Serapan APBD 2012 rendah, DPRD DKI kompak kritik Jokowi-Ahok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2012. Salah satunya terkait pembebasan lahan.

"Realisasi belanja modal hanya 68,5 persen," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Subki, saat menyampaikan pandangan atas laporan pertanggungjawaban APBD DKI di hadapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/6).

Subki menjelaskan, penyerapan anggaran untuk belanja tanah yang hanya 2,25 persen dari modal yang mencapai Rp 35,38 triliun. Akibatnya sisa anggaran untuk belanja tanah mencapai Rp 9,46 triliun.

"Pemerintah seharusnya sudah menyadari bahwa ada keterbutuhan ruang terbuka hijau. Juga termasuk fasilitas sosial dan umum," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Belly Bilasula. Menurutnya, banyak program yang dicanangkan pada APBD 2012 belum terlaksana menyebabkan serapan anggaran rendah.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta 2012 lebih rendah dari 2011, hanya 6,5 persen," kritik Belly.

Belly mengatakan, pemprov lebih banyak menghabiskan uang untuk belanja operasional dibandingkan modal. Rasionya belanja operasional mencapai Rp 22,77 triliun sedangkan modal hanya Rp 8,78 triliun.

"Belanja operasional hanya menguntungkan birokrasi. Sedangkan investasi untuk jangka panjang yaitu modal diabaikan. Sehingga merugikan masyarakat," tambahnya.

Lain halnya, Perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dwi Rio Sambodo mengatakan dari pos pendapatan daerah lain-lain yang sah hanya tercapai 0,24 persen dari target Rp 1,54 triliun. Padahal DKI Jakarta memiliki potensi besar mendapatkan pemasukan dari sektor pajak.

"Pajak pemakaian air bawah tanah juga hanya terealisasi 60,03 persen dari target Rp 170 miliar," ujarnya.

Bahkan Fraksi PAN-PKB menyoroti jumlah utang yang membengkak. Perwakilan fraksi, Wanda Hamidah mengatakan pada tahun 2011 utang pemerintah sebesar Rp 715,44 miliar.

"Sedangkan 2012 malah menyisakan hutang Rp 903,88 miliar," katanya.

Padahal idealnya, utang tidak mengalami peningkatan sebesar ini jika seluruh belanja pengeluaran selesai pada akhir 2012.

Untuk anggota dewan meminta pemerintah benar-benar mengalokasikan dana sesuai dengan tugas dan fungsi pokok satuan perangkat kerja.

"Pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas dari aparatur dalam penguasaan teknologi informasi," pungkas salam satu anggota dari Fraksi Hanura-PDS, Farel Silalahi.

[lia]

APBD Perubahan DKI Jakarta Diprediksi Capai Rp 52 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2013. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi nilai anggaran yang dialokasikan dalam APBD-P DKI 2013 akan mencapai Rp 52 triliun atau meningkat Rp 2,1 triliun dari nilai saat ini.

"APBD perubahan jadi Rp 52 triliun lebih," ujar Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Peningkatan nilai APBD-P 2013 ini, lanjut Basuki, merupakan konsekuensi dari perubahan program pembangunan dan perubahan pendapatan daerah. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengharapkan penyusunan draf APBD-P DKI 2013 tidak terlambat. Dengan begitu, anggaran tersebut dapat ditetapkan sebelum penyusunan APBD 2014.

"Jumlahnya memang naik karena ada penambahan program dan pendapatan. Semuanya sudah ada hitungannya, tetapi saya lupa detailnya," kata Basuki.

Awalnya, nilai APBD DKI 2013 sebesar Rp 49,9 triliun. Jumlah ini lebih besar Rp 8,6 triliun dibanding APBD Perubahan DKI 2012.

APBD DKI 2013 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 41,5 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,4 triliun.

APBD DKI 2013 akan digunakan untuk belanja daerah sebesar Rp 45,5 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp 4,05 triliun.

 

Kritikan Thdp Rencana Jokowi Alih Fungsi Rumah Dinas Camat & Lurah Yg Tidak Terpakai

 

Kritikan Thdp Rencana Jokowi Alih Fungsi Rumah Dinas Camat & Lurah Yg Tidak Terpakai

Dari channel Penguasaha youtube :)

Vidio : Dendam Politik Kebon Sirih dan Rencana Kunker DPRD Ke Luar Negeri

 

kritikan anggota DPRD DKI Jakarta kepada Jokowi-ahok tentang KJS

vidio dari channel Penguasaha youtube.. tq gan..!! :)

Ahok: Pemprov DKI Akan Banding Kasus Tanah Abang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pemprov DKI akan tetap mengajukan banding keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai sengketa perjanjian kerja sama antara PD Pasar Jaya dan PT Priamanaya Djan International (PT PDI) soal Blok A Pasar Tanah Abang.

"Ini kami kejar terus dan pasti kami ajukan banding," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Ia pun mengaku telah memanggil Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis untuk mempelajari kasus tersebut dan sepakat mengajukan banding. Menurut Ahok, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) masih mengambang karena menjatuhkan sanksi denda, tetapi juga mengabulkan tuntutan PT PDI.

"Kalau begitu, mau sampai kapan kontrak ini berakhirnya? Kan bahaya sekali sama-sama salah katanya, sama-sama salah di mana? Apa kontrak ini dibikin enggak ada batasnya dan sampai kiamat?" lanjut Ahok.

PD Pasar Jaya dan PT PDI punya perjanjian kerja sama soal pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang untuk jangka waktu 2003-2008. Salah satu klausul perjanjian itu adalah, pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang harus diberikan kepada PD Pasar Jaya, jika jumlah kios yang terjual mencapai 95 persen.

Pada 2008, kios yang terjual belum mencapai 95 persen. PD Pasar Jaya kemudian mengevaluasi kerja sama itu. PD Pasar Jaya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap perjanjian kerja sama tersebut.

Audit BPKP menunjukkan PT PDI menyewakan kios. Padahal, menurut perjanjian, kios hanya boleh dijual. PD Pasar Jaya pun memutuskan mengakhiri kerja sama dengan PT PDI.

PT PDI berusaha mempertahankan hak mengelola Blok A Pasar Tanah Abang dengan menggugat PD Pasar Jaya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Pada Selasa (4/6/2013), PN Jaktim menyatakan bahwa PT PDI telah melanggar perjanjian kerja sama dengan PD Pasar Jaya dan mengharuskan mereka membayar Rp 8,2 miliar sebagai ganti rugi untuk kios-kios yang belum terjual. Nilai tersebut tidak sesuai tuntutan PD Pasar Jaya, yang mengalami kerugian Rp 18 miliar sejak Blok A Pasar Tanah Abang dikelola PT PDI.

