Kritikan Thdp Rencana Jokowi Alih Fungsi Rumah Dinas Camat & Lurah Yg Tidak Terpakai
Dari channel Penguasaha youtube :)
Showing posts with label Taufiqurrahman. Show all posts
Showing posts with label Taufiqurrahman. Show all posts
Friday, June 7, 2013
Kritikan Thdp Rencana Jokowi Alih Fungsi Rumah Dinas Camat & Lurah Yg Tidak Terpakai
Dari channel Penguasaha youtube :)
Monday, June 3, 2013
Demokrat kritik rencana Jokowi soal rumah dinas camat-lurah
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Demokrat kritik rencana Jokowi soal rumah dinas camat-lurah[/caption]
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Jhony Wellas Polly angkat bicara soal rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk memugar rumah dinas camat dan lurah yang tidak layak pakai untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan penampung Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, harus ada payung hukum yang kuat untuk mewujudkan rencana itu.
Sebab, anggaran untuk perawatan rumah dinas dan yang terkait telah dialokasikan pada APBD. "Kita harus lihat Pergub nya dulu seperti apa. Kan itu anggaran dialokasikan di APBD jadi harus ada Pergub yang mengatur soal itu," ujar Jhony Wellas Polly saat dihubungi wartawan, Selasa (4/6).
Jhony yang merupakan anggota Komisi B DPRD DKI ini tidak dapat berkomentar lebih jauh perihal kebijakan tersebut sebelum ada Pergub.
"Ya itu tadi, sampai saat ini kan belum ada Pergubnya, ya harus ada aturanya untuk mengambil kebijakan itu," jelasnya.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI, Taufiqurrahman menilai rencana Jokowi tersebut menarik dan relevan. Sebab, Pemprov DKI kesulitan lahan untuk membangun RTH dan wadah penataan PKL.
Namun, konsekuensi dari kebijakan tersebut akan berdampak bagi kinerja lurah dan camat yang mempersoalkan jarak rumah dan kantor.
"Tapi ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus diterima juga, seperti kinerja lurah dan camat bisa menurun karena permasalahan jarak rumah dengan lokasi kantor menjadi jauh," kata Taufiqurrahman.
Menurut politikus Demokrat ini, rumah dinas tersebut diadakan supaya lurah dan camat bisa lebih efektif efisien dalam memimpin kelurahan dan kecamatan. Selain itu, untuk lebih dekat berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang dipimpinnya.
Sedangkan, keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan mengalokasikan anggaran perawatan rumah dinas tersebut ke Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) lurah camat harus sesuai aturan yang berlaku. Sebab, Pemprov DKI bekerja sesuai amanah peraturan perundangan.
"Harus sesuai dengan peraturan perundangan terkait TKD. Apapun itu silahkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, karna pemda DKI bekerja sesuai amanah peraturan perundangan," tandasnya.
Demokrat kritik rencana Jokowi soal rumah dinas camat-lurah[/caption]Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Jhony Wellas Polly angkat bicara soal rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk memugar rumah dinas camat dan lurah yang tidak layak pakai untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan penampung Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, harus ada payung hukum yang kuat untuk mewujudkan rencana itu.
Sebab, anggaran untuk perawatan rumah dinas dan yang terkait telah dialokasikan pada APBD. "Kita harus lihat Pergub nya dulu seperti apa. Kan itu anggaran dialokasikan di APBD jadi harus ada Pergub yang mengatur soal itu," ujar Jhony Wellas Polly saat dihubungi wartawan, Selasa (4/6).
Jhony yang merupakan anggota Komisi B DPRD DKI ini tidak dapat berkomentar lebih jauh perihal kebijakan tersebut sebelum ada Pergub.
"Ya itu tadi, sampai saat ini kan belum ada Pergubnya, ya harus ada aturanya untuk mengambil kebijakan itu," jelasnya.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI, Taufiqurrahman menilai rencana Jokowi tersebut menarik dan relevan. Sebab, Pemprov DKI kesulitan lahan untuk membangun RTH dan wadah penataan PKL.
