Taufiq Kiemas Anggap Jokowi Obat Penyakitnya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku terkejut atas berita duka wafatnya tokoh nasional Taufiq Kiemas. Baginya, Taufiq merupakan sosok yang tegas, dan layak untuk ditiru para juniornya.

Saat datang ke rumah duka di Jalan Teuku Umar Nomor 27 A, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013), Joko Widodo alias Jokowi sempat bercerita mengenai hal-hal yang membuatnya teringat akan sosok Ketua MPR RI itu.

Jokowi menyampaikan, Taufiq sempat menganggapnya sebagai obat dari penyakit yang dideritanya. Hal itu disampaikan Taufiq saat dirinya terpilih menjadi Gubernur di DKI.

"Mas saya kemarin sakit, tapi sekarang saya dapat obat," kata Jokowi menirukan kata-kata almarhum.

"Obatnya apa?" kata Jokowi. "Obatnya itu kamu, kamu terpilih di DKI dan saya sekarang sembuh dan tidak sakit lagi'," kata Jokowi mengenang kalimat Taufiq.

Mantan Wali Kota Surakarta ini melanjutkan, selama ini dirinya sangat dekat dengan suami Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri tersebut.

Ia berharap, Taufiq wafat dalam kondisi dan situasi yang baik.

"Saya rasa kita semua kaget, dan kita berdoa semoga arwah beliau diterima dan ditempatkan yang paling baik. Beliau kebapakan dan tegas, peninggalan besar beliau untuk bangsa dan negara ini adalah empat pilar kebangsaan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, politisi senior PDI Perjuangan Taufiq Kiemas meninggal dunia di Singapura. Taufiq menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 19.01 waktu Singapura.

Pihak keluarga berencana membawa jenazah Taufiq pada pukul 09.00, waktu Singapura, Minggu (9/6/2013). Jenazah rencananya akan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma dan dimakamkan di TMP Kalibata.

Penggusuran PKL, Jokowi: Masa Negara Kalah Sama Preman

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur pedagang kaki lima yang berjualan di sejumlah pasar di ibu Kota. Lokasi itu antara lain di Pasar Minggu, Jatinegara, Glodok dan Tanah Abang.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Selasa 4 Juni 2013, penggusuran itu dilakukan karena berbagai alasan. Salah satunya karena PKL dikuasai oleh preman. Kata dia, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengelola para PKL, sehingga pengelolaan pedagang tidak dikuasai oleh preman.

"Masa negara dikalahkan oleh preman. Semua PKL harus terkelola dengan baik oleh pemerintah," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta.

Jokowi mengakui, penggusuran PKL juga atas desakan para pedagang yang berjualan di kios. Pemprov DKI mendapat protes dari pedagang yang sudah berjualan pada tempatnya yakni di dalam pasar. Karena itu, dia berharap pedagang bisa ditertibkan dan ditempatkan di lokasi yang benar, tidak di pinggir jalan.

"Kami ingin tempatkan PKL di dalam pasar. Karena kalau PKL-nya di luar pasar, pedagang di dalam pasar tidak laku. Kami sudah diprotes oleh pedagang pasar di dalam," ucapnya.

Disampaikan Jokowi, selain mendapat protes dari pedagang di dalam pasar, PKL di pinggir jalan juga mengakibatkan kemacetan. "Kalau jalan dipakai jualan tidak benar dong. Masa jalan mobil dipakai jualan. Jalur lambat ya untuk kendaraan," ucapnya. (umi)

Khawatir Digusur Paksa, Warga Waduk Datangi Balaikota

[caption id="" align="alignleft" width="400"] Unjuk rasa di balai kota[/caption]

Sekitar 50 orang warga Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013) pagi. Mereka mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa ada kabar akan terjadi penggusuran paksa.

Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.

"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.

Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi,  Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.

"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.

Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.

Pro-kontra masuk rusun

Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.

Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.

"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.

Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.

"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.

Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.

survei CSIS : Jokowi: Enggak 'Mikir', Enggak 'Mikir', Boleh Dong Saya Enggak 'Mikir'

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Joko widodo[/caption]

Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden paling tinggi. Hasilnya tak jauh berbeda dengan survei sejumlah lembaga lainnya. Bagaimana tanggapan Jokowi?