Selain itu, PN Jaktim juga mengabulkan tuntutan PT PDI, yaitu hak mengelola Blok A Pasar Tanah Abang, hingga jumlah kios terjual mencapai 95 persen.

PT PDI sendiri merupakan perusahaan milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, yang merupakan pendukung Joko Widodo-Ahok dalam kampanye untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Saya enggak lihat Menpera atau siapa. Pemiliknya presiden juga sama saja, harus tetap berjalan. Kamu begitu jadi pejabat, kamu tidak bisa lagi memegang jabatan di perusahaan," tandas Ahok.

Basuki: Jual atau Sewakan Unit Rusun, Pidana 6 Tahun!

Didoakan menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh warga Rusun Pulo Gebang tidak membuat Basuki Tjahaja Purnama mengurangi sikap tegasnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap mengingatkan adanya ancaman pidana bagi warga rusun yang menjual atau menyewakan unitnya.

"Kami imbau keras kalau ada penghuni menjualbelikan atau menyewa unit rusun, kami pidanakan enam tahun," tegas Basuki di hadapan puluhan penghuni rusun yang memadati lokasi acara peletakan batu pertama Rusun Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (7/6/2013).

Selain akan memidanakan dan mencabut kepemilikan unit rusun tersebut, Basuki juga mengimbau warga untuk tidak meminta uang kerahiman kepada Pemprov DKI. Dia menegaskan bahwa Pemprov DKI saat ini dapat membedakan mana warga yang memiliki kepentingan di dalam rusun dengan warga yang benar-benar ingin memiliki rumah.

Basuki mengatakan, walaupun tanah di Jakarta saat ini mahal, Pemprov DKI terus berupaya keras sebanyak-banyaknya membeli tanah yang akan digunakan untuk membangun rusun. Prinsip Pemprov DKI, kata dia, adalah memberikan tempat tinggal bagi warga kurang beruntung yang tidak memiliki rumah.

"Kami juga akan membangun rusun terpadu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu repot lagi kalau misalnya sakit atau mau berbelanja, di rusun tempat bapak ibu tinggal akan dilengkapi dengan pasar, sekolah, dan puskesmas di bawahnya. Kami sedang mencari lahan untuk membangun rusun itu," tutur Basuki.

Basuki menjelaskan bahwa jurang perbedaan antara warga DKI yang kaya dan miskin sangat jauh. Oleh karena itu, Pemprov DKI berusaha mengadministrasi keadilan sosial warga secara baik. Apabila warga membutuhkan jaminan pendidikan, Pemprov DKI memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP), begitu pula apabila warga membutuhkan jaminan kesehatan, DKI akan memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kami berupaya mengadministrasi keadilan sosial dengan baik. Jangan sampai ada orang sakit, mati di rumah. Sekali lagi, kami akan lawan Anda semua yang mau mengganggu keadilan sosial masyarakat," kata Basuki yang diiringi tepuk tangan penghuni Rusun Pulo Gebang.

Ahok: PRJ Pasar Rakyat, Bukan Ajang Jual Mobil

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengubah konsep penyelenggaraan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta. Mulai tahun depan, Jakarta Fair akan dikembalikan ke lokasi terdahulu, yakni di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Selama ini PRJ berlangsung di Kemayoran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, yakin penyelenggaraan PRJ di Monas berbeda dengan yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jakarta International Expo (JIExpo) di Kemayoran.

"PRJ Monas adalah pesta rakyat. Jangan pikirkan seperti di Kemayoran yang jualan mobil," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu 5 Juni 2013.

Meski berbeda, Ahok memastikan kegiatan di Monas akan lebih banyak dibanding di Kemayoran. Dalam pesta rakyat kali ini akan lebih banyak melibatkan kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri kreatif. Mereka jarang terfasilitasi dalam even besar.

"Kami harus kasih ruang buat mereka. Kami harus fasilitasi mereka dengan panggung dan stand yang murah. Kasih mereka tempat cari uang di tempat yang bagus minimal setahun sekali lah," katanya.

Ahok tidak keberatan bila even kali ini disebut sebagai festival kerak telor. "Memang benar, yang kami sasar kali ini kalangan menengah ke bawah. Tapi ini terkonsep dengan meriah," ujar dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini sepakat dengan Jokowi untuk membuat konsep baru festival rakyat, di mana ruang bagi UMKM dan industri kreatif yang selama ini terbatas menjadi lebih luas. "Ini potensi yang harus digali. Dan belum terfasilitasi."

Menurutnya, Pemprov DKI tidak menginginkan konsep yang elitis. Dia menilai selama ini PRJ hanya bisa dinikmati oleh warga yang mampu bayar. Ia berharap konsep yang dibangun Pemprov DKI ini bisa menjadii ajang hiburan gratis dalam memeriahkan HUT Jakarta, tanpa mengurangi sisi nilai ekonomi. (adi)

Jokowi: Pemprov DKI Akan Ambil Alih Palyja

Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan rencana membeli saham operator air bersih PT PAM Lyonnaise Jaya. Rencana ini secara resmi disampaikan Gubernur Joko Widodo di depan delegasi Kementerian Perdagangan Perancis saat mengunjungi Balaikota, Jakarta, Selasa (4/6). Pembelian ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan air bersih ke warga.

"Ini tidak main-main, kami serius. Kami siapkan dana pembelian. Persoalan ini yang menjadi tema pembicaraan utama saat kami bertemu," tutur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Rencana pembelian ini, menurut Jokowi disebutnya sebagai langkah "baik-baik." Jika Palyja tidak bersedia menjual sahamnya, Pemprov DKI akan menggunakan rencana kedua. "Jurus kedua itu tidak akan kami sampaikan di sini, nanti kami sampaikan jika operator tidak mau menjual sahamnya," tukas Jokowi.

Siang tadi, sebanyak 40 orang delegasi dari Perancis mengunjungi Balaikota Jakarta. Pertemuan dibagi dua, delegasi pemerintah bertemu Jokowi, sedangkan delegasi bisnis bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Palyja merupakan salah satu operator air bersih di DKI Jakarta yang beroperasi sejak tahun 1997. Sebanyak 51 saham Palyja dimiliki perusahaan swasta asal Perancis, sisanya swasta nasional. Sebelumnya, Palyja berencana menjual saham mereka ke perusahaan asal Filipina yaitu Wanila Water.

