengundang salah satu kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Jokowi tidak mungkin akan memenuhi undangan tersebut," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat dihubungi, Kamis, 30 Mei 2013. Basarah menyebutkan ada dua alasan mengapa Jokowi akan menolak tawaran terebut.
Pertama, Jokowi saat ini sedang fokus menyelesaikan kewajibannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Alasan kedua, kata Basarah, calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum partai. Menurut dia, mekanisme ini tidak bergantung dengan mekanisme partai lain. "Bukan juga oleh mekanisme konvensi Partai Demokrat," kata dia.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pengurus PDI Perjuangan menyatakan Megawati Soekarnoputri membuka peluang adanya capres muda yang diusung partainya. Namun PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan disorongkan sebagai calon presiden. PDI Perjuangan lebih memprioritaskan memenangkan pemilu legislatif terlebih dahulu.
Joko Widodo merupakan salah satu figur yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Bahkan, tingkat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta melebihi nama lain yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Misalnya Aburizal Bakrie atau Prabowo Subianto. Namun dalam berkali-kali kesempatan, Jokowi emoh menanggapi serius soal pencalonannya sebagai presiden.
Laporan keuangan DKI, Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
[caption id="" align="alignleft" width="286"]
WTP 2013[/caption]
Laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2012 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jakarta. Torehan prestasi ini merupakan yang kedua kalinya yang diperoleh Pemprov DKI, meski masih dengan catatan dan harus diperbaiki kembali.
WTP 2013[/caption]Laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2012 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jakarta. Torehan prestasi ini merupakan yang kedua kalinya yang diperoleh Pemprov DKI, meski masih dengan catatan dan harus diperbaiki kembali.
Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Blucer Rajaguguk mengatakan, kali ini merupakan tahun ketiga Pemprov DKI Jakarta dapat menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu yakni pada 28 Maret. Sehingga hasil penilaian pun bisa dengan cepat disampaikan. "BPK memberikan opini WTP dengan catatan," kata Blucer, dalam rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/5).
Catatan yang diberikan oleh BPK ada lima poin yakni pertama kebijakan penyisihan piutang yang belum diterapkan. Kedua penyertaan pada satu BUMD dengan metode ekuitas masih didasarkan pada laporan keuangan audited tahun 2011 dan penyertaan pada RS Haji sebesar 51 persen yang menggunakan metode biaya. Ketiga kebijakan penyusutan aset tetap belum diterapkan.
Catatan keempat yang diberikan oleh BPK yakni Pemprov DKI Jakarta mengajukan PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus sengketa lahan di Meruyaselatan. Catatan terakhir adalah potensi kewajiban putusan PK Mahkamah Agung atas objek sengketa dengan PT DWK. "Kewajaran yang diberikan ini bukan berarti kebenaran mutlak atas transaksi, melainkan hanya kewajaran," jelasnya.
Selain lima catatan tersebut, hasil pemeriksaan mengungkapkan ada 11 temuan kelemahan satuan pengawasan internal (SPI) dan 4 temuan kelemahan sistem informasi. Terhadap temuan tersebut BPK telah memberikan rekomendasi mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui sistem online.
Pihaknya juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta gencar untuk menagih kewajiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) pengembang, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Sementara hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan terungkap ada 65 temuan senilai Rp 154,55 miliar. Yang terdiri dari indikasi kerugian senilai Rp 11,05 miliar, potensi kerugian senilai Rp 7,15 miliar dan kekurangan penerimaan mencapai Rp 18,52 miliar. Selain itu temuan administrasi mencapai Rp 12,11 miliar dan temuan 3E senilai Rp 117,82 miliar. "Atas temuan tersebut telah disetor ke kas daerah selama pemeriksaan sebesar Rp 7,31 miliar," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, akan memperbaiki laporan dan menjalankan rekomendasi dari BPK. Ia pun menganggap wajar jika ada beberapa catatan dari BPK sebab Pemprov DKI Jakarta mengelola uang yang sangat banyak. Terlebih tahun ini APBD DKI mencapai Rp 49,9 triliun. "Kita mengelola uang yang tidak sedikit dan ada 57 ribu item kegiatan. Kalau ada 1-2 kegiatan yang perlu diperbaiki, kita akan perbaiki," tandasnya.
Basuki Tantang Debat Soal Reklamasi Pantai
[caption id="" align="alignleft" width="269"]
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama[/caption]
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menantang Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk menggelar debat terbuka soal reklamsi Pantai Ancol yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Basuki juga menilai, protes yang dilayangkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu tidak memberikan solusi apapun.
Dikatakan Basuki, debat terbukan dilakukan untuk mencari solusi tepat penanganan pencemaran laut dan reklamasi Pantai Ancol. "Saya melihat Walhi tidak memberi solusi seputar kondisi air laut yang tercemar. Itu ada studinya, jadi bisa berdebat," ujar Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (31/5).
Pelaksanaan reklamasi Pantai Ancol, kata Basuki, telah mengantongi izin berupa Keputusan Prresiden (Keppres). Bahkan, keseluruhan perizinan untuk pelaksanaannya telah terpenuhi.
Karenanya, mantan Bupati Belitung Timur ini bersedia diajak berdebat oleh LSM tentang semua hal terkait pelaksanaan reklamasi Pantai Ancol. Namun, debat yang berlangsung tidak hanya sekadar argumentasi semata melainkan untuk mencari solusi yang tepat. “NGO atau LSM berdebat apa pun boleh, tapi kasih solusinya dong. Justru kalau mellihat laut rusak, pesisir pantai rusak, ya reklamasi bermanfaat untuk pulihkan kerusakan itu,” katanya.
Ditambahkan Basuki, semua yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah melalui pertimbangan secara matang. Misalnya, pengerukan yang akan dilakukan tentu sudah harus tahu hasil sedimen yang akan dikeruk akan dibuang ke mana. “Sedimen yang dikeruk dan sudah terkontaminasi, masa dibuang ke bulan. Ini logikanya gimana? Buang limbah gimana caranya? Harus digali. Waduk ini penuh kontaminasi, kalau buang ke darat, nanti malah kena air tanah,” tandasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama[/caption]Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menantang Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk menggelar debat terbuka soal reklamsi Pantai Ancol yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Basuki juga menilai, protes yang dilayangkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu tidak memberikan solusi apapun.
Dikatakan Basuki, debat terbukan dilakukan untuk mencari solusi tepat penanganan pencemaran laut dan reklamasi Pantai Ancol. "Saya melihat Walhi tidak memberi solusi seputar kondisi air laut yang tercemar. Itu ada studinya, jadi bisa berdebat," ujar Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (31/5).
Pelaksanaan reklamasi Pantai Ancol, kata Basuki, telah mengantongi izin berupa Keputusan Prresiden (Keppres). Bahkan, keseluruhan perizinan untuk pelaksanaannya telah terpenuhi.
Karenanya, mantan Bupati Belitung Timur ini bersedia diajak berdebat oleh LSM tentang semua hal terkait pelaksanaan reklamasi Pantai Ancol. Namun, debat yang berlangsung tidak hanya sekadar argumentasi semata melainkan untuk mencari solusi yang tepat. “NGO atau LSM berdebat apa pun boleh, tapi kasih solusinya dong. Justru kalau mellihat laut rusak, pesisir pantai rusak, ya reklamasi bermanfaat untuk pulihkan kerusakan itu,” katanya.
Ditambahkan Basuki, semua yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah melalui pertimbangan secara matang. Misalnya, pengerukan yang akan dilakukan tentu sudah harus tahu hasil sedimen yang akan dikeruk akan dibuang ke mana. “Sedimen yang dikeruk dan sudah terkontaminasi, masa dibuang ke bulan. Ini logikanya gimana? Buang limbah gimana caranya? Harus digali. Waduk ini penuh kontaminasi, kalau buang ke darat, nanti malah kena air tanah,” tandasnya.
Jokowi Pantau Langsung Pengerukan Kali Semanan
[caption id="" align="alignleft" width="269"]
erna/beritajakarta.com[/caption]
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memantau langsung proses pengerukan Kali PHB Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Normalisasi sejumlah kali dan saluran penghubung saat ini tengah gencar dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah banjir yang kerap melanda ibu kota.
Pantauan beritajakarta.com, pengerukan di Kali PHB Semanan tampak melibatkan satu alat berat. Rencananya, pengerukan menggunakan alat berat hanya akan dilakukan sepanjang 300 meter. Sisanya akan dilakukan secara manual karena tidak memungkinkan menggunakan alat berat. "Kami hanya ingin memantau pekerjaan di lapangan. Pelaksanaan pengerukan sungai-sungai kecil dan besar di Jakarta itu seperti apa?," ujar Jokowi, di saat memantau pengerukan Kali PHB Semanan di RT 09/12 Kelurahan Durikosambi, Cengkareng, Jumat (31/5).
Dikatakan Jokowi, pengerukan tidak hanya dilakukan di Kali PHB Semanan saja, melainkan juga terhadap sungai-sungai sedang maupun kecil yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga saat musim penghujan mendatang, Jakarta sudah siap menghadapi ancaman banjir. Terlebih, ia menilai sungai-sungai yang ada di Jakarta sudah puluhan tahun tidak dikeruk sehingga sedimennya menumpuk.
Menurutnya, kedalaman sungai-sungai di Jakarta idealnya mencapai 2-3 meter. Namun, kondisi yang ada saat ini, kedalamannya rata-rata hanya mencapai 1 meter saja. Untuk pengerukan 13 sungai besar yang mengalir di Jakarta, sambung Jokowi, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. "Semuanya proritas, kita terjunkan semua ke kampung-kampung yang ada sungai-sungai kecilnya. Karena sungai-sungai besar tanggung jawabnya Kementrian PU," katanya.
Ditambahkan Jokowi, seharusnya pengerukan kali dilakukan setiap tahun. Sehingga tidak terjadi penumpukan sedimen yang bisa menghambat aliran sungai. "Harusnya setiap tahun dikeruk, jadi airnya bisa mengalir dengan lancar dan tidak menemui hambatan," ucapnya.
Selain terdapat satu alat berat, pengerukan Kali PHB Semanan juga melibatkan dua truk berukuran besar untuk mengangkut sampah hasil pengerukan. Selain meninjau pengerukan, kunjungan Jokowi di RT 09/12 Kelurahan Durikosambi ini juga turut membagi-bagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi tersebut.
erna/beritajakarta.com[/caption]Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memantau langsung proses pengerukan Kali PHB Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Normalisasi sejumlah kali dan saluran penghubung saat ini tengah gencar dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah banjir yang kerap melanda ibu kota.
Pantauan beritajakarta.com, pengerukan di Kali PHB Semanan tampak melibatkan satu alat berat. Rencananya, pengerukan menggunakan alat berat hanya akan dilakukan sepanjang 300 meter. Sisanya akan dilakukan secara manual karena tidak memungkinkan menggunakan alat berat. "Kami hanya ingin memantau pekerjaan di lapangan. Pelaksanaan pengerukan sungai-sungai kecil dan besar di Jakarta itu seperti apa?," ujar Jokowi, di saat memantau pengerukan Kali PHB Semanan di RT 09/12 Kelurahan Durikosambi, Cengkareng, Jumat (31/5).
Dikatakan Jokowi, pengerukan tidak hanya dilakukan di Kali PHB Semanan saja, melainkan juga terhadap sungai-sungai sedang maupun kecil yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga saat musim penghujan mendatang, Jakarta sudah siap menghadapi ancaman banjir. Terlebih, ia menilai sungai-sungai yang ada di Jakarta sudah puluhan tahun tidak dikeruk sehingga sedimennya menumpuk.
Menurutnya, kedalaman sungai-sungai di Jakarta idealnya mencapai 2-3 meter. Namun, kondisi yang ada saat ini, kedalamannya rata-rata hanya mencapai 1 meter saja. Untuk pengerukan 13 sungai besar yang mengalir di Jakarta, sambung Jokowi, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. "Semuanya proritas, kita terjunkan semua ke kampung-kampung yang ada sungai-sungai kecilnya. Karena sungai-sungai besar tanggung jawabnya Kementrian PU," katanya.
Ditambahkan Jokowi, seharusnya pengerukan kali dilakukan setiap tahun. Sehingga tidak terjadi penumpukan sedimen yang bisa menghambat aliran sungai. "Harusnya setiap tahun dikeruk, jadi airnya bisa mengalir dengan lancar dan tidak menemui hambatan," ucapnya.
Selain terdapat satu alat berat, pengerukan Kali PHB Semanan juga melibatkan dua truk berukuran besar untuk mengangkut sampah hasil pengerukan. Selain meninjau pengerukan, kunjungan Jokowi di RT 09/12 Kelurahan Durikosambi ini juga turut membagi-bagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi tersebut.
Kebut Pengerukan Waduk Pluit, Jokowi Tambah Eskavator
[caption id="attachment_26064" align="alignleft" width="329"]
Pengerukan Waduk Pluit[/caption]
Setelah meninjau proses pengerukan di Kali Semanan, Gubernur DKI Joko Widodo meninjau proses pengerukan waduk Pluit. Jokowi mengatakan pekerjaan ini akan dikebut dengan menambah 14 eskavator pada Juni nanti.
“Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak,” kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).
Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.
“Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga,” kata Jokowi.
Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.
“Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus,” tuturnya.[Detikcom]
Pengerukan Waduk Pluit[/caption]Setelah meninjau proses pengerukan di Kali Semanan, Gubernur DKI Joko Widodo meninjau proses pengerukan waduk Pluit. Jokowi mengatakan pekerjaan ini akan dikebut dengan menambah 14 eskavator pada Juni nanti.
“Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak,” kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).
Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.
“Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga,” kata Jokowi.
Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.
“Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus,” tuturnya.[Detikcom]
5 Vokalis Kebon Sirih ini doyan cibir kinerja Jokowi
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Joko widodo[/caption]
Sebagai mitra kerja, legislator punya hubungan yang cukup dengan eksekutif yang berkuasa saat itu. Bukan sekadar membahas produk undang-undang dan anggaran, legislator dalam hal ini DPR/DPRD adalah teman pemerintahan untuk mendiskusikan segala sesuatunya seperti persoalan proyek.
Tapi pemandangan di DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI justru tak terlihat demikian. Dua lembaga ini tampaknya sulit sekali menyamakan visi dan misi membangun Jakarta. Selalu bersitegang.
Kondisi demikian sebenarnya terlihat mencolok sejak posisi DKI 1 berganti kepemimpinan dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo. Entah apa sebabnya, mereka menilai apa yang dilakukan Jokowi saat ini tak lebih dari pencitraan belaka.
Memang, di bawah kepemimpinan Jokowi kebekuan birokrasi yang kaku selama ini coba dia dobrak. Jokowi juga tak terima adanya tawar menawar dengan DPRD dalam menangani proyek. Kondisi inilah yang membuat politikus Kebon Sirih naik pitam.
Sebagai bentuk ketidaksenangan mereka pada Jokowi, ada saja tindak tanduk mantan wali kota Solo itu yang mereka kritik. Tak puas hanya sekali, tapi berkali-kali tergantung pada tema yang hangat diperbincangkan di publik.
Meski demikian, Jokowi tetap tenang dan terus berharap pemprov dan DPRD DKI bisa bermitra dengan baik. Berikut lima anggota DPRD DKI yang hobi mengkritik kinerja atau program kerja Jokowi:
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Ahmad Husein Alaydrus[/caption]
Politikus Demokrat yang satu ini memang terlihat tak simpatik sekali pada sosok Jokowi. Sejak awal Jokowi dilantik, ada saja yang dikritiknya.
Hal yang pertama dia protes dari Jokowi adalah kebiasaan mantan wali kota Solo itu blusukan dan bertatap muka langsung dengan warga. Menurutnya, blusukan terus menerus cuma pencitraan dan tak menyelesaikan masalah.
"Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja," kata Husein.
Tak hanya itu, pada program yang digagas Jokowi, dia menilai masih sangat prematur. Dia matanya, KJS dan beberapa pembangunan yang ingin Jokowi seriusi tak masuk di akal dan aneh.
"Itu asal bunyi (Asbun) saja, harus ada ahlinya yang meneliti, nanti evaluasinya seperti apa? Teknologinya bagaimana? Emang dia pikir kaya pat-pat gulipat tinggal lipat aja," kata Alaydrus saat mengomentari proyek deep tunnel (terowongan bawah tanah) multifungsi.