"Memang di survei siapa pun ya (tinggi elektabilitas), hahaha. Sombong dikit," kata Jokowi, di Jakarta, Senin (27/5/2013).

Setelah tertawa bersama para wartawan, buru-buru Jokowi menimpali bahwa hingga saat ini ia tidak memikirkan soal capres 2014. Jokowi ingin fokus mengurus DKI Jakarta.

"Ndak lah. Sampai detik ini, enggak mikir ke sana, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir. Boleh dong saya enggak mikir," kata Jokowi.

Ketika ditanya, Anda tidak memikirkan capres sampai akhir masa jabatan gubernur di 2017 atau hanya untuk saat ini? "Pokoknya enggak mikir," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, dari hasil survei CSIS, sebanyak 28,6 persen dari 1.635 responden menjawab Jokowi ketika ditanya siapa capres yang akan dipilih. Tokoh lain yang disebut adalah Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.

CSIS juga menanyakan, apakah responden setuju atau tidak jika Jokowi menjadi capres meski masih menjabat Gubernur Jakarta. Hasilnya, 53,9 persen responden mengaku setuju dan 27 persen tidak setuju.

Warga Belum Terima Sosialisasi Normalisasi Waduk Riario

Warga yang tinggal di sekitar Waduk Riario, Pulomas, Jakarta Timur, belum mendapatkan sosialisasi terkait rencana normalisasi Waduk Riario yang sempat disinggung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tahun lalu.

"Pak RW memang sudah dua kali rapat soal itu di Kantor Kecamatan Pulogadung, tapi belum ada sosialisasi apa pun ke warga, mungkin memang rapatnya belum tuntas," kata Muchlis selaku Wakil Kepala RW 15 saat ditemui Kompas.com di Kantor RW 15 Pulomas, Jakarta Timur, Minggu (26/5/2013) siang.

Kepala RW 15 Kelurahan Pulomas belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai rencana naturalisasi Waduk Riario ini. "Ini sebenarnya bukan kewenangan saya untuk menjawab karena yang ikut rapat langsung kan Pak RW. Tapi setahu saya memang benar ada rencana itu, meski belum tahu kapan," kata Muchlis.

Muchlis mengatakan, kawasan permukiman warga yang memang berada dekat dengan Waduk Riario melingkupi dua wilayah RT, yakni RT 06 dan 07. Menurut Muchlis, jika memang sudah pasti akan dilakukan normalisasi Waduk Riario, sebaiknya cepat disosialisasikan dan dibicarakan dengan warga setempat.

"Sekarang warga RT 06 masih membangun rumah dengan biaya masing-masing. Sayang, kan, kalau baru dibangun terus digusur," kata Muchlis. Ia menuturkan, pada sekitar bulan Maret lalu, permukiman di RT 06 pernah terbakar dan menghanguskan lebih dari 300 rumah.

Waduk Riario akan dikembalikan fungsinya sebagai tempat penampungan air. Tidak hanya itu, area waduk tersebut dimanfaatkan untuk taman dan hutan kota. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Widyo Wiyono Budi mengatakan, pembebasan lahan di sekitar waduk diserahkan ke pihak ketiga, yaitu badan usaha milik daerah. Pihak ketiga akan membeli tanah dan rumah di sekitar waduk, lalu Pemprov DKI Jakarta akan mengganti biaya pembebasan lahan itu.

"Kasusnya beda dengan yang ada di Waduk Pluit. Di sini (Pulomas) pemerintah membeli lahan yang memang milik warga secara sah. Mereka bukan menduduki lahan negara," katanya.

Menurut Widyo, waduk tersebut seluas 25 hektar, selama ini berfungsi sebagai tempat penampungan air. Perbaikan kawasan waduk bagian dari upaya Pemprov DKI mengurangi potensi banjir yang terjadi sepanjang tahun.

Tanggapan Jokowi Hendak Dilengserkan DPRD DKI

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Tanggapan Jokowi Hendak Dilengserkan DPRD DKI[/caption]

Gubernur DKI Joko Widodo menanggapi santai rencana pemakzulan dirinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jokowi menilai manuver itu merupakan cermin dari kurangnya komunikasi di antara mereka.

"Santai saja, biasa saja. Kalau pengin ada yang dijelasin, ya kita jelaskan," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jumat (24/5/2013).

