Gagal interpelasi, anggota DPRD turun ke jalan demo Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Gagal interpelasi, anggota DPRD turun ke jalan demo Jokowi[/caption]

Pekan lalu, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali bersuara lantang akan menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bahkan, ia sudah menggalang dukungan dari anggota DPRD lain.

"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5) lalu.

Belakangan, Asraf menarik ucapannya. Ia bersama anggota DPRD dari Golkar malah mundur dari niatnya untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, masalah KJS sudah selesai di tingkat komisi.

Meski sudah tak lagi getol mengajukan interpelasi, isu ini terus menggelinding. Bahkan muncul 32 nama yang sebelumnya menandatangani hak interpelasi yang akan diajukan ke pimpinan DPRD. Nama-nama itu beredar di jejaring media sosial, SMS dan BBM. Belum dipastikan kebenaran 32 nama yang beredar.

Di lain pihak, justru banyak masyarakat dan tokoh nasional yang membela Jokowi. Rencana interpelasi itu pun akhirnya layu sebelum berkembang.

Tapi, soal KJS tidak berhenti sampai di sini. Kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/5). Mereka menolak KJS dengan membawa banyak spanduk yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Para demonstran membawa poster di antaranya bertuliskan "Usut kolusi dan korupsi Pemda DKI dengan PT Askes." Ada pula poster bertuliskan "Jokowi-Ahok pembohong." Poster lain bertuliskan "Batalkan Kerja Sama dengan PT Askes."

Dalam demonstrasi tersebut, sempat terlihat Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman. Dia ikut dalam orasi mendukung penolakan KJS.

Apa kata Jokowi terkait keikutsertaan Taufiqurrahman dalam aksi ini? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal kehadiran anggota DPRD dalam demonstrasi tersebut. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus," imbuh Jokowi sambil tertawa.

Tapi Jokowi mencoba meluruskan pendapat masyarakat yang menurutnya keliru tersebut.

"Kita ini membangun sistem. Dan uang itu kita kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh premi Askes. Pada keliru semua. Askes itu adalah badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang ini hanya mendampingi kita. Gak ada lain-lainnya," kata Jokowi.

Jokowi juga menilai masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut dipastikan belum paham betul tentang masalah biaya premi. "Orang mikirnya pasti PT Askes ini bayar premi, tidak bayar premi kita ke PT Askes. Ndak ada itu. Nggak ngerti aja, bahwa menurut UU BPJS, lembaga pelaksanaannya nanti PT Askes. Itu," ujar Jokowi

"Kita ini yang pertama. Didampingi loh, tidak membayar premi loh. Jangan dibolak-balik. Dipikir kita asuransi untuk membayar premi. Ndak ada," imbuhnya.

 

5 Vokalis Kebon Sirih ini doyan cibir kinerja Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Joko widodo[/caption]

Sebagai mitra kerja, legislator punya hubungan yang cukup dengan eksekutif yang berkuasa saat itu. Bukan sekadar membahas produk undang-undang dan anggaran, legislator dalam hal ini DPR/DPRD adalah teman pemerintahan untuk mendiskusikan segala sesuatunya seperti persoalan proyek.

Tapi pemandangan di DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI justru tak terlihat demikian. Dua lembaga ini tampaknya sulit sekali menyamakan visi dan misi membangun Jakarta. Selalu bersitegang.

Kondisi demikian sebenarnya terlihat mencolok sejak posisi DKI 1 berganti kepemimpinan dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo. Entah apa sebabnya, mereka menilai apa yang dilakukan Jokowi saat ini tak lebih dari pencitraan belaka.

Memang, di bawah kepemimpinan Jokowi kebekuan birokrasi yang kaku selama ini coba dia dobrak. Jokowi juga tak terima adanya tawar menawar dengan DPRD dalam menangani proyek. Kondisi inilah yang membuat politikus Kebon Sirih naik pitam.

Sebagai bentuk ketidaksenangan mereka pada Jokowi, ada saja tindak tanduk mantan wali kota Solo itu yang mereka kritik. Tak puas hanya sekali, tapi berkali-kali tergantung pada tema yang hangat diperbincangkan di publik.

