"Di PRJ Bayar Rp 5 Juta, di Kemang Hanya Rp 50.000"

Bang Amu, penjual kerak telor di Festival Palang Pintu yang digelar di Jalan Kemang, Bangka, Mampang Prapatan, mengaku hanya membayar uang kebersihan Rp 50.000. Dia mengaku tidak sanggup membayar Rp 5 juta untuk berjualan di Jakarta Fair.

"Mau jualan di sana (Jakarta Fair) mahal. Di sana kami, para penjual kerak telor, harus bayar Rp 15 juta satu titik untuk tiga orang, masing-masing Rp 5 juta," kata Amu saat ditemui di Festival Palang Pintu, Minggu (9/6/2013).

Menurutnya, harga Rp 5 juta tersebut paling murah. Jika ingin mendapat tempat yang bagus, penjual diminta harus membayar lebih mahal lagi.

"Kalau di sini (Festival Palang Pintu) hanya diminta uang kebersihan dua hari Rp 50.000. Ini yang namanya pesta rakyat sebenarnya. PRJ mah kejem. Itu mah namanya buat orang kaye doang. Buat bisnis kalau di sana," keluh Amu.

Amu menuturkan, para pedagang kerak telor di Jakarta Fair biasanya masuk melalui seseorang yang mengoordinasi dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan.

Di FPP, Amu menjual kerak telornya Rp 15.000. Pada hari pertama, Sabtu (8/6/2013), Amu mendapat Rp 1,5 juta. Sementara modalnya hanya Rp 500.000.

"Alhamdulillah jualannya bagus kalau di sini," ujar Amu bersyukur.

"Kalau hari biasa, saya muter-muter aja dari satu pameran ke pameran yang lain. Kalau lagi ramai, per hari bisa mendapat Rp 500.000 dengan modal Rp 300.000. Kalau di acara ini bisa lebih, bahkan naik sampai tiga kalinya," tutur Amu lagi sambil tersenyum.

Jokowi Marah Pesta Rakyat Diibaratkan Pameran Kerak Telor

Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo marah atas pernyataan tentang pesta rakyat Jakarta yang diibaratkan seperti pameran kerak telor. Jokowi menilai pernyataan itu salah besar.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika ditanya tentang pernyataan Komisaris Utama PT Jakarta International Expo (PT JIExpo), Murdaya Poo, pekan lalu. Pada pertemuan dengan Wakil Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (4/6/2013), Murdaya Poo menyanggah PRJ hanya mengakomodasi industri skala besar dan mengabaikan industri kecil. Menurutnya, PT JIExpo telah proporsional dalam menempatkan usaha kecil dan industri besar.

"Sekarang itu, sudah dua kali lipat (keberadaan usaha kecil di PRJ), tiap tahun dilipatkan terus. Memang, di luar ada, di dalam ada, karena ini kan bukan pameran kerak telor," kata Murdaya kepada wartawan setelah bertemu dengan Basuki, Selasa.

Jokowi menilai salah besar jika pesta rakyat yang digagas olehnya diadakan untuk menyingkirkan Pekan Raya Jakarta yang selama ini digelar oleh PT JIExpo. "Karena dia (Murdaya Poo) enggak mulai dari awal. Dia ngertinya kan hanya untung, hanya untung, hanya untung. Tahu kamu?" kata Jokowi dengan nada tinggi kepada wartawan ketika ia membeli kerak telor di tepi Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013) siang.

Pernyataan tegas dengan mimik serius dari mantan Wali Kota Surakarta tersebut sempat membuat sejumlah wartawan terkejut. Tidak biasanya Jokowi melontarkan pernyataan dengan nada tinggi seperti itu karena Jokowi selalu melayani pertanyaan media dengan gaya santai.

Jokowi mengatakan, keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar pesta rakyat menyambut HUT DKI Jakarta bukan untuk mengusik acara PRJ yang diselenggarakan oleh PT JIExpo. Menurut Jokowi, bisa saja ada pameran industri berskala besar. Namun, harus ada juga acara yang mengakomodasi usaha kecil dari masyarakat.