Jokowi mengungkapkan, manuver para anggota dewan tersebut adalah hal yang wajar. Sebab, DPRD memiliki banyak hak, misalnya hak budget, termasuk hak interpelasi menanggapi kebijakan.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka menilai Jokowi kurang bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Asraf Ali, mengklaim ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi pelengseran Gubernur DKI tersebut.

Jokowi Senang Banyak Orang yang Mirip Dengannya

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Senang Banyak Orang yang Mirip Dengannya[/caption]

Joko Widodo merasa ketenarannya tidak didompleng oleh orang-orang yang mirip dengannya. Dia malah senang orang lain bisa mendapat rezeki karena mirip dengannya.

"Ya, enggak apa-apa. Itu memang rezeki mereka. Tapi, jangan merugikan yang lainnya, mungkin mereka lebih ganteng dari saya, hehehe," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengakui kalau telah beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang mirip dengannya di Balaikota Jakarta. Ia pun tertawa saat ada wartawan apakah Jokowi meminta royalti dari orang yang mukanya mirip dengan Jokowi.

"Hahaha masa saya minta royalti, lebih lucu lagi," ujar Jokowi.

Sekadar informasi, Syafrudin atau biasa disapa Jokodin, pria kelahiran Pontianak 6 Oktober 1987, ini mendapat berkah lantaran wajahnya mirip Jokowi. Meski tak mirip banget, Jokodin kini tampil di Antv sebagai pemeran utama komedi sitkom berjudul RT Sukowi. Pria yang aktif di acara stand up comedy di Pontianak ini pernah diundang menjadi bintang tamu di acara Apa Kabar Indonesia Pagi (tvOne), BBM (Indosiar), Pas Mantab (Trans 7), dan Show Imah (Trans TV).

Tak cuma Jokodin, Reza Srimulyadi (39) juga bernasib mujur seperti Jokodin. Wajahnya yang sangat mirip dengan Jokowi membuat salah satu biro iklan menjadikan Reza sebagai model untuk iklan salah satu lembaga pendidikan.

Tak Ada Izin, Jokowi Keberatan Film "Jokowi"

[caption id="" align="alignleft" width="630"] Tak Ada Izin, Jokowi Keberatan Film "Jokowi"[/caption]

Merasa tak pernah bertemu dengan produser film Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa keberatan dengan adanya film yang dibintangi oleh Prisia Nasution tersebut.

"Enggak tahu, saya belum bertemu sama yang buat. Di depan, saya ngomong kalau saya tidak mau," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Menurut Jokowi, peredaran film yang tanpa permohonan izin darinya dapat merugikan mantan Wali Kota Surakarta itu. Ia merasa kisah pribadinya belum pantas untuk didokumentasikan.

Oleh karena itu, ia berencana untuk bertemu dengan produser film "Jokowi" itu. "Saya mau ketemu, tapi enggak tahulah, wong belum mengerti. Saya ini bukan tokoh, tapi tikih kecil-kecilan," kata Jokowi.

Seperti diketahui, film itu disebut-sebut berisi kisah perjuangan Jokowi mulai dari masa kecilnya hingga lulus kuliah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Rencananya, film tersebut dirilis pada 20 Juni 2013, sehari menjelang ulang tahun Jokowi dan dua hari sebelum ulang tahun Jakarta.

Pengambilan gambar film yang diproduseri oleh KK Dheeraj itu dilakukan di Kota Solo dan Yogyakart. Film itu disutradarai Azhar Kinoi Lubis.

Jokowi diperankan Teuku Rifku Wikana, sedangkan Iriana, saat itu masih kekasih Jokowi, diperankan Prisia Nasution. Sementara ibunda Jokowi diperankan Ayu Diah Pasha, dan saksi hidup perjalanan Jokowi, Tarti, diperankan Ratna Riantiarno.

Jokowi masih jadi capres terpopuler versi Median

[caption id="" align="alignleft" width="540"] Jokowi masih jadi capres terpopuler versi Median[/caption]

Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei capres dalam pemilu 2014. Survei dilakukan antara 28 April sampai 6 Mei. Dalam survei tersebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih menjadi Capres paling populer.

"Joko Widodo capres dengan tingkat popularitas tertinggi mencapai angka 92 persen, jadi dari semua sampel 92 persen mengetahui sosok Jokowi," kata Direktur Eksekutif Median Rico dalam jumpa pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).

