Pak Jokowi, Malnya Kok Enggak Digusur?

Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit sudah mulai menunjukkan hasil. Saat ini, sisi barat Waduk Pluit, yaitu perkampungan, taman burung, dan lapangan futsal milik PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro), sudah rata dengan tanah.

Seorang warga yang rumahnya digusur, Sumiati, mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit dengan menggusur bangunan-bangunan di bantaran. Menurut dia, Jakarta banjir karena pusat-pusat perbelanjaan yang dibangun di area yang seharusnya menjadi lahan resapan air.

"Padahal, kami kebanjiran juga baru kemarin (awal 2013). Kenapa Pak Jokowi enggak membongkar mal-malnya juga? Di Pantai Marina saja sudah mau dibangun gedung atau apartemen itu," kata Sumiati yang mengaku sudah puluhan tahun tinggal di bantaran Waduk Pluit, Kamis (6/6/2013).

Mengenai rumahnya yang sudah rata dengan tanah, Sumiati mengatakan, "Dulu saya beli sama orang Rp 15 juta. Sekarang mah orangnya pasti sudah kabur. Yah mau bagaimana lagi, memang sudah nasib."

Setelah rumahnya di dekat lapangan futsal PT Jakpro digusur, lanjut Sumiati, ia dan suaminya kini menumpang di rumah anaknya yang masih mengontrak. Sumiati tidak pindah ke rumah susun yang sudah disediakan Pemprov DKI karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta.

Soal mata pencarian, Sumiati kini berjualan minuman dan kue di dekat tenda tempat polisi menjaga proyek normalisasi Waduk Pluit.

Sementara itu, Komar (55) yang mengaku telah tinggal di bantaran Waduk Pluit sejak tahun 1984 menolak direlokasi ke rumah susun yang disediakan Pemprov DKI. Komar mengaku tidak pindah karena mempertimbangkan retribusi yang akan dibebankan kepadanya jika menjadi penghuni rumah susun. Menurut Komar, ia mempertimbangkan pengeluaran karena penghasilannya sebagai tukang tambal ban tak menentu.

"Kalau gratis ya enggak apa-apa. Tapi, kalau bayar, ya saya mendingan di sini saja," katanya.

Waduk Pluit dinormalisasi karena telah mengalami penyempitan dan pendangkalan. Awalnya, Waduk Pluit memiliki luas 80 hektar dan berkedalaman 10 meter. Luas Waduk Pluit menyusut sampai 20 persen karena rumah-rumah liar di bantaran. Kedalaman Waduk Pluit saat ini juga hanya 1 sampai 3 meter.

Pengerukan Waduk Pluit mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan itu pada awal tahun ini. Saat itu, permukaan waduk dipenuhi sampah dan eceng gondok, sampai-sampai airnya tak terlihat.

Sementara untuk menyelesaikan masalah warga bantaran Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda, Muara Baru, Daan Mogot. Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun rumah susun di area seluas 6,4 hektar di Luar Batang, Jakarta Utara.

Pembongkaran Selesai, Jalan di Waduk Pluit Dilebarkan

Di bawah teriknya matahari, para pekerja di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, terus membersihkan sisa-sisa bangunan di tempat tersebut. Bangunan lapangan futsal sudah dibongkar. Sekarang mereka harus mengerjakan proyek pelebaran jalan di depan bangunan lapangan futsal yang telah rata tanah itu.

Kini Jalan Pluit Timur Dalam, yang menjadi akses menuju lapangan futsal itu, telah diperlebar. Sebelum lapangan futsal di sisi barat waduk itu dibongkar, jalan di depannya hanya selebar lima meter. Setelah lapangan itu diratakan, lebar jalan tersebut sudah menjadi sepuluh meter. Sebagian lahan bekas bangunan lapangan futsal tersebut ikut terkena pekerjaan pelebaran jalan.

Selain bangunan futsal, warung-warung makanan yang menggunakan tenda di sebrang lapangan futsal tersebut juga ikut

dibongkar. Pohon-pohon di sekitarnya juga diratakan.

