Ruang rapat anggota DPRD[/caption]Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Asraf Ali menyangkal pemberitaan yang menyebut dia berinisiatif mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Joko Widodo (Jokowi) terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang bermasalah. Dia bahkan mengaku tidak tahu sumber penggalangan itu dari siapa.
"Sementara pengumpulan tanda tangan. Tapi saya gak tau sumbernya. Saya sendiri tidak tanda tangan," ujar Asraf saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/5).
Ketua Fraksi Golkar ini menyebutkan, tidak ada satupun anggotanya yang turut menandatangani hak interpelasi itu. "Fraksi Golkar tidak setuju karena tidak terlibat," kata dia.
Selanjutnya, Asraf justru menjelaskan, jika DPRD tetap kukuh menggunakan hak itu, maka hal itu tidak akan bermanfaat. Pasalnya, persoalan KJS sudah selesai di tingkat komisi.
"Tidak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai di tingkat komisi," pungkas Asraf.
Sebelumnya, kepada merdeka.com Asraf menyebut, jika ketidakjelasan KJS terus dipelihara Jokowi, dia yakin hak interpelasi ini bisa berujung pada pemakzulan.
"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5).
Asraf menilai, program KJS yang dijalankan Jokowi tidak mengandung kejelasan karena konsep yang dipakai belum matang. