Datang ke Rumah Duka Taufiq Kiemas, Jokowi Bungkam

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo datang ke rumah duka mendiang Taufiq Kiemas, Jl Teuku Umar 27 A Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013) malam.

Setibanya di rumah duka, Jokowi langsung masuk, tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Mantan Wali Kota Surakarta ini tiba sekitar pukul 22.30 menggunakan mobil dinasnya, Toyota Kijang Innova bernopol B 1124 BH.

Ia datang didampingi beberapa ajudan pribadinya, dengan berpakaian putih-hitam. Saat turun dari mobil dinasnya, beberapa wartawan sempat berusaha memintanya berbicara.

Namun dengan wajah datar, Jokowi memilih terus berjalan dengan langkah sedikit cepat menuju pintu rumah Taufiq Kiemas.

Selain Jokowi, beberapa tokoh lainnya telah lebih dulu hadir di rumah duka. Di antaranya Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohary dan Melani Lamina Suharli,

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Eva K Sundari, Trimedya Panjaitan, Sonny Tulung, AM Fatwa, Irman Gusman, dan lainnya juga terlihat di rumah duka.

Sebelumnya diberitakan, politisi senior PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas meninggal dunia di General Hospital Singapura (sebelumnya ditulis National University Hospital).

Taufiq menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 19.01 waktu Singapura. Taufiq Kiemas tengah menjalani perawatan karena kelelahan di rumah sakit tersebut setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2013).

Pihak keluarga berencana membawa jenazah Taufiq pada pukul 09.00, waktu Singapura, Minggu (9/6/2013). Jenazah rencananya akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma dan disemayamkan di TMP Kalibata.

Basuki: Pesta Rakyat di Monas Bukan Tandingan PRJ

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki untuk menggelar pesta rakyat bersamaan dengan HUT ke-486 DKI Jakarta di pelataran Monumen Nasional (Monas). Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menampik bahwa pergelaran itu sebagai acara tandingan dari Pekan Raya Jakarta (PRJ).

"Enggak sampai ngomong cabut saham. Tidak ada mau mengubah JIExpo. Pameran silakan saja, tapi boleh dong ada juga yang berbasis budaya," ujar Basuki di kantornya, Senin (3/6/2013) siang.

Rencana pesta rakyat tersebut, lanjutnya, dimulai dari keprihatinan terhadap karakteristik budaya Betawi yang kian minim di PRJ. Padahal, PRJ digelar untuk memperingati HUT DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI berencana untuk menyelaraskan PRJ dengan pesta rakyat.

"Mulai tahun ini kita susun ada festival rakyat, ada car free night. Jadi, kalau JIExpo pameran, silakan pameran saja. Kita punya konsep sendiri yang sifatnya lebih kerakyatan," ujar Basuki.

Jika masuk ke arena PRJ harus merogoh kocek, pria yang akrab disapa Ahok tersebut menegaskan bahwa di pesta rakyat nantinya pengunjung tak dipungut biaya alias gratis. Kebijakan itu dilakukan agar seluruh warga DKI bisa turut menikmati kemeriahan HUT kotanya.

"Kalau sekarang, yang bisa masuk Jakarta Fair kan hanya kalangan atas. Yang kalangan bawah kan tidak menikmati HUT DKI. Maka, kita ingin tak terlalu elite dan enggak bayar," ujarnya.

Menurut rencana, pesta rakyat tersebut akan digelar pada HUT DKI Jakarta tahun 2014. Pesta rakyat tersebut direncanakan menggunakan pelataran Monas. Jika di PRJ stan yang ada berasal dari perusahaan raksasa, di pesta rakyat ini stan yang digelar lebih berlandaskan budaya, misalnya pameran kesenian.

Meski demikian, Basuki yang merupakan mantan anggota DPR tersebut mengatakan, pihaknya masih akan melakukan kajian mendalam terkait rencana pergelaran pesta rakyat itu, mulai dari konsep acara hingga teknis pelaksanaan.

Waduk Pluit Berubah, Masih Ada Warga Nekat Mematok Lahan

Penataan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menunjukkan kemajuan. Di sisi barat waduk hampir sebagian besar bangunan yang ada sudah dibongkar. Aktivitas pengerukan lumpur terus berjalan di area waduk, sementara jalan inspeksi di sekitar waduk mulai bisa dipakai.

”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Gubernur Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.

Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.

Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.

Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca

Tetap bertahan

Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Berdasarkan pengamatan Kompas di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.

”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.

Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.

Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.

”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.

Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.

”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya. (NDY/MDN)

 

Jokowi-Ahok Dianggap Tidak Waras

[caption id="" align="alignleft" width="300"] jokowi-basuki[/caption]

Pertanyaan ini harus dijawab dari dua sudut pandang yang berbeda, karena untuk saat ini, kemungkinan jawabannya benar sekali, bahwa keduanya tidak waras dalam lingkungan / budaya  yang dianggap mayoritas adalah benar, meskipun jika diukur secara hati-nurani adalah tidak benar.  Budaya korupsi, budaya plat gulipat, yang dikenal dengan kkn  hampir terjadi di semua departemen, badan penegak hukum, pendidikan, agama, olah raga, kesehatan dan lain-lain. Dari atas sampai kebawah semua sudah memahami dan mentolerirkan budaya itu hingga tumbuh subur, seolah-olah hati nurani tidak lagi berdaya untuk bekerja karena sudah dianggap benar. Jika sudah demikian judul diatas tepat.

Hampir sudah menjadi umum, jika seorang mau naik pangkat, ingin melamar kerja,  mencalonkan diri jadi pejabat, dimana-mana membutuhkan modal yang cukup besar. Bahkan ada yang sampai hutang dan jual harta untuk ditukar dengan jabatan, begitu kalah kelihatan sekali amarahnya lepas control, menggalang masa untuk menghakimi sendiri.  Sebagai orang waras, tentu masuk akal, karena modal yang dikeluarkan harus kembali pokok ditambah keuntungan. Itulah yang waras.

Makanya Jokowi – Ahok termasuk tidak waras, karena tidak keluar uang untuk beli jabatan, maka tindakannya juga tidak butuh modal kembali, apalagi dapat keuntungan.  jika perubahan ataupun gebrakan kerja yang dilakukan Jokowi – Ahok selau  dikritik belum ada bukti nyata. Benarkah demikian ?

Mari kita meninjau sejenak, permasalahan yang sangat berat masalah banjir, masalah kemacetan jalan selalu menjadi ukuran keberhasilan di DKI, Kita melihat kebelakang sebelum Jokowi – Ahok mengambil alih sebagai penguasa tetinggi di DKI. Apakah kedua masalah besar itu sudah teratasi ? Apakah pernah DKI tidak banjir , juga tidak macet ? Sungguh aneh bagi penulis jika Jakarta tidak macet tidak banjir selama ini. Perasaan ini juga terjadi bagi siapa saja yang berada di DKI, bukankah demikian ? Coba bayangkan sudah berapa Gubenur yang pegang DKI ? dikalikan masing-masing 5 tahun. Apakah pantas dibandingkan dengan yang baru menjabat belum setengah tahun. Sesungguhnya jika Jokowi dan Ahok bisa mengatasi itu dalam setengah tahun, tepat sekali judul diatas dikatakan tidak waras.

Memang sulit suatu perubahan dalam budaya yang sudah kuat terjadi. Dari hasil kerja KPK kita bisa melihat departemen mana yang benar-benar bersih ? hampir tidak ada, bukankah demikian ?  Budaya yang sudah menjadi waras inilah yang digebrak oleh Jokowi – Ahok, makanya dia tidak waras.

Indonesia saat ini jika mau maju menjadi Negara kuat, haruslah ada orang yang tidak waras seperti mereka berdua.  Tentu akan menerima banyak tantangan, bahkan tidak lepas kemungkinan akan menjadi sasaran tembak untuk disingkirkan karena ketidak warasan dalam budaya yang dianggap waras oleh mayoritas. Orang tidak waras menjadi minoritas, tentu sulit melawan yang mayoritas yang menganggap dirinya waras. Suatu perubahan merupakan perjuangan. Kebangkitan / kesadaran rakyat sangat dibutuhkan. Hanya kekuatan itu yang bisa merobohkan budaya waras yang bercokol kuat itu.

Rakyat sudah sadar, sehingga melihat Jokowi dan Ahok dipihak yang tidak waras, harus didukung dan dikawal supaya bisa memimpin dengan baik. Gebrakan yang dilakukan memang tidak popular dalam mata budaya waras yang disebut diatas, tetapi minimal arus sudah menuju perbaikan. Semua bisa dilihat, kita yakin karena jelas keduanya tidak butuh uang kembali, tidak ada investasi dalam memperoleh jabatan.  Yang nampak keluguan, kejujuran dan keberanian melawan arus. Bahkan menggunakan fasilitas saja merasa terbeban. Lebih senang hidup sederhana dari pada muluk muluk, senang dilayani daripada melayani.

Penulis ikut merasakan betapa sulitnya memimpin DKI, apalagi  harus merobohkan budaya waras itu. Tetapi survey membuktikan, rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang lugu itu, pemimpin yang tidak war. Doa penulis dari seberang semoga mujizat terjadi, Indonesia bisa melangkah masuk menjadi Negara yang disegani dunia. Jika dunia sudah menyorot kedua tokoh itu, mengapa sesama saudara tidak ? bahkan mau menghancurkannya ? Siapakah yang waras dan siapa yang tidak waras, hati nurani saja yang bisa menjawab dengan tepat.

sumber : Kompasiana

Jokowi urusi sekolah dan masjid, Ahok evaluasi KJS

[caption id="" align="aligncenter" width="432"] Jokowi urusi sekolah dan masjid, Ahok evaluasi KJS[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mengawali pekan dengan menggelar rapat pimpinan di Balai Kota. Mereka membahas berbagai persoalan Jakarta pagi ini.

Selanjutnya, Jokowi dijadwalkan menerima Pengurus yayasan Masjid At-Tin terkait rencana pembangunan sekolah di Ruang Tamu Gubernur. Pertemuan digelar pukul 10.30 WIB, Senin (6/3).

Masjid At Tin adalah masjid megah yang terletak di Komplek Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Masjid ini didirikan atas bantuan yayasan Tien Soeharto, istri Presiden Soeharto.

Sementara Ahok memiliki beberapa agenda. Di antaranya menerima paparan soal pengolahan air dan pengairan DKI. Disusul rapat permasalahan tanah di Cempaka Putih, Kelurahan Harapan Mulia pada sore hari.

Pukul 16.00 WIB, Ahok akan mengadakan evaluasi Kartu Jakarta Sehat di Ruang Rapat Wagub. Selama ini Ahok memang 'galak' menghadapi berbagai kritik DPRD terhadap pengelolaan KJS. Ahok pun siap jika ditantang debat terbuka.

