Pak Jokowi, Malnya Kok Enggak Digusur?

Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit sudah mulai menunjukkan hasil. Saat ini, sisi barat Waduk Pluit, yaitu perkampungan, taman burung, dan lapangan futsal milik PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro), sudah rata dengan tanah.

Seorang warga yang rumahnya digusur, Sumiati, mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit dengan menggusur bangunan-bangunan di bantaran. Menurut dia, Jakarta banjir karena pusat-pusat perbelanjaan yang dibangun di area yang seharusnya menjadi lahan resapan air.

"Padahal, kami kebanjiran juga baru kemarin (awal 2013). Kenapa Pak Jokowi enggak membongkar mal-malnya juga? Di Pantai Marina saja sudah mau dibangun gedung atau apartemen itu," kata Sumiati yang mengaku sudah puluhan tahun tinggal di bantaran Waduk Pluit, Kamis (6/6/2013).

Mengenai rumahnya yang sudah rata dengan tanah, Sumiati mengatakan, "Dulu saya beli sama orang Rp 15 juta. Sekarang mah orangnya pasti sudah kabur. Yah mau bagaimana lagi, memang sudah nasib."

Setelah rumahnya di dekat lapangan futsal PT Jakpro digusur, lanjut Sumiati, ia dan suaminya kini menumpang di rumah anaknya yang masih mengontrak. Sumiati tidak pindah ke rumah susun yang sudah disediakan Pemprov DKI karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta.

Soal mata pencarian, Sumiati kini berjualan minuman dan kue di dekat tenda tempat polisi menjaga proyek normalisasi Waduk Pluit.

Sementara itu, Komar (55) yang mengaku telah tinggal di bantaran Waduk Pluit sejak tahun 1984 menolak direlokasi ke rumah susun yang disediakan Pemprov DKI. Komar mengaku tidak pindah karena mempertimbangkan retribusi yang akan dibebankan kepadanya jika menjadi penghuni rumah susun. Menurut Komar, ia mempertimbangkan pengeluaran karena penghasilannya sebagai tukang tambal ban tak menentu.

"Kalau gratis ya enggak apa-apa. Tapi, kalau bayar, ya saya mendingan di sini saja," katanya.

Waduk Pluit dinormalisasi karena telah mengalami penyempitan dan pendangkalan. Awalnya, Waduk Pluit memiliki luas 80 hektar dan berkedalaman 10 meter. Luas Waduk Pluit menyusut sampai 20 persen karena rumah-rumah liar di bantaran. Kedalaman Waduk Pluit saat ini juga hanya 1 sampai 3 meter.

Pengerukan Waduk Pluit mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan itu pada awal tahun ini. Saat itu, permukaan waduk dipenuhi sampah dan eceng gondok, sampai-sampai airnya tak terlihat.

Sementara untuk menyelesaikan masalah warga bantaran Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda, Muara Baru, Daan Mogot. Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun rumah susun di area seluas 6,4 hektar di Luar Batang, Jakarta Utara.

Pembongkaran Selesai, Jalan di Waduk Pluit Dilebarkan

Di bawah teriknya matahari, para pekerja di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, terus membersihkan sisa-sisa bangunan di tempat tersebut. Bangunan lapangan futsal sudah dibongkar. Sekarang mereka harus mengerjakan proyek pelebaran jalan di depan bangunan lapangan futsal yang telah rata tanah itu.

Kini Jalan Pluit Timur Dalam, yang menjadi akses menuju lapangan futsal itu, telah diperlebar. Sebelum lapangan futsal di sisi barat waduk itu dibongkar, jalan di depannya hanya selebar lima meter. Setelah lapangan itu diratakan, lebar jalan tersebut sudah menjadi sepuluh meter. Sebagian lahan bekas bangunan lapangan futsal tersebut ikut terkena pekerjaan pelebaran jalan.

