E-KTP[/caption]Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak awal sudah menilai proyek e-KTP Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tersebut akan bermasalah.
Dia meminta agar KPK mengusut proyek triliuan tersebut.
“Ini sebenarnya ada apa? Kalau memang mau ribut, suruh KPK periksa e-KTP, biar lebih jelas semuanya,” kata Basuki di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (11/5).
Ahok yang saat itu masih menjadi anggota komisis II DPR RI memang itu tidak menyetujui pengadaan proyek triliunan rupiah tersebut.
“Lebih baik KTP itu seperti kartu mahasiswa saja, ada bank nya juga, bikinnya juga murah,” ujar Ahok
Menurut Ahok, meski proyek E-KTP ini rampung, akan menjadi sia-sia jika menimbulkan banyak masalah. Pasalnya, yang menjadi korban adalah rakyat itu sendiri.
“Untuk apa bikin e-KTP, kalau rakyat dikorbankan begitu program ini selesai?” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Soal fotokopi e-KTP, Basuki menilai, diperlukan teknologi canggih untuk menghindari hal tersebut. “Sebenarnya tidak perlu difotokopi lagi, karena bacanya pakai card reader. Jadi, kalau mengurus surat, tidak perlu pakai persyaratan fotokopi KTP, langsung saja deteksi pakai card reader,” terangnya.
Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek sebelumnya menuding balik Ahok. Menurutnya, Ahok pemimpin yang tidak mengerti aturan.
“Ahok tak biasa kerja dengan sistem, nggak mengerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR nggak setuju (soal pembuatan e-KTP, red), nggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II,” ujar Reydonnyzar Moenek kepada wartawan di kantornya, Rabu (8/5/).
Menurut Donny, Ahok tidak etis sebagai wakil gubernur menilai kinerja Kemdagri. Apalagi posisi Pemprov DKI sebagai subordinat penyelenggara pemerintahan di bawah Kemdagri.
No comments:
Post a Comment