Pelebaran jalan itu akan dilakukan hingga sejauh kurang lebih dua kilometer. Jalan ini nantinya akan tembus sampai Mapolsek Penjaringan. Selain jalan tersebut, akan dibuat pula jalur pejalan kaki mengelilingi Waduk Pluit. Akan ada taman di sekeliling waduk tersebut dan para pejalan kaki menikmati pemandangan waduk tersebut.

Camat Penjaringan Rusdiyanto mengatakan, pelebaran jalan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menormalisasi Waduk Pluit. Pelebaran jalan ini sudah dilakukan berbarengan dengan pembongkaran bangunan-bangunan ilegal di bantaran Waduk Pluit pada 20 Mei lalu.

"Ini jalan kami lebarkan tujuan utamanya untuk pedestrian. Nanti di sekeliling waduknya juga ada jalan dan taman untuk memperindah," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (4/6/2013).

Sementara itu, sekitar 40 orang pekerja dengan beberapa alat berat terus membersihkan puing-puing bekas bangunan, memasang fondasi untuk jalan yang baru diperlebar, dan mengecor jalan. Para pekerja ini sudah berada di waduk selama tiga minggu. Para pekerja itu membuat tiga buah tenda untuk tempat tinggal selama pengerjaan proyek tersebut. Selain para pekerja bangunan, sekitar sepuluh petugas satuan polisi pamong praja menjaga jalannya proyek tersebut.

Waduk Pluit Berubah, Masih Ada Warga Nekat Mematok Lahan

Penataan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menunjukkan kemajuan. Di sisi barat waduk hampir sebagian besar bangunan yang ada sudah dibongkar. Aktivitas pengerukan lumpur terus berjalan di area waduk, sementara jalan inspeksi di sekitar waduk mulai bisa dipakai.

”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Gubernur Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.

Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.

Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.

Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca

Tetap bertahan

Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Berdasarkan pengamatan Kompas di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.

”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.

Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.

Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.

”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.

Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.

”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya. (NDY/MDN)

 

Kebut Pengerukan Waduk Pluit, Jokowi Tambah Eskavator

[caption id="attachment_26064" align="alignleft" width="329"] Pengerukan Waduk Pluit[/caption]

Setelah meninjau proses pengerukan di Kali Semanan, Gubernur DKI Joko Widodo meninjau proses pengerukan waduk Pluit. Jokowi mengatakan pekerjaan ini akan dikebut dengan menambah 14 eskavator pada Juni nanti.

“Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak,” kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).

Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.

“Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga,” kata Jokowi.

Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.

“Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus,” tuturnya.[Detikcom]

"Tak Ada Rusun, Tak Ada Penggusuran"

Pengerukan waduk alias normalisasi kali di bantaran sebelah barat Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tengah dilakukan. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 10 ekskavator untuk mengerjakan proyek tersebut.

Ditemui, Jumat (31/5), Kepala Proyek Normalisasi Waduk Pluit Herianto mengatakan, kini pemfokusan normalisasi Waduk Pluit adalah pembuatan jalan inspeksi. "Yang penting bangunan yang sudah ditertibkan tidak akan dibangun lagi," kata Herianto.

Herianto menjelaskan, pihaknya tidak berencana menggusur warga yang berada di sisi timur bantaran Waduk Pluit, tanpa lebih dulu menyiapkan rumah susun untuk merelokasi warga. "Belum ada rusun sehingga belum ada penertiban bangunan," kata Herianto.

Kemudian, Herianto menambahkan, kini pihaknya tengah fokus mengeruk agar Waduk Pluit kelihatan sebagai tempat penampungan air. Untuk mengantisipasi bahaya keamanan, akan dipasang lampu penerangan di beberapa jalan inspeksi.

"Sekarang difokuskan pengerukan dan lampu penerangan agar kalau malam jadi tidak gelap," tuntasnya.

Khawatir Digusur Paksa, Warga Waduk Datangi Balaikota

[caption id="" align="alignleft" width="400"] Unjuk rasa di balai kota[/caption]

Sekitar 50 orang warga Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013) pagi. Mereka mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa ada kabar akan terjadi penggusuran paksa.

Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.

"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.

Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi,  Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.

"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.

Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.

Pro-kontra masuk rusun

Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.

Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.

"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.

Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.

"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.

Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.

Komnas HAM: Jokowi Prioritaskan Pencitraan ketimbang Urus Warga

Terkait mangkirnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dari pemanggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk yang kedua kalinya, Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriyani, menyesalkan mangkirnya Jokowi. Terlebih lagi, tak ada pemberitahuan dari Pemprov DKI kepada Komnas HAM terkait batalnya Jokowi menemui warga bantaran Waduk Pluit.

"Intinya, kami menyesalkan tidak ada pemberitahuan dari Pemprov DKI," kata Siane ketika dihubungi wartawan, Kamis (16/5/2013). Siane menceritakan kalau puluhan warga bantaran Waduk Pluit rela menunggu kedatangan Jokowi hingga lebih dari tiga jam lamanya.

Mangkirnya Jokowi untuk yang kedua kalinya membuatnya semakin yakin kalau Jokowi tidak serius dalam mengurusi warganya. Bahkan, ia berpendapat kalau Jokowi lebih memilih untuk menghadiri sebuah acara pencitraan dirinya dibanding diskusi terbuka untuk mencari jalan keluar terbaik permasalahan relokasi warga bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara.

"Kami semakin yakin kalau Jokowi ini tidak sungguh-sungguh mengurusi warganya. Kami sesalkan, dia tidak ada prioritas untuk mengurusi rakyat, malah terus mengurusi pencitraannya," tegas Siane.

Komnas HAM, kata dia, telah melakukan pemanggilan dengan melayangkan surat sebanyak dua kali. Pemanggilan pertama pada tanggal 8 Mei 2013 dan Jokowi tidak menghadirinya. Pemanggilan yang kedua, pada 16 Mei 2013, Jokowi kembali mangkir.

Siane mengharapkan Jokowi dapat memberikan klarifikasi terkait pengaduan warga yang diintimidasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Intimidasi tersebut mulai dari calo-calo yang selalu menawar rumah warga untuk dibongkar serta Brimob dan oknum TNI yang ikut menambah keresahan warga dengan turut berjaga di sekitar Waduk Pluit.

Hal lain yang ingin disampaikan adalah pernyataan-pernyataan Wagub Basuki Tjahaja Purnama yang memojokkan warga dengan tuduhan komunis dan rakyat miskin yang tidak tahu diri.

Dalam agenda yang dirilis oleh Pemprov DKI, seharusnya Jokowi menghadiri diskusi terbuka bersama warga bantaran Waduk Pluit di Gedung Komnas HAM, Latuharhary, pada pukul 14.00 WIB. Namun, tak disangka Jokowi justru lebih memilih untuk menghadiri acara selanjutnya, yaitu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Tarumanegara.

Rencananya, Jokowi akan mendatangi Komnas HAM seusai ia memberikan kuliah umum, tetapi karena alasan data-data Waduk Pluit yang lupa dibawa, Jokowi akhirnya membatalkan kehadirannya berdiskusi di Komnas HAM.

Jokowi: Beberapa Warga Pluit Punya 20 Kontrakan

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi: Beberapa Warga Pluit Punya 20 Kontrakan[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan ada indikasi komersialisasi lahan di wilayah Waduk Pluit, Jakarta Utara. Menurut Jokowi, banyak pengembang-pengembang yang ingin menduduki lahan negara.

"Ada komersialisasi dan yang saya sampaikan dari awal dulu ada developer-developer lepas kecil yang ingin menduduki tanah negara dan ini yang harus dihilangkan dan belum banyak diangkat," kata Jokowi di Kebagusan, Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Menurut Jokowi, Pemprov DKI telah memiliki data kependudukan warga bantaran Waduk Pluit. Dari data tersebut ditemukan beberapa warga yang memiliki usaha sewa kontrakan, bahkan tiap warga memiliki persewaan hingga 20 kontrakan.