Tak tanggung-tanggung, Alaydrus juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa program KJS yang dicanangkan Jokowi. "Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," tambahnya.
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Taufiqurrahman[/caption]
Meski masih muda, politikus Taufiqurrahman cukup vokal di komisinya, Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI. Uniknya pria plontos ini tak hanya memikirkan bidangnya, tapi juga peka terhadap berbagai masalah yang dialami warga Jakarta.
Mulai dari masalah kesehatan, penggusuran, pendanaan satu proyek hingga kinerja Satpol PP dia komentari. Taufiq beralasan, hal itu dilakukannya semata-mata karena panggilan sebagai wakil rakyat.
Selama kepemimpinan Jokowi, vokal itu semakin lantang dan sering terdengar. Menurutnya, Jokowi tak siap menggagas proyek-proyek yang diimpikan. Sebagai bentuk protesnya pada kinerja Jokowi dia membuat hak interpelasi sampai terus ke jalan, berdemo bersama masyarakat.
Untuk aksi demo, dia lakukan pada Kamis kemarin di depan Balai Kota DKI Jakarta. Di antara ratusan massa yang menolak KJS, terlihat keberadaan Taufiq.
"Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," klaimnya.
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Igo Ilham[/caption]
Program KJS Jokowi memang proyek yang paling disoroti DPRD DKI. Apalagi setelah beberapa waktu lalu, seorang bayi atas nama Dera Nur Anggraini meninggal karena tak bisa dilayani dengan cepat oleh pihak rumah sakit. Padahal kedua orang tuanya sudah memegang KJS.
Belajar dari kasus ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai komisi yang membidangi masalah kesehatan mendesak Jokowi segera memperbaiki sistem tersebut.
"Itu berawal dari sistem dulu, itu yang harus diperbaiki, gubernur jangan kelalang keliling mulu sama omong-omong,"ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham di Gedung DPRD Jakarta.
Igo mengatakan ada beberapa sistem pelayanan yang harus diperbaiki, yakni pertama sistem yang mampu menjangkau orang miskin di jakarta. Sehingga, terdapat sistem penggolongan pasien dari jenjang sosialnya.
"Sistemnya harus ada, kategori orang miskin mau ditaruh di dinas pendudukan sipil. Siapapun orang kalau melihat fulan ke rumah sakit, tinggal search di kependudukan, dia miskin, oh sudah, harusnya gitu," ucapnya.
"Kalau keliling-keliling doang enggak menghasilkan sistem percuma," tegasnya.
[caption id="" align="alignnone" width="324"]
Asraf Ali[/caption]
Beberapa waktu lalu, program berobat gratis dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi jadi perbincangan hangat di publik. Sistem baru yang diterapkan dalam program itu, membuat rumah sakit yang diajak bekerja sama, mundur sebagai peserta.
Sebagai anggota Komisi E (bidang kesra) DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali angkat bicara. Dia menilai program ini masih sangat prematur dan membingungkan.
"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf.
Lebih lanjut, Asraf menambahkan, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," pungkas dia.
[caption id="" align="alignnone" width="324"]
Wanda Hamidah[/caption]
Politikus cantik asal Partai Amanat Nasional (PAN) memang terkenal vokal dalam rapat-rapat DPRD DKI. Sehari-harinya, dia duduk sebagai anggota Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat).
Sikap kritisnya sering dia tujukan pada beberapa kebijakan yang direncanakan Gubernur Joko Widodo. Seperti pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan rencana pembangunan Stadion Taman BMW di Kelurahan Papanggung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Untuk persoalan KJS, mantan foto model itu menilai sistem klaim pada program yang digagas Jokowi itu tak jelas. Dia meminta pemprov jangan malas mensosialisasikan program ini.
"Gimana mau rumah sakit, kita aja belum (sosialisasi)," kritik Wanda dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5).
Kemudian terkait pembangunan stadion BMW, dia menolak karena tanah itu masih sengketa. "Saya mewakili Fraksi PAN menolak pembangunan Taman BMW. Itu kan lahan sengketa, rawan digugat, nanti kan DKI malah rugi besar," ujar Wanda Hamidah.
Dia menjelaskan sering melakukan dengar pendapat warga yang memiliki tanah stadion BMW, selalu dikeluhkan mengenai tidak dapat uang ganti rugi.
"Sebelum ada bukti absah kepemilikan Pemprov DKI. Saya ini notaris, kalau katanya sudah sah, mana berikan saya surat-suratnya," katanya.
Joko widodo[/caption]Sebagai mitra kerja, legislator punya hubungan yang cukup dengan eksekutif yang berkuasa saat itu. Bukan sekadar membahas produk undang-undang dan anggaran, legislator dalam hal ini DPR/DPRD adalah teman pemerintahan untuk mendiskusikan segala sesuatunya seperti persoalan proyek.
Tapi pemandangan di DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI justru tak terlihat demikian. Dua lembaga ini tampaknya sulit sekali menyamakan visi dan misi membangun Jakarta. Selalu bersitegang.
Kondisi demikian sebenarnya terlihat mencolok sejak posisi DKI 1 berganti kepemimpinan dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo. Entah apa sebabnya, mereka menilai apa yang dilakukan Jokowi saat ini tak lebih dari pencitraan belaka.
Memang, di bawah kepemimpinan Jokowi kebekuan birokrasi yang kaku selama ini coba dia dobrak. Jokowi juga tak terima adanya tawar menawar dengan DPRD dalam menangani proyek. Kondisi inilah yang membuat politikus Kebon Sirih naik pitam.
Sebagai bentuk ketidaksenangan mereka pada Jokowi, ada saja tindak tanduk mantan wali kota Solo itu yang mereka kritik. Tak puas hanya sekali, tapi berkali-kali tergantung pada tema yang hangat diperbincangkan di publik.
Meski demikian, Jokowi tetap tenang dan terus berharap pemprov dan DPRD DKI bisa bermitra dengan baik. Berikut lima anggota DPRD DKI yang hobi mengkritik kinerja atau program kerja Jokowi:
1. Politikus Demokrat, Ahmad Husein Alaydrus
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Ahmad Husein Alaydrus[/caption]Politikus Demokrat yang satu ini memang terlihat tak simpatik sekali pada sosok Jokowi. Sejak awal Jokowi dilantik, ada saja yang dikritiknya.
Hal yang pertama dia protes dari Jokowi adalah kebiasaan mantan wali kota Solo itu blusukan dan bertatap muka langsung dengan warga. Menurutnya, blusukan terus menerus cuma pencitraan dan tak menyelesaikan masalah.
"Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja," kata Husein.
Tak hanya itu, pada program yang digagas Jokowi, dia menilai masih sangat prematur. Dia matanya, KJS dan beberapa pembangunan yang ingin Jokowi seriusi tak masuk di akal dan aneh.
"Itu asal bunyi (Asbun) saja, harus ada ahlinya yang meneliti, nanti evaluasinya seperti apa? Teknologinya bagaimana? Emang dia pikir kaya pat-pat gulipat tinggal lipat aja," kata Alaydrus saat mengomentari proyek deep tunnel (terowongan bawah tanah) multifungsi.
Tak tanggung-tanggung, Alaydrus juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa program KJS yang dicanangkan Jokowi. "Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," tambahnya.
2. Politikus Demokrat, Taufiqurrahman
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Taufiqurrahman[/caption]Meski masih muda, politikus Taufiqurrahman cukup vokal di komisinya, Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI. Uniknya pria plontos ini tak hanya memikirkan bidangnya, tapi juga peka terhadap berbagai masalah yang dialami warga Jakarta.
Mulai dari masalah kesehatan, penggusuran, pendanaan satu proyek hingga kinerja Satpol PP dia komentari. Taufiq beralasan, hal itu dilakukannya semata-mata karena panggilan sebagai wakil rakyat.
Selama kepemimpinan Jokowi, vokal itu semakin lantang dan sering terdengar. Menurutnya, Jokowi tak siap menggagas proyek-proyek yang diimpikan. Sebagai bentuk protesnya pada kinerja Jokowi dia membuat hak interpelasi sampai terus ke jalan, berdemo bersama masyarakat.
Untuk aksi demo, dia lakukan pada Kamis kemarin di depan Balai Kota DKI Jakarta. Di antara ratusan massa yang menolak KJS, terlihat keberadaan Taufiq.
"Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," klaimnya.
3. Politikus PKS, Igo Ilham
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Igo Ilham[/caption]Program KJS Jokowi memang proyek yang paling disoroti DPRD DKI. Apalagi setelah beberapa waktu lalu, seorang bayi atas nama Dera Nur Anggraini meninggal karena tak bisa dilayani dengan cepat oleh pihak rumah sakit. Padahal kedua orang tuanya sudah memegang KJS.
Belajar dari kasus ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai komisi yang membidangi masalah kesehatan mendesak Jokowi segera memperbaiki sistem tersebut.
"Itu berawal dari sistem dulu, itu yang harus diperbaiki, gubernur jangan kelalang keliling mulu sama omong-omong,"ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham di Gedung DPRD Jakarta.
Igo mengatakan ada beberapa sistem pelayanan yang harus diperbaiki, yakni pertama sistem yang mampu menjangkau orang miskin di jakarta. Sehingga, terdapat sistem penggolongan pasien dari jenjang sosialnya.
"Sistemnya harus ada, kategori orang miskin mau ditaruh di dinas pendudukan sipil. Siapapun orang kalau melihat fulan ke rumah sakit, tinggal search di kependudukan, dia miskin, oh sudah, harusnya gitu," ucapnya.
"Kalau keliling-keliling doang enggak menghasilkan sistem percuma," tegasnya.
4. Politikus Golkar, Asraf Ali
[caption id="" align="alignnone" width="324"]
Asraf Ali[/caption]Beberapa waktu lalu, program berobat gratis dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi jadi perbincangan hangat di publik. Sistem baru yang diterapkan dalam program itu, membuat rumah sakit yang diajak bekerja sama, mundur sebagai peserta.
Sebagai anggota Komisi E (bidang kesra) DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali angkat bicara. Dia menilai program ini masih sangat prematur dan membingungkan.
"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf.
Lebih lanjut, Asraf menambahkan, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," pungkas dia.
5. Politikus PAN, Wanda Hamidah
[caption id="" align="alignnone" width="324"]
Wanda Hamidah[/caption]Politikus cantik asal Partai Amanat Nasional (PAN) memang terkenal vokal dalam rapat-rapat DPRD DKI. Sehari-harinya, dia duduk sebagai anggota Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat).
Sikap kritisnya sering dia tujukan pada beberapa kebijakan yang direncanakan Gubernur Joko Widodo. Seperti pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan rencana pembangunan Stadion Taman BMW di Kelurahan Papanggung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Untuk persoalan KJS, mantan foto model itu menilai sistem klaim pada program yang digagas Jokowi itu tak jelas. Dia meminta pemprov jangan malas mensosialisasikan program ini.
"Gimana mau rumah sakit, kita aja belum (sosialisasi)," kritik Wanda dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5).
Kemudian terkait pembangunan stadion BMW, dia menolak karena tanah itu masih sengketa. "Saya mewakili Fraksi PAN menolak pembangunan Taman BMW. Itu kan lahan sengketa, rawan digugat, nanti kan DKI malah rugi besar," ujar Wanda Hamidah.
Dia menjelaskan sering melakukan dengar pendapat warga yang memiliki tanah stadion BMW, selalu dikeluhkan mengenai tidak dapat uang ganti rugi.
"Sebelum ada bukti absah kepemilikan Pemprov DKI. Saya ini notaris, kalau katanya sudah sah, mana berikan saya surat-suratnya," katanya.
Jokowi Tampil Bareng Bondan Prakoso dan Arkarna Nyanyi Lagu Betawi
Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo tak hanya jadi penonton di konser Arkarna. Pria Solo ini menghebohkan suasana dengan tampil bernyanyi lagu Betawi berjudul 'Malam Minggu' bersama Bondan Prakoso dan Arkana."Ollie ke kantor saya, lalu saya bilang nyanyi Betawi dong, tapi dia bilang minta nyanyi dengan saya," kata Jokowi di atas panggung, Jumat (31/5/2013).
Bondan Prakosa pun tampak antusias berduet dengan Jokowi. Dia muncul terengah-engah sambil menenteng gitarnya.
"Tadi saya sedang makan malam di Mc. D, setelah dihubungi dan diberitahu Jokowi akan bernyanyi, saya langsung lari ke sini," ujar Bondan di samping Jokowi.
"Sebelumnya belum pernah ada gubernur yang nyanyi begini, seingat gue belum ada. Musik tak mengenal kelas dan jabatan," kata Bondan.
Dalam lagu tersebut, Jokowi kebagian bagian reff. Penonton pun ikut berdendang bersama. Suasana pun hangat.
"Aduh emak asyiknya nonton dua-duaan kayak nyonya dan tuan di gedongan...." dendang Jokowi.
Tak tampak raut grogi dari ekspresi Jokowi. Dia terlihat santai dan menikmati nyanyiannya.
"Tak Ada Rusun, Tak Ada Penggusuran"
Pengerukan waduk alias normalisasi kali di bantaran sebelah barat Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tengah dilakukan. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 10 ekskavator untuk mengerjakan proyek tersebut.
Ditemui, Jumat (31/5), Kepala Proyek Normalisasi Waduk Pluit Herianto mengatakan, kini pemfokusan normalisasi Waduk Pluit adalah pembuatan jalan inspeksi. "Yang penting bangunan yang sudah ditertibkan tidak akan dibangun lagi," kata Herianto.
Herianto menjelaskan, pihaknya tidak berencana menggusur warga yang berada di sisi timur bantaran Waduk Pluit, tanpa lebih dulu menyiapkan rumah susun untuk merelokasi warga. "Belum ada rusun sehingga belum ada penertiban bangunan," kata Herianto.
Kemudian, Herianto menambahkan, kini pihaknya tengah fokus mengeruk agar Waduk Pluit kelihatan sebagai tempat penampungan air. Untuk mengantisipasi bahaya keamanan, akan dipasang lampu penerangan di beberapa jalan inspeksi.
"Sekarang difokuskan pengerukan dan lampu penerangan agar kalau malam jadi tidak gelap," tuntasnya.
Basuki Lebih Puas Jadi Pejabat ketimbang Orang Kaya
Basuki Tjahaja Purnama merasa lebih bisa menolong rakyat kecil jika dia menjadi pejabat ketimbang hanya menjadi pengusaha kaya. Hal ini yang membuatnya banting setir dari pengusaha menjadi politisi kemudian pejabat.
Menurut Basuki, bermodalkan modal 1 juta dollar AS, dia membangun pabrik di kampung halamannya di Belitung Timur pada tahun 1999. Namun, karena dipersulit oleh pejabat setempat, Basuki banting setir menjadi anggota DPRD.
Menurut Basuki, pejabat setempat mempersulit pabriknya dengan alasan ISO. Namun, meski melawan, Basuki tetap harus menutup pabriknya tersebut pada tahun 2001.
"Tahun 2003 saya diajak Dr Sjahrir masuk PIB. Pas lagi kesal, pabrik tutup, pejabat nantang saja. Jadi pejabat luh kalau mau macam-macam," kata Basuki saat menjadi narasumber talkshow Membangun Future Leader Indonesia Melalui Pendidikan di Ruang Balai Agung Betawi Hotel Santika Premiere Jakarta, Jakarta Barat, Kamis (30/5/2013)
Basuki kemudian ditawarkan menjadi caleg untuk DPR RI oleh PIB. Namun, tawaran itu ditolaknya karena butuh dana besar. Dia pun memilih untuk menjadi caleg DPRD tingkat II.
Menurut Basuki, ada alasannya mengapa dia memilih DPRD tingkat II. "Ada teori politik dari Abraham Lincoln bahwa untuk menguji karakter sejati orang, kasih dia kekuasaan. Saya butuh panggung politik untuk mempertontonkan karakter saya. Panggung politik yang paling mudah dan murah diraih DPRD tingkat II, Jakarta enggak punya. Dengan suara sedikit saja, sisa-sisa bisa jadi," tutur pria yang akrab disapa Ahok itu.
"Saya mulai mengampanyekan teknik minta uang, saya tolak. Marah orang-orang. Akhirnya yang milih saya hanya 92 orang. Tapi, karena ketua partai, suara sisa-sisa, terpilihlah saya di DPRD," ujarnya.
Namun, menurut Basuki, sebenarnya dia bercita-cita, jika partainya menang, ia mau menunjuk seorang camat yang dikenalnya untuk menjadi bupati. "Supaya warga-warga yang tidak mampu sekolah dan berobat, jangan minta duit sama saya karena saya tidak bisa menolong mereka. Tidak menolong mereka, nurani tidak enak. Kalau nolong, emang istri saya tahan banting kaya ibu saya. Bisa-bisa ditinggal istri," kata Basuki sambil tertawa.
"Akhirnya partai saya kalah. Camat ini datang ke rumah saya pagi-pagi. Hok, abang minta kamu tidak mundur, walau sendiri, lawan di dalam DPRD sana," ucap Basuki menuturkan.
"Saya bilang, mau lawan apa? Ya udah, jadi orang gendeng di dalam sama. Saya bilang DPRD itu Dewan Perampok Rakyat Daerah. Saya lapor ke rakyat, sempat mau digebukin. Saya bilang satu lawan satu, takut juga dia," ujarnya.
Baru 7 bulan menjadi anggota DPRD tingkat II, pemilih Basuki memintanya untuk maju menjadi Bupati Belitung Timur. Namun, karena yang memilih juga DPRD, akhirnya dia menunggu hinggal lima tahun. Namun, pada 2005, pemerintah mengubah aturan dengan pemilihan langsung.
"Menjadi calon bupati tidak ambil jadwal kampanye karena tidak ada uang. Tidak ada baju dan kaus. Saya turunan China, ini 93 persen Muslim," kata Basuki.
Syukurnya, dia bisa memang dengan memperoleh 37,13 persen suara, mengalahkan empat pasangan calon bupati lainnya. Kala menjadi bupati, Basuki memanfaatkan kemampuannya untuk membantu orang miskin dan tidak mampu.
"Belitung Timur menjadi kabupaten pertama yang kerja sama dengan PT Askes. Seluruh penduduk saya jamin, asal mau masuk ke puskesmas dan masuk rumah sakit kelas 3 karena orang kaya enggak mau masuk kelas 3," ujar Basuki.
"Kalau ada yang punya toko kelontong mau masuk ke puskesmas, menurut saya, berarti dia butuh dukungan modal, hahaha...," ujar Basuki disambut tepuk tangan peserta talkshow.
Hingga saat ini, Basuki tetap pada cita-citanya menolong orang tidak mampu dengan jabatannya. Menurutnya, dengan menjadi pejabat, malah banyak orang miskin yang ditolongnya ketimbang dia hanya menjadi orang kaya.
Thursday, May 30, 2013
'Catut' Nama Jokowi, Kunjungan DPRD DKI ke 3 Negara Pemborosan
[caption id="" align="alignleft" width="276"]
DPRD DKI jakarta[/caption]
Jakarta - Di tengah dorongan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), ternyata DPRD DKI berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke 3 negara. Mereka berdalih mempelajari program Jokowi, namun kepergian mereka dianggap pemborosan.
"Itu jelas pemborosan, publik dikelabui dengan nama studi banding program Jokowi, biar ada pembenaran," kata Direktur Investigasi Fitra, Uchok Khadafi, kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).
Kunker anggota DPRD DKI ke 3 negara yakni Belanda, China dan Malaysia dalam hitungan Fitra menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar. Uang sebanyak itu tentu diambil dari APBD DKI Jakarta.
"Kalau DPRD tidak mau menghentikan ini, lebih baik jangan dipilih lagi anggota yang kerjanya hanya jalan-jalan dan senang-senang saja," protes Uchok.
Para legislator Kebon Sirih ke luar negeri beralasan untuk melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT).
"Memang empat proyek itu sudah jelas dan sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kalau mau memperjelas tidak usah ke luar negeri, cukup baca buku, internet, atau panggil ahli dari luar negeri ke DPRD. Tidak makan anggaran sampai RP 1,8 miliar," pungkas Uchok.
DPRD DKI jakarta[/caption]Jakarta - Di tengah dorongan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), ternyata DPRD DKI berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke 3 negara. Mereka berdalih mempelajari program Jokowi, namun kepergian mereka dianggap pemborosan.
"Itu jelas pemborosan, publik dikelabui dengan nama studi banding program Jokowi, biar ada pembenaran," kata Direktur Investigasi Fitra, Uchok Khadafi, kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).
Kunker anggota DPRD DKI ke 3 negara yakni Belanda, China dan Malaysia dalam hitungan Fitra menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar. Uang sebanyak itu tentu diambil dari APBD DKI Jakarta.
"Kalau DPRD tidak mau menghentikan ini, lebih baik jangan dipilih lagi anggota yang kerjanya hanya jalan-jalan dan senang-senang saja," protes Uchok.
Para legislator Kebon Sirih ke luar negeri beralasan untuk melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT).
"Memang empat proyek itu sudah jelas dan sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kalau mau memperjelas tidak usah ke luar negeri, cukup baca buku, internet, atau panggil ahli dari luar negeri ke DPRD. Tidak makan anggaran sampai RP 1,8 miliar," pungkas Uchok.
Khawatir Digusur Paksa, Warga Waduk Datangi Balaikota
[caption id="" align="alignleft" width="400"]
Unjuk rasa di balai kota[/caption]
Sekitar 50 orang warga Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013) pagi. Mereka mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa ada kabar akan terjadi penggusuran paksa.
Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.
"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.
Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi, Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.
"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.
Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.
Pro-kontra masuk rusun
Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.
Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.
"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.
Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.
"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.
Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.
Unjuk rasa di balai kota[/caption]Sekitar 50 orang warga Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013) pagi. Mereka mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa ada kabar akan terjadi penggusuran paksa.
Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.
"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.
Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi, Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.
"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.
Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.
Pro-kontra masuk rusun
Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.
Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.
"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.
Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.
"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.
Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.
Saat masih Kecil, Basuki Terinspirasi Rhoma Irama
Basuki Tjahaja Purnama mengaku, saat dia kecil, film-film Rhoma Irama banyak menginspirasinya. Ditambah dengan didikan orangtuanya yang berpikiran maju, Wakil Gubernur DKI Jakarta itu merasa menjadi sosok yang berbeda dari kebanyakan keturunan Tionghoa lainnya.
Basuki mengaku, saat kecil, ayahnya memiliki bioskop keliling. Film-film yang diputar kebanyakan film Rhoma Irama. "Itu orang kampung sampai ngantre nontonnya. Film itu (Rhoma Irama) sehari bisa diputar tiga kali. Itu tentu bisa memengaruhi kita, menjadi inspirasi," kata pria yang kecil tinggal di Belitung Timur tersebut.
Hal itu diungkapkannya saat dia menjadi narasumber talkshow Membangun Future Leader Indonesia Melalui Pendidikan Kompas Gramedia di Ruang Balai Agung Betawi, Hotel Santika Premier Jakarta, Jakarta Barat, Kamis (30/5/2013).
Film-film dakwah Rhoma Irama itu juga yang menjadikan dia berbeda dari kebanyakan anak lainnya. Terlebih lagi, saat dia disekolahkan di Jakarta, dia melepas segala fasilitas dari orangtuanya yang termasuk orang kaya di kampungnya.
"Saya harus terima kasih dengan haji Rhoma Irama sebab saya banyak dipengaruhi oleh film-film dakwah beliau. Aku melarat karena judi, tapi saya tidak pernah judi. Di kampung saya itu, apa pun dijudiin," ujar Basuki sambil tersenyum.
"Orang turunan Tionghoa di kampung saya ajaib juga. Orang meninggal, hitung hari, kan, ini nunggunya judi. Masak, pesta pora, judi. Anak-anak pun ikut judi kelereng, gambar-gambaran. Saya enggak bisa judi," tuturnya.
"Orang bilang saya burung yang ngantuk, malam tidur. Mengapa? Lagu Rhoma Irama lagi, begadang jangan begadang," ujar Basuki disambut tepuk tangan yang menyaksikan talkshow tersebut.
Selain terinspirasi dari film Rhoma Irama, Basuki juga menyebut peran orangtuanya sangat besar dalam memotivasinya untuk menjadi maju dan sukses. "Saya punya ibu dan bapak yang berpikir maju. Biasanya orang Tiongkok jaga toko karena hitung-hitungannya rugi (nyekolahin lama-lama)," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
"Sejak kecil, ibu saya suka beli emas. Ditanya buat apa, dia jawab mau buat anak-anak saya kuliah, satu kampung ketawa. Beli emas, anaknya masih piyek-piyek," ucap Basuki.
Namun, berkat orangtuanya pula, dia menjadi seperti sekarang ini. Pernah menjadi pengusaha, menjadi bupati, anggota DPR RI, hingga menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Gerindra DKI: Interpelasi Jokowi Lebay!
[caption id="" align="alignleft" width="160"]
Gerindra[/caption]
Jakarta - Rencana penggunaan hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD DKI, tidak disambut baik oleh fraksi Partai Gerindra DPRD DKI. Rencana tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak relevan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengatakan, wajar jika dalam pelaksanaan KJS yang baru beberapa bulan terjadi kekurangan. namun, jika kekurangan tersebut ditanggapi dengan menggunakan hak interpelasi, itu terkesan terlalu berlebihan.
"Gerindra bukan hanya menolak, tapi menganggap penggunaan hak interpelasi ini terlalu berlebihan. Kalau ada yang interpelsasi, itu anggota dewannya genit, atau bahasa anak muda sekarang, lebay," ujar Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/5/2013).
Sanusi mengatakan, tampaknya rencana penggunaan hak bertanya oleh beberapa legislator Kebon Sirih tersebut batal terlaksana. Sebab saat ini sudah ada beberapa orang anggota DPRD yang mengundurkan diri dari rencana tersebut. Apalagi rencana beberapa legislator Kebon Sirih tersebut banyak mendapat kritik dari masyarakat.
"Jadi saya meyakini, interpelasi itu tidak jadi. Sekarang hanya tinggal 3 fraksi saja yang ngotot, dan itu jumlahnya juga tidak seberapa. Nanti divoting juga tidak bakal menang. Interpelasi itu kan meminta keterangan gubernur, nggak usah di interpelasi, diundang saja dia datang kok," terang Sanusi.
Gerindra[/caption]Jakarta - Rencana penggunaan hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD DKI, tidak disambut baik oleh fraksi Partai Gerindra DPRD DKI. Rencana tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak relevan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengatakan, wajar jika dalam pelaksanaan KJS yang baru beberapa bulan terjadi kekurangan. namun, jika kekurangan tersebut ditanggapi dengan menggunakan hak interpelasi, itu terkesan terlalu berlebihan.
"Gerindra bukan hanya menolak, tapi menganggap penggunaan hak interpelasi ini terlalu berlebihan. Kalau ada yang interpelsasi, itu anggota dewannya genit, atau bahasa anak muda sekarang, lebay," ujar Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/5/2013).
Sanusi mengatakan, tampaknya rencana penggunaan hak bertanya oleh beberapa legislator Kebon Sirih tersebut batal terlaksana. Sebab saat ini sudah ada beberapa orang anggota DPRD yang mengundurkan diri dari rencana tersebut. Apalagi rencana beberapa legislator Kebon Sirih tersebut banyak mendapat kritik dari masyarakat.
"Jadi saya meyakini, interpelasi itu tidak jadi. Sekarang hanya tinggal 3 fraksi saja yang ngotot, dan itu jumlahnya juga tidak seberapa. Nanti divoting juga tidak bakal menang. Interpelasi itu kan meminta keterangan gubernur, nggak usah di interpelasi, diundang saja dia datang kok," terang Sanusi.
Wednesday, May 29, 2013
Jokowi Suplemennya Apa Sih?
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk kesekian kalinya blusukan. Seperti biasa, kegiatan Jokowi itu selalu diikuti wartawan. Kali ini, Rabu (29/5/2013), Jokowi mendatangi warga Kampung Srikandi, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur.
Rumah warga Kampung Srikandi digusur pada Rabu (22/5/2013). Mereka kini tinggal di tenda-tenda, yang untuk mencapai lokasinya harus melalui puing-puing bekas penggusuran.
Jokowi dan rombongan pun harus melintasi jalan yang sama untuk bisa menemui warga Kampung Srikandi. Meski bukan jalan yang mudah, tak terlihat Jokowi kesulitan. Justru para ajudannya yang beberapa kali terlihat terpeleset karena salah memilih pijakan. Nasib serupa dialami para wartawan yang meliput blusukan Jokowi ini.
Tak urung, celetukan pun spontan muncul. "Jokowi suplemennya apa sih? Jalannya cepet banget," ujar wartawan Tempo, Ali Akhmad, separuh menggerutu.
Bukan hanya karena Jokowi mulus melintasi puing-puing ini Ali kelepasan bicara. Biasa meliput kegiatan sehari-hari Jokowi, dia melihat bagaimana Jokowi seolah tak kenal lelah melihat langsung kondisi Jakarta dan warganya. Jadwal kunjungan Jokowi pun kerap tak terjadwal sebelumnya.
Warga yang dikunjungi pun kerap terkaget-kaget dengan kedatangan Jokowi, termasuk warga Kampung Srikandi. "Enggak tahu Pak Jokowi mau ke sini, kalau tahu ya minimal kita siap-siap apa gitu," kata salah seorang warga Kampung Srikandi, Fatimah (38).
Fenomena Gubernur yang sering turun langsung ke lapangan ini memang mengundang pro dan kontra wacana. Namun, warga yang dikunjungi selalu antusias menyambut kedatangan Jokowi. Setidaknya, itu bila dilihat dari betapa warga selalu berebut bersalaman atau meminta foto bersama.
Jokowi: Wong Simbolis Saja Kok Pencitraan
Gubernur DKI Joko Widodo menampik pembagian 1.733.991 Kartu Jakarta Sehat (KJS) bagi warga DKI pada Selasa lalu adalah pencitraan. Aksi pencitraan, kata Jokowi, adalah jika ia membagikan seluruh KJS ke warga.
"Kalau mau pencitraan 1,7 juta kita bagi sendiri saja. Wong hanya simbolis 50 orang saja kok pencitraan, bagaimana sih," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Rabu (29/5/2013).
Menurut mantan Wali Kota Surakarta tersebut, Pemerintah Provinsi DKI telah membagikan KJS sesuai dengan etika yang ada. Salah satunya ialah dengan turut mengajak unsur-unsur yang ada di program KJS saat acara pembagian itu.
Jokowi mengaku tidak mengetahui apa maksud dari tudingan yang dilayangkan oleh anggota Komisi A DPRD DKI Taufiqurrahman tersebut. Ia pun melontarkan guyonan bahwa DPRD pada dasarnya ingin ikut dalam pembagian KJS itu.
"Ya gimana ya, enggak ngomong dulu sih, ini kan memang niat kita, eksekutif," lanjut Jokowi.
Selasa lalu, Jokowi membagikan 1.733.991 KJS. Jumlah itu terdiri dari 339.333 di Jakarta Pusat, 105.715 di Jakarta Utara, 435.979 di Jakarta Barat, 337.449 di Jakarta Selatan, 502.500 di Jakarta Timur, dan 12.165 di Kepulauan Seribu.
Sama dengan sistem KJS tahap pertama, November 2012 silam, pasien KJS mendaftar di puskesmas terlebih dahulu. Jika penyakit pasien tak bisa ditangani oleh tenaga medis dan fasilitas puskesmas, petugas kemudian merujuk pasien ke sejumlah rumah sakit yang terkoneksi KJS.
Jokowi meninjau tiga lokasi pembagian, yakni Puskesmas Kecamatan Koja, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Kalideres. Kedatangan sang Gubernur ditanggapi positif oleh warga. Hal tersebut dilihat dari antusiasme warga yang ada.
Dianggap pencitraan soal KJS, Jokowi cuek
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Dianggap pencitraan soal KJS, Jokowi cuek[/caption]
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak memikirkan kritik dari DPRD yang menyebutkan jika pembagian 1,7 juta Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada tahap kedua sebagai pencitraan saja. Padahal, kemarin kenyataannya Jokowi cuma membagikan secara simbolis kepada 5 orang saja.
