Partai Demokrat DKI akan Tetap Interpelasi Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="276"] Interpelasi jokowi[/caption]

Jakarta - Rencana politisi Kebon Sirih melakukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus berlanjut meski menuai kritik. Politikus Partai Demokrat Taufiqurahman menyatakan kritik itu tidak akan menyurutkan langkah interpelasi.

"Ini sudah masuk ke pimpinan dewan. Tidak mungkin mundur lagi," ujar Taufiq saat dihubungi detikcom, Minggu (26/5/2013).

Taufiq mengatakan sebanyak 32 anggota dewan dari 5 fraksi menandatangani persetujuan penggunaan hak interpelasi. Namun penggunaan hak ini bukan atas nama fraksi, melainkan individu anggota bersangkutan.

Taufiq membantah jika upaya interpelasi ini untuk memakzulkan Gubernur Jokowi. Menurutnya, hak ini tidak akan digunakan jika tidak muncul kekisruhan KJS.

"Kita ini kan wakil rakyat. Terlalu jauh jika interpelasi dimaknai untuk memakzulkan. Dewan hanya menggunakan haknya karena ada persoalan di masyarakat. Harus dibaca dengan clear persoalan ini," jelas anggota FPD ini.

Apalagi menurut dia, Partai Demokrat adalah partai pendukung pemerintah. Karena itu menurutnya, sangat tidak mungkin PD berupaya untuk memakzulkan Jokowi.

"Jadi kewajiban kami, Partai Demokrat untuk mendukung Pemprov DKI dan gubernur Jokowi. Nggak mungkin pemakzulan," tuturnya.

"Usulan interpelasi ini sudah masuk ke pimpinan dewan, akan dibahas besok," pungkas Taufiq.

Berikut nama-nama anggota DPRD pengusul hak interpelasi yang diperoleh detikcom:

Fraksi Partai Demokrat

1. Aliman Aat
2. Taufiqurrahman
3. Habib Alaydrus
4. Sandy
5. Neneng Hasanah
6. Siti Sofiah
7. Abdul Mutholib
8. Mujiyono
9. Agung Haryono
10. Nawawi
11. Lucky
12. Berlin
13. TS Yance
14. Hendry Ali
15. Marie Amadea
16. Mirna Na'Amin
17. Santoso
18. Hardi
19. DR Marthin
20. Maria Hernie

Fraksi PKB-PAN

21. Hidayat Ar Yasin
22. Moh Asyari

Fraksi PPP

23. Belly Bilalusalam
24. Matnoor Tindoor
25. Ichwan Zayadi
26. Abdul Aziz

Fraksi Partai Glokar

27. Ruddin Akbar Lubis

Fraksi Partai Hanura-PDS

28. Fahmi Zulfikar
29. Guntur
30. Farel Silalahi
31. Dr. Suprawito
32. Rukun Santoso

 

DPRD DKI galang interpelasi, ancam makzulkan Jokowi!

[caption id="" align="aligncenter" width="540"] DPRD DKI galang interpelasi, ancam makzulkan Jokowi![/caption]

Anggota DPRD DKI Jakarta menggalang interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik Kartu Jakarta Sehat. Saat ini sudah ada 30 anggota DPRD yang tanda tangan menggunakan hak interplasi terkait kasus pengunduran diri 16 rumah sakit dari peserta pelayanan KJS.

"Sebenarnya DPRD ini sudah menggulirkan hak interpelasi, sudah lebih dari 30 anggota tanda tangan. Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI. Jokowi terancam di-impeachment," ujar anggota Komisi E DPRD Asraf Ali dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD dengan Dinas Kesehatan dan 16 Rumah sakit di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5). Asraf Ali dikenal berasal dari Fraksi Partai Golkar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati dalam rapat mengatakan dalam waktu tiga minggu akan menyelesaikan perbaikan tarif. Sebab, kecilnya besaran tarif untuk paket pengobatan yang selama ini membuat resah 16 rumah sakit yang akan mundur.

"Tapi balik lagi tarif, tarifnya terlalu kecil. Mudah-mudahan dalam tiga minggu kita punya rumusan itu," kata Dien.

Selain itu, Dien mengatakan tarif merupakan kewenangan Pemda DKI. Hal ini diungkapkan saat ditanya oleh Komisi E DPRD sebenarnya penyusun tarif menjadi kewenangan siapa.

"Ini tarif adalah wewenang kita," ucapnya.