Bank Dunia Segera Laksanakan Kontrak Pinjaman JEDI

Setelah menjalin kesepakatan untuk mengerjakan pengerukan 13 sungai dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) selama dua tahun, Bank Dunia berjanji akan segera melaksanakan kontrak pinjaman dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle mengatakan, Bank Dunia menganut prinsip yang sama dengan Pemprov DKI untuk segera melaksanakan program JEDI. "Cukup jelas bahwa kami menganut prinsip yang sama, yaitu program ini sangat dibutuhkan dan harus segera dilaksanakan, mengingat sebentar lagi akan datang musim penghujan," kata Stefan seusai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Selain bersepakat merampungkan proyek JEDI dalam waktu dua tahun, Bank Dunia juga optimistis dapat memulai pelaksanaan program tersebut dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, Bank Dunia akan segera melaksanakan kontrak pinjaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI.

Proyek tersebut memerlukan dana sebesar 190 juta dollas AS. Bank Dunia akan memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.

"Kami sudah ungkapkan bahwa kami punya tujuan yang sama. Kontrak pinjamannya bisa segera dilaksanakan dan kami optimistis groundbreaking bisa dilakukan, sehingga program segera berjalan," katanya.

Stefan menyatakan, Bank Dunia mendukung program Pemprov DKI untuk mencegah banjir di Ibu Kota. Bank Dunia optimistis bahwa Pemprov DKI dapat meminimalisir banjir di Jakarta. Ia melihat kepemimpinan kuat yang ditunjukkan oleh Gubernur DKI Joko Widodo dan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam mengelola manajemen banjir.

"Kami sangat yakin, pada musim hujan berikutnya, semua kegiatan manajemen banjir, seperti pengerukan kanal, itu sudah dilakukan dan selesai. Itu yang sangat penting," ujar Stefan.

Basuki: Memang Orang Naik Bus Tidak Boleh ke Pondok Indah?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan alasan warga Pondok Indah meminta jalur bus transjakarta dipindahkan ke Pondok Pinang. Apalagi, warga Pondok Indah menuding bus transjakarta sebagai penyebab kemacetan di kawasan tersebut.

"Dasarnya apa pindah ke Pondok Pinang? Memangnya orang biasa enggak boleh naik bus ke Pondok Indah? Memang orang naik bus enggak boleh main ke mal? Penyebab kemacetan itu jumlah mobil yang lebih banyak, bukan soal transjakarta. Transjakarta justru buat mengurangi kemacetan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Basuki mengatakan, pemindahan jalur bus transjakarta memerlukan kajian yang cukup panjang. Menurutnya, justru lebar jalan Pondok Pinang lebih sempit apabila dibandingkan dengan Jalan Metro Pondok Indah. Jadi, apabila warga menuntut untuk memindahkan jalur bus transjakarta ke jalan tersebut, justru akan mempersempit dan menimbulkan titik kemacetan baru.

Sebelumnya, kata mantan Bupati Belitung Timur itu, warga Pluit juga pernah menolak keberadaan bus transjakarta di lingkungan tempat tinggal mereka dengan alasan yang sama, yaitu kemacetan.

"Justru konsepnya kan begitu, supaya orang-orang yang tinggal di perumahan ini, daripada macet, beralih menggunakan transjakarta. Memangnya kamu kira gampang mindah-mindahin? Bayar kajian, terus pasang halte lagi," kata Basuki.

Sebelumnya, sejumlah warga Pondok Indah yang tergabung dalam Panca RW melakukan musyawarah di Taman Puspita, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Minggu (2/6/2013). Mereka menyampaikan permintaan agar Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta memindahkan jalur bus transjakarta dari Jalan Metro Pondok Indah.

Menurut warga, keberadaan bus transjakarta di Jalan Metro Pondok Indah kurang begitu diminati masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari jarangnya orang yang menumpang bus transjakarta. Selter-selter bus transjakarta pun sering kali terlihat sepi.

Selain itu, kata warga, keberadaan jalur yang ada sejak tahun 2009 itu justru membuat Jalan Metro Pondok Indah semakin bertambah macet.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menangkis anggapan warga tersebut. Menurutnya, Pondok Indah merupakan jalur utama karena terdapat rumah sakit dan pertokoan. Tidak ada alasan jalur Koridor VIII dipindah.

Pristono mengatakan, luas Jalan Metro Pondok Indah sudah memenuhi kriteria untuk dibangun jalur bus transjakarta dibanding harus dipindahkan ke Pondok Pinang, seperti usulan warga Pondok Indah. Secara geometris, kata Udar, Jalan Pondok Indah lebih mendukung, sedangkan jalan di Pondok Pinang lebih sempit.

Basuki: Pesta Rakyat di Monas Bukan Tandingan PRJ

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki untuk menggelar pesta rakyat bersamaan dengan HUT ke-486 DKI Jakarta di pelataran Monumen Nasional (Monas). Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menampik bahwa pergelaran itu sebagai acara tandingan dari Pekan Raya Jakarta (PRJ).

"Enggak sampai ngomong cabut saham. Tidak ada mau mengubah JIExpo. Pameran silakan saja, tapi boleh dong ada juga yang berbasis budaya," ujar Basuki di kantornya, Senin (3/6/2013) siang.

Rencana pesta rakyat tersebut, lanjutnya, dimulai dari keprihatinan terhadap karakteristik budaya Betawi yang kian minim di PRJ. Padahal, PRJ digelar untuk memperingati HUT DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI berencana untuk menyelaraskan PRJ dengan pesta rakyat.

"Mulai tahun ini kita susun ada festival rakyat, ada car free night. Jadi, kalau JIExpo pameran, silakan pameran saja. Kita punya konsep sendiri yang sifatnya lebih kerakyatan," ujar Basuki.

Jika masuk ke arena PRJ harus merogoh kocek, pria yang akrab disapa Ahok tersebut menegaskan bahwa di pesta rakyat nantinya pengunjung tak dipungut biaya alias gratis. Kebijakan itu dilakukan agar seluruh warga DKI bisa turut menikmati kemeriahan HUT kotanya.

"Kalau sekarang, yang bisa masuk Jakarta Fair kan hanya kalangan atas. Yang kalangan bawah kan tidak menikmati HUT DKI. Maka, kita ingin tak terlalu elite dan enggak bayar," ujarnya.

Menurut rencana, pesta rakyat tersebut akan digelar pada HUT DKI Jakarta tahun 2014. Pesta rakyat tersebut direncanakan menggunakan pelataran Monas. Jika di PRJ stan yang ada berasal dari perusahaan raksasa, di pesta rakyat ini stan yang digelar lebih berlandaskan budaya, misalnya pameran kesenian.