Jokowi-Ahok vs DPRD, publik yang meluruskan

[caption id="" align="aligncenter" width="378"] Jokowi-Ahok[/caption]

Penulis : Didik Supriyanto (merdeka.com)

Dalam ilmu politik moderen terdapat konsep divided government, atau pemerintahan terbelah. Ini terjadi manakala eksekutif dikuasai partai politik atau koalisi partai politik yang tidak menguasai legislatif. Peta politik seperti itu membuat pemerintahan tidak berkembang. Sebab, setiap rancangan kebijakan yang diajukan oleh eksekutif selalu ditentang atau ditolak legislatif. Pemerintahan pun lumpuh, tidak efektif.

Divided government hanya terjadi di negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak terjadi karena eksekutif selalu didukung legislatif. Mengapa? Ya karena partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai mayoritas kursi parlemen-lah yang membentuk pemerintahan.

Maka dari itu disebut pemerintahan parlementer, karena pemerintah atau eksekutif berada di parlemen.

Perdana menteri dan anggota kabinet adalah anggota parlemen. Menyatunya eksekutif dalam parlemen inilah yang menyebabkan sistem pemerintahan parlementer paling stabil dan efektif di dunia dibandingkan jenis pemerintahan lain.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan daerah merupakan duplikasinya dalam ukuran yang lebih sempit. Presidensialisme di daerah itu, antara lain ditandai adanya pilkada untuk memilih eksekutif, dan pemilu legislatif untuk memilih anggota DPRD.

Terjadilah divided government di hampir semua daerah, karena pilkada diselenggarakan secara berbeda waktu dengan pemilu DPRD.

Dalam konteks inilah bisa kita pahami bagaimana hubungan Jokowi-Ahok dengan DPRD DKI Jakarta.

Jokowi-Ahok jelas menghadapi masalah yang lebih besar dan kompleks ketika memimpin Jakarta. Bukan karena Jakarta lebih besar dari Surakarta dan Belitung Timur, juga bukan karena Jakarta lebih beragam masalahnya, tetapi lebih karena peta politik yang beda jauh. Di Solo, DPRD dikuasai PDIP, partainya Jokowi. Sedangkan di Belitung Timur, Ahok yang dicalonkan dua partai kecil, PIB dan PNBK, punya pengalaman menghadapi DPRD yang dikuasai PBB dkk.

Tapi di Jakarta, lebih dari 2/3 kursi DPRD diduduki Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dll, yang tidak mendukung pencalonan Jokowi-Ahok. Pasangan dari 'dusun' ini hanya didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra, yang masing-masing memiliki hanya 11 kursi dan 6 kursi dari 94 kursi DPRD DKI Jakarta.

Dalam kondisi divided government seperti itu, secara politik pemerintahan Jokowi-Ahok takkan efektif. Perhatikan saja, pada saat pembahasan RAPBD, DPRD tampak enggan segera memberi persetujuan. Untuk meminta persetujuan wali kota Jakarta Barat, butuh waktu berbulan-bulan. Yang terakhir, DPRD berencana mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi-Ahok atas masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Apa yang dialami Jokowi-Ahok sebetulnya juga terjadi di daerah lain. Sekali lagi, penyelenggaraan pilkada dan pemilu DPRD yang tidak berbarengan, hampir pasti menyebabkan divided government. Masalahnya adalah cara menghadapinya.

Di banyak daerah, divided government selalu menghasilkan politik transaksional. Ini memang jalan paling gampang agar pemerintahan jalan.

Eksekutif dan legislatif bagi-bagi anggaran, izin tambang, tender proyek, dan dana sosial. Bahkan jabatan di lingkungan pemda pun juga dijatah.

Akibatnya APBD banyak dikorupsi, jabatan publik diduduki orang tidak kompeten. Kinerja pemerintahan pun buruk, sebagian kepala daerah dan anggota DPRD masuk bui tertangkap korupsi.

Jokowi-Ahok bisa saja terjebak dengan politik transaksional itu, sebab peta politik DPRD sama sekali tidak mendukungnya. Bahkan dalam isu-isu sensitif, PDIP dan Partai Gerinda di DPRD pun diam saja. Namun pasangan ini punya dukungan publik yang kuat. Inilah yang membuat DPRD keder.

Mereka tak berani main-main dengan Jokowi-Ahok, karena akan menghadapi opini kuat kaum simpatisan dan pendukungnya. Mereka bergerak aktif di sosial media dan forum-forum terbuka.

Jangankan anggota DPRD yang asal jeplak, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pun tidak kuasa menghadapi tekanan mereka. Inilah kelebihan Jokowi-Ahok, dukungan publik yang kuat. Kesungguhan, kejujuran, dan keikhlasan adalah modal mereka dalam memimpin Jakarta. Hingga kini, sebagian besar rakyat Jakarta percaya, Jokowi-Ahok tidak punya pamrih apa-apa, kecuali membuat rakyat Jakarta lebih sejahtera.

Jokowi tak mempan diiming-imingi jabatan presiden, Ahok juga tak frustrasi oleh aksi-aksi diskriminasi. Keteguhan ini yang membuat simpati dan dukungan terus menguat, hingga mereka bisa mengatasi peta politik DPRD yang tidak menguntungkannya.