Namun, konsekuensi dari kebijakan tersebut akan berdampak bagi kinerja lurah dan camat yang mempersoalkan jarak rumah dan kantor.
"Tapi ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus diterima juga, seperti kinerja lurah dan camat bisa menurun karena permasalahan jarak rumah dengan lokasi kantor menjadi jauh," kata Taufiqurrahman.
Menurut politikus Demokrat ini, rumah dinas tersebut diadakan supaya lurah dan camat bisa lebih efektif efisien dalam memimpin kelurahan dan kecamatan. Selain itu, untuk lebih dekat berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang dipimpinnya.
Sedangkan, keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan mengalokasikan anggaran perawatan rumah dinas tersebut ke Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) lurah camat harus sesuai aturan yang berlaku. Sebab, Pemprov DKI bekerja sesuai amanah peraturan perundangan.
"Harus sesuai dengan peraturan perundangan terkait TKD. Apapun itu silahkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, karna pemda DKI bekerja sesuai amanah peraturan perundangan," tandasnya.
Sunday, June 2, 2013
Gagal interpelasi, anggota DPRD turun ke jalan demo Jokowi
[caption id="" align="alignleft" width="378"]
Gagal interpelasi, anggota DPRD turun ke jalan demo Jokowi[/caption]
Pekan lalu, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali bersuara lantang akan menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bahkan, ia sudah menggalang dukungan dari anggota DPRD lain.
"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5) lalu.
Belakangan, Asraf menarik ucapannya. Ia bersama anggota DPRD dari Golkar malah mundur dari niatnya untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, masalah KJS sudah selesai di tingkat komisi.
Meski sudah tak lagi getol mengajukan interpelasi, isu ini terus menggelinding. Bahkan muncul 32 nama yang sebelumnya menandatangani hak interpelasi yang akan diajukan ke pimpinan DPRD. Nama-nama itu beredar di jejaring media sosial, SMS dan BBM. Belum dipastikan kebenaran 32 nama yang beredar.
Di lain pihak, justru banyak masyarakat dan tokoh nasional yang membela Jokowi. Rencana interpelasi itu pun akhirnya layu sebelum berkembang.
Tapi, soal KJS tidak berhenti sampai di sini. Kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/5). Mereka menolak KJS dengan membawa banyak spanduk yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Para demonstran membawa poster di antaranya bertuliskan "Usut kolusi dan korupsi Pemda DKI dengan PT Askes." Ada pula poster bertuliskan "Jokowi-Ahok pembohong." Poster lain bertuliskan "Batalkan Kerja Sama dengan PT Askes."
Dalam demonstrasi tersebut, sempat terlihat Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman. Dia ikut dalam orasi mendukung penolakan KJS.
Apa kata Jokowi terkait keikutsertaan Taufiqurrahman dalam aksi ini? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal kehadiran anggota DPRD dalam demonstrasi tersebut. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus," imbuh Jokowi sambil tertawa.
Tapi Jokowi mencoba meluruskan pendapat masyarakat yang menurutnya keliru tersebut.
"Kita ini membangun sistem. Dan uang itu kita kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh premi Askes. Pada keliru semua. Askes itu adalah badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang ini hanya mendampingi kita. Gak ada lain-lainnya," kata Jokowi.
Jokowi juga menilai masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut dipastikan belum paham betul tentang masalah biaya premi. "Orang mikirnya pasti PT Askes ini bayar premi, tidak bayar premi kita ke PT Askes. Ndak ada itu. Nggak ngerti aja, bahwa menurut UU BPJS, lembaga pelaksanaannya nanti PT Askes. Itu," ujar Jokowi
"Kita ini yang pertama. Didampingi loh, tidak membayar premi loh. Jangan dibolak-balik. Dipikir kita asuransi untuk membayar premi. Ndak ada," imbuhnya.
