4 Rumah Dinas di Jatinegara Siap Dijadikan Ruang Terbuka

Empat dari delapan rumah dinas di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dinyatakan siap diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

"Ada 4 rumah dinas yang siap dijadikan RTH, yaitu di daerah Rawabunga, Kampung Melayu, Balimester, dan Bidaracina. (4 rumah dinas) itu berdekatan," kata Camat Jatinegara Syofian saat ditemui Kompas.com di kantornya, Rabu (29/5/2013).

Sofyan menyebutkan, empat rumah dinas di Rawabunga tersebut dapat disulap menjadi RTH karena lokasinya memang memungkinkan. Adapun empat unit rumah dinas lainnya di Cipinang Muara, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Utara, dan Cipinang Besar Selatan belum dapat dipastikan bisa dialokasikan menjadi RTH atau tidak karena masih ditempati. Syofian mengaku masih menempati rumah dinasnya untuk istirahat sore hari dan ketika ada acara.

"Saya sehari-hari di rumah pribadi di Bekasi. Namun, kalau istirahat sore atau ada acara, masih suka pakai rumah dinas," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengubah rumah dinas yang tak terpakai menjadi ruang terbuka atau taman pedagang kaki lima (PKL). Sofyan sangat mendukung langkah itu dan menyerahkan penggunaan rumah dinas itu kepada Pemprov DKI.

"Kalau memang rencana ini baik, ya, kenapa tidak? Soal nanti cocoknya jadi apa, kami serahkan kepada Gubernur saja" ujar Syofian.

Ia mengatakan, beberapa rumah dinas di Jatinegara memiliki masalah masing-masing. Rumah dinas di Kampung Melayu, misalnya, rusak parah. Adapun rumah dinas di Cipinang Besar Selatan terletak dekat pemakaman dan tempat penampungan sampah sementara (TPS). Jika Pemprov DKI memang berniat mengubah rumah dinas ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, kata Sofyan, tak ada alasan untuk menentang rencana tersebut.

Anggota DPRD DKI khawatirkan lelang jabatan rawan titipan

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Anggota DPRD DKI khawatirkan lelang jabatan rawan titipan[/caption]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membuka lelang jabatan camat dan lurah. Proses pendaftaran secara online bakal dibuka besok 8 April hingga 22 April 2013.

Program lelang jabatan camat dan lurah yang digadang-gadang Gubernur Joko Widodo (Jokowi) itu diharapkan dapat dilakukan secara transparansi dan independensi. Namun demikian, tidak ada jaminan jika lelang jabatan itu terhindar dari proses titip-menitip seperti halnya penerimaan CPNS.

"Jaminannya apa? Kenyataan hari ini lurah harus dipaksa transparan baru mau terbuka masalah anggaran, karena ada instruksi disuruh tempel," kata Anggota Komisi A DPRD Taufiqurrahman saat dihubungi, Jakarta, Minggu (7/4).

Politisi Partai Demokrat itu memang berharap tidak ada titip-titipan dalam proses lelang jabatan camat dan lurah. Termasuk, intervensi dari partai politik yang ada.

Anggota Komisi A DPRD Jakarta itu menilai jika program lelang jabatan camat dan lurah yang digadang Jokowi adalah program dadakan. Dan program ini tidak pernah dibahas sebelumnya dalam RAPBD.

"Jaminannya apa? Walaupun katanya online dan transparan. Juga mengenai dana yang digunakan, tidak boleh pakai dana CSR," tandasnya.