"Ya bagaimana, kan 1,7 juta gak saya bagi sendiri. Kalau mau pencitraan 1,7 juta kita bagi sendiri saja. Hanya simbolis 5 orang saja pencitraan, bagaimana," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5).
Jokowi mengaku dari awal memang merasakan DPRD akan melakukan impeachment kepadanya terkait kisruh KJS.
"Ya karena sudah seperti ini, feeling pertama ke sana. Ngapain interpelasi soal kecil-kecilan begini aja. Sudah terlontar ujungnya di impeachment, gimana sih," keluh Jokowi.
Dia mengaku selama ini selalu membahas soal tarif INA CBGs bersama Kemenkes, selain itu juga mengajak PT Askes. Namun, tidak mengajak pihak legislatif karena memang ini adalah program dari eksekutif.
"O ya itu ya nggak. Nggak ngomong si, ini kan niat eksekutif," ucapnya.
Dianggap pencitraan soal KJS, Jokowi cuek[/caption]Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak memikirkan kritik dari DPRD yang menyebutkan jika pembagian 1,7 juta Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada tahap kedua sebagai pencitraan saja. Padahal, kemarin kenyataannya Jokowi cuma membagikan secara simbolis kepada 5 orang saja.
"Ya bagaimana, kan 1,7 juta gak saya bagi sendiri. Kalau mau pencitraan 1,7 juta kita bagi sendiri saja. Hanya simbolis 5 orang saja pencitraan, bagaimana," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5).
Jokowi mengaku dari awal memang merasakan DPRD akan melakukan impeachment kepadanya terkait kisruh KJS.
"Ya karena sudah seperti ini, feeling pertama ke sana. Ngapain interpelasi soal kecil-kecilan begini aja. Sudah terlontar ujungnya di impeachment, gimana sih," keluh Jokowi.
Dia mengaku selama ini selalu membahas soal tarif INA CBGs bersama Kemenkes, selain itu juga mengajak PT Askes. Namun, tidak mengajak pihak legislatif karena memang ini adalah program dari eksekutif.
"O ya itu ya nggak. Nggak ngomong si, ini kan niat eksekutif," ucapnya.
Ahok: 2 RS yang mundur dari KJS karena tak punya pelayanan baik
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Ahok: 2 RS yang mundur dari KJS karena tak punya pelayanan baik[/caption]
Pemprov DKI ogah membayar selisih pembayaran klaim kesehatan pada rumah sakit swasta sejak sistem INA CBG's per dengan Paket Pelayanan Esensial (PPE) diberlakukan. Hal itu sesuai dengan aturan yang ada di UU BPJS.
"Enggak bisa dibayar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5).
Untuk diketahui sistem pola pembayaran dengan INA CBG's diberlakukan sejak 1 April lalu dan saat diuji coba dua bulan ke depan. Saat uji coba berjalan, ternyata rumah sakit keberatan dengan tarif INA CBG's.
"Persoalan di Indonesia ini ada INA CBG's, itu di situ berdasarkan rata-rata tarif di rumah sakit pemerintah, diambil rata-rata itu yang salah. Harusnya diambil tarif itu berdasarkan clinical pathway, jadi tahu prosedur kerja kaya apa. Makanya kita minta RSUD kita sendiri susun. Tapi DPRD keduluan teriaknya," ungkapnya.
Ahok mempersilakan rumah sakit yang tidak mampu mengumpulkan data clinical pathway mengundurkan diri. Sebab buatnya tidak ada alasan pasien tidak dilayani karena kekurangan sarana dan prasarana.
"Kan sudah dibilang rumah sakit yang tidak kuat mengumpulkan data ini silakan mundur kan. Yang mundur cuma dua kok. Tidak juga kan? Kalau soal kurang ranjang, dari dulu juga sudah kurang ranjang, kenapa tidak mau bangun? Emang kami masuk sekarang langsung kurang ranjang? Kan gara-gara bapak jadi lebih banyak! Cara bacanya dibalik, ini artinya apa? Artinya dulu banyak sekali masyarakat DKI yang harus mati di rumah, enggak dilayanin," terangnya.
Ahok: 2 RS yang mundur dari KJS karena tak punya pelayanan baik[/caption]Pemprov DKI ogah membayar selisih pembayaran klaim kesehatan pada rumah sakit swasta sejak sistem INA CBG's per dengan Paket Pelayanan Esensial (PPE) diberlakukan. Hal itu sesuai dengan aturan yang ada di UU BPJS.
"Enggak bisa dibayar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5).
Untuk diketahui sistem pola pembayaran dengan INA CBG's diberlakukan sejak 1 April lalu dan saat diuji coba dua bulan ke depan. Saat uji coba berjalan, ternyata rumah sakit keberatan dengan tarif INA CBG's.
"Persoalan di Indonesia ini ada INA CBG's, itu di situ berdasarkan rata-rata tarif di rumah sakit pemerintah, diambil rata-rata itu yang salah. Harusnya diambil tarif itu berdasarkan clinical pathway, jadi tahu prosedur kerja kaya apa. Makanya kita minta RSUD kita sendiri susun. Tapi DPRD keduluan teriaknya," ungkapnya.
Ahok mempersilakan rumah sakit yang tidak mampu mengumpulkan data clinical pathway mengundurkan diri. Sebab buatnya tidak ada alasan pasien tidak dilayani karena kekurangan sarana dan prasarana.
"Kan sudah dibilang rumah sakit yang tidak kuat mengumpulkan data ini silakan mundur kan. Yang mundur cuma dua kok. Tidak juga kan? Kalau soal kurang ranjang, dari dulu juga sudah kurang ranjang, kenapa tidak mau bangun? Emang kami masuk sekarang langsung kurang ranjang? Kan gara-gara bapak jadi lebih banyak! Cara bacanya dibalik, ini artinya apa? Artinya dulu banyak sekali masyarakat DKI yang harus mati di rumah, enggak dilayanin," terangnya.
Jokowi Diajak Duetkan Lagu Benyamin Sueb untuk Konser Arkarna
[caption id="" align="alignleft" width="281"]
Ollie Jacobs[/caption]
Suasana Balaikota, Jakarta, Rabu (29/5/2013) pagi, berbeda. Beberapa orang membicarakan bule yang tengah melintas masuk ke tempat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi, berkantor.
"Eh ada Ollie Arkarna, ngapain dia ke Balaikota?" terdengar orang-orang di tempat tersebut berucap.
Pria yang dimaksud orang-orang itu rupanya Ollie Jacobs, vokalis band dengan aliran pop alternatif asal London, Inggris, Arkarna.
Terpantau oleh Kompas.com, Ollie datang ke Balaikota mengenakan kemeja batik ungu, celana jins hitam, dan berkacamata hitam.
Diwawancara usai bertemu dengan Jokowi, Ollie menerangkan bahwa kedatangannya adalah untuk mengajak Jokowi bernyanyi sepanggung dalam konser Arkarna di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, 31 Mei 2013. Ollie mengaku ingin mengajak Jokowi berduet dalam sebuah lagu dari legenda musik dan film Indonesia berakar budaya Betawi, almarhum Benyamin Sueb.
"Kami membicarakan rencana mengajak Jokowi naik ke panggung bersama kami, mungkin nyanyi satu lagu bersama kami. Kami pengin nyanyi bareng satu lagu dari Benyamin,"" terang Ollie.
Ollie menjelaskan pula, ia tertarik mengajak Jokowi bernyanyi bersama karena popularitas tinggi Jokowi, bahkan terdengar sampai ke kota asalnya, London (Inggris).
"Semua teman saya di Indonesia bilang, Jokowi orangnya keren banget. Jadi, saya pikir Jokowi adalah sosok yang cocok buat kami," lanjut Ollie.
Meski demikian, Ollie mengaku belum mendapat kepastian dari Jokowi. Ia ingin Jokowi melakukan aksi sepanggung dengan Arkarna secara tulus, tanpa paksaan.
"Saya enggak pengin membuat dia enggak nyaman. Kami pengin memberi ruang buat memutuskan. Tapi, pasti bakal keren kalau jadi," lanjut Ollie.
Ollie Jacobs[/caption]Suasana Balaikota, Jakarta, Rabu (29/5/2013) pagi, berbeda. Beberapa orang membicarakan bule yang tengah melintas masuk ke tempat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi, berkantor.
"Eh ada Ollie Arkarna, ngapain dia ke Balaikota?" terdengar orang-orang di tempat tersebut berucap.
Pria yang dimaksud orang-orang itu rupanya Ollie Jacobs, vokalis band dengan aliran pop alternatif asal London, Inggris, Arkarna.
Terpantau oleh Kompas.com, Ollie datang ke Balaikota mengenakan kemeja batik ungu, celana jins hitam, dan berkacamata hitam.
Diwawancara usai bertemu dengan Jokowi, Ollie menerangkan bahwa kedatangannya adalah untuk mengajak Jokowi bernyanyi sepanggung dalam konser Arkarna di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, 31 Mei 2013. Ollie mengaku ingin mengajak Jokowi berduet dalam sebuah lagu dari legenda musik dan film Indonesia berakar budaya Betawi, almarhum Benyamin Sueb.
"Kami membicarakan rencana mengajak Jokowi naik ke panggung bersama kami, mungkin nyanyi satu lagu bersama kami. Kami pengin nyanyi bareng satu lagu dari Benyamin,"" terang Ollie.
Ollie menjelaskan pula, ia tertarik mengajak Jokowi bernyanyi bersama karena popularitas tinggi Jokowi, bahkan terdengar sampai ke kota asalnya, London (Inggris).
"Semua teman saya di Indonesia bilang, Jokowi orangnya keren banget. Jadi, saya pikir Jokowi adalah sosok yang cocok buat kami," lanjut Ollie.
Meski demikian, Ollie mengaku belum mendapat kepastian dari Jokowi. Ia ingin Jokowi melakukan aksi sepanggung dengan Arkarna secara tulus, tanpa paksaan.
"Saya enggak pengin membuat dia enggak nyaman. Kami pengin memberi ruang buat memutuskan. Tapi, pasti bakal keren kalau jadi," lanjut Ollie.
4 Rumah Dinas di Jatinegara Siap Dijadikan Ruang Terbuka
Empat dari delapan rumah dinas di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dinyatakan siap diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH).
"Ada 4 rumah dinas yang siap dijadikan RTH, yaitu di daerah Rawabunga, Kampung Melayu, Balimester, dan Bidaracina. (4 rumah dinas) itu berdekatan," kata Camat Jatinegara Syofian saat ditemui Kompas.com di kantornya, Rabu (29/5/2013).
Sofyan menyebutkan, empat rumah dinas di Rawabunga tersebut dapat disulap menjadi RTH karena lokasinya memang memungkinkan. Adapun empat unit rumah dinas lainnya di Cipinang Muara, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Utara, dan Cipinang Besar Selatan belum dapat dipastikan bisa dialokasikan menjadi RTH atau tidak karena masih ditempati. Syofian mengaku masih menempati rumah dinasnya untuk istirahat sore hari dan ketika ada acara.
"Saya sehari-hari di rumah pribadi di Bekasi. Namun, kalau istirahat sore atau ada acara, masih suka pakai rumah dinas," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengubah rumah dinas yang tak terpakai menjadi ruang terbuka atau taman pedagang kaki lima (PKL). Sofyan sangat mendukung langkah itu dan menyerahkan penggunaan rumah dinas itu kepada Pemprov DKI.
"Kalau memang rencana ini baik, ya, kenapa tidak? Soal nanti cocoknya jadi apa, kami serahkan kepada Gubernur saja" ujar Syofian.
Ia mengatakan, beberapa rumah dinas di Jatinegara memiliki masalah masing-masing. Rumah dinas di Kampung Melayu, misalnya, rusak parah. Adapun rumah dinas di Cipinang Besar Selatan terletak dekat pemakaman dan tempat penampungan sampah sementara (TPS). Jika Pemprov DKI memang berniat mengubah rumah dinas ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, kata Sofyan, tak ada alasan untuk menentang rencana tersebut.
"Ada 4 rumah dinas yang siap dijadikan RTH, yaitu di daerah Rawabunga, Kampung Melayu, Balimester, dan Bidaracina. (4 rumah dinas) itu berdekatan," kata Camat Jatinegara Syofian saat ditemui Kompas.com di kantornya, Rabu (29/5/2013).
Sofyan menyebutkan, empat rumah dinas di Rawabunga tersebut dapat disulap menjadi RTH karena lokasinya memang memungkinkan. Adapun empat unit rumah dinas lainnya di Cipinang Muara, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Utara, dan Cipinang Besar Selatan belum dapat dipastikan bisa dialokasikan menjadi RTH atau tidak karena masih ditempati. Syofian mengaku masih menempati rumah dinasnya untuk istirahat sore hari dan ketika ada acara.
"Saya sehari-hari di rumah pribadi di Bekasi. Namun, kalau istirahat sore atau ada acara, masih suka pakai rumah dinas," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengubah rumah dinas yang tak terpakai menjadi ruang terbuka atau taman pedagang kaki lima (PKL). Sofyan sangat mendukung langkah itu dan menyerahkan penggunaan rumah dinas itu kepada Pemprov DKI.
"Kalau memang rencana ini baik, ya, kenapa tidak? Soal nanti cocoknya jadi apa, kami serahkan kepada Gubernur saja" ujar Syofian.
Ia mengatakan, beberapa rumah dinas di Jatinegara memiliki masalah masing-masing. Rumah dinas di Kampung Melayu, misalnya, rusak parah. Adapun rumah dinas di Cipinang Besar Selatan terletak dekat pemakaman dan tempat penampungan sampah sementara (TPS). Jika Pemprov DKI memang berniat mengubah rumah dinas ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, kata Sofyan, tak ada alasan untuk menentang rencana tersebut.
Jokowi "Senang" Bas Metallica Jadi Milik Negara
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku senang saat diberi sebuah bas bertanda tangan Robert Trujillo, bassist band Metallica. Namun, Jokowi mengaku juga senang, dengan tanda kutip, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita bas tersebut.
"Dikasih bas sama Metallica senang. Basnya diambil KPK, juga 'senang', dalam tanda kutip," ujar Jokowi sambil tertawa kepada wartawan di Rumah Makan Dapur Sunda, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2013) siang.
Jokowi mengaku telah mengetahui bahwa bas berwarna merah hati merek Ibanez tersebut telah disita KPK dan telah menjadi milik negara. Soal wacana bahwa bas tersebut akan dilelang oleh Kementerian Keuangan RI, mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengaku gembira. Namun, ia berpikir, jika bas itu dilelang, pasti harganya tinggi dan ia tak mampu membelinya. Oleh sebab itu, ia lebih memilih untuk memuseumkan bas tersebut.
"Kalau murah, ya mau, tapi enggak tahu, kalau mahal gimana? Dimuseumkan sajalah, lebih baik. Ya, biar aneh, karena biasanya gratifikasi kan uang. Ini kok gratifikasi gitar ada tulisan Jokowi," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono mengatakan bahwa pemberian bas tersebut mengandung unsur kepentingan. Pemberian itu terkait dengan jabatan Jokowi sebagai gubernur dan Jonathan Liu sebagai seorang promotor konser band Metallica. Oleh sebab itu, bas tersebut disita oleh negara. Adapun foto Trujillo dengan bas tersebut dikembalikan kepada Jokowi.
Guyonan Jokowi jika Maju Pilpres 2014
Gubernur DKI Joko Widodo melontarkan guyonannya saat ditanya kemungkinan terlibat di Pilpres 2014 mendatang. Jokowi mengaku telah mendapatkan pasangan yang tepat pada pemilihan presiden. Siapa dia?
"Paling enak, ya dipasangkan sama istri saya," ujar Jokowi sambil tertawa di gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013) siang.
Mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku pasrah atas hasil survei yang selalu menempatkannya pada urutan pertama calon presiden. Atas hasil tersebut pun, ia tak pernah memikirkannya. Ia mengaku lebih baik fokus pada sejumlah programnya.
Selama ini, Jokowi selalu mengaku melaksanakan kampanye beberapa kader PDI-P di beberapa daerah di Indonesia atas instruksi para petinggi partai. Lalu, apa jawaban Jokowi jika petinggi partainya menginstruksikan Jokowi untuk maju sebagai calon presiden RI pada Pemilu 2014?