Selain bangunan futsal, warung-warung makanan yang menggunakan tenda di sebrang lapangan futsal tersebut juga ikut

dibongkar. Pohon-pohon di sekitarnya juga diratakan.

Pelebaran jalan itu akan dilakukan hingga sejauh kurang lebih dua kilometer. Jalan ini nantinya akan tembus sampai Mapolsek Penjaringan. Selain jalan tersebut, akan dibuat pula jalur pejalan kaki mengelilingi Waduk Pluit. Akan ada taman di sekeliling waduk tersebut dan para pejalan kaki menikmati pemandangan waduk tersebut.

Camat Penjaringan Rusdiyanto mengatakan, pelebaran jalan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menormalisasi Waduk Pluit. Pelebaran jalan ini sudah dilakukan berbarengan dengan pembongkaran bangunan-bangunan ilegal di bantaran Waduk Pluit pada 20 Mei lalu.

"Ini jalan kami lebarkan tujuan utamanya untuk pedestrian. Nanti di sekeliling waduknya juga ada jalan dan taman untuk memperindah," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (4/6/2013).

Sementara itu, sekitar 40 orang pekerja dengan beberapa alat berat terus membersihkan puing-puing bekas bangunan, memasang fondasi untuk jalan yang baru diperlebar, dan mengecor jalan. Para pekerja ini sudah berada di waduk selama tiga minggu. Para pekerja itu membuat tiga buah tenda untuk tempat tinggal selama pengerjaan proyek tersebut. Selain para pekerja bangunan, sekitar sepuluh petugas satuan polisi pamong praja menjaga jalannya proyek tersebut.

Waduk Pluit Berubah, Masih Ada Warga Nekat Mematok Lahan

Penataan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menunjukkan kemajuan. Di sisi barat waduk hampir sebagian besar bangunan yang ada sudah dibongkar. Aktivitas pengerukan lumpur terus berjalan di area waduk, sementara jalan inspeksi di sekitar waduk mulai bisa dipakai.

”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Gubernur Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.

Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.

Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.

Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca

Tetap bertahan

Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Berdasarkan pengamatan Kompas di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.

”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.

Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.

Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.

”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.

Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.

”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya. (NDY/MDN)

 

Kebut Pengerukan Waduk Pluit, Jokowi Tambah Eskavator

[caption id="attachment_26064" align="alignleft" width="329"] Pengerukan Waduk Pluit[/caption]

Setelah meninjau proses pengerukan di Kali Semanan, Gubernur DKI Joko Widodo meninjau proses pengerukan waduk Pluit. Jokowi mengatakan pekerjaan ini akan dikebut dengan menambah 14 eskavator pada Juni nanti.

“Pokoknya ngebut, kerja ngebut. Nanti ditambah lagi alatnya 14, Juni nanti ya, Pak,” kata Jokowi kepada Koordinator Pengelolaan Pengerukan Waduk Pluit, Haryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/5/2013).

Saat ini sudah ada 14 eskavator yang sedang bekerja di lokasi tersebut.
Pengerukan sudah dilakukan sejauh 20 meter dari titik awal.

“Nantinya, di pinggir waduk akan dibuat joging track dari kayu itu lho, selebar dua meter keliling begitu. Ada tamannya juga,” kata Jokowi.

Nantinya, jika kualitas air waduk sudah jernih, Jokowi yakin air waduk Pluit bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Jakarta.

“Pokoknya seminggu, seminggu akan keliatan bedanya. Progres terus,” tuturnya.[Detikcom]

"Tak Ada Rusun, Tak Ada Penggusuran"

Pengerukan waduk alias normalisasi kali di bantaran sebelah barat Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tengah dilakukan. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 10 ekskavator untuk mengerjakan proyek tersebut.

Ditemui, Jumat (31/5), Kepala Proyek Normalisasi Waduk Pluit Herianto mengatakan, kini pemfokusan normalisasi Waduk Pluit adalah pembuatan jalan inspeksi. "Yang penting bangunan yang sudah ditertibkan tidak akan dibangun lagi," kata Herianto.