"Konsepnya awal itu untuk kegembiraan rakyat, kemudian juga untuk usaha-usaha yang kecil, usaha mikro, usaha-usaha rumah tangga seperti ini yang seharusnya diberi ruang. Biar mereka pun bisa berpesta satu tahun sekali," ujarnya.

Jokowi mencontohkan, jika JIExpo mengklaim telah mengakomodasi pedagang kecil, buktinya masih ada ratusan pedagang kerak telor yang tidak bisa masuk ke arena PRJ dan berjualan di pinggir-pinggir jalan di sekitar arena PRJ. Oleh sebab itu, kata Jokowi, perlu ada acara yang mampu menampung para pedagang makanan kecil itu.

Pemprov DKI mewacanakan untuk menggelar acara PRJ di pelataran Monumen Nasional sebagai bagian dalam merayakan ulang tahun Kota Jakarta. Pemprov DKI melihat PRJ yang digelar di Kemayoran selama beberapa tahun ini telah kehilangan roh karakter Betawi. Hal itu antara lain ditandai oleh keberadaan stan-stan industri raksasa di PRJ yang menggeser produk kebudayaan Betawi. Pemprov DKI melihat perlu digelar HUT DKI yang memiliki ciri Betawi.

Lambaian Pengunjung PRJ untuk Siapa, Jokowi atau SBY?

Acara Peresmian Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran dalam rangka menyambut HUT ke-486 DKI Jakarta, Senin (10/6/2013), berlangsung secara meriah. Sejumlah pejabat, mulai dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hadir dalam acara itu. Dari pantauan Kompas.com, Presiden SBY ditemani Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono berada di panggung acara bersamaan dengan Joko Widodo yang juga didampingi istri.

Presiden yang mengenakan kemeja lengan panjang warna biru tua berada di depan Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang coklat. Kedatangan kedua tokoh itu pun mendapat sambutan meriah. Para pengunjung PRJ secara bersama-sama melambaikan tangan ke arah kedua tokoh tersebut. Namun, tak jelas kepada siapa para pengunjung melambaikan tangan. Sebab, jarak kedua tokoh ke pengunjung itu cukup jauh.

Lambaian tangan itu pun ditanggapi berbeda, baik oleh Presiden maupun Jokowi. Presiden tampak turut melambaikan tangan ke arah kerumunan pengunjung. Namun, di belakangnya, Jokowi tampak hanya menunduk sambil tersenyum kepada pengunjung. Keduanya lalu duduk di kursi VVIP.

Ajang pameran PRJ telah dibuka untuk umum sejak Kamis, 6 Juni 2013 lalu. Namun, acara peresmian baru dilakukan hari ini. Acara dengan tajuk "Terus Maju Jakartaku" tersebut akan berlangsung selama 32 hari penuh hingga 7 Juli mendatang, bertepatan musim liburan sekolah. Acara peresmian pembukaan hari ini diisi oleh beragam atraksi, mulai dari drama musikal sesuai tema, tarian, dan musik. Turut hadir sejumlah pejabat, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Ketua KONI Agum Gumelar.

Di Monas, warga bisa blusukan di kereta contoh monorail

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Di Monas, warga bisa blusukan di kereta contoh monorail[/caption]

Salah satu program yang digadang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah rencana pembangunan megaproyek transportasi berbasis massal atau monorail. Dalam rangkaian HUT ke 486 Jakarta yang jatuh pada bulan Juni ini, PT Jakarta Monorail bakal memamerkan Kereta Contoh Monorail di kawasan Monumen Nasional (Monas).

"Sejak awal Juni, kereta contoh monorail sudah tiba di Jakarta, sekarang masih dalam penyelesaian agar memudahkan warga Jakarta menikmati kereta contoh ini," kata Juru Bicara PT Jakarta Monorel Bovanantoo, Jakarta, Minggu (9/6).

Untuk kereta contoh monorail ini, Bovanantoo menjelaskan, kapasitas per gerbong mencapai 200 penumpang duduk dan berdiri. Selain itu, gerbong monorail juga akan dilengkapi baris untuk handicap (kursi roda).