"Jangan tanya saya dong, tanya kan ke beliau. Kalau saya tidak mikir. Mikir interpelasi sama impeachment saja saya bingung," lanjut Jokowi.
Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pemilihan Presiden 2014, Joko Widodo lagi-lagi menempati urutan atas sebagai calon presiden. Ada 28,6 responden memilih Jokowi, Prabowo Subianto 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.
Tuesday, May 28, 2013
"Jokowi Presidenku 2014" Membentang di Kantor KPK
[caption id="" align="alignleft" width="276"]
spanduk dukungan Jokowi di KPK[/caption]
Jakarta - Belasan orang mengatasnamakan Group Media Sosial Jokowi Presidenku mendatangi Kantor KPK. Setibanya di lokasi mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Jokowi Presidenku 2014".
"Kami ingin menemui pimpinan KPK, melaporkan 32 nama anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan interpelasi dan ingin memakzulkan Jokowi," ujar Yanes Yosua Frans, ketua rombongan, di Kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Menurut group media sosial Jokowi presidenku, munculnya wacana pengajuan interpelasi kepada Jokowi, karena ketakutan para anggota dewan. Anggota DPRD DKI Jakarata ketakutan karena KPK akan menempatkan petugas di Pemda DKI Jakarta.
"Para anggota dewan itu gerah karena Jokowi bekerjasama dengan KPK untuk memastikan transparansi birokrasi," tambah yanes yang juga koordinator aksi ini.
Saat ini kesepuluh orang itu sedang menemui pimpinan KPK. Belum diketahui siapa pimpinan KPK yang menemui mereka.
Wacana pengajuan hak interpelasi memang dimunculkan DPRD DKI beberapa waktu belakangan. Mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS menjadi alasan pengajuan hak interpelasi ini.
spanduk dukungan Jokowi di KPK[/caption]Jakarta - Belasan orang mengatasnamakan Group Media Sosial Jokowi Presidenku mendatangi Kantor KPK. Setibanya di lokasi mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Jokowi Presidenku 2014".
"Kami ingin menemui pimpinan KPK, melaporkan 32 nama anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan interpelasi dan ingin memakzulkan Jokowi," ujar Yanes Yosua Frans, ketua rombongan, di Kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Menurut group media sosial Jokowi presidenku, munculnya wacana pengajuan interpelasi kepada Jokowi, karena ketakutan para anggota dewan. Anggota DPRD DKI Jakarata ketakutan karena KPK akan menempatkan petugas di Pemda DKI Jakarta.
"Para anggota dewan itu gerah karena Jokowi bekerjasama dengan KPK untuk memastikan transparansi birokrasi," tambah yanes yang juga koordinator aksi ini.
Saat ini kesepuluh orang itu sedang menemui pimpinan KPK. Belum diketahui siapa pimpinan KPK yang menemui mereka.
Wacana pengajuan hak interpelasi memang dimunculkan DPRD DKI beberapa waktu belakangan. Mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS menjadi alasan pengajuan hak interpelasi ini.
Sinyal positif dari Puan, PDIP Pertimbangkan Usung Jokowi Jadi Capres
[caption id="" align="alignleft" width="239"]
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Joko Widodo.[/caption]
Kabar pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai presiden 2014 semakin kuat. Sejumlah survei dari berbagai lembaga pun menempatkan nama mantan Wali Kota Solo itu pada urutan puncak bersanding dengan tokoh-tokoh besar lainnya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Joko Widodo.[/caption]Kabar pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai presiden 2014 semakin kuat. Sejumlah survei dari berbagai lembaga pun menempatkan nama mantan Wali Kota Solo itu pada urutan puncak bersanding dengan tokoh-tokoh besar lainnya.
Meski begitu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani belum bisa memastikan kemungkinan pencapresan Jokowi itu.
"Ini dinamika dari internal dan eksternal mengenai pencalonan Jokowi sebagai calon presiden 2014. Sudah saatnya Pilpres bagi yang muda," kata Puan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 28 Mei 2013.
Menurut Puan, keinginannya ini sama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Bu Mega berkeinginan adanya kaderisasi dan regenerasi di PDIP. Kader muda mempunyai mobilitas lebih tinggi," tuturnya.
Puan mengatakan, partai berlambang banteng moncong putih ini tengah melakukan pendataan kader internal dan tokoh nasional. Mereka yang terpilih nantinya akan dibahas dalam musyawarah nasional sebelum ditetapkan siapa capres yang akan diusung pada 2014 mendatang.
Dia pun meminta para kader yang memiliki jabatan untuk bekerja dengan baik. Selain itu, para pengurus PDIP di seluruh Indonesia juga diminta mendekatkan diri dengan basis PDIP di daerahnya masing-masing.
"Kita ini kesatuan. Kita tidak akan menang bila tidak solid. Selain itu solidaritas antar pengurus dan kader harus diperkuat untuk 2014," ujarnya.
Untuk Jokowi ia memberikan pesan khusus. "Apapun yang terjadi Jokowi harus bisa fokus pada tugasnya sekarang. Tunjukkan kredibilitas pada penugasan hari ini. Kita yang berandai-andai pada tahun 2014. Kita tunjukan eksistensi pada kinerja kita hari ini," kata Puan.
(eh)
Monday, May 27, 2013
Jokowi Bagikan KJS di Puskesmas Pasar Rebo, Ibu Penderita Kista Menangis
[caption id="" align="alignleft" width="276"]
Jokowi membagikan KJS kepada warga[/caption]
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) keliling membagikan 1,7 juta kartu jakarta sehat (KJS). Saat di Puskesmas Pasar Rebo, seorang ibu penderita kista menangis berharap segera bisa dioperasi dengan memakai KJS.
Jokowi membagikan KJS secara simbolis kepada 50 orang warga di Puskesmas di Pasar Rebo, Jalan Kali Sari, Jakarta Timur, Selasa (28/5/2013).
Warga sumringah menerima pemberian kartu sakti itu. Orang nomor satu di Jakarta tersebut lalu menjelaskan cara penggunaan KJS kepada warga.
"Saya ingin menerangkan penggunaan KJS. Semoga bapak, ibu sehat walafiat tidak usah pakai kartu ini ya. Tetapi kalau dikasih cobaan sakit, sakit anget di puskesmas dulu jangan langsung ke rumah sakit nanti ditolak," kata Jokowi.
"Nanti kalau ternyata angetnya ada penyakit dalam, baru dirujuk ke rumah sakit. Yang ditolak ke rumah sakit, itu kan karena langsung datang ke rumah sakit, sakit panu, sakit anget saja langsung ke rumah sakit ya penuh nanti rumah sakitnya," papar Jokowi.
Jokowi memberikan kesempatan warga untuk bertanya. Warga mengucapkan terima kasih atas pemberian KJS dari Jokowi itu.
Tiba-tiba seorang ibu yang tengah menggendong putrinya mengacungkan jari. "Saya kena kista, itu bisa nggak operasi pakai KJS, Pak?" kata si ibu sambil menangis.
"Bisa. Operasi pakai KJS bisa. Nanti minta rujukan ke Puskesmas dulu. Bisa di rumah sakit negeri biar murah. Kalau nggak bisa ya ke swasta," kata Jokowi.
Si ibu puas dengan jawaban Jokowi. Seorang bapak juga menanyakan seputar biaya operasi.
"Asal bukan operasi kosmetik, mempercantik diri itu nggak boleh. Nggak apa-apa. Nggak percaya Pak? Mau coba?" kata Jokowi yang disambut tawa para warga.
Jokowi membagikan KJS kepada warga[/caption]Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) keliling membagikan 1,7 juta kartu jakarta sehat (KJS). Saat di Puskesmas Pasar Rebo, seorang ibu penderita kista menangis berharap segera bisa dioperasi dengan memakai KJS.
Jokowi membagikan KJS secara simbolis kepada 50 orang warga di Puskesmas di Pasar Rebo, Jalan Kali Sari, Jakarta Timur, Selasa (28/5/2013).
Warga sumringah menerima pemberian kartu sakti itu. Orang nomor satu di Jakarta tersebut lalu menjelaskan cara penggunaan KJS kepada warga.
"Saya ingin menerangkan penggunaan KJS. Semoga bapak, ibu sehat walafiat tidak usah pakai kartu ini ya. Tetapi kalau dikasih cobaan sakit, sakit anget di puskesmas dulu jangan langsung ke rumah sakit nanti ditolak," kata Jokowi.
"Nanti kalau ternyata angetnya ada penyakit dalam, baru dirujuk ke rumah sakit. Yang ditolak ke rumah sakit, itu kan karena langsung datang ke rumah sakit, sakit panu, sakit anget saja langsung ke rumah sakit ya penuh nanti rumah sakitnya," papar Jokowi.
Jokowi memberikan kesempatan warga untuk bertanya. Warga mengucapkan terima kasih atas pemberian KJS dari Jokowi itu.
Tiba-tiba seorang ibu yang tengah menggendong putrinya mengacungkan jari. "Saya kena kista, itu bisa nggak operasi pakai KJS, Pak?" kata si ibu sambil menangis.
"Bisa. Operasi pakai KJS bisa. Nanti minta rujukan ke Puskesmas dulu. Bisa di rumah sakit negeri biar murah. Kalau nggak bisa ya ke swasta," kata Jokowi.
Si ibu puas dengan jawaban Jokowi. Seorang bapak juga menanyakan seputar biaya operasi.
"Asal bukan operasi kosmetik, mempercantik diri itu nggak boleh. Nggak apa-apa. Nggak percaya Pak? Mau coba?" kata Jokowi yang disambut tawa para warga.
Tulisan 'Giving Back' Jadi Penghalang Jokowi Miliki Gitar Bass Metallica
[caption id="" align="alignleft" width="200"]
Jokowi dan bass[/caption]
Jakarta - Gitar bass bertanda tangan personel grup band Metallica, Robert Trujillo, yang diberikan oleh promotor musik Jonathan Liu kepada Gubernur DKI Jokowi, kini jadi milik negara. Tulisan 'Giving Back' di badan gitar tersebut ditengarai menjadi penyebab Jokowi gagal memiliki gitar bass tersebut.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono mengatakan, di badan gitar merek Ibanez berwarna merah marun tersebut bertuliskan 'Giving Back', yang jika diartikan ke bahasa Indonesia menjadi 'minta timbal jasa'. Tulisan tersebut diduga kuat bukan dituliskan langsung oleh Robert Trujillo, melainkan oleh orang lain.
"Tulisan itu berbeda dengan tulisan yang lain. Tanda tangan Trujillo yang beda, dan itu orang lain yang tulis. Orang lain yang nambahin," ujar Giri di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).
Giri datang ke Balaikota untuk mengabarkan kepada Jokowi tentang nasib gitar bass yang dilaporkan Jokowi ke KPK bulan lalu tersebut.
Giri juga mengatakan, gitar bass tersebut dianggap sebagai bentuk gratifikasi karena diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor acara musik kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi pemberian itu terkait dengan jabatan dan diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor. Jonathan Liu-lah yang punya inisiatif untuk meminta temannya mengambil gitar dan meminta tanda tangan untuk gitar tersebut. Jadi gitar tersebut atas permintaan tersebut (Jonathan Liu) untuk ditanda tangan," jelas Giri.
Seperti diketahui, Jokowi menerima hadiah berupa gitar bass dari salah seorang personel band rock asal AS, Metallica. Gitar bass tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5) lalu di gedung Balaikota DKI.
Gitar tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonatahan Liu yang mengaku juga dekat dengan grup band Metallica. Jonathan sendiri berencana untuk menggelar acara konser musik rock Metallcia yang dipadukan dengan musik dan tari tradisonal khas Bali, Kecak. Rencana tersebut disambut antusias oleh Jokowi. Jokowi pun kemudian menyarankan tiga tempat di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan koser tersebut, yaitu di Monumen Nasional (Monas), Museum Fatahillah atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Jokowi kemudian melaporkan gitar bass pemberian tersebut kepada KPK pada 6 Mei 2013, sebagai kepatuhan pejabat publik saat menerima hadiah atau imbalan dari orang lain.
Jokowi dan bass[/caption]Jakarta - Gitar bass bertanda tangan personel grup band Metallica, Robert Trujillo, yang diberikan oleh promotor musik Jonathan Liu kepada Gubernur DKI Jokowi, kini jadi milik negara. Tulisan 'Giving Back' di badan gitar tersebut ditengarai menjadi penyebab Jokowi gagal memiliki gitar bass tersebut.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono mengatakan, di badan gitar merek Ibanez berwarna merah marun tersebut bertuliskan 'Giving Back', yang jika diartikan ke bahasa Indonesia menjadi 'minta timbal jasa'. Tulisan tersebut diduga kuat bukan dituliskan langsung oleh Robert Trujillo, melainkan oleh orang lain.
"Tulisan itu berbeda dengan tulisan yang lain. Tanda tangan Trujillo yang beda, dan itu orang lain yang tulis. Orang lain yang nambahin," ujar Giri di gedung Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).
Giri datang ke Balaikota untuk mengabarkan kepada Jokowi tentang nasib gitar bass yang dilaporkan Jokowi ke KPK bulan lalu tersebut.
Giri juga mengatakan, gitar bass tersebut dianggap sebagai bentuk gratifikasi karena diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor acara musik kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi pemberian itu terkait dengan jabatan dan diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor. Jonathan Liu-lah yang punya inisiatif untuk meminta temannya mengambil gitar dan meminta tanda tangan untuk gitar tersebut. Jadi gitar tersebut atas permintaan tersebut (Jonathan Liu) untuk ditanda tangan," jelas Giri.
Seperti diketahui, Jokowi menerima hadiah berupa gitar bass dari salah seorang personel band rock asal AS, Metallica. Gitar bass tersebut juga telah diperlihatkan Jokowi kepada publik pada Jumat (3/5) lalu di gedung Balaikota DKI.
Gitar tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonatahan Liu yang mengaku juga dekat dengan grup band Metallica. Jonathan sendiri berencana untuk menggelar acara konser musik rock Metallcia yang dipadukan dengan musik dan tari tradisonal khas Bali, Kecak. Rencana tersebut disambut antusias oleh Jokowi. Jokowi pun kemudian menyarankan tiga tempat di Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan koser tersebut, yaitu di Monumen Nasional (Monas), Museum Fatahillah atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Jokowi kemudian melaporkan gitar bass pemberian tersebut kepada KPK pada 6 Mei 2013, sebagai kepatuhan pejabat publik saat menerima hadiah atau imbalan dari orang lain.
Soal Interpelasi, Basuki Ajak DPRD Debat Terbuka
[caption id="" align="alignleft" width="378"]
Basuki Ajak DPRD Debat Terbuka[/caption]
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajak anggota DPRD untuk debat terbuka membahas hak interpelasi dan sistem pembayaran tarif Indonesia Case Based Group (INA CBG's). Dengan debat terbuka tersebut, maka masyarakat bisa menilai siapa yang mengerti dan tidak mengerti masalah tarif tersebut.
"Gini saja, suruh interpelasi saja, tapi suruh debat terbuka, suruh semua media masuk, biar masyarakat menilai. Biar jelas siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (27/5/2013).
Basuki menilai tidak tepat apa yang disampaikan anggota DPRD mengenai PT Askes sebagai penyelenggara INA CBG's. Saat ini yang memegang otoritas adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan undang-undang. Di dalam surat Kementerian Kesehatan pun telah tertera bahwa Jakarta menjadi percontohan pelaksanaan BPJS untuk Indonesia pada tahun 2014.
Basuki mengatakan, dengan adanya interpelasi terbuka, maka mereka bisa mengerti bahwa peraturan daerah tidak bisa menang melawan UU. Basuki menyatakan, sebenarnya dia tidak mengetahui keinginan DPRD. Awalnya DPRD mempermasalahkan tentang 16 rumah sakit yang keberatan dengan sistem pembayaran baru untuk melayani program Kartu Jakarta Sehat. Namun, setelah 14 RS tidak jadi mengundurkan diri, DPRD mempermasalahkan tentang PT Askes yang sebenarnya tidak ada masalah.
"Enggak usah banyak ributlah, diinterpelasi saja. Kita tantangin, asal terbuka. Itu debatnya terbuka," kata Basuki.