Auto Draft

Basuki Tantang Debat Soal Reklamasi Pantai

[caption id="" align="alignleft" width="269"] Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama[/caption]

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menantang Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk menggelar debat terbuka soal reklamsi Pantai Ancol yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Basuki juga menilai, protes yang dilayangkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu tidak memberikan solusi apapun.

Dikatakan Basuki, debat terbukan dilakukan untuk mencari solusi tepat penanganan pencemaran laut dan reklamasi Pantai Ancol. "Saya melihat Walhi tidak memberi solusi seputar kondisi air laut yang tercemar. Itu ada studinya, jadi bisa berdebat," ujar Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (31/5).

Pelaksanaan reklamasi Pantai Ancol, kata Basuki, telah mengantongi izin berupa Keputusan Prresiden (Keppres). Bahkan, keseluruhan perizinan untuk pelaksanaannya telah terpenuhi.

Karenanya, mantan Bupati Belitung Timur ini bersedia diajak berdebat oleh LSM tentang semua hal terkait pelaksanaan reklamasi Pantai Ancol. Namun, debat yang berlangsung tidak hanya sekadar argumentasi semata melainkan untuk mencari solusi yang tepat. “NGO atau LSM berdebat apa pun boleh, tapi kasih solusinya dong. Justru kalau mellihat laut rusak, pesisir pantai rusak, ya reklamasi bermanfaat untuk pulihkan kerusakan itu,” katanya.

Ditambahkan Basuki, semua yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah melalui pertimbangan secara matang. Misalnya, pengerukan yang akan dilakukan tentu sudah harus tahu hasil sedimen yang akan dikeruk akan dibuang ke mana. “Sedimen yang dikeruk dan sudah terkontaminasi, masa dibuang ke bulan. Ini logikanya gimana? Buang limbah gimana caranya? Harus digali. Waduk ini penuh kontaminasi, kalau buang ke darat, nanti malah kena air tanah,” tandasnya.

Ahok: 2 RS yang mundur dari KJS karena tak punya pelayanan baik

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Ahok: 2 RS yang mundur dari KJS karena tak punya pelayanan baik[/caption]

Pemprov DKI ogah membayar selisih pembayaran klaim kesehatan pada rumah sakit swasta sejak sistem INA CBG's per dengan Paket Pelayanan Esensial (PPE) diberlakukan. Hal itu sesuai dengan aturan yang ada di UU BPJS.

"Enggak bisa dibayar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5).

Untuk diketahui sistem pola pembayaran dengan INA CBG's diberlakukan sejak 1 April lalu dan saat diuji coba dua bulan ke depan. Saat uji coba berjalan, ternyata rumah sakit keberatan dengan tarif INA CBG's.

"Persoalan di Indonesia ini ada INA CBG's, itu di situ berdasarkan rata-rata tarif di rumah sakit pemerintah, diambil rata-rata itu yang salah. Harusnya diambil tarif itu berdasarkan clinical pathway, jadi tahu prosedur kerja kaya apa. Makanya kita minta RSUD kita sendiri susun. Tapi DPRD keduluan teriaknya," ungkapnya.

Ahok mempersilakan rumah sakit yang tidak mampu mengumpulkan data clinical pathway mengundurkan diri. Sebab buatnya tidak ada alasan pasien tidak dilayani karena kekurangan sarana dan prasarana.

"Kan sudah dibilang rumah sakit yang tidak kuat mengumpulkan data ini silakan mundur kan. Yang mundur cuma dua kok. Tidak juga kan? Kalau soal kurang ranjang, dari dulu juga sudah kurang ranjang, kenapa tidak mau bangun? Emang kami masuk sekarang langsung kurang ranjang? Kan gara-gara bapak jadi lebih banyak! Cara bacanya dibalik, ini artinya apa? Artinya dulu banyak sekali masyarakat DKI yang harus mati di rumah, enggak dilayanin," terangnya.

153 Pasar Tradisional Direvitalisasi

[caption id="" align="alignleft" width="314"] pasar tradisional[/caption]

PD Pasar Jaya, selaku pengelola pasar tradisional di Jakarta terus memperbaiki kondisi pasar tradisional di ibu kota. Tahun ini, PD Pasar Jaya rencananya akan merevitalisasi 153 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Bahkan hingga bulan Mei ini, sudah 40 pasar selesai dibangun dan 9 pasar direvitalisasi.

Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun mengatakan, pembangunan dan revitalisasi pasar ini bertujuan mengembalikan fungsi pasar tradisional dimana di dalamnya ada proses tawar menawar. "Pasar Tradisional merupakan ciri dari masyarakat Jakarta," ujar Agus, Senin (27/5).

Dikatakan Agus, pihaknya masih melakukan pembangunan 13 pasar dan 6 pasar dalam pelaksanaan revitalisasi. Sedangkan yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni pembangunan 57 pasar, dan revitalisasi 28 pasar. "Jadi sudah 50 persen kita lakukan perbaikan, diantaranya Pasar Mayestik, Pasar Gembrong, dan Pasar Jatinegara," kata Agus.

Adapun konsep pasar saat ini, sambungnya, lebih menitikberatkan kepada konsep hanggar karena dinilai paling simpel dengan sirkulasi udara yang baik. "Desainnya pun menggunakan rancangan dari arsitek Indonesia," ucapnya

Ditambahkan Agus, atas pembangunan ini, pihaknya tidak memungut biaya dari pedagang. Pihaknya hanya melakukan penarikan biaya retribusi sebesar Rp 5.000 setiap hari kepada para pedagang. "Ini dilakukan agar semua pedagang yang ada di luar pasar mau masuk ke dalam pasar sehingga bisa juga meminimalisir kemacetan di sekitar pasar," tandasnya.