Meski demikian, Jokowi tetap tenang dan terus berharap pemprov dan DPRD DKI bisa bermitra dengan baik. Berikut lima anggota DPRD DKI yang hobi mengkritik kinerja atau program kerja Jokowi:

1. Politikus Demokrat, Ahmad Husein Alaydrus

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Ahmad Husein Alaydrus[/caption]

Politikus Demokrat yang satu ini memang terlihat tak simpatik sekali pada sosok Jokowi. Sejak awal Jokowi dilantik, ada saja yang dikritiknya.

Hal yang pertama dia protes dari Jokowi adalah kebiasaan mantan wali kota Solo itu blusukan dan bertatap muka langsung dengan warga. Menurutnya, blusukan terus menerus cuma pencitraan dan tak menyelesaikan masalah.

"Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja," kata Husein.

Tak hanya itu, pada program yang digagas Jokowi, dia menilai masih sangat prematur. Dia matanya, KJS dan beberapa pembangunan yang ingin Jokowi seriusi tak masuk di akal dan aneh.

"Itu asal bunyi (Asbun) saja, harus ada ahlinya yang meneliti, nanti evaluasinya seperti apa? Teknologinya bagaimana? Emang dia pikir kaya pat-pat gulipat tinggal lipat aja," kata Alaydrus saat mengomentari proyek deep tunnel (terowongan bawah tanah) multifungsi.

Tak tanggung-tanggung, Alaydrus juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa program KJS yang dicanangkan Jokowi. "Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," tambahnya.

2. Politikus Demokrat, Taufiqurrahman

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Taufiqurrahman[/caption]

Meski masih muda, politikus Taufiqurrahman cukup vokal di komisinya, Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI. Uniknya pria plontos ini tak hanya memikirkan bidangnya, tapi juga peka terhadap berbagai masalah yang dialami warga Jakarta.

Mulai dari masalah kesehatan, penggusuran, pendanaan satu proyek hingga kinerja Satpol PP dia komentari. Taufiq beralasan, hal itu dilakukannya semata-mata karena panggilan sebagai wakil rakyat.

Selama kepemimpinan Jokowi, vokal itu semakin lantang dan sering terdengar. Menurutnya, Jokowi tak siap menggagas proyek-proyek yang diimpikan. Sebagai bentuk protesnya pada kinerja Jokowi dia membuat hak interpelasi sampai terus ke jalan, berdemo bersama masyarakat.

Untuk aksi demo, dia lakukan pada Kamis kemarin di depan Balai Kota DKI Jakarta. Di antara ratusan massa yang menolak KJS, terlihat keberadaan Taufiq.

"Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," klaimnya.

3. Politikus PKS, Igo Ilham

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Igo Ilham[/caption]

Program KJS Jokowi memang proyek yang paling disoroti DPRD DKI. Apalagi setelah beberapa waktu lalu, seorang bayi atas nama Dera Nur Anggraini meninggal karena tak bisa dilayani dengan cepat oleh pihak rumah sakit. Padahal kedua orang tuanya sudah memegang KJS.

Belajar dari kasus ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai komisi yang membidangi masalah kesehatan mendesak Jokowi segera memperbaiki sistem tersebut.

"Itu berawal dari sistem dulu, itu yang harus diperbaiki, gubernur jangan kelalang keliling mulu sama omong-omong,"ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham di Gedung DPRD Jakarta.

Igo mengatakan ada beberapa sistem pelayanan yang harus diperbaiki, yakni pertama sistem yang mampu menjangkau orang miskin di jakarta. Sehingga, terdapat sistem penggolongan pasien dari jenjang sosialnya.

"Sistemnya harus ada, kategori orang miskin mau ditaruh di dinas pendudukan sipil. Siapapun orang kalau melihat fulan ke rumah sakit, tinggal search di kependudukan, dia miskin, oh sudah, harusnya gitu," ucapnya.

"Kalau keliling-keliling doang enggak menghasilkan sistem percuma," tegasnya.

4. Politikus Golkar, Asraf Ali

[caption id="" align="alignnone" width="324"] Asraf Ali[/caption]

Beberapa waktu lalu, program berobat gratis dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi jadi perbincangan hangat di publik. Sistem baru yang diterapkan dalam program itu, membuat rumah sakit yang diajak bekerja sama, mundur sebagai peserta.

Sebagai anggota Komisi E (bidang kesra) DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali angkat bicara. Dia menilai program ini masih sangat prematur dan membingungkan.