Meski demikian, Basuki yang merupakan mantan anggota DPR tersebut mengatakan, pihaknya masih akan melakukan kajian mendalam terkait rencana pergelaran pesta rakyat itu, mulai dari konsep acara hingga teknis pelaksanaan.

Demokrat kritik rencana Jokowi soal rumah dinas camat-lurah

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Demokrat kritik rencana Jokowi soal rumah dinas camat-lurah[/caption]

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Jhony Wellas Polly angkat bicara soal rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk memugar rumah dinas camat dan lurah yang tidak layak pakai untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan penampung Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, harus ada payung hukum yang kuat untuk mewujudkan rencana itu.

Sebab, anggaran untuk perawatan rumah dinas dan yang terkait telah dialokasikan pada APBD. "Kita harus lihat Pergub nya dulu seperti apa. Kan itu anggaran dialokasikan di APBD jadi harus ada Pergub yang mengatur soal itu," ujar Jhony Wellas Polly saat dihubungi wartawan, Selasa (4/6).

Jhony yang merupakan anggota Komisi B DPRD DKI ini tidak dapat berkomentar lebih jauh perihal kebijakan tersebut sebelum ada Pergub.

"Ya itu tadi, sampai saat ini kan belum ada Pergubnya, ya harus ada aturanya untuk mengambil kebijakan itu," jelasnya.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI, Taufiqurrahman menilai rencana Jokowi tersebut menarik dan relevan. Sebab, Pemprov DKI kesulitan lahan untuk membangun RTH dan wadah penataan PKL.

Namun, konsekuensi dari kebijakan tersebut akan berdampak bagi kinerja lurah dan camat yang mempersoalkan jarak rumah dan kantor.

"Tapi ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus diterima juga, seperti kinerja lurah dan camat bisa menurun karena permasalahan jarak rumah dengan lokasi kantor menjadi jauh," kata Taufiqurrahman.

Menurut politikus Demokrat ini, rumah dinas tersebut diadakan supaya lurah dan camat bisa lebih efektif efisien dalam memimpin kelurahan dan kecamatan. Selain itu, untuk lebih dekat berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang dipimpinnya.

Sedangkan, keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan mengalokasikan anggaran perawatan rumah dinas tersebut ke Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) lurah camat harus sesuai aturan yang berlaku. Sebab, Pemprov DKI bekerja sesuai amanah peraturan perundangan.

"Harus sesuai dengan peraturan perundangan terkait TKD. Apapun itu silahkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, karna pemda DKI bekerja sesuai amanah peraturan perundangan," tandasnya.

Jokowi-Ahok Dianggap Tidak Waras

[caption id="" align="alignleft" width="300"] jokowi-basuki[/caption]

Pertanyaan ini harus dijawab dari dua sudut pandang yang berbeda, karena untuk saat ini, kemungkinan jawabannya benar sekali, bahwa keduanya tidak waras dalam lingkungan / budaya  yang dianggap mayoritas adalah benar, meskipun jika diukur secara hati-nurani adalah tidak benar.  Budaya korupsi, budaya plat gulipat, yang dikenal dengan kkn  hampir terjadi di semua departemen, badan penegak hukum, pendidikan, agama, olah raga, kesehatan dan lain-lain. Dari atas sampai kebawah semua sudah memahami dan mentolerirkan budaya itu hingga tumbuh subur, seolah-olah hati nurani tidak lagi berdaya untuk bekerja karena sudah dianggap benar. Jika sudah demikian judul diatas tepat.

Hampir sudah menjadi umum, jika seorang mau naik pangkat, ingin melamar kerja,  mencalonkan diri jadi pejabat, dimana-mana membutuhkan modal yang cukup besar. Bahkan ada yang sampai hutang dan jual harta untuk ditukar dengan jabatan, begitu kalah kelihatan sekali amarahnya lepas control, menggalang masa untuk menghakimi sendiri.  Sebagai orang waras, tentu masuk akal, karena modal yang dikeluarkan harus kembali pokok ditambah keuntungan. Itulah yang waras.

Makanya Jokowi – Ahok termasuk tidak waras, karena tidak keluar uang untuk beli jabatan, maka tindakannya juga tidak butuh modal kembali, apalagi dapat keuntungan.  jika perubahan ataupun gebrakan kerja yang dilakukan Jokowi – Ahok selau  dikritik belum ada bukti nyata. Benarkah demikian ?

Mari kita meninjau sejenak, permasalahan yang sangat berat masalah banjir, masalah kemacetan jalan selalu menjadi ukuran keberhasilan di DKI, Kita melihat kebelakang sebelum Jokowi – Ahok mengambil alih sebagai penguasa tetinggi di DKI. Apakah kedua masalah besar itu sudah teratasi ? Apakah pernah DKI tidak banjir , juga tidak macet ? Sungguh aneh bagi penulis jika Jakarta tidak macet tidak banjir selama ini. Perasaan ini juga terjadi bagi siapa saja yang berada di DKI, bukankah demikian ? Coba bayangkan sudah berapa Gubenur yang pegang DKI ? dikalikan masing-masing 5 tahun. Apakah pantas dibandingkan dengan yang baru menjabat belum setengah tahun. Sesungguhnya jika Jokowi dan Ahok bisa mengatasi itu dalam setengah tahun, tepat sekali judul diatas dikatakan tidak waras.

Memang sulit suatu perubahan dalam budaya yang sudah kuat terjadi. Dari hasil kerja KPK kita bisa melihat departemen mana yang benar-benar bersih ? hampir tidak ada, bukankah demikian ?  Budaya yang sudah menjadi waras inilah yang digebrak oleh Jokowi – Ahok, makanya dia tidak waras.

Indonesia saat ini jika mau maju menjadi Negara kuat, haruslah ada orang yang tidak waras seperti mereka berdua.  Tentu akan menerima banyak tantangan, bahkan tidak lepas kemungkinan akan menjadi sasaran tembak untuk disingkirkan karena ketidak warasan dalam budaya yang dianggap waras oleh mayoritas. Orang tidak waras menjadi minoritas, tentu sulit melawan yang mayoritas yang menganggap dirinya waras. Suatu perubahan merupakan perjuangan. Kebangkitan / kesadaran rakyat sangat dibutuhkan. Hanya kekuatan itu yang bisa merobohkan budaya waras yang bercokol kuat itu.