Partai Demokrat DKI akan Tetap Interpelasi Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="276"] Interpelasi jokowi[/caption]

Jakarta - Rencana politisi Kebon Sirih melakukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus berlanjut meski menuai kritik. Politikus Partai Demokrat Taufiqurahman menyatakan kritik itu tidak akan menyurutkan langkah interpelasi.

"Ini sudah masuk ke pimpinan dewan. Tidak mungkin mundur lagi," ujar Taufiq saat dihubungi detikcom, Minggu (26/5/2013).

Taufiq mengatakan sebanyak 32 anggota dewan dari 5 fraksi menandatangani persetujuan penggunaan hak interpelasi. Namun penggunaan hak ini bukan atas nama fraksi, melainkan individu anggota bersangkutan.

Taufiq membantah jika upaya interpelasi ini untuk memakzulkan Gubernur Jokowi. Menurutnya, hak ini tidak akan digunakan jika tidak muncul kekisruhan KJS.

"Kita ini kan wakil rakyat. Terlalu jauh jika interpelasi dimaknai untuk memakzulkan. Dewan hanya menggunakan haknya karena ada persoalan di masyarakat. Harus dibaca dengan clear persoalan ini," jelas anggota FPD ini.

Apalagi menurut dia, Partai Demokrat adalah partai pendukung pemerintah. Karena itu menurutnya, sangat tidak mungkin PD berupaya untuk memakzulkan Jokowi.

"Jadi kewajiban kami, Partai Demokrat untuk mendukung Pemprov DKI dan gubernur Jokowi. Nggak mungkin pemakzulan," tuturnya.

"Usulan interpelasi ini sudah masuk ke pimpinan dewan, akan dibahas besok," pungkas Taufiq.

Berikut nama-nama anggota DPRD pengusul hak interpelasi yang diperoleh detikcom:

Fraksi Partai Demokrat

1. Aliman Aat
2. Taufiqurrahman
3. Habib Alaydrus
4. Sandy
5. Neneng Hasanah
6. Siti Sofiah
7. Abdul Mutholib
8. Mujiyono
9. Agung Haryono
10. Nawawi
11. Lucky
12. Berlin
13. TS Yance
14. Hendry Ali
15. Marie Amadea
16. Mirna Na'Amin
17. Santoso
18. Hardi
19. DR Marthin
20. Maria Hernie

Fraksi PKB-PAN

21. Hidayat Ar Yasin
22. Moh Asyari

Fraksi PPP

23. Belly Bilalusalam
24. Matnoor Tindoor
25. Ichwan Zayadi
26. Abdul Aziz

Fraksi Partai Glokar

27. Ruddin Akbar Lubis

Fraksi Partai Hanura-PDS

28. Fahmi Zulfikar
29. Guntur
30. Farel Silalahi
31. Dr. Suprawito
32. Rukun Santoso

 

Forum Komunikasi Jakarta Baru Ancam Duduki DPRD

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Forum Komunikasi Jakarta Baru Ancam Duduki DPRD[/caption]

Ketua Forum Komunikasi Jakarta Baru Irwan Setiadi menegaskan, jika mayoritas anggota DPRD DKI ngotot melakukan hak interpelasi untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, maka warga akan menduduki kantor DPRD sebagai simbol perlawanan terhadap wakil rakyat.

"Jika hak interpelasi tetap dilakukan, rakyat akan menduduki DPRD. Dalam waktu dekat, mungkin minggu-minggu ini, sebelum awal bulan. Sepuluh ribu orang akan kita turunkan," kata Irwan di sela-sela aksi unjuk rasa di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013).

Irwan menyatakan, anggota DPRD yang telah melakukan pengancaman terhadap Jokowi hendaknya segera meminta maaf. Karena jika tidak, hal itu akan makin memperburuk citra para wakil rakyat di mata masyarakat.

"(Anggota) DPRD harus minta maaf. Apa yang mereka lakukan merupakan cermin tidak berpihaknya mereka pada rakyat. Padahal sangat jelas program KJS yang Jokowi canangkan sangat prorakyat," ujar Irwan.

Sementara itu, M Yasin, orator aksi unjuk rasa sekaligus Koordinator Forum Komunikasi Jakarta Baru wilayah Koja, Jakarta Utara, menegaskan, upaya untuk menduduki DPRD supaya para wakil rakyat tahu jika Jokowi juga dipilih oleh rakyat.

"Mereka mengatasnamakan wakil rakyat padahal tidak prorakyat. Sudah sangat jelas bahwa Jokowi yang sangat prorakyat dengan KJS-nya, kenapa harus ditentang," kata Yasin dalam orasinya.

Seperti diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Foto Anggota DPRD Pengancam Jokowi Akan Disebar

[caption id="" align="alignleft" width="441"] Foto Anggota DPRD Pengancam Jokowi Akan Disebar[/caption]

Anggota DPRD mengancam pemakzulan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, rupanya masyarakat tidak rela Gubernur yang dipilih oleh warga tersebut diancam. Beberapa kelompok masyarakat pun balik membalas. Mereka berencana menyebarkan foto-foto 32 orang anggota DPRD yang mendukung pemakzulan Jokowi.

Demikian disampaikan perwakilan Forum Komunikasi Jakarta Baru dan lembaga sosial kemasyarakatan Halo Jakarta saat aksi unjuk rasa mereka di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013) pagi.

