Dana Kunker DPRD ke Luar Negeri Rp 1,8 M Belum Cair

Sekretaris DPRD DKI Mangara Pardede membenarkan rencana kunjungan balasan ke lima sister city di tiga negara. Namun, dia menampik kunjungan ke tiga kota sister city itu telah mencapai final dan anggaran sebesar Rp 1,812 milar telah dicairkan.

"Dalam hal ini (kunjungan kerja ke kota sister city) dari segi anggaran, belum satu rupiah pun yang dicairkan," ujar Mangara kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Senin (3/6/2013).

Belum dicairkannya anggaran kunjungan kerja ke lima kota di tiga negara senilai Rp 1,812 miliar itu, lanjut Mangara, terjadi karena administrasi belum mendapatkan perintah secara nyata oleh pimpinan DPRD DKI, dalam hal ini Ketua DPRD, untuk melakukan pencairan dana kunjungan itu. Mangara menjelaskan, DPRD DKI memilik utang kunjungan ke lima sister city.

Tahun 2012, DPRD DKI menerima anggota dewan dari tiga kota, yakni Seoul, Korea Selatan; Beijing, China; dan Houston, AS. DPRD DKI menganggarkan sebanyak Rp 700.000.000. Namun, kunjungan itu tidak terlaksana sehingga dana tak terserap. Sementara tahun 2013, DPRD DKI menerima anggota dewan dari dua kota, yakni Los Angeles dan New York, AS.

"Sampai detik ini, belum ada perintah pimpinan dewan secara konkret untuk kunjungan balasan ke lima kota," ujarnya.

Mangara menjelaskan, tidak ada masalah dengan kunjungan kerja tersebut. Pasalnya, kunjungan balasan tersebut merupakan tata pergaulan di antara anggota dewan kota-kota di dunia.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta akan melakukan kunjungan kerja ke lima sister city yang akan menghabiskan Rp 1.812.000.000. Mekanisme kunjungan, DPRD masih menunggu persetujuan dewan pimpinan, dan akan disusun mekanisme terperinci setelah dewan pimpinan menyetujui.

DPRD DKI ke Luar Negeri, Apa Sih Kunjungan "Sister City"?

DPRD DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Seusai menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, publik kembali menyorot rencana kunjungan kerja DPRD DKI ke lima kota sister city di tiga negara. Apa sih kunjungan sister city?

Menurut Sekretaris DPRD DKI Manggar Pardede, kunjungan ke sister city merupakan kunjungan balasan. Secara etika, DPRD DKI bisa melakukan kunjungan kerja ke kota yang anggota dewannya pernah melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.

"Ini tata pergaulan anggota dewan internasional. Seperti kita, kalau saya silaturahim ke rumah orang, masak orang enggak berniat silaturahim ke saya," ujar Manggar saat ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI, Senin (3/6/2013) pagi.

Manggar menjelaskan, DPRD DKI telah empat tahun absen melakukan kunjungan kerja ke sister city, meski anggota dewan dari kota lain sering melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Tahun 2012, DPRD DKI pun kembali menerima kunjungan kerja dari tiga kota di tiga negara, yaitu Seoul (Korea Selatan), Beijing (China), dan Houston (Amerika Serikat).

Namun sayang, tidak satu pun kota itu dibalaskunjungi oleh DPRD DKI, meski DPRD telah menganggarkan Rp 700 juta. Tahun 2013, lanjut Manggar, DPRD kembali menerima kunjungan dari Los Angeles dan New York. Namun, hingga saat ini belum ada perintah dari pimpinan dewan untuk melaksanakannya.

"Kita anggarkan Rp 1,812 miliar, tapi sampai saat ini pimpinan dewan belum perintah konkret untuk melakukan kunjungan balasan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta akan melakukan kunjungan kerja ke lima kota sister city yang akan menghabiskan Rp 1,812 miliar. Mekanisme kunjungannya, DPRD masih menunggu persetujuan dewan pimpinan, dan akan disusun mekanisme terperinci setelah dewan pimpinan menyetujui.

Ahok sebut kunker DPRD pemborosan, Sekwan sewot

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Ahok sebut kunker DPRD pemborosan, Sekwan sewot[/caption]

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede tidak sependapat dengan pernyataan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut jika studi banding ke luar negeri hanyalah pemborosan anggaran. Studi banding sejumlah program bisa dipelajari melalui internet.

"Kemudian ada yang menyampaikan kenapa tidak melalui internet saja. Ya namanya kunjungan ya datang dong, selayaknya kita melakukan kunjungan balasan," kata Mangara di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (3/6).

Mangara berpendapat, yang namanya kunjungan kerja tidak bisa dipelajari hanya melalui dunia maya. Harus datang ke lokasi dan tempat yang akan dituju.

Terlebih, menurut Mangara, negara yang tergabung dalam sister city sebelumnya sudah melakukan kunjungan ke Jakarta. Maka sudah selayaknya anggota DPRD melakukan kunjungan balasan.