Rakyat sudah sadar, sehingga melihat Jokowi dan Ahok dipihak yang tidak waras, harus didukung dan dikawal supaya bisa memimpin dengan baik. Gebrakan yang dilakukan memang tidak popular dalam mata budaya waras yang disebut diatas, tetapi minimal arus sudah menuju perbaikan. Semua bisa dilihat, kita yakin karena jelas keduanya tidak butuh uang kembali, tidak ada investasi dalam memperoleh jabatan.  Yang nampak keluguan, kejujuran dan keberanian melawan arus. Bahkan menggunakan fasilitas saja merasa terbeban. Lebih senang hidup sederhana dari pada muluk muluk, senang dilayani daripada melayani.

Penulis ikut merasakan betapa sulitnya memimpin DKI, apalagi  harus merobohkan budaya waras itu. Tetapi survey membuktikan, rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang lugu itu, pemimpin yang tidak war. Doa penulis dari seberang semoga mujizat terjadi, Indonesia bisa melangkah masuk menjadi Negara yang disegani dunia. Jika dunia sudah menyorot kedua tokoh itu, mengapa sesama saudara tidak ? bahkan mau menghancurkannya ? Siapakah yang waras dan siapa yang tidak waras, hati nurani saja yang bisa menjawab dengan tepat.

sumber : Kompasiana

4 Keresahan Ahok kalau Jokowi nyapres

Berbagai survei selalu menempatkan nama Joko Widodo (Jokowi) di urutan teratas dengan elektabilitas tinggi sebagai calon presiden 2014. Gubernur DKI Jakarta itu elektabilitasnya mengalahkan Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa.

Karena mempunyai tingkat elektabilitas tinggi, Jokowi digadang-gadang akan maju sebagai capres pada Pemilu 2014. Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan menanggapinya dengan cuek hasil survei.

Meski Jokowi cuek, perasaan berbeda dirasakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok sepertinya resah jika nanti Jokowi benar-benar ingin menjadi calon presiden.

Berikut 4 keresahan Ahok jika Jokowi nyapres:

1. Tidak siap jadi DKI 1

Ahok bingung jika nantinya Jokowi maju sebagai capres atau bahkan menjadi Presiden. Ahok mengaku belum siap memimpin Jakarta tanpa Jokowi.

"Bingung aku. Bener bingung aku. Tidak siap aku jadi DKI 1. Enggak mudah loh menjadi DKI I," ucap Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/4) lalu.

Walaupun banyak kebijakan untuk Jakarta berdasarkan pertimbangannya, mantan bupati Belitung Timur ini mengaku tidak mudah memimpin Jakarta tanpa Jokowi. Bahkan, dia mengaku dapat seperti ini berkat Jokowi yang selalu meninjau di lapangan.

"Enggak mudah itu tanpa Pak Jokowi. Saya bisa hari ini kan karena beliau yang kelapangan, ngasih arahan. Saya kan hanya administrator. Mungkin beliau ngajak saya kesana kali jadi menteri (becanda)," jelasnya.

Walaupun begitu, Ahok memastikan tidak tertarik untuk mendampingi Jokowi nyapres. "Gak lah. Gak laku. Siapa yang mau nyalonin," tandasnya.

2. Mikir Jokowi nyapres, enggak bisa kerja

Banyak pihak yang menggadang-gadang Jokowi sebagai Capres Tahun 2014. Tak terkecuali 7 Jenderal menyatakan Jokowi memiliki potensi untuk maju sebagai pemimpin Indonesia pada pemilu mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Ahok mengatakan dengan tegas bahwa Jokowi dan dirinya tidak memikir sampai sejauh itu. Sebab, jika mikir perihal Capres maka konsentrasi kerja memajukan Jakarta akan terbengkalai.

"Kita nggak mikir, Pak Gubernur juga gak mikir itu. Soalnya kalau kita mikirin itu kita gak bisa kerja," ujar Ahok di Jakarta, Sabtu (16/3).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku pekerjaan sebagai gubernur dan wakil gubernur cukup menyita banyak waktu, pikiran dan tenaga. Belum lagi, agenda seremonial yang bejibun.

"Kita belum mikir macam-macamlah, andai-andai. Partai juga dari mana, yang penting ini dulu deh," tegasnya.

3. Puyeng ngurus Jakarta

Ahok mengatakan jika Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri merestui Jokowi maju sebagai Capres, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu, Ahok meminta untuk menanyakan langsung ke Jokowi.

"Mana tahu Pak Prabowo dan Bu Mega merestui gimana. Dzu'uzon saja. Tanya ke Pak Jokowi deh, gue enggak tahu," katanya sembari tertawa beberapa waktu yang lalu.

Sembari bercanda, Ahok mengaku jika Jokowi dan dirinya menjadi pasangan Capres-Cawapres maka banyak yang akan bergunjing. "Kalau Pak Jokowi capres, aku diajak gimana, pasti mau gosip kan gosip saja. Belum sudah setahun kerja sudah digosipin," katanya.

Ahok mengaku mengurus Jakarta yang ruwet dan semrawut membuatnya stres, apalagi jika mengurus Indonesia yang cakupannya lebih luas dari Ibu Kota.

"Ini saja udah puyeng (sambil nunjuk-nunjuk tumpukan surat di meja kerja), ngurus Jakarta saja sudah mabok, ngurus rumah susun saja saya sampai marah-marah kemarin, gimana ngurus seluruh Indonesia," jelasnya.

4. Ahok pilih jadi presiden, bukan gubernur

Ahok lagi-lagi tidak mau menanggapi serius saat ditanya apakah dirinya siap menjadi gubernur DKI Jakarta jika ditinggal Jokowi nyapres. "Aku mau jadi presiden, bukan gubernur. Lu tulis tuh, aku mau jadi presiden, bukan gubernur. Kamu tulis itu," ucap Ahok sembari tertawa di balai kota Jakarta, Rabu (22/5).

Lantas, ia juga balik bertanya, apakah Jokowi benar-benar menyalonkan diri sebagai pemimpin Indonesia untuk 2014. Pasalnya, ia menilai Megawati sebagai Ketum PDIP masih berambisi sebagai capres.

"Emangnya Pak Jokowi nyalon? Kan Bu Megawati," katanya.

Namun, ketika ditanya kembali siapa capres ideal 2014 antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Ahok pun balik menimpali dengan bercanda. "Kenapa kamu gak tanya aku nyalon presiden apa gak sih?" candanya.