Rico yang juga peneliti Median menjelaskan, Jokowi menyingkirkan nama-nama populer lainnya seperti Jusuf Kalla yang menempati urutan kedua dengan popularitas 91,8 persen. Sedangkan mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mendapat 91,3 persen.

"Aburizal Bakrie menempati posisi tiga dengan nilai 82,6 persen dan Prabowo ke empat dengan nilai 78,7 persen," ujarnya.

Rico menyebutkan sepak terjang Jokowi menjadi fenomena sendiri di mata masyarakat Indonesia dan harus diperhitungkan untuk maju sebagai capres di pilpres 2014.

"Jokowi harus diakui telah merebut perhatian mayoritas pemilih. Dari sisi popularitas Jokowi terlihat kuat di masyarakat sejak dia duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta, apalagi dibantu pemberitaan media yang sangat massif selama ini," imbuhnya.

Berikut capres terpopuler menurut versi Median:

1. Joko Widodo 92 persen
2. Jusuf Kalla 91,8 persen
3. Megawati 91,3 persen
4. Aburizal Bakrie 82,6 persen
5. Prabowo 78,7 persen
6. Rhoma Irama 77,9 persen
7. Wiranto 75,8 persen
8. Surya Paloh 73,6 persen
9. Hatta Radjasa 65,9 persen
10. Sutiyoso 61,5 persen
11. Sri Sultan HB X 59,1 persen
12. Anis Mata 59,1 persen
13. Hidayat Nur Wahid 58,7 persen
14. Ibas 56,2 persen
15. Yusril 51,8 persen
16. Chairul Tandjung 48,5 persen
17. Dahlan iskan 47,5 persen
18. Muhaimin Iskandar 43,8 persen
19. Mahfud MD 42,2 persen
20. Abraham Samad 39,9 persen
21. Puan Maharani 34,8 persen
22. Suryadharma Ali 32,9 persen
23. Rizal Ramli 23,9 persen
24. Pramono Edi 21,0 persen
25. Djoko suyanto 18,2 persen
26. Anies Baswedan 17,9
27. Gita Wirjawan 13,0 persen
28. Irma Gusman 12,9 persen

Survei yang dilakukan oleh Median ini mengambil 1600 responden berusia di atas 17 tahun. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin eror sebesar 2,5 persen.

Usai Lantik Walkot Jakbar, Jokowi Langsung ke Komnas HAM

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Usai Lantik Walkot Jakbar, Jokowi Langsung ke Komnas HAM[/caption]

Setelah melantik Fatahillah menjadi Wali Kota Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. Kali ini dia membawa data mengenai bantaran Waduk Pluit.

"Kemarin saya enggak bawa data-datanya. Jadi, sekarang sudah lengkap saya bawa semua data-datanya," kata Jokowi di Komnas HAM, Jumat (17/5/2013).

Pantauan Kompas.com, Jokowi diterima langsung oleh Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Siane Indriyani. Jokowi bersama Siane langsung menuju ruang rapat dan berdiskusi tentang nasib warga bantaran Waduk Pluit. Hingga pukul 09.30 WIB, diskusi itu masih berlangsung.

Sebelumnya, rencana pertemuan antara Jokowi dan Komnas HAM sudah batal dua kali. Panggilan pertama dilayangkan Komnas HAM pada Selasa (8/5/2013) lalu kepada Jokowi-Basuki. Namun, undangan tidak mendapatkan tanggapan.

Pada pemanggilan, kedua Kamis (16/5/2013), Jokowi juga tidak memenuhi pemanggilan Komnas HAM karena berbarengan dengan jadwal kuliah umum di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat. Dengan alasan lupa membawa data, Jokowi membatalkan panggilannya kemarin.

Pada pertemuan dengan Jokowi-Basuki di undangan kedua, Komnas HAM ingin menanyakan seputar pengaduan warga yang diintimidasi oleh Basuki. Intimidasi tersebut mulai dari calo-calo yang selalu menawar rumah warga untuk dibongkar, serta Brimob dan Oknum TNI yang ikut menambah keresahan warga dengan turut berjaga di sekitar Waduk Pluit.