Bovananto menegaskan, PT JM bukan hanya menunjukkan kemajuan yang sangat berarti dengan dipenuhinya berbagai dokumen yang diperlukan oleh pemerintah Jakarta. Namun, kehadiran kereta contoh ini membuktikan bahwa pihaknya sangat serius berusaha untuk melayani kebutuhan warga untuk masalah transportasi di Jakarta.

"Selain kami bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pemerintah, kami juga menghadirkan kereta contoh yang nantinya akan melayani warga Jakarta," terangnya.

Bovanantoo menambahkan, investor PT JM (Ortus Holdings) juga telah merampungkan pembelian saham PT Adhi Karya Tbk (AK) di JM dan sudah selesai dibayar lunas. Sedangkan mengenai pembayaran tiang-tiang, Adhi Karya dan Jakarta Monorel sudah mencapai kesepakatan untuk mekanisme dan tata cara pembayarannya. Namun menunggu status free and clear sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak.

"Pembayaran sebesar Rp 190 milyar seperti yang sudah disepakati akan dilakukan setelah semua persyaratan yang tertuang dalam kesepakatan tertulis terpenuhi," tandasnya.

[did]

1500 Menwa Jayakarta Bersihkan Kali Ciliwung

Kondisi Kali Ciliwung yang masih dipenuhi sampah mendorong sebanyak 1.500 anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarta beserta elemen masyarakat melakukan aksi bersih-bersih di Kali Ciliwung menggunakan rakit dan perahu karet.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-486 Kota Jakarta dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diisi dengan aksi memungut sampah, menutup tempat sampah liar di bantaran Kali Ciliwung, sosialisasi lubang resapan biopori (LRB), serta penanaman pohon guna mengatasi bencana banjir yang sering melanda Ibu Kota.

Komandan Menwa Jayakarta, Lukman Hakim, mengatakan, aksi bersih-bersih Kali Ciliwung ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun sebagai implementasi Tri Dharma perguruan tinggi dalam Aksi Nyata gerakan Cinta Ciliwung dan program membuat satu juta lubang biopori.

"Aksi ini sebagai wujud kesadaran dan kecintaan Menwa terhadap lingkungan," ujarnya, Minggu (9/6).

"Kegiatan ini juga selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta menuju Jakarta Baru dan gerakan Indonesia Berseri yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia," tambahnya.

Karena itu dia berharap, aksi bersih-bersih dari hulu hingga hilir sungai Ciliwung ini dapat mengubah perilaku buruk masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai.

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai demi terwujudnya kota Jakarta yang bersih dan indah," harapnya.

APBD Perubahan DKI Jakarta Diprediksi Capai Rp 52 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2013. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi nilai anggaran yang dialokasikan dalam APBD-P DKI 2013 akan mencapai Rp 52 triliun atau meningkat Rp 2,1 triliun dari nilai saat ini.

"APBD perubahan jadi Rp 52 triliun lebih," ujar Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Peningkatan nilai APBD-P 2013 ini, lanjut Basuki, merupakan konsekuensi dari perubahan program pembangunan dan perubahan pendapatan daerah. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengharapkan penyusunan draf APBD-P DKI 2013 tidak terlambat. Dengan begitu, anggaran tersebut dapat ditetapkan sebelum penyusunan APBD 2014.

"Jumlahnya memang naik karena ada penambahan program dan pendapatan. Semuanya sudah ada hitungannya, tetapi saya lupa detailnya," kata Basuki.

Awalnya, nilai APBD DKI 2013 sebesar Rp 49,9 triliun. Jumlah ini lebih besar Rp 8,6 triliun dibanding APBD Perubahan DKI 2012.

APBD DKI 2013 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 41,5 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,4 triliun.

APBD DKI 2013 akan digunakan untuk belanja daerah sebesar Rp 45,5 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp 4,05 triliun.