"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf.

Lebih lanjut, Asraf menambahkan, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," pungkas dia.

5. Politikus PAN, Wanda Hamidah

[caption id="" align="alignnone" width="324"] Wanda Hamidah[/caption]

Politikus cantik asal Partai Amanat Nasional (PAN) memang terkenal vokal dalam rapat-rapat DPRD DKI. Sehari-harinya, dia duduk sebagai anggota Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat).

Sikap kritisnya sering dia tujukan pada beberapa kebijakan yang direncanakan Gubernur Joko Widodo. Seperti pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan rencana pembangunan Stadion Taman BMW di Kelurahan Papanggung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Untuk persoalan KJS, mantan foto model itu menilai sistem klaim pada program yang digagas Jokowi itu tak jelas. Dia meminta pemprov jangan malas mensosialisasikan program ini.

"Gimana mau rumah sakit, kita aja belum (sosialisasi)," kritik Wanda dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5).

Kemudian terkait pembangunan stadion BMW, dia menolak karena tanah itu masih sengketa. "Saya mewakili Fraksi PAN menolak pembangunan Taman BMW. Itu kan lahan sengketa, rawan digugat, nanti kan DKI malah rugi besar," ujar Wanda Hamidah.

Dia menjelaskan sering melakukan dengar pendapat warga yang memiliki tanah stadion BMW, selalu dikeluhkan mengenai tidak dapat uang ganti rugi.

"Sebelum ada bukti absah kepemilikan Pemprov DKI. Saya ini notaris, kalau katanya sudah sah, mana berikan saya surat-suratnya," katanya.

Golkar Bantah Jadi Penggagas Interpelasi Jokowi

[caption id="" align="aligncenter" width="663"] Aktivitas Partai Golkar.[/caption]

Gonjang ganjing interpelasi Gubernur DKI Jakarta terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan sistem INA CBGs berbuntut saling lempar tanggung jawab di DPRD. Asraf Ali, anggota DPRD DKI Komisi E Fraksi Partai Golkar, yang sering membahas hal ini membantah sebagai penggagas.

"Saya bukan penggagas. Saat pengumpulan tanda tangan, saya nggak tahu sumbernya. Saya sendiri tak tanda tangan," kata Asraf saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu 25 Mei 2013.

Hak interpelasi merupakan hak personal yang dimiliki anggota DPRD. Dan, tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi DPRD.

"Fraksi Partai Golkar sendiri, tidak setuju atas wacana interpelasi gubernur," katanya.

Asraf menjelaskan, hak interpelasi anggota DPRD terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS), sudah tidak lagi berguna. Masalah mengenai kabar mundurnya 16 rumah sakit tersebut telah ditangani Komisi E DPRD.

"Kami akan berkomunikasi agar hak interpelasi batal," katanya.

Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat. Rapat tersebut dihadiri DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan 16 rumah sakit yang berencana mundur dari program KJS dua hari lalu.

Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Sebanyak 16 rumah sakit swasta pelaksana KJS keberatan dengan nilai dan sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan KJS disepakati pembayaran dilakukan melalui PT Askes.

Sementara itu, biaya kesehatan sebesar Rp23.000, merupakan INA CBGs, dan penghitungannya dilakukan Kemenkes. Jaminan masyarakat tidak mampu di Jakarta ini mengacu pada nilai BPJS yang ditetapkan Rp22.800 per orang per bulan. (art)

Tanggapan Jokowi Hendak Dilengserkan DPRD DKI

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Tanggapan Jokowi Hendak Dilengserkan DPRD DKI[/caption]

Gubernur DKI Joko Widodo menanggapi santai rencana pemakzulan dirinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jokowi menilai manuver itu merupakan cermin dari kurangnya komunikasi di antara mereka.

"Santai saja, biasa saja. Kalau pengin ada yang dijelasin, ya kita jelaskan," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jumat (24/5/2013).

Jokowi mengungkapkan, manuver para anggota dewan tersebut adalah hal yang wajar. Sebab, DPRD memiliki banyak hak, misalnya hak budget, termasuk hak interpelasi menanggapi kebijakan.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka menilai Jokowi kurang bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Asraf Ali, mengklaim ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi pelengseran Gubernur DKI tersebut.