Saat ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta masih membahas tentang permasalahan pelaksanaan KJS dengan sistem penarifan INA CBG's. Jika pembahasan itu dianggap selesai, maka pengajuan hak interpelasi kemungkinan akan dibatalkan.
Basuki Ajak DPRD Debat Terbuka[/caption]Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajak anggota DPRD untuk debat terbuka membahas hak interpelasi dan sistem pembayaran tarif Indonesia Case Based Group (INA CBG's). Dengan debat terbuka tersebut, maka masyarakat bisa menilai siapa yang mengerti dan tidak mengerti masalah tarif tersebut.
Gini saja, suruh interpelasi saja, tapi suruh debat terbuka, suruh semua media masuk, biar masyarakat menilai. Biar jelas siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti
-- Basuki T Purnama
"Gini saja, suruh interpelasi saja, tapi suruh debat terbuka, suruh semua media masuk, biar masyarakat menilai. Biar jelas siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (27/5/2013).
Basuki menilai tidak tepat apa yang disampaikan anggota DPRD mengenai PT Askes sebagai penyelenggara INA CBG's. Saat ini yang memegang otoritas adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan undang-undang. Di dalam surat Kementerian Kesehatan pun telah tertera bahwa Jakarta menjadi percontohan pelaksanaan BPJS untuk Indonesia pada tahun 2014.
Basuki mengatakan, dengan adanya interpelasi terbuka, maka mereka bisa mengerti bahwa peraturan daerah tidak bisa menang melawan UU. Basuki menyatakan, sebenarnya dia tidak mengetahui keinginan DPRD. Awalnya DPRD mempermasalahkan tentang 16 rumah sakit yang keberatan dengan sistem pembayaran baru untuk melayani program Kartu Jakarta Sehat. Namun, setelah 14 RS tidak jadi mengundurkan diri, DPRD mempermasalahkan tentang PT Askes yang sebenarnya tidak ada masalah.
"Enggak usah banyak ributlah, diinterpelasi saja. Kita tantangin, asal terbuka. Itu debatnya terbuka," kata Basuki.
Saat ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta masih membahas tentang permasalahan pelaksanaan KJS dengan sistem penarifan INA CBG's. Jika pembahasan itu dianggap selesai, maka pengajuan hak interpelasi kemungkinan akan dibatalkan.
Hanura Damai Sejahtera Ngotot Interpelasi Jokowi
[caption id="" align="alignleft" width="378"]
Hanura Damai Sejahtera Ngotot Interpelasi Jokowi[/caption]
Lima orang anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi gabungan Partai Hanura dan Partai Damai Sejahtera akan tetap mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo walaupun tarif Indonesia Case Based Group (INA CBG's) sudah disesuaikan. Fraksi tersebut menyatakan, tuntutan pertanyaan dari Fraksi Hanura Damai Sejahtera bukan membahas tarif INA CBG's.
"Kita akan tetap ajukan hak interpelasi kepada Gubernur karena permasalahan kan bukan sistem pembayarannya, tapi jaminan kesehatan masyarakat miskin yang tidak pernah mendapatkan jawaban dari masalah itu," kata Ketua Fraksi Hanura Damai Sejahtera Fahmi Zulfikar Hasibuan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Zulfikar mengatakan, dalam interpelasi tersebut, dia akan mempertanyakan mengenai implementasi pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang belum bisa dilakukan secara optimal. Hal tersebut dilihat dari sarana dan prasarana rumah sakit yang tidak bisa menampung pasien cukup banyak.
Zulfikar mengatakan, saat ini orang miskin dan rentan miskin yang masuk dalam data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan di Jakarta berjumlah 4,7 juta jiwa. Jika masyarakat yang sakit berjumlah satu persen dari jumlah seluruhnya, maka penambahannya dapat mencapai 47.000 orang. Andai kata orang yang harus dirawat sebesar 50 persen dari jumlah tersebut, maka Pemprov DKI membutuhkan rumah sakit yang mampu menampung pasien lebih dari 20.000 orang.
Untuk itu, Fraksi Hanura Damai Sejahtera mempertanyakan kesiapan Pemprov DKI dalam menjalankan program KJS. Zulfikar menambahkan, dengan mengajukan hak bertanya tersebut, Fraksi Hanura Damai Sejahtera ingin mencoba memecahkan masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun tersebut. Hanya saja, kebetulan saat ini Jakarta dipimpin oleh Joko Widodo, maka fraksi tersebut mengajukan hak interpelasi diberikan kepada Jokowi.
Menurut Zulfikar, setiap orang yang sakit harus dijamin perawatannya. Hak interpelasi ini juga sebenarnya tidak ada kaitan dengan fraksi karena hak tersebut murni berada di tangan anggota parlemen.
Dari delapan orang anggota DPRD di Fraksi Hanura Damai Sejahtera, terdapat lima orang anggota yang menandatangani usul pengajuan hak interpelasi tersebut. Adapun tiga orang lain tidak meneken usulan itu.
"Sampai saat ini yang menandatangani hak interpelasi tidak ada yang mau mencabut tanda tangan tersebut," kata Zulfikar.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, terutama soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran berubah.
Hanura Damai Sejahtera Ngotot Interpelasi Jokowi[/caption]Lima orang anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi gabungan Partai Hanura dan Partai Damai Sejahtera akan tetap mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo walaupun tarif Indonesia Case Based Group (INA CBG's) sudah disesuaikan. Fraksi tersebut menyatakan, tuntutan pertanyaan dari Fraksi Hanura Damai Sejahtera bukan membahas tarif INA CBG's.
"Kita akan tetap ajukan hak interpelasi kepada Gubernur karena permasalahan kan bukan sistem pembayarannya, tapi jaminan kesehatan masyarakat miskin yang tidak pernah mendapatkan jawaban dari masalah itu," kata Ketua Fraksi Hanura Damai Sejahtera Fahmi Zulfikar Hasibuan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Zulfikar mengatakan, dalam interpelasi tersebut, dia akan mempertanyakan mengenai implementasi pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang belum bisa dilakukan secara optimal. Hal tersebut dilihat dari sarana dan prasarana rumah sakit yang tidak bisa menampung pasien cukup banyak.
Zulfikar mengatakan, saat ini orang miskin dan rentan miskin yang masuk dalam data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan di Jakarta berjumlah 4,7 juta jiwa. Jika masyarakat yang sakit berjumlah satu persen dari jumlah seluruhnya, maka penambahannya dapat mencapai 47.000 orang. Andai kata orang yang harus dirawat sebesar 50 persen dari jumlah tersebut, maka Pemprov DKI membutuhkan rumah sakit yang mampu menampung pasien lebih dari 20.000 orang.
Untuk itu, Fraksi Hanura Damai Sejahtera mempertanyakan kesiapan Pemprov DKI dalam menjalankan program KJS. Zulfikar menambahkan, dengan mengajukan hak bertanya tersebut, Fraksi Hanura Damai Sejahtera ingin mencoba memecahkan masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun tersebut. Hanya saja, kebetulan saat ini Jakarta dipimpin oleh Joko Widodo, maka fraksi tersebut mengajukan hak interpelasi diberikan kepada Jokowi.
Menurut Zulfikar, setiap orang yang sakit harus dijamin perawatannya. Hak interpelasi ini juga sebenarnya tidak ada kaitan dengan fraksi karena hak tersebut murni berada di tangan anggota parlemen.
Dari delapan orang anggota DPRD di Fraksi Hanura Damai Sejahtera, terdapat lima orang anggota yang menandatangani usul pengajuan hak interpelasi tersebut. Adapun tiga orang lain tidak meneken usulan itu.
"Sampai saat ini yang menandatangani hak interpelasi tidak ada yang mau mencabut tanda tangan tersebut," kata Zulfikar.
Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, terutama soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran berubah.
survei CSIS : Jokowi: Enggak 'Mikir', Enggak 'Mikir', Boleh Dong Saya Enggak 'Mikir'
[caption id="" align="aligncenter" width="630"]
Joko widodo[/caption]
"Memang di survei siapa pun ya (tinggi elektabilitas), hahaha. Sombong dikit," kata Jokowi, di Jakarta, Senin (27/5/2013).
Setelah tertawa bersama para wartawan, buru-buru Jokowi menimpali bahwa hingga saat ini ia tidak memikirkan soal capres 2014. Jokowi ingin fokus mengurus DKI Jakarta.
"Ndak lah. Sampai detik ini, enggak mikir ke sana, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir. Boleh dong saya enggak mikir," kata Jokowi.
Ketika ditanya, Anda tidak memikirkan capres sampai akhir masa jabatan gubernur di 2017 atau hanya untuk saat ini? "Pokoknya enggak mikir," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Seperti diberitakan, dari hasil survei CSIS, sebanyak 28,6 persen dari 1.635 responden menjawab Jokowi ketika ditanya siapa capres yang akan dipilih. Tokoh lain yang disebut adalah Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.
CSIS juga menanyakan, apakah responden setuju atau tidak jika Jokowi menjadi capres meski masih menjabat Gubernur Jakarta. Hasilnya, 53,9 persen responden mengaku setuju dan 27 persen tidak setuju.
Joko widodo[/caption]Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden paling tinggi. Hasilnya tak jauh berbeda dengan survei sejumlah lembaga lainnya. Bagaimana tanggapan Jokowi?
"Memang di survei siapa pun ya (tinggi elektabilitas), hahaha. Sombong dikit," kata Jokowi, di Jakarta, Senin (27/5/2013).
Setelah tertawa bersama para wartawan, buru-buru Jokowi menimpali bahwa hingga saat ini ia tidak memikirkan soal capres 2014. Jokowi ingin fokus mengurus DKI Jakarta.
"Ndak lah. Sampai detik ini, enggak mikir ke sana, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir. Boleh dong saya enggak mikir," kata Jokowi.
Ketika ditanya, Anda tidak memikirkan capres sampai akhir masa jabatan gubernur di 2017 atau hanya untuk saat ini? "Pokoknya enggak mikir," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Seperti diberitakan, dari hasil survei CSIS, sebanyak 28,6 persen dari 1.635 responden menjawab Jokowi ketika ditanya siapa capres yang akan dipilih. Tokoh lain yang disebut adalah Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.
CSIS juga menanyakan, apakah responden setuju atau tidak jika Jokowi menjadi capres meski masih menjabat Gubernur Jakarta. Hasilnya, 53,9 persen responden mengaku setuju dan 27 persen tidak setuju.
Sunday, May 26, 2013
TURUNKAN JOKOWI-AHOK DARI DKI, RAKYAT AKAN NAIKAN MENJADI RI 1 DAN 2
Beberapa hari ini media online ramai membicarakan interpelasi Jokowi oleh DPRD DKI tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS), 32 orang anggota DPRD DKI yang membubuhkan tanda tangan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi santai ancaman Interpelasi oleh DPRD DKI.
“Santai aja, nanti (mereka) urus-urus izin gantian. Haha, begitu, enggak usah pikir terlalu rumit,” kata Joko widodo atau yang biasa di sebut Jokowi
Ketika ditanya apa maksud pernyataan gantian tersebut, Jokowi menjawab, kesehatan merupakan hak rakyat. Namun, kata dia, hak tersebut malah diganggu.
“Kan ganggu-ganggu itu namanya. Mbok ngomonglah dengan kita. Diajak bicara tiap menit saja kita siap 24 jam, kita buka kok. Itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaan. Wong dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok. Ini rakyat sendiri ditinggal. Yang benar saja,” kata Jokowi.
Bagi saya sebagai rakyat biasa, Jika DPRD DKI ngotot ingin melengserkan Jokowi Dari jabatan Gubernur DKI Jakarta malah bagus. Dengan turunnya Jokowi dari kursi DKI 1. Maka simpati masyarakat Indonesia akan terbentuk, secara automatis akan mendukung Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi Presiden. Jokowi tidak akan terbendung, seperti kata pengamat, Jokowi tidak terbendung.
Dengan kapasitas, kejujuran, anti korupsi, melayani. Kursi presiden RI bukan mustahil untuk Jokowi. Rakyat Indonesia sudah sangat lama merindukan pemimpin yang mampu memberikan harapan kepada mereka. Jika dilihat dari rekam jejak, Jokowi memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi RI 1. Program pro rakyat yang di luncurkan Jokowi sangat di sambut dengan antusias oleh masyarakat, seperti KJS Dan KJP.
Pertanyaannya untuk kita semua adalah. “siapkah kita untuk menjadikan Jokowi presiden Indonesia pada 2014 nanti, jika benar-benar dilengserkan oleh DPRD DKI?”
Penulis : Admin Jokowido2.com :)
Taufiqurrahman : "Tidak Ada Alasan Interpelasi Jokowi Tak Berjalan"
[caption id="" align="aligncenter" width="630"]
"Tidak Ada Alasan Interpelasi Jokowi Tak Berjalan"[/caption]
Taufiqurrahman juga meluruskan bahwa hak interpelasi adalah hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal itu, kata dia, tidak sama dengan pelengseran atau pemakzulan.
"Kita interpelasi ya, jangan dipelesetkan sebagai pencopotan Jokowi. Partai kami mendukung apa yang jadi program pemerintah, tidak mungkin kita mencopot gubernur," ujarnya.
Hal ini berbeda dengan apa yang diucapkan anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5/2013). Saat itu, politisi Golkar tersebut menyebut hak interpelasi akan berujung pada pelengseran Jokowi sebagai Gubernur DKI.
"Kita sudah menggulirkan hak interpelasi. Lebih dari 30 anggota DPRD yang tanda tangan. Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI, gubernur diturunkan," kata Ashraf saat itu.
Dalam rapat dengar pendapat dengan rumah sakit itu, Ashraf mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah KJS.
"Tidak Ada Alasan Interpelasi Jokowi Tak Berjalan"[/caption]Taufiqurrahman menyebut hak interpelasi pada Gubernur DKI Jakarta terkait permasalahan KJS adalah salah satu hak anggota DPRD. Melalui hak interpelasi tersebut, para wakil rakyat mendukung kebijakan lewat kritik.
"Tidak ada alasan untuk interpelasi tak berjalan. Hari senin besok rapim bergulir, jadi atau tidak interpelasi itu tergantung dari rapim, berakhir di rapat paripurna DPRD," ujar anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat itu saat dihubungi pada Sabtu (25/5/2013) siang.
Taufiqurrahman juga meluruskan bahwa hak interpelasi adalah hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal itu, kata dia, tidak sama dengan pelengseran atau pemakzulan.
"Kita interpelasi ya, jangan dipelesetkan sebagai pencopotan Jokowi. Partai kami mendukung apa yang jadi program pemerintah, tidak mungkin kita mencopot gubernur," ujarnya.
Hal ini berbeda dengan apa yang diucapkan anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5/2013). Saat itu, politisi Golkar tersebut menyebut hak interpelasi akan berujung pada pelengseran Jokowi sebagai Gubernur DKI.
"Kita sudah menggulirkan hak interpelasi. Lebih dari 30 anggota DPRD yang tanda tangan. Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI, gubernur diturunkan," kata Ashraf saat itu.
Dalam rapat dengar pendapat dengan rumah sakit itu, Ashraf mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah KJS.
Komentar Jokowi untuk Rumah Sakit yang Hengkang dari KJS
[caption id="" align="aligncenter" width="630"]
Komentar Jokowi untuk Rumah Sakit yang Hengkang dari KJS[/caption]
"Dikomunikasikanlah, dibicarakan. Ini enggak ada (komunikasi). Tahu-tahu ngabarin mundur. Saya ditelepon mau kok. Enggak usah dia yang datang, saya yang datang," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Jokowi mengaku santai jika memang benar mereka memilih keluar dari program KJS. Ia mempersilakan untuk keluar. Hanya, kata dia, hasil pengecekannya, seluruh rumah sakit yang awalnya ingin keluar KJS telah berubah sikap.
"Santai aja, nanti (mereka) urus-urus izin gantian. Haha, begitu, enggak usah pikir terlalu rumit," kata Jokowi.
Ketika ditanya apa maksud pernyataan gantian tersebut, Jokowi menjawab, kesehatan merupakan hak rakyat. Namun, kata dia, hak tersebut malah diganggu.