 

Vidio : Wagub Bpk. Basuki T. Purnama peletakan batu pertama pembangunan rusun di Pulo Gebang

 

Wagub Bpk. Basuki T. Purnama peletakan batu pertama pembangunan rusun di Pulo Gebang

 

Dari channel PemprovDKI youtube

 

Kritikan Thdp Rencana Jokowi Alih Fungsi Rumah Dinas Camat & Lurah Yg Tidak Terpakai

 

Kritikan Thdp Rencana Jokowi Alih Fungsi Rumah Dinas Camat & Lurah Yg Tidak Terpakai

Dari channel Penguasaha youtube :)

Vidio : Dendam Politik Kebon Sirih dan Rencana Kunker DPRD Ke Luar Negeri

 

kritikan anggota DPRD DKI Jakarta kepada Jokowi-ahok tentang KJS

vidio dari channel Penguasaha youtube.. tq gan..!! :)

Basuki: Jual atau Sewakan Unit Rusun, Pidana 6 Tahun!

Didoakan menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh warga Rusun Pulo Gebang tidak membuat Basuki Tjahaja Purnama mengurangi sikap tegasnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap mengingatkan adanya ancaman pidana bagi warga rusun yang menjual atau menyewakan unitnya.

"Kami imbau keras kalau ada penghuni menjualbelikan atau menyewa unit rusun, kami pidanakan enam tahun," tegas Basuki di hadapan puluhan penghuni rusun yang memadati lokasi acara peletakan batu pertama Rusun Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (7/6/2013).

Selain akan memidanakan dan mencabut kepemilikan unit rusun tersebut, Basuki juga mengimbau warga untuk tidak meminta uang kerahiman kepada Pemprov DKI. Dia menegaskan bahwa Pemprov DKI saat ini dapat membedakan mana warga yang memiliki kepentingan di dalam rusun dengan warga yang benar-benar ingin memiliki rumah.

Basuki mengatakan, walaupun tanah di Jakarta saat ini mahal, Pemprov DKI terus berupaya keras sebanyak-banyaknya membeli tanah yang akan digunakan untuk membangun rusun. Prinsip Pemprov DKI, kata dia, adalah memberikan tempat tinggal bagi warga kurang beruntung yang tidak memiliki rumah.

"Kami juga akan membangun rusun terpadu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu repot lagi kalau misalnya sakit atau mau berbelanja, di rusun tempat bapak ibu tinggal akan dilengkapi dengan pasar, sekolah, dan puskesmas di bawahnya. Kami sedang mencari lahan untuk membangun rusun itu," tutur Basuki.

Basuki menjelaskan bahwa jurang perbedaan antara warga DKI yang kaya dan miskin sangat jauh. Oleh karena itu, Pemprov DKI berusaha mengadministrasi keadilan sosial warga secara baik. Apabila warga membutuhkan jaminan pendidikan, Pemprov DKI memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP), begitu pula apabila warga membutuhkan jaminan kesehatan, DKI akan memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kami berupaya mengadministrasi keadilan sosial dengan baik. Jangan sampai ada orang sakit, mati di rumah. Sekali lagi, kami akan lawan Anda semua yang mau mengganggu keadilan sosial masyarakat," kata Basuki yang diiringi tepuk tangan penghuni Rusun Pulo Gebang.

Pak Jokowi, Malnya Kok Enggak Digusur?

Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit sudah mulai menunjukkan hasil. Saat ini, sisi barat Waduk Pluit, yaitu perkampungan, taman burung, dan lapangan futsal milik PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro), sudah rata dengan tanah.

Seorang warga yang rumahnya digusur, Sumiati, mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit dengan menggusur bangunan-bangunan di bantaran. Menurut dia, Jakarta banjir karena pusat-pusat perbelanjaan yang dibangun di area yang seharusnya menjadi lahan resapan air.

"Padahal, kami kebanjiran juga baru kemarin (awal 2013). Kenapa Pak Jokowi enggak membongkar mal-malnya juga? Di Pantai Marina saja sudah mau dibangun gedung atau apartemen itu," kata Sumiati yang mengaku sudah puluhan tahun tinggal di bantaran Waduk Pluit, Kamis (6/6/2013).

Mengenai rumahnya yang sudah rata dengan tanah, Sumiati mengatakan, "Dulu saya beli sama orang Rp 15 juta. Sekarang mah orangnya pasti sudah kabur. Yah mau bagaimana lagi, memang sudah nasib."

Setelah rumahnya di dekat lapangan futsal PT Jakpro digusur, lanjut Sumiati, ia dan suaminya kini menumpang di rumah anaknya yang masih mengontrak. Sumiati tidak pindah ke rumah susun yang sudah disediakan Pemprov DKI karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta.

Soal mata pencarian, Sumiati kini berjualan minuman dan kue di dekat tenda tempat polisi menjaga proyek normalisasi Waduk Pluit.

Sementara itu, Komar (55) yang mengaku telah tinggal di bantaran Waduk Pluit sejak tahun 1984 menolak direlokasi ke rumah susun yang disediakan Pemprov DKI. Komar mengaku tidak pindah karena mempertimbangkan retribusi yang akan dibebankan kepadanya jika menjadi penghuni rumah susun. Menurut Komar, ia mempertimbangkan pengeluaran karena penghasilannya sebagai tukang tambal ban tak menentu.

"Kalau gratis ya enggak apa-apa. Tapi, kalau bayar, ya saya mendingan di sini saja," katanya.

Waduk Pluit dinormalisasi karena telah mengalami penyempitan dan pendangkalan. Awalnya, Waduk Pluit memiliki luas 80 hektar dan berkedalaman 10 meter. Luas Waduk Pluit menyusut sampai 20 persen karena rumah-rumah liar di bantaran. Kedalaman Waduk Pluit saat ini juga hanya 1 sampai 3 meter.

Pengerukan Waduk Pluit mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan itu pada awal tahun ini. Saat itu, permukaan waduk dipenuhi sampah dan eceng gondok, sampai-sampai airnya tak terlihat.

Sementara untuk menyelesaikan masalah warga bantaran Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda, Muara Baru, Daan Mogot. Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun rumah susun di area seluas 6,4 hektar di Luar Batang, Jakarta Utara.

Nasionalisasi Palyja: Kalau sudah prinsip tak main main

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Perdagangan Prancis, Selasa (4/6) siang. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan akan mengambil alih perusahaan penyulingan air bersih PT Palyja.

"Tadi sudah saya sampaikan dan Palyja mau kita ambil," ujar Jokowi di Balai kota Jakarta, Selasa (4/6).

Politikus PDIP ini mengatakan pengambilalihan tersebut lantaran selama ini Palyja lebih mementingkan sisi keuntungan ketimbang melayani masyarakat terkait pengelolaan air bersih.

"Supaya DKI bisa lebih leluasa mengelola air, betul-betul untuk rakyat. Untuk masyarakat. Bukan orientasi pada keuntungan," ucapnya.

Jokowi juga menegaskan, pihaknya akan melakukan negosiasi dengan pihak Palyja membahas pengambilalihan ini. Namun, apabila tidak ada jalan keluar, tentunya Jokowi memiliki siasat lain.

"Kalau sudah menyangkut prinsip, saya tidak akan main-main," tuturnya.

Adapun besaran anggaran untuk membeli sebagian saham tersebut tidak dipersoalkan. Sebab, saat ini ia sedang melakukan proses negosiasi.

"Kalau kira-kira kita mampu ngapain?. Enggak ada penalti-penalti. Ini masalah negosiasi kok gimana," terangnya.

Jokowi mengaku pihak Mendag Perancis hanya senyum-senyum saat dirinya mengatakan akan membeli Palyja. "Senyum-senyum, enggak tahu senyum kaget atau apa enggak ngerti. Tapi senyum-senyum," ucapnya sembari tertawa.

Warga Betawi: Jokowi-Ahok Kembalikan PRJ ke Sejarah

Meski baru sebatas wacana, pemindahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke area Monumen Nasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disambut baik oleh warga, khusus masyarakat Betawi.

Adji Virdian (24), warga Betawi yang tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan, dirinya setuju jika PRJ dipindahkan ke Monas. Menurut dia, jika hal itu terjadi, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menghargai sejarah HUT Jakarta.

"Kan, memang sejarahnya pertama kali PRJ itu di Monas. Diadakan di sana karena Monas, kan, ikon Jakarta. Makanya setuju banget mau diadain di Monas lagi," ujar pria yang bekerja di perusahaan konstruksi ini, Kamis (6/6/2013) siang.