"Kalau dibiarkan seperti itu terus-terusan, kemudian dikasih uang kerahiman, dia mendapat keuntungan sebulan saja sudah berapa juta itu," tegas Jokowi.

Jokowi menjelaskan, setelah ia mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya, ia mendapatkan fakta bahwa hampir seluruh warga bantaran Waduk Pluit mau direlokasi ke Rusun Marunda. Mereka yang menolak, kata Jokowi, hanyalah warga yang memiliki penyewaan atau memiliki usaha kontrakan di daerah tersebut.

"Yang rame-rame itu ya developer dan pemilik kontrakkan itu. Kalau rakyat mau semuanya kok pindah ke rumah susun," kata Jokowi.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.

Demi menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.

Warga pluit minta sertifikat tanah, Jokowi : Mosok Waduk Disertifikatkan? Saya Digantung Dong

[caption id="" align="alignleft" width="230"] Jokowi[/caption]

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai aneh permintaan warga soal Waduk Pluit. Permintaan tersebut adalah agar Waduk Pluit disertifikatkan atas nama warga.

"Kalau emang tanah itu bisa disertifikatkan ya nggak masalah. Tapi ini mosok waduk disertifikatkan? Logikanya di mana. Saya digantung dong," ujar Jokowi di balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2013).

Jokowi kembali meminta warga di sekitar Waduk Pluit agar berkenan dipindahkan ke Rusun yang telah disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta.

"Mestinya kita udah kasih rusun. Dikasih kulkas, kompor, tempat tidur. Gitu malah dianggap melanggar HAM," kata Jokowi heran.

Sebelumnya, Jokowi pernah menyinggung banyak kelompok warga yang memiliki permintaan yang bermacam-macam. "Kelompok di situ banyak. Ada yang 1.200 KK, ada yang 200 KK, ada yang hanya 50 KK. Banyak sekali dan mintanya macam-macam. Ada yang minta ke utara, selatan, timur, ke atas, ke bawah, semua beda-beda," ujar Jokowi

Meski demikian, dia berjanji akan melanjutkan dialog. Memang perlu waktu yang lama, sebab pendekatan perlu dilakukan kasus per kasus.

Tidak Ada Toleransi Untuk Oknum yang Bermain Tanah di Waduk Pluit

[caption id="attachment_25169" align="alignleft" width="365"] Normalisasi Waduk Pluit Foto VIva.co.id[/caption]

Ulah oknum-oknum yang bermain tanah di Waduk Pluit dinilai sudah keterlaluan. Kelompok yang melarang warga direlokasi ke Rusun Marunda ini bermain tanah untuk dapat uang kerohiman.

“Ada sekelompok orang yang melarang pindah ke Marunda. Jadi memang ada sekelompok orang di Jakarta yang kerjaannya dapat uang dengan main-main tanah supaya dapat kerohiman, dapat uang terus. Itu keterlaluan kita anggap kalau ngambilin uang rakyat terus. Kenapa? Karena ini juga uang rakyat,” ungkap Ahok di Mal Ciputra, Jakarta Barat, Sabtu (11/5/2013).

Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan rumah susun bagi warga korban penggusuran.

“Marunda kita sudah plot 700 hektar, 400 hektar rusun. Sekolah lagi kita gruping. Ada ribuan sekolah, jadikan swasta ada SD, SMP, SMA digabung. Kami juga lagi berusaha gabung sehingga ada sisa tanah, kita akan bangun rumah susun,” kata Ahok.

Penyelesaian tersebut dilakukan secara terpadu, termasuk mendekatkan para pekerja dengan lokasi pekerjaan sehingga dapat mengurai kemacetan.

