Lambaian Pengunjung PRJ untuk Siapa, Jokowi atau SBY?

Acara Peresmian Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran dalam rangka menyambut HUT ke-486 DKI Jakarta, Senin (10/6/2013), berlangsung secara meriah. Sejumlah pejabat, mulai dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hadir dalam acara itu. Dari pantauan Kompas.com, Presiden SBY ditemani Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono berada di panggung acara bersamaan dengan Joko Widodo yang juga didampingi istri.

Presiden yang mengenakan kemeja lengan panjang warna biru tua berada di depan Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang coklat. Kedatangan kedua tokoh itu pun mendapat sambutan meriah. Para pengunjung PRJ secara bersama-sama melambaikan tangan ke arah kedua tokoh tersebut. Namun, tak jelas kepada siapa para pengunjung melambaikan tangan. Sebab, jarak kedua tokoh ke pengunjung itu cukup jauh.

Lambaian tangan itu pun ditanggapi berbeda, baik oleh Presiden maupun Jokowi. Presiden tampak turut melambaikan tangan ke arah kerumunan pengunjung. Namun, di belakangnya, Jokowi tampak hanya menunduk sambil tersenyum kepada pengunjung. Keduanya lalu duduk di kursi VVIP.

Ajang pameran PRJ telah dibuka untuk umum sejak Kamis, 6 Juni 2013 lalu. Namun, acara peresmian baru dilakukan hari ini. Acara dengan tajuk "Terus Maju Jakartaku" tersebut akan berlangsung selama 32 hari penuh hingga 7 Juli mendatang, bertepatan musim liburan sekolah. Acara peresmian pembukaan hari ini diisi oleh beragam atraksi, mulai dari drama musikal sesuai tema, tarian, dan musik. Turut hadir sejumlah pejabat, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Ketua KONI Agum Gumelar.

Rahmawati Ragukan Kemampuan Jokowi Jadi Capres

Bagi Rahmawati Soekarnoputri, calon presiden (capres) 2014 tak harus tua karena anak muda pun jadi. Persoalannya, seorang capres tak cukup hanya menonjol karena performanya, tetapi juga harus kuat pemikirannya.

Saat ditemui di sela-sela peringatan ulang tahun Bung Karno di rumahnya, Jakarta, Kamis (6/6/2013), Rahmawati mengaku belum memberikan penilaian karena nama-nama yang sekarang muncul belum memberi visi misi.

"Saya tidak menekankan tua apa mudanya. Tetapi, performa, pemikiran diperlukan. Kalau dikatakan tua, tidak jelas orientasinya dan disorientasi membawa bangsa ini enggak jelas ke mana, percuma dong," tuturnya. Menurut Rahmawati, capres lebih baik yang muda, militan, progresif, dan memiliki pemikiran revolusioner.

Namun, tidak lantas Rahmawati langsung setuju dengan munculnya Joko Widodo (Jokowi) yang digadang bakal maju sebagai capres. "Dengan segala hormat, Pak Jokowi kan memang populer. Untuk menilai apakah dia akan membawa pikiran-pikiran besar untuk kemajuan ke depan, itu tidak gampang," papar Rahmawati.

"Sekarang kan Pak Jokowi memimpin DKI. Tapi, memimpin negara tidak seperti memimpin Jakarta, sangat kompleks. Kompleksitasnya besar sekali memimpin negara," ujarnya.

Sementara ketika ditanya soal kans keponakannya, Puan Maharani, menjadi capres, Rahmawati menjawab diplomatis. "Kalau boleh, saya pribadi berkomentar Puan masih belum mature," katanya. (Yogi Gustaman/Tribunnews)

Dahlan Iskan: Saya Dukung Jokowi Nyapres!

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan memprediksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan jadi capres PDIP. Dahlan mendukung pencapresan mantan wali kota Solo tersebut.

"Iyalah saya dukung," kata Dahlan sembari tersenyum.

Hal ini disampaikan Dahlan kepada wartawan di Gedung Arsip Nasional Jakarta, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (04/6/2013).

Lalu apakah Dahlan tertarik duet dengan Jokowi di 2014? Dahlan menjawab diplomatis terkait rencananya ke Pilpres 2014 ini.

"Kita lihatlah, saya mau kerja dulu," kilah Dahlan.

Sebelumnya Dahlan mengutarakan warning kepada capres senior akan kemunculan Jokowi. Menurut Dahlan, Jokowi akan dicapreskan PDIP.

"Semua calon presiden harus melihat fenomena baru bahwa Jokowi akan menjadi capres dari partai Ibu Megawati," katanya.

Popularitas sebagai capres tinggi, Jokowi malah makin pusing

Nama Joko Widodo ( Jokowi ) selalu bertenger di posisi atas survei capres 2014. Elektabilitas Jokowi sebagai capres bahkan mengalahkan sejumlah capres yang sudah lama berniat maju di pemilihan orang nomor satu di Indonesia pada 2014 mendatang.

Namun, Gubernur DKI Jakarta ini tak mau ambil pusing atas hasil survei dari sejumlah lembaga survei itu.

"Jelek kayak gini masa dipercaya," ujar Jokowi saat dimintai tanggapan atas sejumlah hasil survei terhadap dirinya oleh Rektor Paramadina Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/6).

Saat ditanya apakah dirinya semakin percaya diri maju sebagai capres 2014 atas hasil survei tersebut, Jokowi hanya tersenyum dan mengerutkan jidatnya.

"Semakin pusing," lanjut Jokowi .

Ketika kembali ditanya mengapa dia justru semakin pusing, Jokowi hanya menanggapinya dengan bercanda.

"Karena kemarin saya minum es jadinya pusing," katanya sambil tertawa.

Dahlan: Jokowi jadi calon presiden, calon lain pikir-pikir lagi

Jelang 2014, dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju dalam bursa pencalonan presiden semakin kuat. Hampir semua survei yang dilakukan oleh lembaga survei menempatkan nama mantan Wali Kota Solo ini di puncak tertinggi daftar calon presiden paling populer dan paling dikehendaki masyarakat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang namanya kerap disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden 2014, tiba-tiba angkat suara menanggapi makin panasnya suhu politik di dalam negeri.

Dahlan yang ditemui di Gedung Arsip Nasional tiba-tiba saja mengungkapkan bahwa Joko Widodo akan dicalonkan menjadi Calon Presiden oleh PDI Perjuangan.

Dahlan ingin memberi sinyal kepada calon presiden lain yang berniat bersaing dengan Jokowi di 2014. Menurutnya, calon presiden 2014 hanya akan buang uang jika bersaing dengan Jokowi.

"Semua calon presiden dan yang pengen jadi presiden harus melihat fenomena baru bahwa Jokowi akan menjadi calon presiden dari Ibu Mega. Agar tidak menghabiskan duit," ucap Dahlan di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Selasa (4/6).

Wartawan sempat menanyakan maksud dari pernyataan itu. Namun, Dahlan memilih diam dan tidak menjelaskan lebih detail pernyataannya itu.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan Dahlan akan maju dalam bursa calon presiden 2014, Dahlan tidak menjawab. "Kalau aku, mau kerja, kerja, kerja dan kerja," katanya.

Jokowi Effect Mulai Memakan Korban

[caption id="" align="alignleft" width="275"] Joko widodo[/caption]

Dalam jagad perpolitikan nasional, nama Jokowi adalah fenomena. Mantan walikota Solo yang kini menjabat sebagai DKI–1, kisahnya begitu cemerlangl. Sosok Jokowi sebagai pengusaha, yang mulai meniti karir birokrasinya sebagai walikota Solo, dan terpilih dalam 2 periode. Belum sampai berakhirnya masa jabatanya yang ke-2 sebagai walikota Solo, dalam Pilkada Pilgub Jakarta 2012 kemarin, sosoknya muncul pertama kali disodorkan oleh Prabowo Subianto kepada Ketua Umum PDIP Megawati. Pada awalnya Megawati belum terlalu yakin bahwa Jokowi sanggup menaklukan DKI Jakarta, apalagi musuhnya Fauzi Bowo sebagai incumbent. Namun keyakinan Prabowo terjawab sudah, Jokowi mampu mempecundangi sekaligus memupus ambisi Bang Foke untuk meraih jabatan gubernur DKI periode keduanya.

Kemenangan Jokowi ini sungguh bisa membuat hati Prabowo demikinan berbunga-bunga. Mengingat hasil exit poll yang dilakukan SMRC pada saat Pilgub DKI Jakarta mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama yakni sebesar 25 persen memilih Prabowo Subianto ketimbang Megawati Soekarnoputri yang dipilih hanya 13 persen. Sementara pertanyaan exit poll, Apabila Pilpres dilakukan sekarang (20 September 2012), siapa yang dipilih? Maka Warga Jakarta paling banyak memilih Prabowo, yaitu sebanyak 19% dibandingkan tokoh-tokoh lain untuk menjadi presiden. Megawatipun berada jauh dibawah Prabowo, hanya dipilih oleh 10,1% responden. SMRC juga berkesimpulan kemenangan Jokowi-Ahok lebih mendongkrak keterpilihan Prabowo Subianto dibanding Megawati Soekarnoputri.

Hasil temuan SMRC langsung mengobarkan kekecewaan dan kekesalan para elit PDI Perjuangan. Politikus senior PDIP, Taufiq Kiemas dalam menanggapi temuan di lapangan oleh SMRC dengan nada geram mengatakan bahwa PDI Perjuangan jera berkoalisi dengan Partai Gerindra. “Saya rasa kapok juga. Kami tidak mau jadi anak kecil. Untung Saiful Mujani ngomong, jadi bahagia juga kami ini,” ungkap Taufiq di gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (24/9/2012).

Kekesalan dan kekecewaan Taufiq Kiemas ditimpali oleh sang istri Megawati Soekarnoputri ketika memberikan pidato di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/10/2012). Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut ada banyak “penumpang gelap” yang ikut menikmati kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta. Mereka, menurut Megawati, mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa dalam kemenangan Jokowi – Basuki. “Ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikit pun secara moral,” ungkap Megawati.

Mulai saat itulah publik meyakini bahwa ada kerenggangan hubungan antara kubu Prabowo Subianto dengan Megawati. Sehingga dalam Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Barat pun mereka pecah kongsi. Misalnya adanya cerita yang cukup menarik dibalik penentuan PDI Perjuangan yang mengajukan sendiri jagoannya Rieke Dyah Pitaloka – Teten Masduki sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Jauh hari sebelum penentuan pasangan Rieke – Teten oleh PDI Perjuangan (9/11), sebenarnya nama Teten pertama kali masuk dalam bursa Pilkada Jabar didukung oleh Partai Gerindra. Hal ini terungkap dalam pernyataan resmi Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Achmad Muzani bahwa dalam Pilkada Jawa Barat 2013 Partai Gerindra akan mengusung mantan aktivis antikorupsi, Tenten Masduki. “Kami mempertimbangkan usung Teten Masduki,” ungkap Achmad Muzani Selasa (16/10).

Meskipun pada akhirnya Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Barat berhasil dimenangkan oleh pasangan Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar dengan suara 6.515.313 pemilih, namun Cagub PDIP Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki cukup meyakinkan menduduki rangking ke-2 dengan mendulang jumlah suara 5.714.997 pemilih. Pencapaian suara Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki ini sedikit banyak dipercaya dipengaruhi oleh Jokowi Effect yang gethol juga ikut berkampanye .

Kegagalan di Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Barat justru mengobarkan semangat PDIP untuk menaklukkan Jawa Tengah yang merupakan pusat kandangnya Banteng moncong putih. Sebagai benteng terakhir PDIP di Pulau Jawa, Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Tengah menjadi pertaruhan yang sangat menentukan bagi perjalanan politik PDIP terutama menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung 2014. Akhirnya hasil akhir dari berbagai lembaga survei itu menempatkan Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmiko sebagai pemenang Pilgub Jateng dengan perolehan lebih dari 40 persen. Pasangan incumbent dengan nomor urut dua Bibit Waluyo-Sudidjono Sastroatmojo (BISSA) menempati urutan kedua quick count SMS dengan 23%. Kandidat nomor satu di Pilkada Jateng 2013-2018, Hadi Prabowo-Don Murdono (HPDON), hanya meraih 14%.

Kemenangan gemilang pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Tengah ini, disamping karena kesolidan mesin partai untuk mendukung Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmiko. Namun tidak dipungkiri bahwa kemenangan ini juga karena “mantera” Jokowi Effect yang muncul sebagai bintang iklan di televisi bersama Megawati dan Puan Maharani. Maka hampir tidak dapat dibendung bahwa kesuksesan PDIP yang mengantarkan kader mudanya ini untuk menduduki Jateng 1, juga memberi pesan yang lebih jelas sekaligus sedikit menyibak kabut gelap Calon Presiden 2014. Seperti diberitakan di media, hasil survei terakhir Centre for Strategic and International Studies (CSIS), elektabilitas Prabowo sebagai capres kalah jauh dengan Jokowi yang berada di urutan teratas. Elektabilitas Jokowi mencapai 35,1 persen dan Prabowo 16,3 persen. CSIS juga menanyakan responden siapa yang akan dipilih jika capres hanya Jokowi dan Prabowo. Hasilnya, Jokowi mendapat 46,6 persen dan Prabowo 22 persen. Sisanya tidak memilih.

Kebalikan dengan hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang mengantarkan Jokowi menjadi DKI 1, sedikit banyak melambungkan nama Prabowo Subianto sebagai calon Presiden yang mempunyai elektabilitas paling tinggi. Setelah satu semester berlalu, popularitas dan elektabilitas Jokowi ternyata sudah tidak terbendung lagi sebagai calon Presiden 2014 yang paling potensial. Bahkan hasil survei CSIS memberi pesan tegas bahwa sang “anak macan” yang diusulkan oleh Prabowo, dan digadang-gadang bisa terus mendongkrak namanya, ternyata malah sudah “memakan korban” induknya sendiri. Megawati pun sudah kelihatan luluh melihat kenyataan tingginya elektabilitas Jokowi. Pesan-pesan implisit sudah mulai muncul untuk merestui kader muda Banteng moncong putih ini untuk tambil ke depan dalam Pemilihan Presiden 2014.

Itulah politik, tidak ada kesempatan yang datang untuk kedua kalinya. Kalau memang PDIP benar-benar ingin masuk dan memimpin lagi dalam pemerintahan setelah dua periode pemerintahan sebagai partai oposisi, maka tidak ada alternatif lain untuk mengajukan Jokowi sebagai Calon presiden 2014. Meski wacana ini buat kalangan elit internal PDIP masih dianggap terlalu prematur, seiring dengan makin menanjaknya popularitas dan elektabilitas Jokowi, maka pragmatisme politik bisa mengalahkan berbagai pertimbangan yang ideal. Sekali lagi kesempatan dalam politik itu tidak akan datang dua kali, take it or leave it.

Kompasiana

Fb : arofiq aja

 

Jokowi-Ahok Dianggap Tidak Waras

[caption id="" align="alignleft" width="300"] jokowi-basuki[/caption]

Pertanyaan ini harus dijawab dari dua sudut pandang yang berbeda, karena untuk saat ini, kemungkinan jawabannya benar sekali, bahwa keduanya tidak waras dalam lingkungan / budaya  yang dianggap mayoritas adalah benar, meskipun jika diukur secara hati-nurani adalah tidak benar.  Budaya korupsi, budaya plat gulipat, yang dikenal dengan kkn  hampir terjadi di semua departemen, badan penegak hukum, pendidikan, agama, olah raga, kesehatan dan lain-lain. Dari atas sampai kebawah semua sudah memahami dan mentolerirkan budaya itu hingga tumbuh subur, seolah-olah hati nurani tidak lagi berdaya untuk bekerja karena sudah dianggap benar. Jika sudah demikian judul diatas tepat.

Hampir sudah menjadi umum, jika seorang mau naik pangkat, ingin melamar kerja,  mencalonkan diri jadi pejabat, dimana-mana membutuhkan modal yang cukup besar. Bahkan ada yang sampai hutang dan jual harta untuk ditukar dengan jabatan, begitu kalah kelihatan sekali amarahnya lepas control, menggalang masa untuk menghakimi sendiri.  Sebagai orang waras, tentu masuk akal, karena modal yang dikeluarkan harus kembali pokok ditambah keuntungan. Itulah yang waras.

Makanya Jokowi – Ahok termasuk tidak waras, karena tidak keluar uang untuk beli jabatan, maka tindakannya juga tidak butuh modal kembali, apalagi dapat keuntungan.  jika perubahan ataupun gebrakan kerja yang dilakukan Jokowi – Ahok selau  dikritik belum ada bukti nyata. Benarkah demikian ?

Mari kita meninjau sejenak, permasalahan yang sangat berat masalah banjir, masalah kemacetan jalan selalu menjadi ukuran keberhasilan di DKI, Kita melihat kebelakang sebelum Jokowi – Ahok mengambil alih sebagai penguasa tetinggi di DKI. Apakah kedua masalah besar itu sudah teratasi ? Apakah pernah DKI tidak banjir , juga tidak macet ? Sungguh aneh bagi penulis jika Jakarta tidak macet tidak banjir selama ini. Perasaan ini juga terjadi bagi siapa saja yang berada di DKI, bukankah demikian ? Coba bayangkan sudah berapa Gubenur yang pegang DKI ? dikalikan masing-masing 5 tahun. Apakah pantas dibandingkan dengan yang baru menjabat belum setengah tahun. Sesungguhnya jika Jokowi dan Ahok bisa mengatasi itu dalam setengah tahun, tepat sekali judul diatas dikatakan tidak waras.

Memang sulit suatu perubahan dalam budaya yang sudah kuat terjadi. Dari hasil kerja KPK kita bisa melihat departemen mana yang benar-benar bersih ? hampir tidak ada, bukankah demikian ?  Budaya yang sudah menjadi waras inilah yang digebrak oleh Jokowi – Ahok, makanya dia tidak waras.

Indonesia saat ini jika mau maju menjadi Negara kuat, haruslah ada orang yang tidak waras seperti mereka berdua.  Tentu akan menerima banyak tantangan, bahkan tidak lepas kemungkinan akan menjadi sasaran tembak untuk disingkirkan karena ketidak warasan dalam budaya yang dianggap waras oleh mayoritas. Orang tidak waras menjadi minoritas, tentu sulit melawan yang mayoritas yang menganggap dirinya waras. Suatu perubahan merupakan perjuangan. Kebangkitan / kesadaran rakyat sangat dibutuhkan. Hanya kekuatan itu yang bisa merobohkan budaya waras yang bercokol kuat itu.

Rakyat sudah sadar, sehingga melihat Jokowi dan Ahok dipihak yang tidak waras, harus didukung dan dikawal supaya bisa memimpin dengan baik. Gebrakan yang dilakukan memang tidak popular dalam mata budaya waras yang disebut diatas, tetapi minimal arus sudah menuju perbaikan. Semua bisa dilihat, kita yakin karena jelas keduanya tidak butuh uang kembali, tidak ada investasi dalam memperoleh jabatan.  Yang nampak keluguan, kejujuran dan keberanian melawan arus. Bahkan menggunakan fasilitas saja merasa terbeban. Lebih senang hidup sederhana dari pada muluk muluk, senang dilayani daripada melayani.

Penulis ikut merasakan betapa sulitnya memimpin DKI, apalagi  harus merobohkan budaya waras itu. Tetapi survey membuktikan, rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang lugu itu, pemimpin yang tidak war. Doa penulis dari seberang semoga mujizat terjadi, Indonesia bisa melangkah masuk menjadi Negara yang disegani dunia. Jika dunia sudah menyorot kedua tokoh itu, mengapa sesama saudara tidak ? bahkan mau menghancurkannya ? Siapakah yang waras dan siapa yang tidak waras, hati nurani saja yang bisa menjawab dengan tepat.

sumber : Kompasiana

Gagal interpelasi, anggota DPRD turun ke jalan demo Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Gagal interpelasi, anggota DPRD turun ke jalan demo Jokowi[/caption]

Pekan lalu, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali bersuara lantang akan menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bahkan, ia sudah menggalang dukungan dari anggota DPRD lain.

"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5) lalu.

Belakangan, Asraf menarik ucapannya. Ia bersama anggota DPRD dari Golkar malah mundur dari niatnya untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, masalah KJS sudah selesai di tingkat komisi.

Meski sudah tak lagi getol mengajukan interpelasi, isu ini terus menggelinding. Bahkan muncul 32 nama yang sebelumnya menandatangani hak interpelasi yang akan diajukan ke pimpinan DPRD. Nama-nama itu beredar di jejaring media sosial, SMS dan BBM. Belum dipastikan kebenaran 32 nama yang beredar.

Di lain pihak, justru banyak masyarakat dan tokoh nasional yang membela Jokowi. Rencana interpelasi itu pun akhirnya layu sebelum berkembang.

Tapi, soal KJS tidak berhenti sampai di sini. Kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/5). Mereka menolak KJS dengan membawa banyak spanduk yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Para demonstran membawa poster di antaranya bertuliskan "Usut kolusi dan korupsi Pemda DKI dengan PT Askes." Ada pula poster bertuliskan "Jokowi-Ahok pembohong." Poster lain bertuliskan "Batalkan Kerja Sama dengan PT Askes."

Dalam demonstrasi tersebut, sempat terlihat Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman. Dia ikut dalam orasi mendukung penolakan KJS.

Apa kata Jokowi terkait keikutsertaan Taufiqurrahman dalam aksi ini? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal kehadiran anggota DPRD dalam demonstrasi tersebut. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus," imbuh Jokowi sambil tertawa.

Tapi Jokowi mencoba meluruskan pendapat masyarakat yang menurutnya keliru tersebut.

"Kita ini membangun sistem. Dan uang itu kita kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh premi Askes. Pada keliru semua. Askes itu adalah badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang ini hanya mendampingi kita. Gak ada lain-lainnya," kata Jokowi.

Jokowi juga menilai masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut dipastikan belum paham betul tentang masalah biaya premi. "Orang mikirnya pasti PT Askes ini bayar premi, tidak bayar premi kita ke PT Askes. Ndak ada itu. Nggak ngerti aja, bahwa menurut UU BPJS, lembaga pelaksanaannya nanti PT Askes. Itu," ujar Jokowi

"Kita ini yang pertama. Didampingi loh, tidak membayar premi loh. Jangan dibolak-balik. Dipikir kita asuransi untuk membayar premi. Ndak ada," imbuhnya.

 

4 Keresahan Ahok kalau Jokowi nyapres

Berbagai survei selalu menempatkan nama Joko Widodo (Jokowi) di urutan teratas dengan elektabilitas tinggi sebagai calon presiden 2014. Gubernur DKI Jakarta itu elektabilitasnya mengalahkan Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa.

Karena mempunyai tingkat elektabilitas tinggi, Jokowi digadang-gadang akan maju sebagai capres pada Pemilu 2014. Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan menanggapinya dengan cuek hasil survei.

Meski Jokowi cuek, perasaan berbeda dirasakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok sepertinya resah jika nanti Jokowi benar-benar ingin menjadi calon presiden.

Berikut 4 keresahan Ahok jika Jokowi nyapres:

1. Tidak siap jadi DKI 1

Ahok bingung jika nantinya Jokowi maju sebagai capres atau bahkan menjadi Presiden. Ahok mengaku belum siap memimpin Jakarta tanpa Jokowi.

"Bingung aku. Bener bingung aku. Tidak siap aku jadi DKI 1. Enggak mudah loh menjadi DKI I," ucap Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/4) lalu.

Walaupun banyak kebijakan untuk Jakarta berdasarkan pertimbangannya, mantan bupati Belitung Timur ini mengaku tidak mudah memimpin Jakarta tanpa Jokowi. Bahkan, dia mengaku dapat seperti ini berkat Jokowi yang selalu meninjau di lapangan.

"Enggak mudah itu tanpa Pak Jokowi. Saya bisa hari ini kan karena beliau yang kelapangan, ngasih arahan. Saya kan hanya administrator. Mungkin beliau ngajak saya kesana kali jadi menteri (becanda)," jelasnya.

Walaupun begitu, Ahok memastikan tidak tertarik untuk mendampingi Jokowi nyapres. "Gak lah. Gak laku. Siapa yang mau nyalonin," tandasnya.

2. Mikir Jokowi nyapres, enggak bisa kerja

Banyak pihak yang menggadang-gadang Jokowi sebagai Capres Tahun 2014. Tak terkecuali 7 Jenderal menyatakan Jokowi memiliki potensi untuk maju sebagai pemimpin Indonesia pada pemilu mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Ahok mengatakan dengan tegas bahwa Jokowi dan dirinya tidak memikir sampai sejauh itu. Sebab, jika mikir perihal Capres maka konsentrasi kerja memajukan Jakarta akan terbengkalai.

"Kita nggak mikir, Pak Gubernur juga gak mikir itu. Soalnya kalau kita mikirin itu kita gak bisa kerja," ujar Ahok di Jakarta, Sabtu (16/3).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku pekerjaan sebagai gubernur dan wakil gubernur cukup menyita banyak waktu, pikiran dan tenaga. Belum lagi, agenda seremonial yang bejibun.

"Kita belum mikir macam-macamlah, andai-andai. Partai juga dari mana, yang penting ini dulu deh," tegasnya.

3. Puyeng ngurus Jakarta

Ahok mengatakan jika Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri merestui Jokowi maju sebagai Capres, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu, Ahok meminta untuk menanyakan langsung ke Jokowi.

"Mana tahu Pak Prabowo dan Bu Mega merestui gimana. Dzu'uzon saja. Tanya ke Pak Jokowi deh, gue enggak tahu," katanya sembari tertawa beberapa waktu yang lalu.

Sembari bercanda, Ahok mengaku jika Jokowi dan dirinya menjadi pasangan Capres-Cawapres maka banyak yang akan bergunjing. "Kalau Pak Jokowi capres, aku diajak gimana, pasti mau gosip kan gosip saja. Belum sudah setahun kerja sudah digosipin," katanya.

Ahok mengaku mengurus Jakarta yang ruwet dan semrawut membuatnya stres, apalagi jika mengurus Indonesia yang cakupannya lebih luas dari Ibu Kota.

"Ini saja udah puyeng (sambil nunjuk-nunjuk tumpukan surat di meja kerja), ngurus Jakarta saja sudah mabok, ngurus rumah susun saja saya sampai marah-marah kemarin, gimana ngurus seluruh Indonesia," jelasnya.

4. Ahok pilih jadi presiden, bukan gubernur

Ahok lagi-lagi tidak mau menanggapi serius saat ditanya apakah dirinya siap menjadi gubernur DKI Jakarta jika ditinggal Jokowi nyapres. "Aku mau jadi presiden, bukan gubernur. Lu tulis tuh, aku mau jadi presiden, bukan gubernur. Kamu tulis itu," ucap Ahok sembari tertawa di balai kota Jakarta, Rabu (22/5).

Lantas, ia juga balik bertanya, apakah Jokowi benar-benar menyalonkan diri sebagai pemimpin Indonesia untuk 2014. Pasalnya, ia menilai Megawati sebagai Ketum PDIP masih berambisi sebagai capres.

"Emangnya Pak Jokowi nyalon? Kan Bu Megawati," katanya.

Namun, ketika ditanya kembali siapa capres ideal 2014 antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Ahok pun balik menimpali dengan bercanda. "Kenapa kamu gak tanya aku nyalon presiden apa gak sih?" candanya.

 

Jokowi: Saya Tak Pikirkan Konvensi Demokrat

Jakarta--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak memikirkan mengenai konvensi Partai Demokrat yang dikabarkan hendak mengundang dirinya untuk menjadi calon presiden. Ia mengatakan, Demokrat pasti mengenali bahwa ia adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Pengurus Demokrat mestinya tahu itu," kata Jokowi di Plaza Indonesia Sabtu 1 Juni 2013. Ia juga menyatakan belum menerima undangan konvensi calon presiden dari Demokrat. "Tapi wajar saja kalau tak diundang, saya kan kader PDIP", kata dia.

Hari ini jajaran pengurus dan kader serta ribuan simpatisan PDIP memperingati hari lahir Pancasila di Tugu Proklamasi Jakarta. Usai menghadiri acara itu, Jokowi bersama Megawati serta sejumlah tokoh partai menuju restoran di Plaza Indonesia.

Jokowi menegaskan, pada acara makan siang itu mereka tidak membicarakan apapun menyangkut pemilu presiden 2014. "Ndak, ndak ada omongan soal itu," katanya. Ia mengaku menyerahkan persoalan pencapresan dari partainya kepada Ketua Umum. "Tanya saja sama Ketua Umum kalau soal pencapresan," ujar dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum mau memberi keterangan mengenai siapa capres dari partainya.

Sejumlah survei politik menempatkan Jokowi sebagai calon presiden terpopuler 2014. Popularitas yang tinggi itu membuat mantan Walikota Solo ini diincar partai besar untuk berlaga pada pemilu nanti. (tempo.co)

Jokowi vs Prabowo, siapa menang?

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Jokowi vs Prabowo, siapa menang?[/caption]

Survei demi survei calon presiden 2014 yang dilakukan berbagai lembaga, selalu menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di urutan teratas sebagai calon presiden alternatif yang diinginkan rakyat. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto rupanya mulai terusik dengan fakta itu. Meski begitu dia menyatakan tidak takut berhadapan dengan Jokowi dan memastikan maju di Capres 2014 nanti.

"Survei bisa saja begitu. Tapi rakyat yang akan memutuskan. Saya akan tetap maju. Masa enggak maju kalau dukungan rakyat. Kita semua berdasarkan dukungan rakyat. (Komunikasi politik) masih jalan terus," tegas Prabowo saat menghadiri seminar nasional memperingati hari kebangkitan nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/5).

Prabowo menjelaskan hubungan Partai Gerindra dengan parpol lainnya dinamis, termasuk dengan PDIP. Menurut dia, tak menutup kemungkinan nanti di Pemilu 2014 Partai Gerindra kembali berkoalisi dengan PDIP. Namun bisa juga sebaliknya, tidak berkoalisi.

Mengacu pada dua survei terakhir, Jokowi dan Prabowo memang berada di urutan teratas. Misalnya hasil survei Tim Pusat Data Bersatu (PDB) pimpinan Didik J Rachbini menunjukkan Joko Widodo sebagai capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Sebanyak 21,2 persen responden memilih Jokowi disusul Prabowo dengan 17,1 persen.

Dari 13 nama yang dipamerkan sebagai tokoh potensial capres 2014, Jokowi tetap menduduki urutan pertama dengan 21,2 persen. "Prabowo 18,4 persen, Megawati 13,0 persen, Rhoma 10,4 persen, Aburizal Bakrie 9,3 persen, Jusuf Kalla 7,8 persen, dan Wiranto 3,5 persen," jelas Didik J Rachbini di Jakarta, Rabu (6/2).

Sementara hasil survei terakhir yang dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga mengukuhkan fenomena itu. Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen).

Meski begitu peneliti CSIS Philip J Vermonte mengatakan, hasil survei itu bukan fenomena Jokowi semata. "Melainkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan calon pemimpin alternatif, yaitu Jokowi atau calon alternatif lain," ujarnya, Minggu (26/5).

Hal itu diamini peneliti senior CSIS J Kristiadi. Kemunculan Jokowi dinilai bertepatan dengan momentum pencarian tokoh capres alternatif, terlepas dari opini bahwa mantan wali kota Solo itu baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lebih dari separuh responden (53,9 persen) menyatakan setuju jika Jokowi maju sebagai kandidat capres meskipun masih menjabat sebagai Gubernur. "Kesulitan Jokowi untuk mendapatkan dukungan partai masih dipersoalkan, tetapi kalau tingkat elektabilitasnya mencapai 50 persen pasti dia akan diperebutkan oleh partai-partai," kata Kristiadi dalam kesempatan yang sama.

Terkait berbagai hasil survei itu, pengamat politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto menyatakan, saat ini, satu-satunya tokoh yang memiliki nilai jual paling tinggi untuk menjadi capres adalah Jokowi .

'Fenomena Jokowi ' unggulnya Jokowi dalam berbagai survei itu tentu saja memperlihatkan konsistensi opini publik. Dan dalam satu titik, puncaknya akan menjadi tren masyarakat. "Survei itu merupakan pendekatan scientific untuk menggambarkan opini publik," ujarnya.

"Kalau Jokowi maju nyapres tentu saja dia akan mengungguli Prabowo. Dan Prabowo saat ini sangat memperhitungkan Jokowi sebagai pesaing kuat. Jokowi itu pemimpin populis yang menjadi ekspektasi publik. Meski ada opini negatif, baru sebentar jadi gubernur, kalau dia mau gambling ini dan maju pencapresan 2014, peluang ada. Dan bisa saja nanti PDIP di saat-saat injury time malah mencalonkan Jokowi ." imbuh Gun Gun.

Masalahnya, lanjut Gun Gun, Jokowi belum tentu mau maju walaupun godaan sangat besar. "Saya setuju dengan pendapat Jokowi tidak nyapres di 2014. Bukan soal terlalu cepat menjadi gubernur dan dia belum membuktikan apa-apa selama memimpin Jakarta, tapi ini soal investasi calon pemimpin berkualitas dan populis di masa depan. Kalau dia bersabar menunggu 2019, tentu modal sosialnya lebih besar lagi," pungkasnya.

 

Jokowi Tak Akan Penuhi Undangan Konvensi Demokrat

[caption id="" align="alignleft" width="307"] Jokowi[/caption]

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan Partai Demokrat berhak mengundang siapa saja untuk ikut dalam konvensi. Termasuk mengundang salah satu kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Jokowi tidak mungkin akan memenuhi undangan tersebut," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat dihubungi, Kamis, 30 Mei 2013. Basarah menyebutkan ada dua alasan mengapa Jokowi akan menolak tawaran terebut.

 

Pertama, Jokowi saat ini sedang fokus menyelesaikan kewajibannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Alasan kedua, kata Basarah, calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum partai. Menurut dia, mekanisme ini tidak bergantung dengan mekanisme partai lain. "Bukan juga oleh mekanisme konvensi Partai Demokrat," kata dia.

 

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pengurus PDI Perjuangan menyatakan Megawati Soekarnoputri membuka peluang adanya capres muda yang diusung partainya. Namun PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan disorongkan sebagai calon presiden. PDI Perjuangan lebih memprioritaskan memenangkan pemilu legislatif terlebih dahulu.

 

Joko Widodo merupakan salah satu figur yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Bahkan, tingkat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta melebihi nama lain yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Misalnya Aburizal Bakrie atau Prabowo Subianto. Namun dalam berkali-kali kesempatan, Jokowi emoh menanggapi serius soal pencalonannya sebagai presiden.

Guyonan Jokowi jika Maju Pilpres 2014

Gubernur DKI Joko Widodo melontarkan guyonannya saat ditanya kemungkinan terlibat di Pilpres 2014 mendatang. Jokowi mengaku telah mendapatkan pasangan yang tepat pada pemilihan presiden. Siapa dia?

"Paling enak, ya dipasangkan sama istri saya," ujar Jokowi sambil tertawa di gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013) siang.

Mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku pasrah atas hasil survei yang selalu menempatkannya pada urutan pertama calon presiden. Atas hasil tersebut pun, ia tak pernah memikirkannya. Ia mengaku lebih baik fokus pada sejumlah programnya.

Selama ini, Jokowi selalu mengaku melaksanakan kampanye beberapa kader PDI-P di beberapa daerah di Indonesia atas instruksi para petinggi partai. Lalu, apa jawaban Jokowi jika petinggi partainya menginstruksikan Jokowi untuk maju sebagai calon presiden RI pada Pemilu 2014?

"Jangan tanya saya dong, tanya kan ke beliau. Kalau saya tidak mikir. Mikir interpelasi sama impeachment saja saya bingung," lanjut Jokowi.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pemilihan Presiden 2014, Joko Widodo lagi-lagi menempati urutan atas sebagai calon presiden. Ada 28,6 responden memilih Jokowi, Prabowo Subianto 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.

"Jokowi Presidenku 2014" Membentang di Kantor KPK

[caption id="" align="alignleft" width="276"] spanduk dukungan Jokowi di KPK[/caption]

Jakarta - Belasan orang mengatasnamakan Group Media Sosial Jokowi Presidenku mendatangi Kantor KPK. Setibanya di lokasi mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Jokowi Presidenku 2014".

"Kami ingin menemui pimpinan KPK, melaporkan 32 nama anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan interpelasi dan ingin memakzulkan Jokowi," ujar Yanes Yosua Frans, ketua rombongan, di Kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Menurut group media sosial Jokowi presidenku, munculnya wacana pengajuan interpelasi kepada Jokowi, karena ketakutan para anggota dewan. Anggota DPRD DKI Jakarata ketakutan karena KPK akan menempatkan petugas di Pemda DKI Jakarta.

"Para anggota dewan itu gerah karena Jokowi bekerjasama dengan KPK untuk memastikan transparansi birokrasi," tambah yanes yang juga koordinator aksi ini.

Saat ini kesepuluh orang itu sedang menemui pimpinan KPK. Belum diketahui siapa pimpinan KPK yang menemui mereka.

Wacana pengajuan hak interpelasi memang dimunculkan DPRD DKI beberapa waktu belakangan. Mundurnya beberapa rumah sakit dari program KJS menjadi alasan pengajuan hak interpelasi ini.

Sinyal positif dari Puan, PDIP Pertimbangkan Usung Jokowi Jadi Capres

[caption id="" align="alignleft" width="239"] Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Joko Widodo.[/caption]

Kabar pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai presiden 2014 semakin kuat. Sejumlah survei dari berbagai lembaga pun menempatkan nama mantan Wali Kota Solo itu pada urutan puncak bersanding dengan tokoh-tokoh besar lainnya.

Meski begitu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani belum bisa memastikan kemungkinan pencapresan Jokowi itu.

"Ini dinamika dari internal dan eksternal mengenai pencalonan Jokowi sebagai calon presiden 2014. Sudah saatnya Pilpres bagi yang muda," kata Puan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 28 Mei 2013.

Menurut Puan, keinginannya ini sama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Bu Mega berkeinginan adanya kaderisasi dan regenerasi di PDIP. Kader muda mempunyai mobilitas lebih tinggi," tuturnya.

Puan mengatakan, partai berlambang banteng moncong putih ini tengah melakukan pendataan kader internal dan tokoh nasional. Mereka yang terpilih nantinya akan dibahas dalam musyawarah nasional sebelum ditetapkan siapa capres yang akan diusung pada 2014 mendatang.

Dia pun meminta para kader yang memiliki jabatan untuk bekerja dengan baik. Selain itu, para pengurus PDIP di seluruh Indonesia juga diminta mendekatkan diri dengan basis PDIP di daerahnya masing-masing.

"Kita ini kesatuan. Kita tidak akan menang bila tidak solid. Selain itu solidaritas antar pengurus dan kader harus diperkuat untuk 2014," ujarnya.

Untuk Jokowi ia memberikan pesan khusus. "Apapun yang terjadi Jokowi harus bisa fokus pada tugasnya sekarang. Tunjukkan kredibilitas pada penugasan hari ini. Kita yang berandai-andai pada tahun 2014. Kita tunjukan eksistensi pada kinerja kita hari ini," kata Puan.

(eh)

survei CSIS : Jokowi: Enggak 'Mikir', Enggak 'Mikir', Boleh Dong Saya Enggak 'Mikir'

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Joko widodo[/caption]

Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden paling tinggi. Hasilnya tak jauh berbeda dengan survei sejumlah lembaga lainnya. Bagaimana tanggapan Jokowi?

"Memang di survei siapa pun ya (tinggi elektabilitas), hahaha. Sombong dikit," kata Jokowi, di Jakarta, Senin (27/5/2013).

Setelah tertawa bersama para wartawan, buru-buru Jokowi menimpali bahwa hingga saat ini ia tidak memikirkan soal capres 2014. Jokowi ingin fokus mengurus DKI Jakarta.

"Ndak lah. Sampai detik ini, enggak mikir ke sana, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir. Boleh dong saya enggak mikir," kata Jokowi.

Ketika ditanya, Anda tidak memikirkan capres sampai akhir masa jabatan gubernur di 2017 atau hanya untuk saat ini? "Pokoknya enggak mikir," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, dari hasil survei CSIS, sebanyak 28,6 persen dari 1.635 responden menjawab Jokowi ketika ditanya siapa capres yang akan dipilih. Tokoh lain yang disebut adalah Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.

CSIS juga menanyakan, apakah responden setuju atau tidak jika Jokowi menjadi capres meski masih menjabat Gubernur Jakarta. Hasilnya, 53,9 persen responden mengaku setuju dan 27 persen tidak setuju.

TURUNKAN JOKOWI-AHOK DARI DKI, RAKYAT AKAN NAIKAN MENJADI RI 1 DAN 2

Beberapa hari ini media online ramai membicarakan interpelasi Jokowi oleh DPRD DKI tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS), 32 orang anggota DPRD DKI yang membubuhkan tanda tangan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi santai ancaman Interpelasi oleh DPRD DKI.

“Santai aja, nanti (mereka) urus-urus izin gantian. Haha, begitu, enggak usah pikir terlalu rumit,” kata Joko widodo atau yang biasa di sebut Jokowi

Ketika ditanya apa maksud pernyataan gantian tersebut, Jokowi menjawab, kesehatan merupakan hak rakyat. Namun, kata dia, hak tersebut malah diganggu.

“Kan ganggu-ganggu itu namanya. Mbok ngomonglah dengan kita. Diajak bicara tiap menit saja kita siap 24 jam, kita buka kok. Itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaan. Wong dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok. Ini rakyat sendiri ditinggal. Yang benar saja,” kata Jokowi.

 Bagi saya sebagai rakyat biasa, Jika DPRD DKI ngotot ingin melengserkan Jokowi Dari jabatan Gubernur DKI Jakarta malah bagus. Dengan turunnya Jokowi dari kursi DKI 1. Maka simpati masyarakat Indonesia akan terbentuk, secara automatis akan mendukung Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi Presiden. Jokowi tidak akan terbendung, seperti kata pengamat, Jokowi tidak terbendung.

 Dengan kapasitas, kejujuran, anti korupsi, melayani. Kursi presiden RI bukan mustahil untuk Jokowi. Rakyat Indonesia sudah sangat lama merindukan pemimpin yang mampu memberikan harapan kepada mereka. Jika dilihat dari rekam jejak, Jokowi memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi RI 1. Program pro rakyat yang di luncurkan Jokowi sangat di sambut dengan antusias oleh masyarakat, seperti KJS Dan KJP.

Pertanyaannya untuk kita semua adalah. “siapkah kita untuk menjadikan Jokowi presiden Indonesia pada 2014 nanti, jika benar-benar dilengserkan oleh DPRD DKI?”

Penulis : Admin Jokowido2.com :)

Selalu menang di survei capres, akankah Jokowi luluh?