Herianto menjelaskan, pihaknya tidak berencana menggusur warga yang berada di sisi timur bantaran Waduk Pluit, tanpa lebih dulu menyiapkan rumah susun untuk merelokasi warga. "Belum ada rusun sehingga belum ada penertiban bangunan," kata Herianto.

Kemudian, Herianto menambahkan, kini pihaknya tengah fokus mengeruk agar Waduk Pluit kelihatan sebagai tempat penampungan air. Untuk mengantisipasi bahaya keamanan, akan dipasang lampu penerangan di beberapa jalan inspeksi.

"Sekarang difokuskan pengerukan dan lampu penerangan agar kalau malam jadi tidak gelap," tuntasnya.

Khawatir Digusur Paksa, Warga Waduk Datangi Balaikota

[caption id="" align="alignleft" width="400"] Unjuk rasa di balai kota[/caption]

Sekitar 50 orang warga Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013) pagi. Mereka mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa ada kabar akan terjadi penggusuran paksa.

Ros (35), warga RT 19 RW 13 Penjaringan, mengungkapkan, isu tersebut berhembus dari seorang warga bernama Jum. Jum mengatakan, Ketua Pelaksana Pascabanjir Darurat Pluit bernama Heryanto akan melakukan penggusuran secara paksa 2 atau 3 hari lagi.

"Katanya warga kita akan digusur secara paksa menggunakan cara-cara seperti di Kompleks Srikandi, Pulogadung," ujar Ros di sela-sela aksi.

Ros dan warga lainnya mengaku resah atas isu penggusuran paksa tersebut. Menurutnya, jika isu penggusuran paksa benar terjadi,  Jokowi dianggap melanggar kesepakatan dengan warga Pluit sebelumnya. Pasalnya, Jokowi berjanji baru merelokasi warga setelah rumah susun di Muara Baru, rampung.

"Makanya tujuan kami datang ke sini, ingin tanya sama Pak Jokowi, apa benar kita mau digusur paksa menggunakan cara seperti di Srikandi. Kami mau bertemu dengan Jokowi," lanjut Ros.

Tidak hanya itu, Ros dan warga meminta Jokowi turun secara langsung untuk bertemu warga. Ros dan warga mengaku kecewa karena selama ini komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga sekitar Waduk Pluit hanya dengan perangkat RT dan RW, bukan warga langsung.

Pro-kontra masuk rusun

Meski warga datang satu tujuan, yaitu untuk menanyakan kepada Gubernur DKI terkait isu miring gusur paksa yang berhembus, rupanya warga pun masih ada yang pro dan kontra soal relokasi warga sekitar Waduk Pluit ke rusun.

Ros mengaku memiliki dua alasan dirinya menolak penggusuran serta relokasi ke rusun. Pertama, sistem pembayaran rusun yang masih karut marut. Terutama soal ada oknum yang terlibat jual beli rusun secara ilegal. Kedua, Ros khawatir taraf kehidupan di rusun tidak akan meningkat.

"Di rumah ada usaha kecil-kecilan, kalau pindah saya kerja apa. Belum sewanya mahal, kalau dikasih enggak masalah, tapi ini bayar," ujar Ros.

Lain Ros, lain pula Lukas (45). Is mengaku setuju jika warga di sekitar Waduk Pluit direlokasi ke rusun. Apalagi, rusun tersebut masih berada di sekitar Muara Baru, dekat tempat tinggalnya kini. Lokasi rusun dekat dengan tempat kerjanya.

"Ya, kita mau apa lagi. Yang peting dekat tempat kerja dan harga sewanya murah. Jangan ada permainan. Jadi kita sanggup pindah," ujarnya.