Gagal interpelasi, anggota DPRD turun ke jalan demo Jokowi[/caption]Pekan lalu, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali bersuara lantang akan menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bahkan, ia sudah menggalang dukungan dari anggota DPRD lain.
"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5) lalu.
Belakangan, Asraf menarik ucapannya. Ia bersama anggota DPRD dari Golkar malah mundur dari niatnya untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, masalah KJS sudah selesai di tingkat komisi.
Meski sudah tak lagi getol mengajukan interpelasi, isu ini terus menggelinding. Bahkan muncul 32 nama yang sebelumnya menandatangani hak interpelasi yang akan diajukan ke pimpinan DPRD. Nama-nama itu beredar di jejaring media sosial, SMS dan BBM. Belum dipastikan kebenaran 32 nama yang beredar.
Di lain pihak, justru banyak masyarakat dan tokoh nasional yang membela Jokowi. Rencana interpelasi itu pun akhirnya layu sebelum berkembang.
Tapi, soal KJS tidak berhenti sampai di sini. Kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/5). Mereka menolak KJS dengan membawa banyak spanduk yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Para demonstran membawa poster di antaranya bertuliskan "Usut kolusi dan korupsi Pemda DKI dengan PT Askes." Ada pula poster bertuliskan "Jokowi-Ahok pembohong." Poster lain bertuliskan "Batalkan Kerja Sama dengan PT Askes."
Dalam demonstrasi tersebut, sempat terlihat Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman. Dia ikut dalam orasi mendukung penolakan KJS.
Apa kata Jokowi terkait keikutsertaan Taufiqurrahman dalam aksi ini? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal kehadiran anggota DPRD dalam demonstrasi tersebut. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus," imbuh Jokowi sambil tertawa.
Tapi Jokowi mencoba meluruskan pendapat masyarakat yang menurutnya keliru tersebut.
"Kita ini membangun sistem. Dan uang itu kita kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh premi Askes. Pada keliru semua. Askes itu adalah badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang ini hanya mendampingi kita. Gak ada lain-lainnya," kata Jokowi.
Jokowi juga menilai masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut dipastikan belum paham betul tentang masalah biaya premi. "Orang mikirnya pasti PT Askes ini bayar premi, tidak bayar premi kita ke PT Askes. Ndak ada itu. Nggak ngerti aja, bahwa menurut UU BPJS, lembaga pelaksanaannya nanti PT Askes. Itu," ujar Jokowi
"Kita ini yang pertama. Didampingi loh, tidak membayar premi loh. Jangan dibolak-balik. Dipikir kita asuransi untuk membayar premi. Ndak ada," imbuhnya.
Friday, May 31, 2013
5 Vokalis Kebon Sirih ini doyan cibir kinerja Jokowi
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Joko widodo[/caption]
Sebagai mitra kerja, legislator punya hubungan yang cukup dengan eksekutif yang berkuasa saat itu. Bukan sekadar membahas produk undang-undang dan anggaran, legislator dalam hal ini DPR/DPRD adalah teman pemerintahan untuk mendiskusikan segala sesuatunya seperti persoalan proyek.
Tapi pemandangan di DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI justru tak terlihat demikian. Dua lembaga ini tampaknya sulit sekali menyamakan visi dan misi membangun Jakarta. Selalu bersitegang.
Kondisi demikian sebenarnya terlihat mencolok sejak posisi DKI 1 berganti kepemimpinan dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo. Entah apa sebabnya, mereka menilai apa yang dilakukan Jokowi saat ini tak lebih dari pencitraan belaka.
Memang, di bawah kepemimpinan Jokowi kebekuan birokrasi yang kaku selama ini coba dia dobrak. Jokowi juga tak terima adanya tawar menawar dengan DPRD dalam menangani proyek. Kondisi inilah yang membuat politikus Kebon Sirih naik pitam.