“Saya baikin (bisa pakai tanah negara). Begitu saya jual beli, begitu dibongkar, minta hitung per meter, ini dari mana? Makanya, Jakarta jadi rusak karena itu. Kita nggak ada lagi toleransi. Kita mau sikat habis,” kata Ahok.[Detikcom]

Jokowi: Warga Waduk Pluit Harus Pindah

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi: Warga Waduk Pluit Harus Pindah[/caption]

Proses normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara masih terganjal sejumlah masalah karena masih ada warga yang menolak direlokasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah tegas meminta semua warga yang tinggal di area waduk untuk keluar dan direlokasi ke rumah susun.

Dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013), Jokowi menjelaskan bahwa proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol risiko banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.

"Relokasi enggak bisa ditawar, nanti kita komunikasikan. Dalam proses seperti ini, memang harus ada dialog," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara, sebagai tempat baru bagi warga Waduk Pluit asalkan mereka mau direlokasi. "Terus kita siapin, kita sudah ketemu lebih dari tujuh kali. Kalau perlu, nanti saya turun," ujarnya.

Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini, wilayahnya menyusut hingga tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal di lokasi tersebut. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.

Jokowi tolak beri uang kerohiman bagi korban gusuran di Pluit

[caption id="" align="aligncenter" width="540"] Jokowi tolak beri uang kerohiman bagi korban gusuran di Pluit[/caption]

Dikasih hati minta jantung. Pepatah itu cocok untuk menggambarkan sikap sebagian warga bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara yang digusur. Diberi rusun sebagai pengganti tempat tinggal, mereka meminta lahan. Padahal, lokasi yang mereka huni sekarang merupakan tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

Menyikapi itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, pemprov tidak akan memenuhi permintaan itu. Tidak ada uang pengganti apalagi lahan, karena yang pemprov sudah menyediakan rusun di kawasan Muara Baru.

"Ada yang minta tidak mau rusun, mintanya lahan. Kalau mintanya yang seperti ini, ya kita yang sulit, lahan di mana, tunjukkan. Kalau urusannya kita sudah beli lahan untuk rusun lagi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/4).

Rusun yang menampung warga gusuran itu nantinya akan dibangun di sekitar Muara Baru. Pemprov DKI, lanjut Jokowi, tidak akan memberikan uang kerohiman kepada para pemilik bangunan ilegal.

"Mendirikan bangunan disewain, ada satu orang yang 20 rumah, ada yang 15 ada yang 10, itu yang kita enggak mau (beri uang kerohiman). Kalau itu enggak kita hentikan, di mana-mana akan terjadi seperti itu. Nanti, tanah-tanah negara didirikan bangunan," tandasnya.

Jokowi mengaku sudah berdialog dengan perwakilan warga bantaran Waduk Pluit. "Kalau kita enggak terus-terusan berani memutuskan seperti itu ya enggak akan rampung-rampung. Tapi masalah warga ini diberi solusi," jelasnya.

"Proses diberi solusi itu karena ini kan kita kejar-kejaran dengan yang namanya banjir. Kalau waduknya masih seperti itu, itu waduk utama kita untuk mengatasi banjir di Jakarta," ujar

Berdasarkan data terakhir, dari luas awal 80 hektare Waduk Pluit, saat ini hanya tersisa 60 hektar, dengan kedalaman hanya 2-3 meter. Padahal, untuk bisa menampung limpahan air saat musim hujan, dibutuhkan kedalaman minimal 10 meter.

Kata kunci

waduk pluit

normalisasi waduk pluit

pengerukan waduk pluit

antisipasi banjir jakarta

 

 

Normalisasi Waduk Pluit, 17 ribu bangunan liar masih berdiri

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Normalisasi Waduk Pluit, 17 ribu bangunan liar masih berdiri[/caption]

Pelaksanaan normalisasi Waduk Pluit, sudah berhasil meratakan ratusan bangunan liar di bantaran waduk bagian barat. Namun dari total yang ada, masih tersisa belasan ribu bangunan liar di sisi timur waduk.