[caption id="" align="aligncenter" width="540"] Jokowi yang selalu unggul di berbagai survei[/caption]

Semenjak dikukuhkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) terus menanjak. Terbukti, sejumlah lembaga survei menyatakan kepopuleran seorang Jokowi hingga kini tak tertandingi.

Bahkan, hasil riset lembaga survei yang hendak mencari calon presiden idaman dalam Pemilu 2014 mendatang, nama Jokowi selalu diurutan paling wahid. Meski namanya selalu diunggulkan berbagai survei, mantan wali kota Solo ini tetap berkeras akan menyelesaikan masa baktinya di Jakarta hingga 2017.

Paling anyar, hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan Jokowi di peringkat pertama sebagai tokoh calon presiden (capres) alternatif. Sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen).

Peneliti CSIS Philip Jurius Vermonte mengatakan, munculnya nama Jokowi di urutan paling atas karena masyarakat menginginkan sosok calon presiden alternatif seperti pengusaha mebel tersebut.

"Pada dasarnya (hasil) ini bukan soal 'fenomena Jokowi' semata, melainkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan calon pemimpin alternatif, yaitu Jokowi atau calon alternatif lain," kata Philip di Jakarta, Minggu (26/5).

Sementara itu, pengamat politik sekaligus peneliti senior CSIS J Kristiadi mengatakan kemunculan Jokowi bertepatan dengan momentum pencarian tokoh capres alternatif, terlepas dari opini bahwa mantan wali kota Solo itu baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lebih dari separuh responden (53,9 persen) menyatakan setuju jika Jokowi maju sebagai kandidat capres meskipun masih menjabat sebagai gubernur.

"Kesulitan Jokowi untuk mendapatkan dukungan partai masih dipersoalkan, tetapi kalau tingkat elektabilitasnya mencapai 50 persen pasti dia akan diperebutkan oleh partai-partai," kata Kristiadi.

Selain hasil riset CSIS, hal senada juga terjadi dalam hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB), Jokowi berhasil menduduki posisi teratas dari 29 tokoh calon presiden potensial yang dijaring. Elektabilitas Jokowi mencapai 21,2 persen. Posisinya menggeser dominasi Prabowo Subianto (17,2 persen) dan Megawati (11,5 persen) yang selama ini sering mendominasi survei-survei mengenai calon presiden.

Dari hasil riset yang telah dilakukan sejumlah lembaga survei, nama Jokowi selalu teratas dalam bursa pencalonan presiden pada Pemilu 2014. Akankah Jokowi luluh dan bersedia diusung untuk menjadi capres?

[did]

Jika Head to Head, Jokowi Kalahkan Prabowo

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Jika Head to Head, Jokowi Kalahkan Prabowo[/caption]

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto disebut berada di urutan atas berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei. Bagaimana elektabilitas keduanya jika disodorkan ke publik?

Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) melakukan survei dengan beberapa skenario capres. Survei dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013 . Warga Papua dan Papua Barat tidak dilakukan survei lantaran situasi yang tidak kondusif.

Dalam survei CSIS yang disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermontes di Jakarta, Minggu ( 26/5/2013 ), skenario pertama berisi tujuh tokoh yang sudah ditetapkan sebagai capres oleh parpol maupun disebut-sebut akan diusung.

Hasilnya, Jokowi berada di urutan atas dengan elektabilitas 35,1 persen. Tokoh lain, yakni Prabowo Subianto 16,3 persen, Aburizal Bakrie alias Ical 7,4 persen, Megawati Soekarnoputri 5,9 persen, Jusuf Kalla 4,8 persen, Hatta Rajasa 2,7 persen, dan Ani Yudhoyono 0,9 persen.

Skenario ke dua, CSIS mengerucutkan dengan mengambil empat capres. Hasilnya, Jokowi mendapat 40,9 persen, Prabowo 19,2 persen, Megawati 4,8 persen, dan JK 5,9 persen.

Skenario terakhir, CSIS menanyakan pilihan responden jika capres hanya Jokowi dan Prabowo. Hasilnya, Jokowi mendapat 46,6 persen dan Prabowo 22 persen. Sisanya tidak memilih.

"Fenomena ini bukan soal Jokowi semata. Ini indikasi bahwa masyarakat Indonesia mengharapkan calon pemimpin alternatif, Jokowi atau calon alternatif lainnya. Temuan ini juga menyiratkan alih generasi kepemimpinan yang semula diduga baru akan terjadi tahun 2019 , bisa terjadi lebih cepat," kata Philips.

Survei CSIS: Jokowi Capres Teratas

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Survei CSIS: Jokowi Capres Teratas[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi kembali berada di urutan teratas dalam hasil survei sebagai calon presiden di Pemilu 2014 . Kali ini, elektabilitas Jokowi mengalahkan tokoh parpol maupun pejabat lainnya berdasarkan survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS).

Hasil survei disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermonte dan peneliti senior CSIS J Kristiadi saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Survei tersebut dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013. Warga Papua dan Papua Barat tidak dilakukan survei lantaran situasi yang tidak kondusif.

Philips mengatakan, ketika ditanya siapa tokoh yang akan dipilih sebagai capres di Pemilu 2014, sebanyak 28,6 responden menjawab Jokowi. Tokoh lain yang disebut, yakni Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.

Dari segi popularitas, Jokowi paling populer di antara pejabat publik atau pejabat negara lainnya. Popularitas politisi PDI Perjuangan itu sebesar 85,9 persen, mengalahkan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono di angka 78,5 persen. Pejabat lainnya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X 59,5 persen, Dahlan Iskan 42,6 persen, Mahfud MD 39,6 persen, Pramono Edhie Wibowo 20,2 persen, Djoko Suyanto 15,2 persen, Gita Wirjawan 8,4 persen, dan lainnya.

Philips mengatakan, hasil survei CSIS pada Januari 2012, Prabowo paling tinggi tingkat dukungan publik sebagai capres. Namun, elektabilitas Jokowi kini melampaui Prabowo. Adapun elektabilitas tokoh-tokoh lama, kata dia, stagnan atau menurun.

"Fenomena ini bukan soal Jokowi semata. Ini indikasi bahwa masyarakat Indonesia mengharapkan calon pemimpin alternatif, Jokowi atau calon alternatif lainnya," kata Philips.