"Tidak Ada Alasan Interpelasi Jokowi Tak Berjalan"[/caption]Taufiqurrahman menyebut hak interpelasi pada Gubernur DKI Jakarta terkait permasalahan KJS adalah salah satu hak anggota DPRD. Melalui hak interpelasi tersebut, para wakil rakyat mendukung kebijakan lewat kritik.
"Tidak ada alasan untuk interpelasi tak berjalan. Hari senin besok rapim bergulir, jadi atau tidak interpelasi itu tergantung dari rapim, berakhir di rapat paripurna DPRD," ujar anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat itu saat dihubungi pada Sabtu (25/5/2013) siang.
Taufiqurrahman juga meluruskan bahwa hak interpelasi adalah hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal itu, kata dia, tidak sama dengan pelengseran atau pemakzulan.
"Kita interpelasi ya, jangan dipelesetkan sebagai pencopotan Jokowi. Partai kami mendukung apa yang jadi program pemerintah, tidak mungkin kita mencopot gubernur," ujarnya.
Hal ini berbeda dengan apa yang diucapkan anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5/2013). Saat itu, politisi Golkar tersebut menyebut hak interpelasi akan berujung pada pelengseran Jokowi sebagai Gubernur DKI.
"Kita sudah menggulirkan hak interpelasi. Lebih dari 30 anggota DPRD yang tanda tangan. Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI, gubernur diturunkan," kata Ashraf saat itu.
Dalam rapat dengar pendapat dengan rumah sakit itu, Ashraf mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah KJS.
No comments:
Post a Comment