"Kami akan menyebarkan foto-foto anggota yang mengancam Jokowi biar rakyat tahu bahwa inilah orang-orang yang tidak prorakyat. Kami yakin rencana pemakzulan hanya karena politisasi, padahal tidak pernah bawa-bawa partai. Jokowi bukan karena partai tapi figur. Jadi hendaknya janganlah kekurangan program KJS dipolitisasi," kata Panji Virgianto, salah seorang anggota Halo Jakarta.

Panji menyatakan, program KJS memang memiliki kelemahan dan DPRD memiliki hak interpelasi. Namun, sebaiknya hak interpelasi dilakukan untuk melakukan koreksi dan memperbaiki, bukannya dipakai untuk mempolitisasi dan mengancam.

"Jangan menilai program itu lemahnya saja, kalau ada kekurangan wajar. Tugas DPRD untuk mengoreksi dan memperbaiki, bukan mempolitisasi. Jadi kami bukan mengancam DPRD, tapi mengingatkan agar mereka menempatkan tugas sesuai fungsinya," jelas Panji.

Adapun 32 orang anggota DPRD DKI yang fotonya akan disebar terdiri dari 20 orang dari Fraksi Partai Demokrat, 2 orang dari Fraksi PAN, 1 orang dari Fraksi Partai Golkar, 5 orang dari Fraksi Partai Hanura, dan 4 orang dari Fraksi PPP.

Seperti diberitakan, mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Jika Ada Pilihan, Jokowi atau DPRD yang Layak Dimakzulkan?

[caption id="" align="alignleft" width="441"] Jokowi atau DPRD yang Layak Dimakzulkan?[/caption]

Ucapan anggota DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, bahwa interpelasi akan berujung pemakzulan untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dipandang sinis. Jika ada pilihan, siapa yang layak dimakzulkan, Jokowi atau DPRD?

"Mungkin kalau saja ada pilihan lain bagi warga Jakarta, apakah akan meng-impeachment Jokowi atau memakzulkan anggota dewan, saya kok haqul yakin warga Jakarta akan lebih memilih memakzulkan anggota dewan," kata pengajar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/5/2013).

Sayangnya, kata dia, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengatur hal tersebut. "Kalaupun ada, warga Jakarta jangan memilih lagi anggota dewan yang menghalangi program Jokowi di Pemilu 2014 mendatang," tuturnya.

Menurut Ari, rencana pemakzulan tersebut tidak memiliki pijakan yang berdasar. Sebab, permasalahan mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah terselesaikan dengan baik.

Ari mengingatkan, warga Ibu Kota kadung menaruh harapan yang sangat besar pada kepemimpinan Jokowi yang merakyat. Masalah KJS yang seret di awal pelaksanaan, kisruhnya pembebasan lahan Waduk Pluit atau mundurnya pelaksanaan pembangunan MRT, misalnya, belum cukup dijadikan alasan menilai ketidakberhasilan duet Jokowi-Basuki.

"Yang harus diingat oleh anggota dewan pengusul hak interpelasi, Jokowi adalah pendobrak sistem kaku yang selama ini dipraktikkan pejabat-pejabat sebelumnya yang lekat dengan praktik KKN," tuturnya.

Jangan-jangan, kata Ari, apa yang disampaikan penggagas hak interpelasi hanya alat tawar politik semata. Menurut dia, harus diakui, proses penganggaran di DPRD juga kerap berjalan lamban karena adanya transaksi politik di setiap pembahasan mata anggaran.

"Cara-cara lama rezim sebelumnya  yang diberantas Jokowi-Ahok rupanya tetap mendapat resistensi dan perlawanan dari anggota dewan. Ini justru yang harus kita waspadai bersama," imbuhnya.

 

Gerindra: Pemakzulan Jokowi itu ngawur!

[caption id="" align="alignleft" width="540"] Gerindra: Pemakzulan Jokowi itu ngawur![/caption]

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai langkah 32 anggota DPRD yang akan mengajukan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) hal yang wajar. Tapi jika hak tanya tersebut untuk dapat menggulingkan (impeachment) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), maka itu langkah keliru.

"Wah kalau impeachment itu jalurnya panjang sekali. Hak angket itu hak awal interpelasi itu hak dasar cuma engga ngawur sampai ke sana (impeachment)," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Muhammad Sanusi melalui telepon, Jumat (24/5).

Anggota Komisi B ini mengatakan, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berkoordinasi dalam menjalankan pemerintahan dalam satu instansi sehingga tidak dapat menggulingkan gubernur. Hal ini berbeda dengan DPR RI dengan Presiden yang memang berbeda institusi.

"Ya menurut saya itu terlalu ngawur. Dalam undang-undang kita itu enggak ada aturan impeachment," ucapnya.

Ia menilai, langkah 32 anggota yang mengajukan hak interpelasi tersebut hanya ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Jokowi. Sebab, kemarin Komisi E telah memanggil Dinas Kesehatan dan 16 rumah sakit yang keberatan dengan sistem pola pengobatan paket menggunakan INA CBGs.

"Hak interpelasi ini kan hanya keinginan teman-teman saja untuk minta penjelasan dari mulut gubernur sendiri. Kan kemarin sebenarnya sudah komisi E rapat bersama dinkes dan 16 rumah sakit," ujarnya.