Pantauan Kompas.com, petugas keamanan di Balaikota tidak membolehkan warga masuk ke kantor Jokowi. Oleh sebab itu, warga pun menggelar demonstrasi di luar gerbang. Warga yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak itu membentangkan spanduk berisi tuntutan sambil melakukan orasi politiknya menggunakan pengeras suara.

Pembongkaran Rumah Warga di Utara Waduk Pluit Distop Sementara

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Pembongkaran Rumah Warga di Utara Waduk Pluit Distop Sementara[/caption]

Permukiman warga di bantaran Waduk Pluit sebelah Utara, dekat Pos Polisi Pluit Timur, belum digusur karena menunggu rusun yang tepat untuk warga. Saat ini, Tim Penanggulangan Pasca Banjir Waduk pluit konsentrasi membenahi dan mengeruk waduk yang sudah bersih dari permukiman warga.

"Yang di belakang Pospol belum dibongkar karena masih mencari rusun yang tepat untuk warga," kata Heryanto, Koordinator Program Normalisasi Kawasan Waduk Pluit di Waduk Pluit, Selasa (24/5/2013).

Heryanto mengungkapkan, untuk Waduk Pluit bagian barat terdapat 998 bangunan. Bangunan yang sudah dibongkar sebanyak 720 bangunan, sedangkan 278 bangunan belum dilakukan pembongkaran karena warga masih mempertahankan supaya tidak dibongkar.

Untuk bagian di sebelah utara, kata dia, terdapat beberapa warga yang bersikeras mempertahankan bangunannya. Salah satunya adalah Tedy, pengusaha alat berat di bagian utara Waduk Pluit. Dia menguasai lahan seluas 8.000 meter. Dia juga tidak mau kalau usahanya dibongkar oleh pemerintah.

"Kita sudah berikan dia SP (Surat Peringatan) 4. Katanya masih minta waktu 3 hari. Kalau 3 hari belum bongkar, nanti kita serahkan kepada P2B supaya mereka yang bongkar," kata Heryanto.

Pihaknya sebagai koordinator lapangan normalisasi Waduk Pluit memang masih menunggu informasi dari Dinas Perumahan Pemprov DKI mengenai kesiapan rusun. Pihaknya akan melakukan pembongkaran kembali setelah mendapat lampu kuning dari Dinas kalau rusun untuk warga sudah siap.

Normalisasi Waduk Pluit, 17 ribu bangunan liar masih berdiri

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Normalisasi Waduk Pluit, 17 ribu bangunan liar masih berdiri[/caption]

Pelaksanaan normalisasi Waduk Pluit, sudah berhasil meratakan ratusan bangunan liar di bantaran waduk bagian barat. Namun dari total yang ada, masih tersisa belasan ribu bangunan liar di sisi timur waduk.

"Total rumah di sisi timur Waduk Pluit adalah 17.000 rumah. Hari ini kita sudah bongkar sekitar 710 bangunan," kata Kepala Koordinator Normalisasi Waduk Pluit, Heryanto kepada wartawan di lokasi, Jakarta, Kamis (18/4).

Heryanto menjelaskan, pihaknya belum mau melakukan penertiban bangunan liar di sisi timur dalam waktu dekat. Hingga saat ini, petugas masih berkonsentrasi pada bantaran sisi barat terlebih dahulu.

"Begitu sisi barat selesai dibongkar bangunannya dan waduknya dikeruk, baru kami lanjut ke sisi-sisi lainnya," ungkapnya.

Dari total luas Waduk Pluit sekitar 80 hektare, hampir 20 hektare sudah terganggu dengan keberadaan pemukiman warga. Program normalisasi waduk berhasil mengembalikan fungsi penampungan air seluas 10 hektar.

Seperti diketahui, Saat ini pihak koordinator normalisasi Waduk Pluit terus bekerja, ratusan bangunan liar yang berada di bagian barat waduk sudah rata dengan tanah. "Total sudah ada 710 rumah dari 998 bangunan rumah di sisi waduk sebelah barat Pluit timur," beber Heryanto.