 

Pengelolaan KJS oleh PT Askes, Ahok : Sudah sesuai UU

[caption id="attachment_26106" align="alignleft" width="334"] Ahok[/caption]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memercayakan badan usaha milik negara, PT Askes, sebagai pengelola program Kartu Jakarta Sehat (KJS), menggantikan Unit Pengelola (UP) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DKI.

Ditemui di Balai Kota DKI, Jumat (31/5), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal dengan panggilan akrab Ahok mengatakan, penunjukan atau disposisi menjadi PT Askes sebagai verifikator klaim jaminan pemeliharaan kesehatan melalui KJS sesuai aturan.”Nggak ada penunjukan. Kami undang LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), undang BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujar Ahok.

“Sekarang kamu mau lelang apa? Sekarang lebih parah lagi, kami dibilang hanya main tunjuk Askes. Wah, lebih kacau lagi saya bilang, kau mau tunjuk Askes atau tunjuk siapa? Itu amanat undang-undang bahwa yang menjadi BPJS Kesehatan itu PT Askes,”
Ahok menambahkan.

Menurut Ahok, memercayakan PT Askes untuk bertanggung jawab dalam menjalankan program KJS sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011. Badan pengelola program KJS harus berbadan hukum dan merupakan lembaga milik pemerintah (negara). “PT Askes ini adalah BPJS Kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dia (PT Askes) punya sistem,” ujarnya.

Dia menuturkan, PT Askes dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merancang sistem yang akan digunakan di setiap rumah sakit dan instansi terkait kesehatan di seluruh Indonesia; serta melibatkan pegawai-pegawai di seluruh Indonesia.”Karena kita melaksanakan KJN ke depan. Nasional. Itu yang mau dilakukan,”tuturnya.

Sebelumnya, informasi beredar menyatakan Ahok melanggar kode etik karena melakukan penunjukan PT Askes tanpa sepengetahuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta bersalah karena tidak melakukan proses lelang.

Hal itu ditunjukkan melalui surat atau nota dinas bernomor 6295/2012 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, tertanggal 11 Desember 2012. Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati disebutkan, penunjukan pemeliharaan kesehatan melalui proses lelang.

Namun, dalam surat yang ditujukan ke Gubernur DKI itu, Ahok langsung memerintahkan Fadjar Panjaitan, yang saat itu menjabat sekda, untuk langsung menunjuk PT Askes sebagai pelaksana program KJS.

Itu terbukti dengan adanya tulisan tangan Ahok yang ditujukan kepada sekda pada 14 Desember 2012 yang tertulis,”Sdr Sekda, BPJS sudah ada PP-nya. Otomatis bisa menunjuk PT Askes sebagai pelaksananya. Sesuai aturan bisa dicek.” [SinarHarapan]

Jokowi-Ahok vs DPRD, publik yang meluruskan

[caption id="" align="aligncenter" width="378"] Jokowi-Ahok[/caption]

Penulis : Didik Supriyanto (merdeka.com)

Dalam ilmu politik moderen terdapat konsep divided government, atau pemerintahan terbelah. Ini terjadi manakala eksekutif dikuasai partai politik atau koalisi partai politik yang tidak menguasai legislatif. Peta politik seperti itu membuat pemerintahan tidak berkembang. Sebab, setiap rancangan kebijakan yang diajukan oleh eksekutif selalu ditentang atau ditolak legislatif. Pemerintahan pun lumpuh, tidak efektif.

Divided government hanya terjadi di negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak terjadi karena eksekutif selalu didukung legislatif. Mengapa? Ya karena partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai mayoritas kursi parlemen-lah yang membentuk pemerintahan.

Maka dari itu disebut pemerintahan parlementer, karena pemerintah atau eksekutif berada di parlemen.

Perdana menteri dan anggota kabinet adalah anggota parlemen. Menyatunya eksekutif dalam parlemen inilah yang menyebabkan sistem pemerintahan parlementer paling stabil dan efektif di dunia dibandingkan jenis pemerintahan lain.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan daerah merupakan duplikasinya dalam ukuran yang lebih sempit. Presidensialisme di daerah itu, antara lain ditandai adanya pilkada untuk memilih eksekutif, dan pemilu legislatif untuk memilih anggota DPRD.

Terjadilah divided government di hampir semua daerah, karena pilkada diselenggarakan secara berbeda waktu dengan pemilu DPRD.

Dalam konteks inilah bisa kita pahami bagaimana hubungan Jokowi-Ahok dengan DPRD DKI Jakarta.

Jokowi-Ahok jelas menghadapi masalah yang lebih besar dan kompleks ketika memimpin Jakarta. Bukan karena Jakarta lebih besar dari Surakarta dan Belitung Timur, juga bukan karena Jakarta lebih beragam masalahnya, tetapi lebih karena peta politik yang beda jauh. Di Solo, DPRD dikuasai PDIP, partainya Jokowi. Sedangkan di Belitung Timur, Ahok yang dicalonkan dua partai kecil, PIB dan PNBK, punya pengalaman menghadapi DPRD yang dikuasai PBB dkk.

Tapi di Jakarta, lebih dari 2/3 kursi DPRD diduduki Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dll, yang tidak mendukung pencalonan Jokowi-Ahok. Pasangan dari 'dusun' ini hanya didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra, yang masing-masing memiliki hanya 11 kursi dan 6 kursi dari 94 kursi DPRD DKI Jakarta.

Dalam kondisi divided government seperti itu, secara politik pemerintahan Jokowi-Ahok takkan efektif. Perhatikan saja, pada saat pembahasan RAPBD, DPRD tampak enggan segera memberi persetujuan. Untuk meminta persetujuan wali kota Jakarta Barat, butuh waktu berbulan-bulan. Yang terakhir, DPRD berencana mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi-Ahok atas masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Apa yang dialami Jokowi-Ahok sebetulnya juga terjadi di daerah lain. Sekali lagi, penyelenggaraan pilkada dan pemilu DPRD yang tidak berbarengan, hampir pasti menyebabkan divided government. Masalahnya adalah cara menghadapinya.

Di banyak daerah, divided government selalu menghasilkan politik transaksional. Ini memang jalan paling gampang agar pemerintahan jalan.

Eksekutif dan legislatif bagi-bagi anggaran, izin tambang, tender proyek, dan dana sosial. Bahkan jabatan di lingkungan pemda pun juga dijatah.

Akibatnya APBD banyak dikorupsi, jabatan publik diduduki orang tidak kompeten. Kinerja pemerintahan pun buruk, sebagian kepala daerah dan anggota DPRD masuk bui tertangkap korupsi.