DPRD Interpelasi Jokowi, Mayoritas dari Fraksi Demokrat

[caption id="" align="alignleft" width="378"] DPRD Interpelasi Jokowi, Mayoritas dari Fraksi Demokrat[/caption]

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman, menegaskan bahwa data anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah ada di meja ketua fraksi.

Hak interpelasi kepada Jokowi itu diajukan terkait permasalahan sistem klaim pembayaran tagihan melalui Indonesia Case Basic Groups (INA-CBG's) dalam menjalankan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Ada 32 anggota dari 5 fraksi. Sekarang ada di meja ketua fraksi yang anggotanya ikut tanda tangan," kata Taufiq saat dihubungi wartawan di Balaikota Jakarta, Jumat (24/5/2013). Kelima fraksi itu adalah Fraksi Demokrat, PPP, Hanura Damai Sejahtera, PAN-PKB, dan Golkar.

Setelah mengajukan kepada pimpinan fraksi, usul itu akan diajukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam sebuah rapat pimpinan (rapim). Taufiq yang merupakan penggagas usulan tersebut mengaku telah menggalang dukungan sejak Komisi E menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI dan 16 rumah sakit yang sebelumnya merencanakan mundur dari pelaksanaan program KJS, Kamis (23/5/2013).

"Kemarin sudah diajukan setelah rapat dengar pendapat dengan inisiator 32 anggota. Ya, karena memang terkait langkah mundur dalam pelayanan kesehatan DKI ini," kata anggota Komisi A DPRD DKI itu.

Rapat dengar pendapat di Gedung DPRD kemarin, antara lain, membahas tentang 16 rumah sakit yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan program KJS. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengatakan bahwa sudah ada lebih dari 30 anggota DPRD yang menandatangani rencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Jokowi terkait masalah tersebut.

Kompas.com mendapatkan 14 nama dari 32 anggota Dewan yang disebut-sebut telah menandatangani usulan pengajuan hak interpelasi tersebut. Berikut nama-nama ke-14 anggota pengusul hak interpelasi itu:
Fraksi Partai Demokrat:

1. Aliman Aat


2. Sandy


3. Taufiqurrahman


4. Achmad Husein Alayidrus


5. Siti Sofiah


6. Nawawi


7. Agung Haryono


8. Mujiyono


9. Lucky P Sastrawiria


10. Neneng Hasanah


11. Abdul Muthalib Shihab

Fraksi PAN-PKB:

1. Hidayat AR Yasin


2. Mochamad Asyari

Fraksi Hanura-PDS:
1.Rukun Santosa

 

Komnas HAM Soal Provokasi & Premanisme di Waduk Pluit: Itu Tugas Polisi

[caption id="" align="alignleft" width="420"] Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila[/caption]

Jakarta - Ada pihak-pihak yang diduga menggerakkan warga untuk menolak relokasi dari Waduk Pluit. Wagub DKI Basuki T Purnama bahkan menyebutkan 2 pengusaha properti yang menyewakan dan mendirikan bangunan tanpa IMB. Apa tanggapan Komnas HAM?

"Tentu tidak (dibenarkan). Jadi maka ini memanggil Pak Jokowi. Yang berkaitan dengan keamanan itu tugasnya kepolisian. Jadi kami sampaikan juga ada persoalan pemenuhan hak atas rasa aman. Kita harus koordinasikan dengan pihak kepolisian," ujar Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila.

Hal itu disampaikan Siti dalam jumpa pers saat menerima Gubernur DKI Jakarta Jokowi di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

"Jadi berkaitan dengan itu nanti kita akan koordinasikan seperti apa pihak keamanan. Jangan sampai ini menjadi tidak ketemu solusinya seperti apa, termasuk bagaimana mencegah adanya provokasi," imbuh alumni Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Siti mengatakan, beberapa warga yang digusur ini mengaku didatangi oknum yang melakukan intimidasi supaya menerima ganti rugi. Oknum itu diduga aparat Pemprov DKI.

"Ternyata kami cek Pemda tidak pernah melakukan itu. Jadi inilah bagian persoalan temuan yang kemudian kita diskusikan bersama secara mendalam dengan Pemprov untuk mencari solusi. Termasuk bagaimana memilah mana calo, mana preman, mana mafia, mana masyarakat dan sebagainya. Mohon bersabar, karena datanya memang masih belum lengkap. Langkah berikutnya memang kita tetap akan melakukan pelengkapan data," jelas dia.

Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama mengungkapkan ada 2 pengusaha properti yang membangun tanpa IMB di Waduk Pluit seluas 6 ribu meter persegi.

"Nah rupanya yang menolak ini adalah orang pemilik lahan. Karena dia nyewakan ke orang lain. Lebih banyak yang nyewa. Pengusaha itu bikin bangunan begitu besar tanpa IMB," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Luas lahan Waduk Pluit yang diklaim oleh dua pengusaha ini mencapai 6000 meter persegi. Lahan dipecah-pecah dan disewakan dengan harga sampai Rp 20 juta per tahun. Di atas lahan itu dirikan pemukiman yang disewakan kepada warga yang mayoritas adalah pekerja bangunan dan sopir truk. Para penghuni ini yang kemudian diprovokasi oleh pengusaha sekaligus tuan tanah untuk menolak pindah ke rumah susun yang telah disediakan.

"Pengusaha itu ada dua orang lagi, namanya Budi sama ada satu saya lupa namanya siapa. Jadi dia mau dapat Rp 120 milyar dari tanah negara. Ini yang dibilang orang miskin? Ini yang langgar HAM?" gugat Ahok.