Sebagai bentuk ketidaksenangan mereka pada Jokowi, ada saja tindak tanduk mantan wali kota Solo itu yang mereka kritik. Tak puas hanya sekali, tapi berkali-kali tergantung pada tema yang hangat diperbincangkan di publik.
Meski demikian, Jokowi tetap tenang dan terus berharap pemprov dan DPRD DKI bisa bermitra dengan baik. Berikut lima anggota DPRD DKI yang hobi mengkritik kinerja atau program kerja Jokowi:
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Ahmad Husein Alaydrus[/caption]
Politikus Demokrat yang satu ini memang terlihat tak simpatik sekali pada sosok Jokowi. Sejak awal Jokowi dilantik, ada saja yang dikritiknya.
Hal yang pertama dia protes dari Jokowi adalah kebiasaan mantan wali kota Solo itu blusukan dan bertatap muka langsung dengan warga. Menurutnya, blusukan terus menerus cuma pencitraan dan tak menyelesaikan masalah.
"Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja," kata Husein.
Tak hanya itu, pada program yang digagas Jokowi, dia menilai masih sangat prematur. Dia matanya, KJS dan beberapa pembangunan yang ingin Jokowi seriusi tak masuk di akal dan aneh.
"Itu asal bunyi (Asbun) saja, harus ada ahlinya yang meneliti, nanti evaluasinya seperti apa? Teknologinya bagaimana? Emang dia pikir kaya pat-pat gulipat tinggal lipat aja," kata Alaydrus saat mengomentari proyek deep tunnel (terowongan bawah tanah) multifungsi.
Tak tanggung-tanggung, Alaydrus juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa program KJS yang dicanangkan Jokowi. "Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," tambahnya.
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Taufiqurrahman[/caption]
Meski masih muda, politikus Taufiqurrahman cukup vokal di komisinya, Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI. Uniknya pria plontos ini tak hanya memikirkan bidangnya, tapi juga peka terhadap berbagai masalah yang dialami warga Jakarta.
Mulai dari masalah kesehatan, penggusuran, pendanaan satu proyek hingga kinerja Satpol PP dia komentari. Taufiq beralasan, hal itu dilakukannya semata-mata karena panggilan sebagai wakil rakyat.
Selama kepemimpinan Jokowi, vokal itu semakin lantang dan sering terdengar. Menurutnya, Jokowi tak siap menggagas proyek-proyek yang diimpikan. Sebagai bentuk protesnya pada kinerja Jokowi dia membuat hak interpelasi sampai terus ke jalan, berdemo bersama masyarakat.
Untuk aksi demo, dia lakukan pada Kamis kemarin di depan Balai Kota DKI Jakarta. Di antara ratusan massa yang menolak KJS, terlihat keberadaan Taufiq.
"Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," klaimnya.
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Igo Ilham[/caption]
Program KJS Jokowi memang proyek yang paling disoroti DPRD DKI. Apalagi setelah beberapa waktu lalu, seorang bayi atas nama Dera Nur Anggraini meninggal karena tak bisa dilayani dengan cepat oleh pihak rumah sakit. Padahal kedua orang tuanya sudah memegang KJS.
Belajar dari kasus ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai komisi yang membidangi masalah kesehatan mendesak Jokowi segera memperbaiki sistem tersebut.
"Itu berawal dari sistem dulu, itu yang harus diperbaiki, gubernur jangan kelalang keliling mulu sama omong-omong,"ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham di Gedung DPRD Jakarta.
Igo mengatakan ada beberapa sistem pelayanan yang harus diperbaiki, yakni pertama sistem yang mampu menjangkau orang miskin di jakarta. Sehingga, terdapat sistem penggolongan pasien dari jenjang sosialnya.
"Sistemnya harus ada, kategori orang miskin mau ditaruh di dinas pendudukan sipil. Siapapun orang kalau melihat fulan ke rumah sakit, tinggal search di kependudukan, dia miskin, oh sudah, harusnya gitu," ucapnya.
