Kebut Pengerukan Waduk Pluit, Jokowi Tambah Eskavator

[caption id="attachment_26064" align="alignleft" width="329"] Pengerukan Waduk Pluit[/caption]

Setelah meninjau proses pengerukan di Kali Semanan, Gubernur DKI Joko Widodo meninjau proses pengerukan waduk Pluit. Jokowi mengatakan pekerjaan ini akan dikebut dengan menambah 14 eskavator pada Juni nanti.

“Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak,” kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).

Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.

“Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga,” kata Jokowi.

Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.

“Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus,” tuturnya.[Detikcom]

Khawatir Digusur Paksa, Warga Waduk Datangi Balaikota

[caption id="" align="alignleft" width="400"] Unjuk rasa di balai kota[/caption]

Sekitar 50 orang warga Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013) pagi. Mereka mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa ada kabar akan terjadi penggusuran paksa.

Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.

"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.

Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi,  Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.

"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.

Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.

Pro-kontra masuk rusun

Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.

Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.

"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.

Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.

"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.

Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.

Pembongkaran Rumah Warga di Utara Waduk Pluit Distop Sementara

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Pembongkaran Rumah Warga di Utara Waduk Pluit Distop Sementara[/caption]

Permukiman warga di bantaran Waduk Pluit sebelah Utara, dekat Pos Polisi Pluit Timur, belum digusur karena menunggu rusun yang tepat untuk warga. Saat ini, Tim Penanggulangan Pasca Banjir Waduk pluit konsentrasi membenahi dan mengeruk waduk yang sudah bersih dari permukiman warga.

"Yang di belakang Pospol belum dibongkar karena masih mencari rusun yang tepat untuk warga," kata Heryanto, Koordinator Program Normalisasi Kawasan Waduk Pluit di Waduk Pluit, Selasa (24/5/2013).

Heryanto mengungkapkan, untuk Waduk Pluit bagian barat terdapat 998 bangunan. Bangunan yang sudah dibongkar sebanyak 720 bangunan, sedangkan 278 bangunan belum dilakukan pembongkaran karena warga masih mempertahankan supaya tidak dibongkar.

Untuk bagian di sebelah utara, kata dia, terdapat beberapa warga yang bersikeras mempertahankan bangunannya. Salah satunya adalah Tedy, pengusaha alat berat di bagian utara Waduk Pluit. Dia menguasai lahan seluas 8.000 meter. Dia juga tidak mau kalau usahanya dibongkar oleh pemerintah.

"Kita sudah berikan dia SP (Surat Peringatan) 4. Katanya masih minta waktu 3 hari. Kalau 3 hari belum bongkar, nanti kita serahkan kepada P2B supaya mereka yang bongkar," kata Heryanto.

Pihaknya sebagai koordinator lapangan normalisasi Waduk Pluit memang masih menunggu informasi dari Dinas Perumahan Pemprov DKI mengenai kesiapan rusun. Pihaknya akan melakukan pembongkaran kembali setelah mendapat lampu kuning dari Dinas kalau rusun untuk warga sudah siap.

Normalisasi Waduk Pluit, 17 ribu bangunan liar masih berdiri

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Normalisasi Waduk Pluit, 17 ribu bangunan liar masih berdiri[/caption]

Pelaksanaan normalisasi Waduk Pluit, sudah berhasil meratakan ratusan bangunan liar di bantaran waduk bagian barat. Namun dari total yang ada, masih tersisa belasan ribu bangunan liar di sisi timur waduk.

"Total rumah di sisi timur Waduk Pluit adalah 17.000 rumah. Hari ini kita sudah bongkar sekitar 710 bangunan," kata Kepala Koordinator Normalisasi Waduk Pluit, Heryanto kepada wartawan di lokasi, Jakarta, Kamis (18/4).

Heryanto menjelaskan, pihaknya belum mau melakukan penertiban bangunan liar di sisi timur dalam waktu dekat. Hingga saat ini, petugas masih berkonsentrasi pada bantaran sisi barat terlebih dahulu.

"Begitu sisi barat selesai dibongkar bangunannya dan waduknya dikeruk, baru kami lanjut ke sisi-sisi lainnya," ungkapnya.

Dari total luas Waduk Pluit sekitar 80 hektare, hampir 20 hektare sudah terganggu dengan keberadaan pemukiman warga. Program normalisasi waduk berhasil mengembalikan fungsi penampungan air seluas 10 hektar.

Seperti diketahui, Saat ini pihak koordinator normalisasi Waduk Pluit terus bekerja, ratusan bangunan liar yang berada di bagian barat waduk sudah rata dengan tanah. "Total sudah ada 710 rumah dari 998 bangunan rumah di sisi waduk sebelah barat Pluit timur," beber Heryanto.

Asiik..!! Akhirnya Waduk Pluit Mulai Terlihat

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Akhirnya Waduk Pluit Mulai Terlihat[/caption]

JAKARTA, Meskipun berkeringat, wajah Heryanto tampak lebih cerah. Pekerjaannya sebagai Koordinator Program Normalisasi Kawasan Waduk Pluit selama dua bulan terakhir belum mencapai separuh dari hasil akhir yang diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, salah satu titik terang mulai terlihat.

"Sekarang waduknya mulai terlihat lebih jelas," ujar Heryanto saat ditemui Kompas.com di Taman Burung, Pluit Timur, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/4/2013).

Wajar jika Heryanto terlihat cukup puas dengan perkembangan normalisasi waduk sejauh ini. Keberadaan Waduk Pluit selama lebih dari dua tahun tak terlihat secara jelas. Padahal, letak waduk tak jauh dari tiga jalan raya utama yang mengitari kawasan Pluit-Muara Baru, yakni Jalan Pluit Timur, Jalan Pluit Selatan, dan Jalan Muara Baru. Penyebabnya tak lain dari keberadaan bangunan-bangunan liar milik warga dan perusahaan di sepanjang waduk.

Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan waduk tak terlihat secara jelas oleh warga yang melintas. Waduk juga dipenuhi sampah dan limbah buangan rumah tangga. Dampak berikutnya, terjadilah pendangkalan akibat sedimentasi. Dari kedalaman awal sekitar 20 meter, kedalaman rata-rata waduk seluas 80 hektar itu hanya berkisar 1-5 meter.

Di atas lumpur yang mengendap, tumbuh berbagai jenis ganggang dan enceng gondok yang selanjutnya mempercepat proses pengendapan material lain sekaligus menyebabkan tersendatnya aliran air ke laut. Tumbuhnya ganggang menutup permukaan air.

Proses sedimentasi itu justru dimanfaatkan warga untuk membangun rumah yang kian hari kian menjorok ke badan waduk. Alhasil, dari luas awal 80 hektar, luas Waduk Pluit dalam dua tahun terakhir tinggal 60 hektar.

Dampak terparah dari kondisi tersebut adalah terjadinya banjir pada akhir Januari 2013. Volume air yang meningkat dari Kali Opak dan Kali Pakin tak tertampung oleh waduk.

"Saya pikir, semua warga tak ingin banjir besar itu tak terulang. Karena itu, kami sangat berharap program ini dapat didukung," kata Heryanto.

Program normalisasi Waduk Pluit dimulai dari penataan kawasan bantaran Kali Pakin dan Kali Opak. Bangunan-bangunan yang berada di sepanjang bantaran kali mulai ditertibkan sejak Februari lalu.

Untuk menghindari kemunculan kembali rumah di sepanjang lokasi yang telah ditertibkan, jalan inspeksi dibangun pada kedua sisi sungai. Penertiban berlanjut ke kawasan permukiman di sepanjang bagian barat daya hingga ke barat waduk.

Saat ini, kawasan Taman Burung dan wilayah waduk yang berdekatan dengan Pluit Village Mall telah mulai dibersihkan dari permukiman. Ratusan rumah dan 32 lapak pemulung yang berjarak antara 20-50 meter dari bibir waduk telah diratakan dengan tanah.

"Kami berharap warga dapat memahami tujuan program ini. Moga-moga ke depan waduk ini dapak dikembalikan fungsinya, bahkan dikembangkan, misalnya sebagai tempat rekreasi," kata Heryanto.

100kk telah direlokasi dari waduk pluit ke Rusun Buddha Tzu Chi

[caption id="" align="alignleft" width="333"] Warga jakarta[/caption]

Untuk mempercepat normalisasi Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta kembali merelokasi sekitar 100 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 300 jiwa warga yang bermukim di sekitar Waduk Pluit ke Rusun Buddha Tzu Chi, Cengkareng, Jakarta Barat. Proses pembongkaran ratusan rumah warga pun langsung dilakukan petugas dibantu jajaran Satpol PP Kecamatan Penjaringan langsung dilakukan.

Koordinator Pelaksanaan Paska Darurat Banjir Waduk Pluit, Heryanto mengatakan, sejak kemarin malam sekitar 100 kepala keluarga (KK) atau 300 jiwa lebih secara bertahap mulai direlokasi ke rusun Buddha Tzu Chi, Cengkareng, Jakarta. Setelah direlokasi ke rusun, sekitar 100 bangunan yang sebelumnya ditempati warga langsung dibongkar. "Sebelumnya perwakilan warga di sini sudah kami ajak ke rusun Buddha Tzu Chi menggunakan dua bus, dan rupanya mereka berminat untuk direlokasi ke rusun tersebut. Bahkan, sudah ada 80 KK yang sudah direlokasi, dan sisanya dilakukan secara bertahap. Kami juga menyiapkan 15 truk untuk mengangkut barang-barang warga ke rusun ," ujar Heryanto, Kamis (28/3).

Dikatakan Heryanto, pembongkaran 100 rumah ini merupakan tahap pertama. Nantinya, tahap kedua akan dilakukan pembongkaran sebanyak 300 bangunan. Namun, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta untuk penempatan warga yang akan direlokasi. "Minimal pekan depan tahap kedua sudah berjalan. Karena ada sekitar 1.000 bangunan yang akan dibongkar pada normalisasi Waduk Pluit. Di rusun Buddha Tzu Chi sudah disiapkan 100 unit untuk 100 KK," katanya.

Ratusan bangunan yang akan dibongkar, sambungnya, kebanyakan bangunan semi permanen, seperti rumah tingal, pos keamanan dan warung. Tak hanya itu, petugas juga akan membongkar halaman parkir apartemen Laguna di sekitar Waduk Pluit.

Wakil Camat Penjaringan, Martua Sitorus menambahkan, sebanyak 40 personil Satpol PP dikerahkan untuk membongkar bangunan dan membantu proses relokasi warga ke rusun. "Tidak ada perlawanan warga saat dilakukan pembongkaran, bahkan ada warga yang membongkar sendiri bangunannya," katanya.

Wida (33), warga Kebon Pisang, Penjaringan, yang terkena pembongkaran mengaku hanya bisa pasrah saat rumahnya dibongkar. Terlebih, rumahnya itu memang berdiri secara ilegal. "Saya dan keluarga masih memikirkan untuk pindah ke rusun, karena letaknya cukup jauh dari tempat saya bekerja. Kalau nggak ada alternatif lain, ya saya pindah ke rusun juga, ikut sama yang lain," tandasnya.