Jokowi-Ahok bisa saja terjebak dengan politik transaksional itu, sebab peta politik DPRD sama sekali tidak mendukungnya. Bahkan dalam isu-isu sensitif, PDIP dan Partai Gerinda di DPRD pun diam saja. Namun pasangan ini punya dukungan publik yang kuat. Inilah yang membuat DPRD keder.

Mereka tak berani main-main dengan Jokowi-Ahok, karena akan menghadapi opini kuat kaum simpatisan dan pendukungnya. Mereka bergerak aktif di sosial media dan forum-forum terbuka.

Jangankan anggota DPRD yang asal jeplak, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pun tidak kuasa menghadapi tekanan mereka. Inilah kelebihan Jokowi-Ahok, dukungan publik yang kuat. Kesungguhan, kejujuran, dan keikhlasan adalah modal mereka dalam memimpin Jakarta. Hingga kini, sebagian besar rakyat Jakarta percaya, Jokowi-Ahok tidak punya pamrih apa-apa, kecuali membuat rakyat Jakarta lebih sejahtera.

Jokowi tak mempan diiming-imingi jabatan presiden, Ahok juga tak frustrasi oleh aksi-aksi diskriminasi. Keteguhan ini yang membuat simpati dan dukungan terus menguat, hingga mereka bisa mengatasi peta politik DPRD yang tidak menguntungkannya.

Basuki Tantang Debat Soal Reklamasi Pantai

[caption id="" align="alignleft" width="269"] Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama[/caption]

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menantang Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk menggelar debat terbuka soal reklamsi Pantai Ancol yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Basuki juga menilai, protes yang dilayangkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu tidak memberikan solusi apapun.

Dikatakan Basuki, debat terbukan dilakukan untuk mencari solusi tepat penanganan pencemaran laut dan reklamasi Pantai Ancol. "Saya melihat Walhi tidak memberi solusi seputar kondisi air laut yang tercemar. Itu ada studinya, jadi bisa berdebat," ujar Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (31/5).

Pelaksanaan reklamasi Pantai Ancol, kata Basuki, telah mengantongi izin berupa Keputusan Prresiden (Keppres). Bahkan, keseluruhan perizinan untuk pelaksanaannya telah terpenuhi.

Karenanya, mantan Bupati Belitung Timur ini bersedia diajak berdebat oleh LSM tentang semua hal terkait pelaksanaan reklamasi Pantai Ancol. Namun, debat yang berlangsung tidak hanya sekadar argumentasi semata melainkan untuk mencari solusi yang tepat. “NGO atau LSM berdebat apa pun boleh, tapi kasih solusinya dong. Justru kalau mellihat laut rusak, pesisir pantai rusak, ya reklamasi bermanfaat untuk pulihkan kerusakan itu,” katanya.

Ditambahkan Basuki, semua yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah melalui pertimbangan secara matang. Misalnya, pengerukan yang akan dilakukan tentu sudah harus tahu hasil sedimen yang akan dikeruk akan dibuang ke mana. “Sedimen yang dikeruk dan sudah terkontaminasi, masa dibuang ke bulan. Ini logikanya gimana? Buang limbah gimana caranya? Harus digali. Waduk ini penuh kontaminasi, kalau buang ke darat, nanti malah kena air tanah,” tandasnya.

Basuki Lebih Puas Jadi Pejabat ketimbang Orang Kaya

Basuki Tjahaja Purnama merasa lebih bisa menolong rakyat kecil jika dia menjadi pejabat ketimbang hanya menjadi pengusaha kaya. Hal ini yang membuatnya banting setir dari pengusaha menjadi politisi kemudian pejabat.

Menurut Basuki, bermodalkan modal 1 juta dollar AS, dia membangun pabrik di kampung halamannya di Belitung Timur pada tahun 1999. Namun, karena dipersulit oleh pejabat setempat, Basuki banting setir menjadi anggota DPRD.

Menurut Basuki, pejabat setempat mempersulit pabriknya dengan alasan ISO. Namun, meski melawan, Basuki tetap harus menutup pabriknya tersebut pada tahun 2001.

"Tahun 2003 saya diajak Dr Sjahrir masuk PIB. Pas lagi kesal, pabrik tutup, pejabat nantang saja. Jadi pejabat luh kalau mau macam-macam," kata Basuki saat menjadi narasumber talkshow Membangun Future Leader Indonesia Melalui Pendidikan di Ruang Balai Agung Betawi Hotel Santika Premiere Jakarta, Jakarta Barat, Kamis (30/5/2013)

Basuki kemudian ditawarkan menjadi caleg untuk DPR RI oleh PIB. Namun, tawaran itu ditolaknya karena butuh dana besar. Dia pun memilih untuk menjadi caleg DPRD tingkat II.

Menurut Basuki, ada alasannya mengapa dia memilih DPRD tingkat II. "Ada teori politik dari Abraham Lincoln bahwa untuk menguji karakter sejati orang, kasih dia kekuasaan. Saya butuh panggung politik untuk mempertontonkan karakter saya. Panggung politik yang paling mudah dan murah diraih DPRD tingkat II, Jakarta enggak punya. Dengan suara sedikit saja, sisa-sisa bisa jadi," tutur pria yang akrab disapa Ahok itu.

"Saya mulai mengampanyekan teknik minta uang, saya tolak. Marah orang-orang. Akhirnya yang milih saya hanya 92 orang. Tapi, karena ketua partai, suara sisa-sisa, terpilihlah saya di DPRD," ujarnya.

Namun, menurut Basuki, sebenarnya dia bercita-cita, jika partainya menang, ia mau menunjuk seorang camat yang dikenalnya untuk menjadi bupati. "Supaya warga-warga yang tidak mampu sekolah dan berobat, jangan minta duit sama saya karena saya tidak bisa menolong mereka. Tidak menolong mereka, nurani tidak enak. Kalau nolong, emang istri saya tahan banting kaya ibu saya. Bisa-bisa ditinggal istri," kata Basuki sambil tertawa.

"Akhirnya partai saya kalah. Camat ini datang ke rumah saya pagi-pagi. Hok, abang minta kamu tidak mundur, walau sendiri, lawan di dalam DPRD sana," ucap Basuki menuturkan.

"Saya bilang, mau lawan apa? Ya udah, jadi orang gendeng di dalam sama. Saya bilang DPRD itu Dewan Perampok Rakyat Daerah. Saya lapor ke rakyat, sempat mau digebukin. Saya bilang satu lawan satu, takut juga dia," ujarnya.