"Kalau keliling-keliling doang enggak menghasilkan sistem percuma," tegasnya.
[caption id="" align="alignnone" width="324"]
Asraf Ali[/caption]
Beberapa waktu lalu, program berobat gratis dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi jadi perbincangan hangat di publik. Sistem baru yang diterapkan dalam program itu, membuat rumah sakit yang diajak bekerja sama, mundur sebagai peserta.
Sebagai anggota Komisi E (bidang kesra) DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali angkat bicara. Dia menilai program ini masih sangat prematur dan membingungkan.
"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf.
Lebih lanjut, Asraf menambahkan, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," pungkas dia.
[caption id="" align="alignnone" width="324"]
Wanda Hamidah[/caption]
Politikus cantik asal Partai Amanat Nasional (PAN) memang terkenal vokal dalam rapat-rapat DPRD DKI. Sehari-harinya, dia duduk sebagai anggota Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat).
Sikap kritisnya sering dia tujukan pada beberapa kebijakan yang direncanakan Gubernur Joko Widodo. Seperti pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan rencana pembangunan Stadion Taman BMW di Kelurahan Papanggung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Untuk persoalan KJS, mantan foto model itu menilai sistem klaim pada program yang digagas Jokowi itu tak jelas. Dia meminta pemprov jangan malas mensosialisasikan program ini.
"Gimana mau rumah sakit, kita aja belum (sosialisasi)," kritik Wanda dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5).
Kemudian terkait pembangunan stadion BMW, dia menolak karena tanah itu masih sengketa. "Saya mewakili Fraksi PAN menolak pembangunan Taman BMW. Itu kan lahan sengketa, rawan digugat, nanti kan DKI malah rugi besar," ujar Wanda Hamidah.
Dia menjelaskan sering melakukan dengar pendapat warga yang memiliki tanah stadion BMW, selalu dikeluhkan mengenai tidak dapat uang ganti rugi.
"Sebelum ada bukti absah kepemilikan Pemprov DKI. Saya ini notaris, kalau katanya sudah sah, mana berikan saya surat-suratnya," katanya.
Joko widodo[/caption]Sebagai mitra kerja, legislator punya hubungan yang cukup dengan eksekutif yang berkuasa saat itu. Bukan sekadar membahas produk undang-undang dan anggaran, legislator dalam hal ini DPR/DPRD adalah teman pemerintahan untuk mendiskusikan segala sesuatunya seperti persoalan proyek.
Tapi pemandangan di DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI justru tak terlihat demikian. Dua lembaga ini tampaknya sulit sekali menyamakan visi dan misi membangun Jakarta. Selalu bersitegang.
Kondisi demikian sebenarnya terlihat mencolok sejak posisi DKI 1 berganti kepemimpinan dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo. Entah apa sebabnya, mereka menilai apa yang dilakukan Jokowi saat ini tak lebih dari pencitraan belaka.
Memang, di bawah kepemimpinan Jokowi kebekuan birokrasi yang kaku selama ini coba dia dobrak. Jokowi juga tak terima adanya tawar menawar dengan DPRD dalam menangani proyek. Kondisi inilah yang membuat politikus Kebon Sirih naik pitam.
Sebagai bentuk ketidaksenangan mereka pada Jokowi, ada saja tindak tanduk mantan wali kota Solo itu yang mereka kritik. Tak puas hanya sekali, tapi berkali-kali tergantung pada tema yang hangat diperbincangkan di publik.
Meski demikian, Jokowi tetap tenang dan terus berharap pemprov dan DPRD DKI bisa bermitra dengan baik. Berikut lima anggota DPRD DKI yang hobi mengkritik kinerja atau program kerja Jokowi:
1. Politikus Demokrat, Ahmad Husein Alaydrus
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Ahmad Husein Alaydrus[/caption]Politikus Demokrat yang satu ini memang terlihat tak simpatik sekali pada sosok Jokowi. Sejak awal Jokowi dilantik, ada saja yang dikritiknya.