"Total rumah di sisi timur Waduk Pluit adalah 17.000 rumah. Hari ini kita sudah bongkar sekitar 710 bangunan," kata Kepala Koordinator Normalisasi Waduk Pluit, Heryanto kepada wartawan di lokasi, Jakarta, Kamis (18/4).

Heryanto menjelaskan, pihaknya belum mau melakukan penertiban bangunan liar di sisi timur dalam waktu dekat. Hingga saat ini, petugas masih berkonsentrasi pada bantaran sisi barat terlebih dahulu.

"Begitu sisi barat selesai dibongkar bangunannya dan waduknya dikeruk, baru kami lanjut ke sisi-sisi lainnya," ungkapnya.

Dari total luas Waduk Pluit sekitar 80 hektare, hampir 20 hektare sudah terganggu dengan keberadaan pemukiman warga. Program normalisasi waduk berhasil mengembalikan fungsi penampungan air seluas 10 hektar.

Seperti diketahui, Saat ini pihak koordinator normalisasi Waduk Pluit terus bekerja, ratusan bangunan liar yang berada di bagian barat waduk sudah rata dengan tanah. "Total sudah ada 710 rumah dari 998 bangunan rumah di sisi waduk sebelah barat Pluit timur," beber Heryanto.

Asiik..!! Akhirnya Waduk Pluit Mulai Terlihat

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Akhirnya Waduk Pluit Mulai Terlihat[/caption]

JAKARTA, Meskipun berkeringat, wajah Heryanto tampak lebih cerah. Pekerjaannya sebagai Koordinator Program Normalisasi Kawasan Waduk Pluit selama dua bulan terakhir belum mencapai separuh dari hasil akhir yang diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, salah satu titik terang mulai terlihat.

"Sekarang waduknya mulai terlihat lebih jelas," ujar Heryanto saat ditemui Kompas.com di Taman Burung, Pluit Timur, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/4/2013).

Wajar jika Heryanto terlihat cukup puas dengan perkembangan normalisasi waduk sejauh ini. Keberadaan Waduk Pluit selama lebih dari dua tahun tak terlihat secara jelas. Padahal, letak waduk tak jauh dari tiga jalan raya utama yang mengitari kawasan Pluit-Muara Baru, yakni Jalan Pluit Timur, Jalan Pluit Selatan, dan Jalan Muara Baru. Penyebabnya tak lain dari keberadaan bangunan-bangunan liar milik warga dan perusahaan di sepanjang waduk.

Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan waduk tak terlihat secara jelas oleh warga yang melintas. Waduk juga dipenuhi sampah dan limbah buangan rumah tangga. Dampak berikutnya, terjadilah pendangkalan akibat sedimentasi. Dari kedalaman awal sekitar 20 meter, kedalaman rata-rata waduk seluas 80 hektar itu hanya berkisar 1-5 meter.

Di atas lumpur yang mengendap, tumbuh berbagai jenis ganggang dan enceng gondok yang selanjutnya mempercepat proses pengendapan material lain sekaligus menyebabkan tersendatnya aliran air ke laut. Tumbuhnya ganggang menutup permukaan air.

Proses sedimentasi itu justru dimanfaatkan warga untuk membangun rumah yang kian hari kian menjorok ke badan waduk. Alhasil, dari luas awal 80 hektar, luas Waduk Pluit dalam dua tahun terakhir tinggal 60 hektar.

Dampak terparah dari kondisi tersebut adalah terjadinya banjir pada akhir Januari 2013. Volume air yang meningkat dari Kali Opak dan Kali Pakin tak tertampung oleh waduk.

"Saya pikir, semua warga tak ingin banjir besar itu tak terulang. Karena itu, kami sangat berharap program ini dapat didukung," kata Heryanto.

Program normalisasi Waduk Pluit dimulai dari penataan kawasan bantaran Kali Pakin dan Kali Opak. Bangunan-bangunan yang berada di sepanjang bantaran kali mulai ditertibkan sejak Februari lalu.