Hal lain yang ingin disampaikan merupakan pernyataan-pernyataan Wagub Basuki Tjahaja Purnama yang memojokkan warga dengan tuduhan Komunis dan rakyat miskin yang tidak tahu diri. Untuk itu, Komnas HAM mengundang Jokowi-Basuki supaya bisa langsung meminta keterangan terkait pengaduan warga.

Komnas HAM: Jokowi Bisa Dipanggil Paksa

Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriyani, mengatakan, Komnas HAM dapat melakukan pemanggilan ketiga kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bahkan, Komnas HAM dapat memanggil Jokowi secara paksa.

Siane menjelaskan, pemanggilan paksa itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999. "Bisa panggil begitu dan bisa juga tidak. Kita lihat nanti saja, karena kami serius urus warga Pluit ini," kata Siane, ketika dihubungi wartawan, Kamis (16/5/2013).

Menurut Siane, warga bantaran Waduk Pluit sangat mengharapkan adanya dialog terbuka bersama Gubernur Jokowi. Warga menginginkan, dalam relokasi warga tidak diperlakukan secara semena-mena. Selain itu, penempatan personel kepolisian dan Brimob dapat mengintimidasi dan membuat takut warga. Pada pemanggilan yang kedua ini, kata dia, puluhan warga Waduk Pluit sudah memiliki niat baik untuk membuka diskusi terbuka.

Namun, setelah menunggu selama lebih kurang tiga jam, warga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Selain menyesalkan mangkirnya Jokowi untuk yang kedua kalinya, Siane juga menyesalkan sikap Pemprov DKI yang menganggap warga bantaran Waduk Pluit seolah-olah warga liar dan ilegal.

"Padahal mereka sudah lebih dari 20 tahun tinggal di sana. Itu kan berarti sudah resmi dan memiliki KTP," kata Siane. Komnas HAM, kata dia, telah melakukan pemanggilan dengan melayangkan surat sebanyak dua kali. Pemanggilan pertama pada tanggal 8 Mei 2013 dan Jokowi tidak menghadirinya. Pemanggilan yang kedua, pada 16 Mei 2013, Jokowi kembali mangkir.

Siane mengharapkan Jokowi dapat memberikan klarifikasi terkait pengaduan warga yang merasa diintimidasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Intimidasi tersebut mulai dari calo-calo yang selalu menawar rumah warga untuk dibongkar, serta Brimob dan Oknum TNI yang ikut menambah keresahan warga dengan turut berjaga di sekitar Waduk Pluit.

Hal lain yang ingin disampaikan merupakan pernyataan-pernyataan Wagub Basuki Tjahaja Purnama yang memojokkan warga dengan tuduhan komunis dan rakyat miskin yang tidak tahu diri. Dalam agenda yang dirilis oleh Pemprov DKI, seharusnya Jokowi menghadiri diskusi terbuka bersama warga bantaran Waduk Pluit di Gedung Komnas HAM, Latuharhary, pada pukul 14.00 WIB.

Namun tak disangka, Jokowi justru lebih memilih untuk menghadiri acara selanjutnya, yaitu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Tarumanegara. Rencananya, Jokowi akan mendatangi Komnas HAM seusai ia memberikan kuliah umum, tetapi karena alasan data-data Waduk Pluit yang lupa dibawa, Jokowi akhirnya membatalkan kehadirannya berdiskusi di Komnas HAM.

Jokowi Siap Jelaskan Waduk Pluit ke Komnas HAM

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Siap Jelaskan Waduk Pluit ke Komnas HAM[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan bersedia memenuhi undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk berdiskusi dengan warga bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara. Apabila tidak ada undangan dari Komnas HAM pun, Jokowi berjanji tetap akan berdiskusi dengan warga bantaran Waduk Pluit.

"Ya, datanglah, apabila saya diundang saya datang. Kalau enggak diundang saja, saya datang juga kok," kata Jokowi di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2013).

Saat ada kesempatan berdiskusi dengan Komnas HAM itu, ia akan menjelaskan alasan mengapa selama ini Pemprov DKI bertindak keras untuk relokasi warga bantaran Waduk Pluit. Di samping itu, ia juga akan menjelaskan fakta-fakta yang ia temukan di lapangan, seperti bahwa banyak developer dan beberapa kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengeruk keuntungan di lahan negara tersebut.

"Kelompoknya terlalu banyak di situ dan kepentingannya berbeda-beda, ada yang menggerakkan, dan ada juga yang murni dari masyarakat," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.

Sebelumnya, Komnas HAM berencana memanggil Jokowi untuk memberikan penjelasan terkait penggusuran dan dugaan intimidasi yang dialami warga Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Salah seorang Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, menuturkan, pihaknya menerima laporan dari warga sekitar Waduk Pluit yang mengaku digusur paksa Pemprov DKI. Terlebih lagi, aksi penggusuran itu tanpa ganti rugi dan dianggap tidak manusiawi karena menggunakan Brimob.

Jokowi: Beberapa Warga Pluit Punya 20 Kontrakan

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi: Beberapa Warga Pluit Punya 20 Kontrakan[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan ada indikasi komersialisasi lahan di wilayah Waduk Pluit, Jakarta Utara. Menurut Jokowi, banyak pengembang-pengembang yang ingin menduduki lahan negara.

"Ada komersialisasi dan yang saya sampaikan dari awal dulu ada developer-developer lepas kecil yang ingin menduduki tanah negara dan ini yang harus dihilangkan dan belum banyak diangkat," kata Jokowi di Kebagusan, Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Menurut Jokowi, Pemprov DKI telah memiliki data kependudukan warga bantaran Waduk Pluit. Dari data tersebut ditemukan beberapa warga yang memiliki usaha sewa kontrakan, bahkan tiap warga memiliki persewaan hingga 20 kontrakan.

"Kalau dibiarkan seperti itu terus-terusan, kemudian dikasih uang kerahiman, dia mendapat keuntungan sebulan saja sudah berapa juta itu," tegas Jokowi.

Jokowi menjelaskan, setelah ia mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya, ia mendapatkan fakta bahwa hampir seluruh warga bantaran Waduk Pluit mau direlokasi ke Rusun Marunda. Mereka yang menolak, kata Jokowi, hanyalah warga yang memiliki penyewaan atau memiliki usaha kontrakan di daerah tersebut.

"Yang rame-rame itu ya developer dan pemilik kontrakkan itu. Kalau rakyat mau semuanya kok pindah ke rumah susun," kata Jokowi.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.

Demi menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.

Tak Mau Bertemu Kontraktor MRT, Jokowi: Nanti Dikira Minta-minta

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya tidak mau bertemu dengan kontraktor pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, untuk menghindari prasangka negatif.

"Belum ketemu dan itu urusan MRT (PT MRT Jakarta). Buat apa saya ketemu kontraktor? Nanti dikira minta-minta, nggak mau saya," tegas Jokowi di Balaikota, Jakartam, Selasa (14/5/2013).

Pernyataan ini diungkapkan oleh Jokowi saat ditanya soal kapan pembangunan fisik MRT dimulai. Karena soft launching MRT jalur Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) sudah dilakukan beberapa pekan lalu.

Dikatakan Jokowi, pembangunan fisik saat ini menjadi urusan dari kontraktor yang telah dipilih menjadi pemenang tender proyek.

Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama yang dimenangkan konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.

Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah (underground) dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.

Seperti diketahui pengumuman nama perusahaan pemenang tender MRT sempat tertunda sejak November 2012 lalu. Sebelumnya Sebanyak 5 BUMN karya bersaing mengikuti tender pembuatan terowongan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Lima BUMN itu antara lain PT Wijaya Karya (Wika) Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya (HK) dan PT PP.

Berikut ini konsorsium yang sempat lolos prakualifikasi konstruksi segmen bawah tanah (terowongan MRT) proyek antara lain:

• Kajima - Waskita Joint Operation


• Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi - Wijaya Karya


• SMCC (Sumitomo) - HK Joint Operation


• Taisei - PP Joint Operation


• Tokyu - Adhi Karya Joint Operation

Pada era kepemimpinan Fauzi Bowo, sempat disebut-sebut ada nama perusahaan nominasi pengerjaan proyek jalur bawah tanah yaitu Obayashi bersama Wijaya Karya (Wika) dan Sumitomo bersama Hutama Karya (HK). MRT Jakarta akan dibangun 2 tahap yakni tahap I untuk rute Lebak Bulus-Bundaran HI, dan tahap II untuk rute Bundaran HI-Kampung Bandan.