"Kalau kunjungan balasan melalui email ya bukan kunjungan balasan, melainkan surat menyurat, korespondensi," ketus Mangara.

"Tapi sampai hingga saat ini belum ada perintah dari pimpinan dewan untuk merencanakan secara konkrit kunker ke kota manapun. DPRD kota yang sudah kita terima adalah DPRD Beijing, Seoul, LA dan Houston. Terakhir yang berkunjung adalah LA, keempat itu berkunjung di tahun 2012 dan 2013," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Ahok dengan tegas meminta DPRD yang melakukan kunjungan ke luar negeri agar transparan dan dibuka ke publik. Jika hanya belajar soal program Jokowi, menurut Ahok, cukup melalui internet.

5 Vokalis Kebon Sirih ini doyan cibir kinerja Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Joko widodo[/caption]

Sebagai mitra kerja, legislator punya hubungan yang cukup dengan eksekutif yang berkuasa saat itu. Bukan sekadar membahas produk undang-undang dan anggaran, legislator dalam hal ini DPR/DPRD adalah teman pemerintahan untuk mendiskusikan segala sesuatunya seperti persoalan proyek.

Tapi pemandangan di DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI justru tak terlihat demikian. Dua lembaga ini tampaknya sulit sekali menyamakan visi dan misi membangun Jakarta. Selalu bersitegang.

Kondisi demikian sebenarnya terlihat mencolok sejak posisi DKI 1 berganti kepemimpinan dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo. Entah apa sebabnya, mereka menilai apa yang dilakukan Jokowi saat ini tak lebih dari pencitraan belaka.

Memang, di bawah kepemimpinan Jokowi kebekuan birokrasi yang kaku selama ini coba dia dobrak. Jokowi juga tak terima adanya tawar menawar dengan DPRD dalam menangani proyek. Kondisi inilah yang membuat politikus Kebon Sirih naik pitam.

Sebagai bentuk ketidaksenangan mereka pada Jokowi, ada saja tindak tanduk mantan wali kota Solo itu yang mereka kritik. Tak puas hanya sekali, tapi berkali-kali tergantung pada tema yang hangat diperbincangkan di publik.

Meski demikian, Jokowi tetap tenang dan terus berharap pemprov dan DPRD DKI bisa bermitra dengan baik. Berikut lima anggota DPRD DKI yang hobi mengkritik kinerja atau program kerja Jokowi:

1. Politikus Demokrat, Ahmad Husein Alaydrus

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Ahmad Husein Alaydrus[/caption]

Politikus Demokrat yang satu ini memang terlihat tak simpatik sekali pada sosok Jokowi. Sejak awal Jokowi dilantik, ada saja yang dikritiknya.

Hal yang pertama dia protes dari Jokowi adalah kebiasaan mantan wali kota Solo itu blusukan dan bertatap muka langsung dengan warga. Menurutnya, blusukan terus menerus cuma pencitraan dan tak menyelesaikan masalah.

"Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja," kata Husein.

Tak hanya itu, pada program yang digagas Jokowi, dia menilai masih sangat prematur. Dia matanya, KJS dan beberapa pembangunan yang ingin Jokowi seriusi tak masuk di akal dan aneh.

"Itu asal bunyi (Asbun) saja, harus ada ahlinya yang meneliti, nanti evaluasinya seperti apa? Teknologinya bagaimana? Emang dia pikir kaya pat-pat gulipat tinggal lipat aja," kata Alaydrus saat mengomentari proyek deep tunnel (terowongan bawah tanah) multifungsi.

Tak tanggung-tanggung, Alaydrus juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa program KJS yang dicanangkan Jokowi. "Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," tambahnya.

2. Politikus Demokrat, Taufiqurrahman

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Taufiqurrahman[/caption]

Meski masih muda, politikus Taufiqurrahman cukup vokal di komisinya, Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI. Uniknya pria plontos ini tak hanya memikirkan bidangnya, tapi juga peka terhadap berbagai masalah yang dialami warga Jakarta.

Mulai dari masalah kesehatan, penggusuran, pendanaan satu proyek hingga kinerja Satpol PP dia komentari. Taufiq beralasan, hal itu dilakukannya semata-mata karena panggilan sebagai wakil rakyat.

Selama kepemimpinan Jokowi, vokal itu semakin lantang dan sering terdengar. Menurutnya, Jokowi tak siap menggagas proyek-proyek yang diimpikan. Sebagai bentuk protesnya pada kinerja Jokowi dia membuat hak interpelasi sampai terus ke jalan, berdemo bersama masyarakat.

Untuk aksi demo, dia lakukan pada Kamis kemarin di depan Balai Kota DKI Jakarta. Di antara ratusan massa yang menolak KJS, terlihat keberadaan Taufiq.

"Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," klaimnya.

3. Politikus PKS, Igo Ilham

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Igo Ilham[/caption]

Program KJS Jokowi memang proyek yang paling disoroti DPRD DKI. Apalagi setelah beberapa waktu lalu, seorang bayi atas nama Dera Nur Anggraini meninggal karena tak bisa dilayani dengan cepat oleh pihak rumah sakit. Padahal kedua orang tuanya sudah memegang KJS.