Adji mengakui gelaran PRJ pada tahun-tahun terakhir sangat jauh dari roh HUT Jakarta terdahulu. Produk-produk berbasis masyarakat serta kesenian Betawi bergeser ke pinggir dan diganti dengan beragam stan industri raksasa. Pasar rakyat akhirnya berubah menjadi pasar modern.

"Kalau di Monas, kan, lebih kelihatan PRJ-nya daripada di Kemayoran yang lebih kelihatan pameran hanya untuk kalangan high class-nya. Lihat saja tiket masuknya yang Rp 35.000," ujar Adji.

Tidak hanya Adji, hal senada diungkapkan warga Betawi lainnya, Asrul Hasanudin (28). Pria yang tinggal di kawasan Batuampar, Condet, itu mengaku pasti turut dalam kemeriahan PRJ jika diselenggarakan di Monas. Menurut Asrul, suasana PRJ bisa membawa dirinya ke masa kecilnya.

"Gua ke PRJ Kemayoran cuma dua kali, tapi dulu gua lebih sering ke PRJ Monas waktu kecil sama bokap gua. Pasti berasa nostalgialah. Apalagi kalau tiket masuknya gratis," ujarnya semringah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghidupkan kembali roh yang telah lama sirna dari HUT Jakarta. Karakter Betawi yang menjelma dalam PRJ di Monas itu, lanjut Asrul, menjadi semangat baru bagi warga Jakarta demi membangun Jakarta yang diidam-idamkan.

Wacana perpindahan PRJ dari area Kemayoran ke pelataran Monas diwacanakan Pemprov DKI, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI melihat PRJ kehilangan roh karakter Betawi atas keberadaan stan-stan industri raksasa, menggeser produk kebudayaan Betawi. Pemprov DKI melihat perlu digelar HUT Jakarta yang memiliki ciri Betawi.

Jokowi ajak Dubes AS Scot Alan Marciel blusukan ke Pasar Koja

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengajak Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Alan Marciel blusukan ke Pasar Lokasi Binaan Permai, Lorong 103 Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya Jokowi dan Scot usai mengunjungi Kampung Muara Bahari.

Menurut Jokowi, tinjauan ke pasar kawasan Koja ini untuk mengecek pengerjaannya karena target penyelesaian pasar tersebut akhir tahun ini.

"Saya hanya ngecek. Inikan belum beres. Kita targetkan Juli-Agustus akan segera dilanjutkan dan Desember rampung," ujar Jokowi sebelum pergi meninggalkan Pasar Lokbin Permai, Jakarta Utara, Rabu (5/6).

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ratna Ningsih mengatakan anggaran yang dikeluarkan pada tahap pertama hanya anggaran untuk struktur bangunan. "Untuk pembangunan tahap II sampai selesai, anggarannya Rp 10 miliar dari APBD," kata Ratna.

Ratna mencatat, ada 214 pedagang yang akan direlokasi ke pasar tersebut jika sudah rampung. Ratna mengungkapkan, pembangunan struktur bangunan tahap pertama telah dikerjakan sejak tahun 2012 dan akan diselesaikan tahun ini.

"Dari semua pedagang di lorong-lorong belakang, dari ujung jalan sampai pedagang-pedagang di depan pasar akan dipindahkan semua ke sana," jelasnya.

Bupati Kepulauan Seribu Janji "Blusukan" seperti Jokowi

Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifudin berjanji akan mengikuti jejak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk blusukan mengunjungi warga. Itu dilakukan untuk sosialisasi program Pemerintah Provinsi DKI.

"Blusukan pasti, nantinya kita akan shalat Jumat di masjid-masjid, pulau-pulau. Saat itu kita akan sampaikan program-program," ujar Asep seusai dilantik di Pulau Pari, Rabu (5/6/2013).

Asep yang pernah menjadi Bupati Kepulauan Seribu pada 2010 hingga 2011 mengatakan akan menggandeng warga dan pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah. "Pemerintah berfungsi melayani, memberdayakan, membangun. Karena itu kita bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat sekitar," ujar Asep.

Asep mengatakan, dalam aksi blusukannya ke permukiman warga, ia sekaligus ingin mengubah pola pikir warga Kepulauan Seribu bahwa jangan hanya bertumpu pada satu hal saja. Asep ingin warga di pulau mana pun di Kepulauan Seribu untuk swadaya dalam hal pariwisata agar mandiri.

Seperti diketahui, Asep dilantik sebagai Bupati Kepulauan Seribu menggantikan Ahmad Ludfi yang telah memasuki masa pensiun. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpesan agar Asep meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ikut "Blusukan", Dubes AS Ingin Belajar dari Jokowi

Rupanya ada alasan mengapa Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel ikut blusukan dengan Joko Widodo ke permukiman di Tanjung Priok. Scot ingin belajar dari Gubernur DKI Jakarta.

"Melihat bagaimana Gubernur Jakarta bekerja sangat menarik dan mungkin kami bisa belajar," ujar Scot kepada wartawan di sela blusukannya bersama Gubernur DKI Jakarta di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/6/2013).

Scot mengakui, baik program atau sosialisasi semacam itu baru ditemuinya di Indonesia. Di Amerika, kata Scot, belum pernah ada program Kampung Deret ini. Oleh sebab itu, kedatangannya kali ini, mungkin bisa sekaligus dijadikan pembelajaran pihaknya.

"Saya rasa kami bisa belajar apa yang sudah dilakukan di sini. Saya rasa hal itu pasti akan menguntungkan juga bagi kami," ujar Scot.

"Sangat menyenangkan juga bisa melihat jalannya proses demokrasi yang sesungguhnya di jalanan seperti ini, bagus ini," tuturnya lagi.

Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan ikut kerjasama dalam program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Scot pun membenarkannya. Meski tak menjelaskan secara detil bentuk kerjasama dengan Pemprov DKI, Scot mengaku akan berbangga hati jika kerjasama tersebut terlaksana.

Ahok: PRJ Pasar Rakyat, Bukan Ajang Jual Mobil

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengubah konsep penyelenggaraan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta. Mulai tahun depan, Jakarta Fair akan dikembalikan ke lokasi terdahulu, yakni di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Selama ini PRJ berlangsung di Kemayoran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, yakin penyelenggaraan PRJ di Monas berbeda dengan yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jakarta International Expo (JIExpo) di Kemayoran.

"PRJ Monas adalah pesta rakyat. Jangan pikirkan seperti di Kemayoran yang jualan mobil," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu 5 Juni 2013.

Meski berbeda, Ahok memastikan kegiatan di Monas akan lebih banyak dibanding di Kemayoran. Dalam pesta rakyat kali ini akan lebih banyak melibatkan kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri kreatif. Mereka jarang terfasilitasi dalam even besar.

"Kami harus kasih ruang buat mereka. Kami harus fasilitasi mereka dengan panggung dan stand yang murah. Kasih mereka tempat cari uang di tempat yang bagus minimal setahun sekali lah," katanya.

Ahok tidak keberatan bila even kali ini disebut sebagai festival kerak telor. "Memang benar, yang kami sasar kali ini kalangan menengah ke bawah. Tapi ini terkonsep dengan meriah," ujar dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini sepakat dengan Jokowi untuk membuat konsep baru festival rakyat, di mana ruang bagi UMKM dan industri kreatif yang selama ini terbatas menjadi lebih luas. "Ini potensi yang harus digali. Dan belum terfasilitasi."

Menurutnya, Pemprov DKI tidak menginginkan konsep yang elitis. Dia menilai selama ini PRJ hanya bisa dinikmati oleh warga yang mampu bayar. Ia berharap konsep yang dibangun Pemprov DKI ini bisa menjadii ajang hiburan gratis dalam memeriahkan HUT Jakarta, tanpa mengurangi sisi nilai ekonomi. (adi)

KJS Dipakai untuk Ambil Raskin, Jokowi Oke Saja

Gubernur DKI Joko Widodo mengaku tidak keberatan jika KJS atau Kartu Jakarta Sehat dijadikan akses bagi warga miskin di DKI mengambil beras miskin atau raskin.

"Dipakai untuk yang lain, ya bisa saja, sehingga satu kartu bisa dipakai kepentingan lain, bagus," ujar Jokowi usai melantik Asep Syarifudin jadi Bupati Kepulauan Seribu, Rabu (5/6/2013).

Bahkan, lanjut Jokowi, bukan tidak mungkin kelak KJS menjadi kartu akses kepada pelayanan selain kesehatan. Misalnya, mendapat diskon di toko buku atau pelayanan yang lainnya.

Meski demikian, Jokowi mengaku rencana itu baru sebatas wacana. Pihaknya kini lebih fokus pada penyesuaian tarif antara Pemprov DKI dengan sejumlah rumah sakit peserta KJS itu. "Belumlah, KJS saja mau diinterpelasi," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, KJS yang digagas Gubernur DKI Joko Widodo bisa digunakan membeli beras masyarakat miskin atau raskin. Cukup menunjukkan KJS, warga miskin dengan mudah mendapat akses membeli raskin.

Jokowi Ancam Cabut Saham dari PT JI Expo

Gubernur DKI Joko Widodo mengancam akan mencabut saham milik Pemerintah Provinsi DKI dari PT JI Expo. Kebijakan itu dilakukan jika pembicaraan dengan PT JI Expo soal keberadaan usaha kecil berbasis masyarakat di Pekan Raya Jakarta (PRJ) tak menemui sepakat.

"Kita mau luruskan dulu. Kalau memang bisa lurus tidaka ada masalah. Kalau enggak bisa lurus, ya pisah," ujar Jokowi usai melantik Bupati Kep Seribu di Pulau Pari, Rabu (5/6/2013) siang.

Meski demikian, hingga saat ini, Jokowi mengaku belum memutuskan hal tersebut. Pihaknya tengah melakukan komunikasi intensif dengan PT JI Expo.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, Pekan Raya Jakarta, acara untuk memperingati HUT ke 486 Kota Jakarta itu, memiliki prinsip yang jelas. Di dalam gelaran tersebut harus ada acara yang berbasis pada kebudayaan Betawi dan mengakomodir usaha kecil menengah warga.

Namun, PRJ, kata Jokowi, seakan berubah roh. Acara berbasis kebudayaan serta usaha kecil masyarakat semakin terpinggirkan. Sementara, industri besar kian mendominasi acara tersebut.

"Ke depan, akan kita luruskan agar yang kecil-kecil ini mendapatkan ruang. Yang kecil bisa memasarkan produk, penjual kerak telor. Yang jualan handycraft, banyak itu," imbuh Jokowi.

Warga Kampung Muara: Tangan Jokowi halus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan sosialisasi kampung deret terhadap warga Kampung Muara Bahari RT 2 RW 7 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara. Seperti biasa, kehadirannya membius warga di sana.

Ibu-ibu yang antusias berebut salaman terlihat senang setelah menjabat mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan, ada yang menyeletuk bahwa tangan mantan wali kota tersebut halus.

"Tangannya halus sama kayak orangnya luwes," ujar Nuhayati warga RT 2 RW 7 yang bersalaman dengan Jokowi, Rabu (5/6).

Lain lagi dengan komentar warga RT 4 yang merasakan bersalaman dengan Jokowi. Salah satu ibu-ibu ada yang berkomentar jika tangan Jokowi halus yang dinilainya hanya bekerja berkutat dengan buku.

"Halus banget tangannya. Ya jelas kerjanya cuma pegang buku doang, bedalah sama kita," celetuk ibu-ibu berperawakan tinggi besar.

Mereka mengaku senang ada penataan kampung di tempat tinggalnya. Sebab, selama ini warga mengeluhkan banjir, sampah dan sering terjadi tawuran.

"Ya bagus. Kan selama ini, selalu banjir padahal sudah ada perbaikan tetapi tetap saja banjir. Belum sampah yang berserakan dan tawuran menjelang puasa," keluhnya.

Nurhayati beserta warga lainnya kompak mengaku kesusahan membuang sampah. Karena, tidak ada tempat pembuangan sampah dan terpaksa membuang sampah di sepanjang pinggir rel.

"Berserakan, enggak ada tempat sampah sudah lama dari dulu," tandasnya.