Hal yang pertama dia protes dari Jokowi adalah kebiasaan mantan wali kota Solo itu blusukan dan bertatap muka langsung dengan warga. Menurutnya, blusukan terus menerus cuma pencitraan dan tak menyelesaikan masalah.
"Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja," kata Husein.
Tak hanya itu, pada program yang digagas Jokowi, dia menilai masih sangat prematur. Dia matanya, KJS dan beberapa pembangunan yang ingin Jokowi seriusi tak masuk di akal dan aneh.
"Itu asal bunyi (Asbun) saja, harus ada ahlinya yang meneliti, nanti evaluasinya seperti apa? Teknologinya bagaimana? Emang dia pikir kaya pat-pat gulipat tinggal lipat aja," kata Alaydrus saat mengomentari proyek deep tunnel (terowongan bawah tanah) multifungsi.
Tak tanggung-tanggung, Alaydrus juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa program KJS yang dicanangkan Jokowi. "Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," tambahnya.
2. Politikus Demokrat, Taufiqurrahman
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Taufiqurrahman[/caption]Meski masih muda, politikus Taufiqurrahman cukup vokal di komisinya, Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI. Uniknya pria plontos ini tak hanya memikirkan bidangnya, tapi juga peka terhadap berbagai masalah yang dialami warga Jakarta.
Mulai dari masalah kesehatan, penggusuran, pendanaan satu proyek hingga kinerja Satpol PP dia komentari. Taufiq beralasan, hal itu dilakukannya semata-mata karena panggilan sebagai wakil rakyat.
Selama kepemimpinan Jokowi, vokal itu semakin lantang dan sering terdengar. Menurutnya, Jokowi tak siap menggagas proyek-proyek yang diimpikan. Sebagai bentuk protesnya pada kinerja Jokowi dia membuat hak interpelasi sampai terus ke jalan, berdemo bersama masyarakat.
Untuk aksi demo, dia lakukan pada Kamis kemarin di depan Balai Kota DKI Jakarta. Di antara ratusan massa yang menolak KJS, terlihat keberadaan Taufiq.
"Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," klaimnya.
3. Politikus PKS, Igo Ilham
[caption id="" align="alignleft" width="324"]
Igo Ilham[/caption]Program KJS Jokowi memang proyek yang paling disoroti DPRD DKI. Apalagi setelah beberapa waktu lalu, seorang bayi atas nama Dera Nur Anggraini meninggal karena tak bisa dilayani dengan cepat oleh pihak rumah sakit. Padahal kedua orang tuanya sudah memegang KJS.
Belajar dari kasus ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai komisi yang membidangi masalah kesehatan mendesak Jokowi segera memperbaiki sistem tersebut.
"Itu berawal dari sistem dulu, itu yang harus diperbaiki, gubernur jangan kelalang keliling mulu sama omong-omong,"ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham di Gedung DPRD Jakarta.
Igo mengatakan ada beberapa sistem pelayanan yang harus diperbaiki, yakni pertama sistem yang mampu menjangkau orang miskin di jakarta. Sehingga, terdapat sistem penggolongan pasien dari jenjang sosialnya.
"Sistemnya harus ada, kategori orang miskin mau ditaruh di dinas pendudukan sipil. Siapapun orang kalau melihat fulan ke rumah sakit, tinggal search di kependudukan, dia miskin, oh sudah, harusnya gitu," ucapnya.
"Kalau keliling-keliling doang enggak menghasilkan sistem percuma," tegasnya.
4. Politikus Golkar, Asraf Ali
[caption id="" align="alignnone" width="324"]
Asraf Ali[/caption]Beberapa waktu lalu, program berobat gratis dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi jadi perbincangan hangat di publik. Sistem baru yang diterapkan dalam program itu, membuat rumah sakit yang diajak bekerja sama, mundur sebagai peserta.