"Ini ada buktinya semua. Kita punya datanya. Kita sudah taruh intel kita semua dengan baik," sambung Ahok yang ditemui di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (17/5/2013).

Usai Melantik Wali Kota Jakbar, Jokowi dan Istri Keliling Rusun Angke

[caption id="" align="alignleft" width="368"] Jokowi usai pelantikan walikota[/caption]

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) hari ini melantik Wali Kota Jakarta Barat yang baru, Fatahillah di rumah susun (rusun) Angke, Tambora, Jakarta Barat. Usai melantik, Jokowi pun menyempatkan diri melihat-lihat kondisi rusun ditemani istrinya Iriana.

Pantauan detikcom, Jumat (17/5/2013), Jokowi yang mengenakan setelan jas warna hitam, didampingi istri, Iriana Widodo yang mengenakan kebaya 'encim' warna oranye, melihat-lihat bangunan rusun. Namun peristiwa itu hanya berlangsung beberapa menit.

Pasalnya, saat berkeliling, Jokowi nyaris tidak dapat berjalan akibat banyaknya warga yang mendekat dan ingin bersalaman dengan orang nomor satu di DKI itu.

Tak lama setelah itu, Jokowi bersama istri langsung masuk ke mobil Toyota Innova warna hitam B 1124 BH untuk pulang ke Balai Kota DKI. Ketika masuk mobil pun Jokowi masih dirubungi oleh warga. Jokowi dan istri pun kemudian membagikan beberapa buah buku tulis dari dalam mobilnya kepada warga.

"Yah, sayang banget. Pak Jokowinya cuma sebentar," ujar salah seorang warga yang tidak sempat bersalaman dengan Jokowi.

Kondisi rusun sendiri tampak ramai. Sedikitnya ada 5 tower rusun di lokasi ini. Gedung tersebut tidak dicat. Hampir di setiap jendela rusun terdapat jemuran pakaian milik warga.

Tak Penuhi Undangan, Jokowi Disebut Tidak Konsisten oleh Komnas HAM

[caption id="" align="alignleft" width="184"] Jokowi abaikan panggilan komnas HAM[/caption]

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kisruh penggusuran warga Waduk Pluit Kamis (15/5) kemarin. Komnas HAM menyayangkan ketidakhadiran Jokowi.

"Kita menyesalkan karena Pak Jokowi tidak konsisten, janjinya tidak ditepati. Sudah dua jam menunggu, malah memilih jadi pembicara di Untar. Saya menjadi bingung apa yang dilakukan Pak Jokowi," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, kepada detikcom, Jumat (17/5/2013).

Siane menambahkan pemanggilan tersebut sebenarnya hanya meminta Jokowi berdialog langsung dengan warga Waduk Pluit. Hal ini dikarenakan warga banyak yang tidak tahu keseriusan janji Jokowi untuk merelokasi mereka ke rusun sewa.

"Mereka sangat mengharapkan, apakah itu (janji relokasi) betul-betul bisa diwujudkan? Karena yang dialami itu penggusuran," kata Siane.

Siane pun mengungkapkan penemuannya atas adanya perilaku sejumlah oknum yang mengintimidasi warga. Bentuk intimidasi bermacam-macam, mulai dari tawaran uang hingga Rp 10 juta, sampai keberadaan alat berat dan oknum di sekitar lingkungan warga.

"Mereka terintimidasi, tidak dilakukan adil," ujar Siane.

Siane berencana akan kembali menyurati Jokowi yang berisi permohonan ditunda penggusuran tersebut hingga dicapai musyawarah mufakat antara warga dengan Jokowi. Isi surat juga akan menyampaikan indikasi-indikasi pelanggaran HAM menurut Komnas HAM.

"Kita akan membuat surat lagi menyatakan sebelum ada kesepakatan dengan warga, jangan dilakukan penggusuran itu. Sebab ini ada potensi pelanggaran HAM," tutup Siane.

Dibilang Tak Tahu Aturan, Ini Jawaban Basuki

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Dibilang Tak Tahu Aturan, Ini Jawaban Basuki[/caption]

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai saat Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek yang menilainya arogan dan tidak mengerti aturan soal kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Basuki mengatakan bahwa sudah banyak pihak yang menyatakan dirinya sosok arogan.

"Sudah terlalu banyak yang bilang aku arogan. Okelah," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Ia pun membantah kalau tidak menyetujui penerbitan e-KTP. Menurutnya, dia hanya menginginkan pembuatan e-KTP dengan cara murah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing kota sehingga dapat menghemat anggaran yang ada.

Ia mencontohkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang juga dapat digunakan sebagai ATM. Melalui BPD, secara tidak langsung warga yang menjadi nasabah akan memiliki KTP tersebut. Hal tersebut justru akan menguntungkan warga karena dapat kartu bisa dipergunakan sebagai tarik tunai.

"Kan saya bilang secara pribadi. Saya setuju dengan e-KTP. Cuma bisa dilakukan dengan cara murah melalui BPD. Saya hanya ngomong itu saja," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sebelumnya, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga sekaligus juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyatakan, Basuki tidak mengerti aturan. Ditambah lagi pernyataan Basuki yang menyatakan menentang penerapan e-KTP sejak dirinya menjadi anggota Komisi II DPR RI. Begitu juga dengan pernyataan Basuki yang menuding Kemendagri hanya membuang uang triliunan rupiah untuk proyek e-KTP.