"Kan ganggu-ganggu itu namanya. Mbok ngomonglah dengan kita. Diajak bicara tiap menit saja kita siap 24 jam, kita buka kok. Itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaan. Wong dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok. Ini rakyat sendiri ditinggal. Yang benar saja," kata Jokowi.
Ketika disinggung rencana pengajuan hak interpelasi dari DPRD DKI Jakarta terkait KJS, Jokowi juga menanggapi santai. "Biasa saja. Paling ditanya kok, ya nanti dijelaskan. Malah senang kita bisa menjelaskan," pungkasnya.
Komentar Jokowi untuk Rumah Sakit yang Hengkang dari KJS[/caption]Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengkritik pihak rumah sakit yang ingin mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Seharusnya, kata Jokowi, mereka melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dulu.
"Dikomunikasikanlah, dibicarakan. Ini enggak ada (komunikasi). Tahu-tahu ngabarin mundur. Saya ditelepon mau kok. Enggak usah dia yang datang, saya yang datang," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Jokowi mengaku santai jika memang benar mereka memilih keluar dari program KJS. Ia mempersilakan untuk keluar. Hanya, kata dia, hasil pengecekannya, seluruh rumah sakit yang awalnya ingin keluar KJS telah berubah sikap.
"Santai aja, nanti (mereka) urus-urus izin gantian. Haha, begitu, enggak usah pikir terlalu rumit," kata Jokowi.
Ketika ditanya apa maksud pernyataan gantian tersebut, Jokowi menjawab, kesehatan merupakan hak rakyat. Namun, kata dia, hak tersebut malah diganggu.
"Kan ganggu-ganggu itu namanya. Mbok ngomonglah dengan kita. Diajak bicara tiap menit saja kita siap 24 jam, kita buka kok. Itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaan. Wong dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok. Ini rakyat sendiri ditinggal. Yang benar saja," kata Jokowi.
Ketika disinggung rencana pengajuan hak interpelasi dari DPRD DKI Jakarta terkait KJS, Jokowi juga menanggapi santai. "Biasa saja. Paling ditanya kok, ya nanti dijelaskan. Malah senang kita bisa menjelaskan," pungkasnya.
153 Pasar Tradisional Direvitalisasi
[caption id="" align="alignleft" width="314"]
pasar tradisional[/caption]
PD Pasar Jaya, selaku pengelola pasar tradisional di Jakarta terus memperbaiki kondisi pasar tradisional di ibu kota. Tahun ini, PD Pasar Jaya rencananya akan merevitalisasi 153 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Bahkan hingga bulan Mei ini, sudah 40 pasar selesai dibangun dan 9 pasar direvitalisasi.
Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun mengatakan, pembangunan dan revitalisasi pasar ini bertujuan mengembalikan fungsi pasar tradisional dimana di dalamnya ada proses tawar menawar. "Pasar Tradisional merupakan ciri dari masyarakat Jakarta," ujar Agus, Senin (27/5).
Dikatakan Agus, pihaknya masih melakukan pembangunan 13 pasar dan 6 pasar dalam pelaksanaan revitalisasi. Sedangkan yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni pembangunan 57 pasar, dan revitalisasi 28 pasar. "Jadi sudah 50 persen kita lakukan perbaikan, diantaranya Pasar Mayestik, Pasar Gembrong, dan Pasar Jatinegara," kata Agus.
Adapun konsep pasar saat ini, sambungnya, lebih menitikberatkan kepada konsep hanggar karena dinilai paling simpel dengan sirkulasi udara yang baik. "Desainnya pun menggunakan rancangan dari arsitek Indonesia," ucapnya
Ditambahkan Agus, atas pembangunan ini, pihaknya tidak memungut biaya dari pedagang. Pihaknya hanya melakukan penarikan biaya retribusi sebesar Rp 5.000 setiap hari kepada para pedagang. "Ini dilakukan agar semua pedagang yang ada di luar pasar mau masuk ke dalam pasar sehingga bisa juga meminimalisir kemacetan di sekitar pasar," tandasnya.
pasar tradisional[/caption]PD Pasar Jaya, selaku pengelola pasar tradisional di Jakarta terus memperbaiki kondisi pasar tradisional di ibu kota. Tahun ini, PD Pasar Jaya rencananya akan merevitalisasi 153 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Bahkan hingga bulan Mei ini, sudah 40 pasar selesai dibangun dan 9 pasar direvitalisasi.
Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun mengatakan, pembangunan dan revitalisasi pasar ini bertujuan mengembalikan fungsi pasar tradisional dimana di dalamnya ada proses tawar menawar. "Pasar Tradisional merupakan ciri dari masyarakat Jakarta," ujar Agus, Senin (27/5).
Dikatakan Agus, pihaknya masih melakukan pembangunan 13 pasar dan 6 pasar dalam pelaksanaan revitalisasi. Sedangkan yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni pembangunan 57 pasar, dan revitalisasi 28 pasar. "Jadi sudah 50 persen kita lakukan perbaikan, diantaranya Pasar Mayestik, Pasar Gembrong, dan Pasar Jatinegara," kata Agus.
Adapun konsep pasar saat ini, sambungnya, lebih menitikberatkan kepada konsep hanggar karena dinilai paling simpel dengan sirkulasi udara yang baik. "Desainnya pun menggunakan rancangan dari arsitek Indonesia," ucapnya
Ditambahkan Agus, atas pembangunan ini, pihaknya tidak memungut biaya dari pedagang. Pihaknya hanya melakukan penarikan biaya retribusi sebesar Rp 5.000 setiap hari kepada para pedagang. "Ini dilakukan agar semua pedagang yang ada di luar pasar mau masuk ke dalam pasar sehingga bisa juga meminimalisir kemacetan di sekitar pasar," tandasnya.
Achmad Nawawi : KJS Itu Dipaksakan! "Dia kan dari dua partai kecil"
[caption id="" align="alignleft" width="368"]
KJS[/caption]
Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD DKI diprediksi akan menimbulkan reaksi keras warga Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI, Achmad Nawawi menilai hal ini tak akan terjadi jika Gubernur DKI, Joko Widodo bersedia menjalin hubungan intens dengan anggota dewan.
"Saya inginnya juga kondusif saja kok, mestinya kan begitu. Selama ini Jokowi tidak ada niatan baik untuk menjalani komunikasi yang baik dan intens dengan anggota dewan," ujar Nawawi saat dihubungi detikcom, Senin (27/5/2013).
Nawawi menilai mantan wali kota Solo ini ngotot menjalankan KJS dan KJP. Sedangkan masih menurutnya Nawawi, kedua program unggulan ini masih belum siap.
"KJS itu dipaksakan, rumah sakit belum siap. Lalu KJP,
bagaimana mengawasi uang itu, kalau dipakai anak untuk beli pulsa bagaimana? tapi ini langsung dilounching saja," kata Nawawi.
"Dia kan bukan hanya gubernur untuk pendukungnya, tapi gubernur kita. Dia kan dari dua partai kecil, mestinya dia duduk dan membangun komunikasi dengan anggota dewan," lanjutnya.
Menanggapi kemungkinan adanya reaksi keras dari warga, Nawawi menyatakan bahwa interpelasi masih akan dirapatkan lagi.
"Ini bukan masalah takut atau tidak takut. Pagi ini akan dirapatkan dulu, apakan memenuhi syarat jumlahnya, berarti nanti ada kesepakatan," tutur politisi Demokrat yang sudah menandatangani pengajuan hak interpelasi ini.
KJS[/caption]Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD DKI diprediksi akan menimbulkan reaksi keras warga Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI, Achmad Nawawi menilai hal ini tak akan terjadi jika Gubernur DKI, Joko Widodo bersedia menjalin hubungan intens dengan anggota dewan.
"Saya inginnya juga kondusif saja kok, mestinya kan begitu. Selama ini Jokowi tidak ada niatan baik untuk menjalani komunikasi yang baik dan intens dengan anggota dewan," ujar Nawawi saat dihubungi detikcom, Senin (27/5/2013).
Nawawi menilai mantan wali kota Solo ini ngotot menjalankan KJS dan KJP. Sedangkan masih menurutnya Nawawi, kedua program unggulan ini masih belum siap.
"KJS itu dipaksakan, rumah sakit belum siap. Lalu KJP,
bagaimana mengawasi uang itu, kalau dipakai anak untuk beli pulsa bagaimana? tapi ini langsung dilounching saja," kata Nawawi.
"Dia kan bukan hanya gubernur untuk pendukungnya, tapi gubernur kita. Dia kan dari dua partai kecil, mestinya dia duduk dan membangun komunikasi dengan anggota dewan," lanjutnya.
Menanggapi kemungkinan adanya reaksi keras dari warga, Nawawi menyatakan bahwa interpelasi masih akan dirapatkan lagi.
"Ini bukan masalah takut atau tidak takut. Pagi ini akan dirapatkan dulu, apakan memenuhi syarat jumlahnya, berarti nanti ada kesepakatan," tutur politisi Demokrat yang sudah menandatangani pengajuan hak interpelasi ini.
Selalu menang di survei capres, akankah Jokowi luluh?
[caption id="" align="aligncenter" width="540"]
Jokowi yang selalu unggul di berbagai survei[/caption]Semenjak dikukuhkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) terus menanjak. Terbukti, sejumlah lembaga survei menyatakan kepopuleran seorang Jokowi hingga kini tak tertandingi.
Bahkan, hasil riset lembaga survei yang hendak mencari calon presiden idaman dalam Pemilu 2014 mendatang, nama Jokowi selalu diurutan paling wahid. Meski namanya selalu diunggulkan berbagai survei, mantan wali kota Solo ini tetap berkeras akan menyelesaikan masa baktinya di Jakarta hingga 2017.
Paling anyar, hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan Jokowi di peringkat pertama sebagai tokoh calon presiden (capres) alternatif. Sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen).
Peneliti CSIS Philip Jurius Vermonte mengatakan, munculnya nama Jokowi di urutan paling atas karena masyarakat menginginkan sosok calon presiden alternatif seperti pengusaha mebel tersebut.
"Pada dasarnya (hasil) ini bukan soal 'fenomena Jokowi' semata, melainkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan calon pemimpin alternatif, yaitu Jokowi atau calon alternatif lain," kata Philip di Jakarta, Minggu (26/5).
Sementara itu, pengamat politik sekaligus peneliti senior CSIS J Kristiadi mengatakan kemunculan Jokowi bertepatan dengan momentum pencarian tokoh capres alternatif, terlepas dari opini bahwa mantan wali kota Solo itu baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Lebih dari separuh responden (53,9 persen) menyatakan setuju jika Jokowi maju sebagai kandidat capres meskipun masih menjabat sebagai gubernur.
"Kesulitan Jokowi untuk mendapatkan dukungan partai masih dipersoalkan, tetapi kalau tingkat elektabilitasnya mencapai 50 persen pasti dia akan diperebutkan oleh partai-partai," kata Kristiadi.
Selain hasil riset CSIS, hal senada juga terjadi dalam hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB), Jokowi berhasil menduduki posisi teratas dari 29 tokoh calon presiden potensial yang dijaring. Elektabilitas Jokowi mencapai 21,2 persen. Posisinya menggeser dominasi Prabowo Subianto (17,2 persen) dan Megawati (11,5 persen) yang selama ini sering mendominasi survei-survei mengenai calon presiden.
Dari hasil riset yang telah dilakukan sejumlah lembaga survei, nama Jokowi selalu teratas dalam bursa pencalonan presiden pada Pemilu 2014. Akankah Jokowi luluh dan bersedia diusung untuk menjadi capres?
[did]
Warga Belum Terima Sosialisasi Normalisasi Waduk Riario
Warga yang tinggal di sekitar Waduk Riario, Pulomas, Jakarta Timur, belum mendapatkan sosialisasi terkait rencana normalisasi Waduk Riario yang sempat disinggung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tahun lalu.
"Pak RW memang sudah dua kali rapat soal itu di Kantor Kecamatan Pulogadung, tapi belum ada sosialisasi apa pun ke warga, mungkin memang rapatnya belum tuntas," kata Muchlis selaku Wakil Kepala RW 15 saat ditemui Kompas.com di Kantor RW 15 Pulomas, Jakarta Timur, Minggu (26/5/2013) siang.
Kepala RW 15 Kelurahan Pulomas belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai rencana naturalisasi Waduk Riario ini. "Ini sebenarnya bukan kewenangan saya untuk menjawab karena yang ikut rapat langsung kan Pak RW. Tapi setahu saya memang benar ada rencana itu, meski belum tahu kapan," kata Muchlis.
Muchlis mengatakan, kawasan permukiman warga yang memang berada dekat dengan Waduk Riario melingkupi dua wilayah RT, yakni RT 06 dan 07. Menurut Muchlis, jika memang sudah pasti akan dilakukan normalisasi Waduk Riario, sebaiknya cepat disosialisasikan dan dibicarakan dengan warga setempat.
"Sekarang warga RT 06 masih membangun rumah dengan biaya masing-masing. Sayang, kan, kalau baru dibangun terus digusur," kata Muchlis. Ia menuturkan, pada sekitar bulan Maret lalu, permukiman di RT 06 pernah terbakar dan menghanguskan lebih dari 300 rumah.
Waduk Riario akan dikembalikan fungsinya sebagai tempat penampungan air. Tidak hanya itu, area waduk tersebut dimanfaatkan untuk taman dan hutan kota. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Widyo Wiyono Budi mengatakan, pembebasan lahan di sekitar waduk diserahkan ke pihak ketiga, yaitu badan usaha milik daerah. Pihak ketiga akan membeli tanah dan rumah di sekitar waduk, lalu Pemprov DKI Jakarta akan mengganti biaya pembebasan lahan itu.
"Kasusnya beda dengan yang ada di Waduk Pluit. Di sini (Pulomas) pemerintah membeli lahan yang memang milik warga secara sah. Mereka bukan menduduki lahan negara," katanya.
Menurut Widyo, waduk tersebut seluas 25 hektar, selama ini berfungsi sebagai tempat penampungan air. Perbaikan kawasan waduk bagian dari upaya Pemprov DKI mengurangi potensi banjir yang terjadi sepanjang tahun.
Jika Head to Head, Jokowi Kalahkan Prabowo
[caption id="" align="aligncenter" width="630"]
Jika Head to Head, Jokowi Kalahkan Prabowo[/caption]
Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) melakukan survei dengan beberapa skenario capres. Survei dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013 . Warga Papua dan Papua Barat tidak dilakukan survei lantaran situasi yang tidak kondusif.
Dalam survei CSIS yang disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermontes di Jakarta, Minggu ( 26/5/2013 ), skenario pertama berisi tujuh tokoh yang sudah ditetapkan sebagai capres oleh parpol maupun disebut-sebut akan diusung.
Hasilnya, Jokowi berada di urutan atas dengan elektabilitas 35,1 persen. Tokoh lain, yakni Prabowo Subianto 16,3 persen, Aburizal Bakrie alias Ical 7,4 persen, Megawati Soekarnoputri 5,9 persen, Jusuf Kalla 4,8 persen, Hatta Rajasa 2,7 persen, dan Ani Yudhoyono 0,9 persen.
Skenario ke dua, CSIS mengerucutkan dengan mengambil empat capres. Hasilnya, Jokowi mendapat 40,9 persen, Prabowo 19,2 persen, Megawati 4,8 persen, dan JK 5,9 persen.
Skenario terakhir, CSIS menanyakan pilihan responden jika capres hanya Jokowi dan Prabowo. Hasilnya, Jokowi mendapat 46,6 persen dan Prabowo 22 persen. Sisanya tidak memilih.
"Fenomena ini bukan soal Jokowi semata. Ini indikasi bahwa masyarakat Indonesia mengharapkan calon pemimpin alternatif, Jokowi atau calon alternatif lainnya. Temuan ini juga menyiratkan alih generasi kepemimpinan yang semula diduga baru akan terjadi tahun 2019 , bisa terjadi lebih cepat," kata Philips.
Jika Head to Head, Jokowi Kalahkan Prabowo[/caption]Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto disebut berada di urutan atas berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei. Bagaimana elektabilitas keduanya jika disodorkan ke publik?
Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) melakukan survei dengan beberapa skenario capres. Survei dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013 . Warga Papua dan Papua Barat tidak dilakukan survei lantaran situasi yang tidak kondusif.