Sebagai anggota Komisi E (bidang kesra) DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali angkat bicara. Dia menilai program ini masih sangat prematur dan membingungkan.
"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf.
Lebih lanjut, Asraf menambahkan, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," pungkas dia.
5. Politikus PAN, Wanda Hamidah
[caption id="" align="alignnone" width="324"]
Wanda Hamidah[/caption]Politikus cantik asal Partai Amanat Nasional (PAN) memang terkenal vokal dalam rapat-rapat DPRD DKI. Sehari-harinya, dia duduk sebagai anggota Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat).
Sikap kritisnya sering dia tujukan pada beberapa kebijakan yang direncanakan Gubernur Joko Widodo. Seperti pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan rencana pembangunan Stadion Taman BMW di Kelurahan Papanggung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Untuk persoalan KJS, mantan foto model itu menilai sistem klaim pada program yang digagas Jokowi itu tak jelas. Dia meminta pemprov jangan malas mensosialisasikan program ini.
"Gimana mau rumah sakit, kita aja belum (sosialisasi)," kritik Wanda dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5).
Kemudian terkait pembangunan stadion BMW, dia menolak karena tanah itu masih sengketa. "Saya mewakili Fraksi PAN menolak pembangunan Taman BMW. Itu kan lahan sengketa, rawan digugat, nanti kan DKI malah rugi besar," ujar Wanda Hamidah.
Dia menjelaskan sering melakukan dengar pendapat warga yang memiliki tanah stadion BMW, selalu dikeluhkan mengenai tidak dapat uang ganti rugi.
"Sebelum ada bukti absah kepemilikan Pemprov DKI. Saya ini notaris, kalau katanya sudah sah, mana berikan saya surat-suratnya," katanya.
Wednesday, May 29, 2013
Jokowi: Wong Simbolis Saja Kok Pencitraan
Gubernur DKI Joko Widodo menampik pembagian 1.733.991 Kartu Jakarta Sehat (KJS) bagi warga DKI pada Selasa lalu adalah pencitraan. Aksi pencitraan, kata Jokowi, adalah jika ia membagikan seluruh KJS ke warga.
"Kalau mau pencitraan 1,7 juta kita bagi sendiri saja. Wong hanya simbolis 50 orang saja kok pencitraan, bagaimana sih," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Rabu (29/5/2013).
Menurut mantan Wali Kota Surakarta tersebut, Pemerintah Provinsi DKI telah membagikan KJS sesuai dengan etika yang ada. Salah satunya ialah dengan turut mengajak unsur-unsur yang ada di program KJS saat acara pembagian itu.
Jokowi mengaku tidak mengetahui apa maksud dari tudingan yang dilayangkan oleh anggota Komisi A DPRD DKI Taufiqurrahman tersebut. Ia pun melontarkan guyonan bahwa DPRD pada dasarnya ingin ikut dalam pembagian KJS itu.
"Ya gimana ya, enggak ngomong dulu sih, ini kan memang niat kita, eksekutif," lanjut Jokowi.
Selasa lalu, Jokowi membagikan 1.733.991 KJS. Jumlah itu terdiri dari 339.333 di Jakarta Pusat, 105.715 di Jakarta Utara, 435.979 di Jakarta Barat, 337.449 di Jakarta Selatan, 502.500 di Jakarta Timur, dan 12.165 di Kepulauan Seribu.
Sama dengan sistem KJS tahap pertama, November 2012 silam, pasien KJS mendaftar di puskesmas terlebih dahulu. Jika penyakit pasien tak bisa ditangani oleh tenaga medis dan fasilitas puskesmas, petugas kemudian merujuk pasien ke sejumlah rumah sakit yang terkoneksi KJS.
Jokowi meninjau tiga lokasi pembagian, yakni Puskesmas Kecamatan Koja, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Kalideres. Kedatangan sang Gubernur ditanggapi positif oleh warga. Hal tersebut dilihat dari antusiasme warga yang ada.
Subscribe to:
Posts (Atom)