Untuk menghindari kemunculan kembali rumah di sepanjang lokasi yang telah ditertibkan, jalan inspeksi dibangun pada kedua sisi sungai. Penertiban berlanjut ke kawasan permukiman di sepanjang bagian barat daya hingga ke barat waduk.

Saat ini, kawasan Taman Burung dan wilayah waduk yang berdekatan dengan Pluit Village Mall telah mulai dibersihkan dari permukiman. Ratusan rumah dan 32 lapak pemulung yang berjarak antara 20-50 meter dari bibir waduk telah diratakan dengan tanah.

"Kami berharap warga dapat memahami tujuan program ini. Moga-moga ke depan waduk ini dapak dikembalikan fungsinya, bahkan dikembangkan, misalnya sebagai tempat rekreasi," kata Heryanto.

100kk telah direlokasi dari waduk pluit ke Rusun Buddha Tzu Chi

[caption id="" align="alignleft" width="333"] Warga jakarta[/caption]

Untuk mempercepat normalisasi Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta kembali merelokasi sekitar 100 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 300 jiwa warga yang bermukim di sekitar Waduk Pluit ke Rusun Buddha Tzu Chi, Cengkareng, Jakarta Barat. Proses pembongkaran ratusan rumah warga pun langsung dilakukan petugas dibantu jajaran Satpol PP Kecamatan Penjaringan langsung dilakukan.

Koordinator Pelaksanaan Paska Darurat Banjir Waduk Pluit, Heryanto mengatakan, sejak kemarin malam sekitar 100 kepala keluarga (KK) atau 300 jiwa lebih secara bertahap mulai direlokasi ke rusun Buddha Tzu Chi, Cengkareng, Jakarta. Setelah direlokasi ke rusun, sekitar 100 bangunan yang sebelumnya ditempati warga langsung dibongkar. "Sebelumnya perwakilan warga di sini sudah kami ajak ke rusun Buddha Tzu Chi menggunakan dua bus, dan rupanya mereka berminat untuk direlokasi ke rusun tersebut. Bahkan, sudah ada 80 KK yang sudah direlokasi, dan sisanya dilakukan secara bertahap. Kami juga menyiapkan 15 truk untuk mengangkut barang-barang warga ke rusun ," ujar Heryanto, Kamis (28/3).

Dikatakan Heryanto, pembongkaran 100 rumah ini merupakan tahap pertama. Nantinya, tahap kedua akan dilakukan pembongkaran sebanyak 300 bangunan. Namun, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta untuk penempatan warga yang akan direlokasi. "Minimal pekan depan tahap kedua sudah berjalan. Karena ada sekitar 1.000 bangunan yang akan dibongkar pada normalisasi Waduk Pluit. Di rusun Buddha Tzu Chi sudah disiapkan 100 unit untuk 100 KK," katanya.

Ratusan bangunan yang akan dibongkar, sambungnya, kebanyakan bangunan semi permanen, seperti rumah tingal, pos keamanan dan warung. Tak hanya itu, petugas juga akan membongkar halaman parkir apartemen Laguna di sekitar Waduk Pluit.

Wakil Camat Penjaringan, Martua Sitorus menambahkan, sebanyak 40 personil Satpol PP dikerahkan untuk membongkar bangunan dan membantu proses relokasi warga ke rusun. "Tidak ada perlawanan warga saat dilakukan pembongkaran, bahkan ada warga yang membongkar sendiri bangunannya," katanya.

Wida (33), warga Kebon Pisang, Penjaringan, yang terkena pembongkaran mengaku hanya bisa pasrah saat rumahnya dibongkar. Terlebih, rumahnya itu memang berdiri secara ilegal. "Saya dan keluarga masih memikirkan untuk pindah ke rusun, karena letaknya cukup jauh dari tempat saya bekerja. Kalau nggak ada alternatif lain, ya saya pindah ke rusun juga, ikut sama yang lain," tandasnya.