Dalam survei CSIS yang disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermontes di Jakarta, Minggu ( 26/5/2013 ), skenario pertama berisi tujuh tokoh yang sudah ditetapkan sebagai capres oleh parpol maupun disebut-sebut akan diusung.
Hasilnya, Jokowi berada di urutan atas dengan elektabilitas 35,1 persen. Tokoh lain, yakni Prabowo Subianto 16,3 persen, Aburizal Bakrie alias Ical 7,4 persen, Megawati Soekarnoputri 5,9 persen, Jusuf Kalla 4,8 persen, Hatta Rajasa 2,7 persen, dan Ani Yudhoyono 0,9 persen.
Skenario ke dua, CSIS mengerucutkan dengan mengambil empat capres. Hasilnya, Jokowi mendapat 40,9 persen, Prabowo 19,2 persen, Megawati 4,8 persen, dan JK 5,9 persen.
Skenario terakhir, CSIS menanyakan pilihan responden jika capres hanya Jokowi dan Prabowo. Hasilnya, Jokowi mendapat 46,6 persen dan Prabowo 22 persen. Sisanya tidak memilih.
"Fenomena ini bukan soal Jokowi semata. Ini indikasi bahwa masyarakat Indonesia mengharapkan calon pemimpin alternatif, Jokowi atau calon alternatif lainnya. Temuan ini juga menyiratkan alih generasi kepemimpinan yang semula diduga baru akan terjadi tahun 2019 , bisa terjadi lebih cepat," kata Philips.
Survei CSIS: Jokowi Capres Teratas
[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Survei CSIS: Jokowi Capres Teratas[/caption]
Hasil survei disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermonte dan peneliti senior CSIS J Kristiadi saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).
Survei tersebut dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013. Warga Papua dan Papua Barat tidak dilakukan survei lantaran situasi yang tidak kondusif.
Philips mengatakan, ketika ditanya siapa tokoh yang akan dipilih sebagai capres di Pemilu 2014, sebanyak 28,6 responden menjawab Jokowi. Tokoh lain yang disebut, yakni Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.
Dari segi popularitas, Jokowi paling populer di antara pejabat publik atau pejabat negara lainnya. Popularitas politisi PDI Perjuangan itu sebesar 85,9 persen, mengalahkan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono di angka 78,5 persen. Pejabat lainnya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X 59,5 persen, Dahlan Iskan 42,6 persen, Mahfud MD 39,6 persen, Pramono Edhie Wibowo 20,2 persen, Djoko Suyanto 15,2 persen, Gita Wirjawan 8,4 persen, dan lainnya.
Philips mengatakan, hasil survei CSIS pada Januari 2012, Prabowo paling tinggi tingkat dukungan publik sebagai capres. Namun, elektabilitas Jokowi kini melampaui Prabowo. Adapun elektabilitas tokoh-tokoh lama, kata dia, stagnan atau menurun.
"Fenomena ini bukan soal Jokowi semata. Ini indikasi bahwa masyarakat Indonesia mengharapkan calon pemimpin alternatif, Jokowi atau calon alternatif lainnya," kata Philips.
Survei CSIS: Jokowi Capres Teratas[/caption]Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi kembali berada di urutan teratas dalam hasil survei sebagai calon presiden di Pemilu 2014 . Kali ini, elektabilitas Jokowi mengalahkan tokoh parpol maupun pejabat lainnya berdasarkan survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS).
Hasil survei disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermonte dan peneliti senior CSIS J Kristiadi saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).
Survei tersebut dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013. Warga Papua dan Papua Barat tidak dilakukan survei lantaran situasi yang tidak kondusif.
Philips mengatakan, ketika ditanya siapa tokoh yang akan dipilih sebagai capres di Pemilu 2014, sebanyak 28,6 responden menjawab Jokowi. Tokoh lain yang disebut, yakni Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.
Dari segi popularitas, Jokowi paling populer di antara pejabat publik atau pejabat negara lainnya. Popularitas politisi PDI Perjuangan itu sebesar 85,9 persen, mengalahkan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono di angka 78,5 persen. Pejabat lainnya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X 59,5 persen, Dahlan Iskan 42,6 persen, Mahfud MD 39,6 persen, Pramono Edhie Wibowo 20,2 persen, Djoko Suyanto 15,2 persen, Gita Wirjawan 8,4 persen, dan lainnya.
Philips mengatakan, hasil survei CSIS pada Januari 2012, Prabowo paling tinggi tingkat dukungan publik sebagai capres. Namun, elektabilitas Jokowi kini melampaui Prabowo. Adapun elektabilitas tokoh-tokoh lama, kata dia, stagnan atau menurun.
"Fenomena ini bukan soal Jokowi semata. Ini indikasi bahwa masyarakat Indonesia mengharapkan calon pemimpin alternatif, Jokowi atau calon alternatif lainnya," kata Philips.
Golkar Bantah Jadi Penggagas Interpelasi Jokowi
[caption id="" align="aligncenter" width="663"]
Aktivitas Partai Golkar.[/caption]
Aktivitas Partai Golkar.[/caption]Gonjang ganjing interpelasi Gubernur DKI Jakarta terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan sistem INA CBGs berbuntut saling lempar tanggung jawab di DPRD. Asraf Ali, anggota DPRD DKI Komisi E Fraksi Partai Golkar, yang sering membahas hal ini membantah sebagai penggagas.
"Saya bukan penggagas. Saat pengumpulan tanda tangan, saya nggak tahu sumbernya. Saya sendiri tak tanda tangan," kata Asraf saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu 25 Mei 2013.
Hak interpelasi merupakan hak personal yang dimiliki anggota DPRD. Dan, tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi DPRD.
"Fraksi Partai Golkar sendiri, tidak setuju atas wacana interpelasi gubernur," katanya.
Asraf menjelaskan, hak interpelasi anggota DPRD terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS), sudah tidak lagi berguna. Masalah mengenai kabar mundurnya 16 rumah sakit tersebut telah ditangani Komisi E DPRD.
"Kami akan berkomunikasi agar hak interpelasi batal," katanya.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat. Rapat tersebut dihadiri DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan 16 rumah sakit yang berencana mundur dari program KJS dua hari lalu.
Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Sebanyak 16 rumah sakit swasta pelaksana KJS keberatan dengan nilai dan sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan KJS disepakati pembayaran dilakukan melalui PT Askes.
Sementara itu, biaya kesehatan sebesar Rp23.000, merupakan INA CBGs, dan penghitungannya dilakukan Kemenkes. Jaminan masyarakat tidak mampu di Jakarta ini mengacu pada nilai BPJS yang ditetapkan Rp22.800 per orang per bulan. (art)
Partai Demokrat DKI akan Tetap Interpelasi Jokowi
[caption id="" align="alignleft" width="276"]
Interpelasi jokowi[/caption]
Jakarta - Rencana politisi Kebon Sirih melakukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus berlanjut meski menuai kritik. Politikus Partai Demokrat Taufiqurahman menyatakan kritik itu tidak akan menyurutkan langkah interpelasi.
"Ini sudah masuk ke pimpinan dewan. Tidak mungkin mundur lagi," ujar Taufiq saat dihubungi detikcom, Minggu (26/5/2013).
Taufiq mengatakan sebanyak 32 anggota dewan dari 5 fraksi menandatangani persetujuan penggunaan hak interpelasi. Namun penggunaan hak ini bukan atas nama fraksi, melainkan individu anggota bersangkutan.
Taufiq membantah jika upaya interpelasi ini untuk memakzulkan Gubernur Jokowi. Menurutnya, hak ini tidak akan digunakan jika tidak muncul kekisruhan KJS.
"Kita ini kan wakil rakyat. Terlalu jauh jika interpelasi dimaknai untuk memakzulkan. Dewan hanya menggunakan haknya karena ada persoalan di masyarakat. Harus dibaca dengan clear persoalan ini," jelas anggota FPD ini.
Apalagi menurut dia, Partai Demokrat adalah partai pendukung pemerintah. Karena itu menurutnya, sangat tidak mungkin PD berupaya untuk memakzulkan Jokowi.
"Jadi kewajiban kami, Partai Demokrat untuk mendukung Pemprov DKI dan gubernur Jokowi. Nggak mungkin pemakzulan," tuturnya.
"Usulan interpelasi ini sudah masuk ke pimpinan dewan, akan dibahas besok," pungkas Taufiq.
Berikut nama-nama anggota DPRD pengusul hak interpelasi yang diperoleh detikcom:
Fraksi Partai Demokrat
1. Aliman Aat
2. Taufiqurrahman
3. Habib Alaydrus
4. Sandy
5. Neneng Hasanah
6. Siti Sofiah
7. Abdul Mutholib
8. Mujiyono
9. Agung Haryono
10. Nawawi
11. Lucky
12. Berlin
13. TS Yance
14. Hendry Ali
15. Marie Amadea
16. Mirna Na'Amin
17. Santoso
18. Hardi
19. DR Marthin
20. Maria Hernie
Fraksi PKB-PAN
21. Hidayat Ar Yasin
22. Moh Asyari
Fraksi PPP
23. Belly Bilalusalam
24. Matnoor Tindoor
25. Ichwan Zayadi
26. Abdul Aziz
Fraksi Partai Glokar
27. Ruddin Akbar Lubis
Fraksi Partai Hanura-PDS
28. Fahmi Zulfikar
29. Guntur
30. Farel Silalahi
31. Dr. Suprawito
32. Rukun Santoso
Interpelasi jokowi[/caption]Jakarta - Rencana politisi Kebon Sirih melakukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus berlanjut meski menuai kritik. Politikus Partai Demokrat Taufiqurahman menyatakan kritik itu tidak akan menyurutkan langkah interpelasi.
"Ini sudah masuk ke pimpinan dewan. Tidak mungkin mundur lagi," ujar Taufiq saat dihubungi detikcom, Minggu (26/5/2013).
Taufiq mengatakan sebanyak 32 anggota dewan dari 5 fraksi menandatangani persetujuan penggunaan hak interpelasi. Namun penggunaan hak ini bukan atas nama fraksi, melainkan individu anggota bersangkutan.
Taufiq membantah jika upaya interpelasi ini untuk memakzulkan Gubernur Jokowi. Menurutnya, hak ini tidak akan digunakan jika tidak muncul kekisruhan KJS.
"Kita ini kan wakil rakyat. Terlalu jauh jika interpelasi dimaknai untuk memakzulkan. Dewan hanya menggunakan haknya karena ada persoalan di masyarakat. Harus dibaca dengan clear persoalan ini," jelas anggota FPD ini.
Apalagi menurut dia, Partai Demokrat adalah partai pendukung pemerintah. Karena itu menurutnya, sangat tidak mungkin PD berupaya untuk memakzulkan Jokowi.
"Jadi kewajiban kami, Partai Demokrat untuk mendukung Pemprov DKI dan gubernur Jokowi. Nggak mungkin pemakzulan," tuturnya.
"Usulan interpelasi ini sudah masuk ke pimpinan dewan, akan dibahas besok," pungkas Taufiq.
Berikut nama-nama anggota DPRD pengusul hak interpelasi yang diperoleh detikcom:
Fraksi Partai Demokrat
1. Aliman Aat
2. Taufiqurrahman
3. Habib Alaydrus
4. Sandy
5. Neneng Hasanah
6. Siti Sofiah
7. Abdul Mutholib
8. Mujiyono
9. Agung Haryono
10. Nawawi
11. Lucky
12. Berlin
13. TS Yance
14. Hendry Ali
15. Marie Amadea
16. Mirna Na'Amin
17. Santoso
18. Hardi
19. DR Marthin
20. Maria Hernie
Fraksi PKB-PAN
21. Hidayat Ar Yasin
22. Moh Asyari
Fraksi PPP
23. Belly Bilalusalam
24. Matnoor Tindoor
25. Ichwan Zayadi
26. Abdul Aziz
Fraksi Partai Glokar
27. Ruddin Akbar Lubis
Fraksi Partai Hanura-PDS
28. Fahmi Zulfikar
29. Guntur
30. Farel Silalahi
31. Dr. Suprawito
32. Rukun Santoso
Sebut Jokowi Tak Pantas, Ucapan Ruhut Cuma "Psywar"
[caption id="" align="alignleft" width="378"]
Sebut Jokowi Tak Pantas, Ucapan Ruhut Cuma "Psywar"[/caption]
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto menilai pernyataan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tentang nilai jual Joko Widodo sebagai calon Presiden (capres) tidak sesuai dengan fakta politik yang ada.
Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu tetap mampu bersaing dengan kandidat capres lainnya.
"Komentar seperti itu sudah biasa dilakukan oleh Ruhut. Saya kira publik tidak kaget, dan saya kira Jokowi tetap memiliki nilai jual lebih dibanding kandidat (capres) yang ada saat ini. Ucapan Ruhut cuma sekadar psywar," kata Gun Gun saat dihubungi pada Minggu (19/5/2013).
Untuk diketahui, Ruhut Sitompul menilai sosok Joko Widodo tak pantas menjadi capres. Alasannya, selain dianggap hanya sebagai tukang mebel, Ruhut juga menganggap Jokowi gagal membenahi Jakarta. Ruhut menuding mantan Wali Kota Surakarta itu hanya sibuk melakukan pencitraan di media massa.
Menurut Gun Gun, pendapat Ruhut itu keliru. Salah satu indikator ilmiahnya adalah sejumlah hasil survei yang memosisikan Jokowi sebagai kandidat capres paling favorit. Bahkan melebihi tokoh-tokoh nasional seperti Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.
Baginya, saat ini Jokowi merupakan magnet politik nasional. Baik dari faktor kesukaan, tingkat kesukaan, penerimaan, popularitas, dan keterpilihan dia sebagai seorang pemimpin. Jokowi dianggap Gun Gun sukses menjadi pemimpin berbeda dengan segala kebersahajaannya.
"Wajar kalau akan banyak partai yang menarik Jokowi untuk maju ke gelanggang pencapresan 2014. Tapi sebaiknya Jokowi fokus dulu mengelola Jakarta karena ekspektasi publik sangat tinggi. Jakarta akan jadi barometer kepemimpinan Jokowi, sekaligus menjadi semacam ujian apakah dia konsisten," ujarnya.
Sebut Jokowi Tak Pantas, Ucapan Ruhut Cuma "Psywar"[/caption]Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto menilai pernyataan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tentang nilai jual Joko Widodo sebagai calon Presiden (capres) tidak sesuai dengan fakta politik yang ada.
Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu tetap mampu bersaing dengan kandidat capres lainnya.
"Komentar seperti itu sudah biasa dilakukan oleh Ruhut. Saya kira publik tidak kaget, dan saya kira Jokowi tetap memiliki nilai jual lebih dibanding kandidat (capres) yang ada saat ini. Ucapan Ruhut cuma sekadar psywar," kata Gun Gun saat dihubungi pada Minggu (19/5/2013).
Untuk diketahui, Ruhut Sitompul menilai sosok Joko Widodo tak pantas menjadi capres. Alasannya, selain dianggap hanya sebagai tukang mebel, Ruhut juga menganggap Jokowi gagal membenahi Jakarta. Ruhut menuding mantan Wali Kota Surakarta itu hanya sibuk melakukan pencitraan di media massa.
Menurut Gun Gun, pendapat Ruhut itu keliru. Salah satu indikator ilmiahnya adalah sejumlah hasil survei yang memosisikan Jokowi sebagai kandidat capres paling favorit. Bahkan melebihi tokoh-tokoh nasional seperti Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.
Baginya, saat ini Jokowi merupakan magnet politik nasional. Baik dari faktor kesukaan, tingkat kesukaan, penerimaan, popularitas, dan keterpilihan dia sebagai seorang pemimpin. Jokowi dianggap Gun Gun sukses menjadi pemimpin berbeda dengan segala kebersahajaannya.
"Wajar kalau akan banyak partai yang menarik Jokowi untuk maju ke gelanggang pencapresan 2014. Tapi sebaiknya Jokowi fokus dulu mengelola Jakarta karena ekspektasi publik sangat tinggi. Jakarta akan jadi barometer kepemimpinan Jokowi, sekaligus menjadi semacam ujian apakah dia konsisten," ujarnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)