Baru 7 bulan menjadi anggota DPRD tingkat II, pemilih Basuki memintanya untuk maju menjadi Bupati Belitung Timur. Namun, karena yang memilih juga DPRD, akhirnya dia menunggu hinggal lima tahun. Namun, pada 2005, pemerintah mengubah aturan dengan pemilihan langsung.

"Menjadi calon bupati tidak ambil jadwal kampanye karena tidak ada uang. Tidak ada baju dan kaus. Saya turunan China, ini 93 persen Muslim," kata Basuki.

Syukurnya, dia bisa memang dengan memperoleh 37,13 persen suara, mengalahkan empat pasangan calon bupati lainnya. Kala menjadi bupati, Basuki memanfaatkan kemampuannya untuk membantu orang miskin dan tidak mampu.

"Belitung Timur menjadi kabupaten pertama yang kerja sama dengan PT Askes. Seluruh penduduk saya jamin, asal mau masuk ke puskesmas dan masuk rumah sakit kelas 3 karena orang kaya enggak mau masuk kelas 3," ujar Basuki.

"Kalau ada yang punya toko kelontong mau masuk ke puskesmas, menurut saya, berarti dia butuh dukungan modal, hahaha...," ujar Basuki disambut tepuk tangan peserta talkshow.

Hingga saat ini, Basuki tetap pada cita-citanya menolong orang tidak mampu dengan jabatannya. Menurutnya, dengan menjadi pejabat, malah banyak orang miskin yang ditolongnya ketimbang dia hanya menjadi orang kaya.

Saat masih Kecil, Basuki Terinspirasi Rhoma Irama

Basuki Tjahaja Purnama mengaku, saat dia kecil, film-film Rhoma Irama banyak menginspirasinya. Ditambah dengan didikan orangtuanya yang berpikiran maju, Wakil Gubernur DKI Jakarta itu merasa menjadi sosok yang berbeda dari kebanyakan keturunan Tionghoa lainnya.

Basuki mengaku, saat kecil, ayahnya memiliki bioskop keliling. Film-film yang diputar kebanyakan film Rhoma Irama. "Itu orang kampung sampai ngantre nontonnya. Film itu (Rhoma Irama) sehari bisa diputar tiga kali. Itu tentu bisa memengaruhi kita, menjadi inspirasi," kata pria yang kecil tinggal di Belitung Timur tersebut.

Hal itu diungkapkannya saat dia menjadi narasumber talkshow Membangun Future Leader Indonesia Melalui Pendidikan Kompas Gramedia di Ruang Balai Agung Betawi, Hotel Santika Premier Jakarta, Jakarta Barat, Kamis (30/5/2013).

Film-film dakwah Rhoma Irama itu juga yang menjadikan dia berbeda dari kebanyakan anak lainnya. Terlebih lagi, saat dia disekolahkan di Jakarta, dia melepas segala fasilitas dari orangtuanya yang termasuk orang kaya di kampungnya.

"Saya harus terima kasih dengan haji Rhoma Irama sebab saya banyak dipengaruhi oleh film-film dakwah beliau. Aku melarat karena judi, tapi saya tidak pernah judi. Di kampung saya itu, apa pun dijudiin," ujar Basuki sambil tersenyum.

"Orang turunan Tionghoa di kampung saya ajaib juga. Orang meninggal, hitung hari, kan, ini nunggunya judi. Masak, pesta pora, judi. Anak-anak pun ikut judi kelereng, gambar-gambaran. Saya enggak bisa judi," tuturnya.

"Orang bilang saya burung yang ngantuk, malam tidur. Mengapa? Lagu Rhoma Irama lagi, begadang jangan begadang," ujar Basuki disambut tepuk tangan yang menyaksikan talkshow tersebut.

Selain terinspirasi dari film Rhoma Irama, Basuki juga menyebut peran orangtuanya sangat besar dalam memotivasinya untuk menjadi maju dan sukses. "Saya punya ibu dan bapak yang berpikir maju. Biasanya orang Tiongkok jaga toko karena hitung-hitungannya rugi (nyekolahin lama-lama)," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

"Sejak kecil, ibu saya suka beli emas. Ditanya buat apa, dia jawab mau buat anak-anak saya kuliah, satu kampung ketawa. Beli emas, anaknya masih piyek-piyek," ucap Basuki.

Namun, berkat orangtuanya pula, dia menjadi seperti sekarang ini. Pernah menjadi pengusaha, menjadi bupati, anggota DPR RI, hingga menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Soal Interpelasi, Basuki Ajak DPRD Debat Terbuka

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Basuki Ajak DPRD Debat Terbuka[/caption]

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajak anggota DPRD untuk debat terbuka membahas hak interpelasi dan sistem pembayaran tarif Indonesia Case Based Group (INA CBG's). Dengan debat terbuka tersebut, maka masyarakat bisa menilai siapa yang mengerti dan tidak mengerti masalah tarif tersebut.

Gini saja, suruh interpelasi saja, tapi suruh debat terbuka, suruh semua media masuk, biar masyarakat menilai. Biar jelas siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti

-- Basuki T Purnama

"Gini saja, suruh interpelasi saja, tapi suruh debat terbuka, suruh semua media masuk, biar masyarakat menilai. Biar jelas siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (27/5/2013).

Basuki menilai tidak tepat apa yang disampaikan anggota DPRD mengenai PT Askes sebagai penyelenggara INA CBG's. Saat ini yang memegang otoritas adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan undang-undang. Di dalam surat Kementerian Kesehatan pun telah tertera bahwa Jakarta menjadi percontohan pelaksanaan BPJS untuk Indonesia pada tahun 2014.

Basuki mengatakan, dengan adanya interpelasi terbuka, maka mereka bisa mengerti bahwa peraturan daerah tidak bisa menang melawan UU. Basuki menyatakan, sebenarnya dia tidak mengetahui keinginan DPRD. Awalnya DPRD mempermasalahkan tentang 16 rumah sakit yang keberatan dengan sistem pembayaran baru untuk melayani program Kartu Jakarta Sehat. Namun, setelah 14 RS tidak jadi mengundurkan diri, DPRD mempermasalahkan tentang PT Askes yang sebenarnya tidak ada masalah.

"Enggak usah banyak ributlah, diinterpelasi saja. Kita tantangin, asal terbuka. Itu debatnya terbuka," kata Basuki.

Saat ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta masih membahas tentang permasalahan pelaksanaan KJS dengan sistem penarifan INA CBG's. Jika pembahasan itu dianggap selesai, maka pengajuan hak interpelasi kemungkinan akan dibatalkan.