Belajar dari kasus ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai komisi yang membidangi masalah kesehatan mendesak Jokowi segera memperbaiki sistem tersebut.

"Itu berawal dari sistem dulu, itu yang harus diperbaiki, gubernur jangan kelalang keliling mulu sama omong-omong,"ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham di Gedung DPRD Jakarta.

Igo mengatakan ada beberapa sistem pelayanan yang harus diperbaiki, yakni pertama sistem yang mampu menjangkau orang miskin di jakarta. Sehingga, terdapat sistem penggolongan pasien dari jenjang sosialnya.

"Sistemnya harus ada, kategori orang miskin mau ditaruh di dinas pendudukan sipil. Siapapun orang kalau melihat fulan ke rumah sakit, tinggal search di kependudukan, dia miskin, oh sudah, harusnya gitu," ucapnya.

"Kalau keliling-keliling doang enggak menghasilkan sistem percuma," tegasnya.

4. Politikus Golkar, Asraf Ali

[caption id="" align="alignnone" width="324"] Asraf Ali[/caption]

Beberapa waktu lalu, program berobat gratis dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi jadi perbincangan hangat di publik. Sistem baru yang diterapkan dalam program itu, membuat rumah sakit yang diajak bekerja sama, mundur sebagai peserta.

Sebagai anggota Komisi E (bidang kesra) DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali angkat bicara. Dia menilai program ini masih sangat prematur dan membingungkan.

"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf.

Lebih lanjut, Asraf menambahkan, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," pungkas dia.

5. Politikus PAN, Wanda Hamidah

[caption id="" align="alignnone" width="324"] Wanda Hamidah[/caption]

Politikus cantik asal Partai Amanat Nasional (PAN) memang terkenal vokal dalam rapat-rapat DPRD DKI. Sehari-harinya, dia duduk sebagai anggota Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat).

Sikap kritisnya sering dia tujukan pada beberapa kebijakan yang direncanakan Gubernur Joko Widodo. Seperti pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan rencana pembangunan Stadion Taman BMW di Kelurahan Papanggung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Untuk persoalan KJS, mantan foto model itu menilai sistem klaim pada program yang digagas Jokowi itu tak jelas. Dia meminta pemprov jangan malas mensosialisasikan program ini.

"Gimana mau rumah sakit, kita aja belum (sosialisasi)," kritik Wanda dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5).

Kemudian terkait pembangunan stadion BMW, dia menolak karena tanah itu masih sengketa. "Saya mewakili Fraksi PAN menolak pembangunan Taman BMW. Itu kan lahan sengketa, rawan digugat, nanti kan DKI malah rugi besar," ujar Wanda Hamidah.

Dia menjelaskan sering melakukan dengar pendapat warga yang memiliki tanah stadion BMW, selalu dikeluhkan mengenai tidak dapat uang ganti rugi.

"Sebelum ada bukti absah kepemilikan Pemprov DKI. Saya ini notaris, kalau katanya sudah sah, mana berikan saya surat-suratnya," katanya.

Jaga Hubungan Baik, Jokowi Sabar Hadapi Lambatnya DPRD

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jaga Hubungan Baik, Jokowi Sabar Hadapi Lambatnya DPRD[/caption]

Gubernur DKI Jakarta tidak kunjung melantik dua jabatan wali kota yang saat ini tengah kosong, yakni wali kota Jakarta Selatan dan wali kota Jakarta Barat. Permasalahan lama, yakni birokrasi antara dirinya sebagai gubernur dan DPRD DKI Jakarta pun menjadi pangkal masalah tersebut.

"Saya sudah kirim surat kedua secara resmi ke DPRD, tapi belum dijawab" ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Selasa (7/5/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengaku, permasalahan surat menyurat semacam itu menghambat proses rekrutmen politik di suatu wilayah. Pasalnya, berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 tentang Ibu Kota, menyebut, gubernur berhak melantik wali kota tanpa harus menunggu rekomendasi dari DPRD. Lalu, apa tanggapan sang gubernur?

"Kita kan mau jaga hubungan. Makanya kita serahkan secara resmi surat kedua. Enggak tahu sampai kapan," lanjut Jokowi sambil diiringi tawa khas.

Meski enggan mendesak DPRD, pria yang dikenal kerap blusukan tersebut berharap agar wali kota di dua wilayah yang dipimpinnya segera dilantik. Pasalnya, Jokowi mengaku butuh sang pemimpin di wilayah masing-masing tersebut untuk menjalankan tiap program-programnya.

wali kota Jakarta Selatan, saat ini ditempati pelaksana tugas (Plt), Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor. Ia menggantikan Anas Effendi yang sebelumnya dimutasi menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat yang sebelumnya dijabat oleh Burhanuddin, diisi sementara oleh Asisten Sekda DKI Jakarta Bidang Pemerintahan, Sylviana Murni. Burhanuddin mengundurkan diri karena maju sebagai calon anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra.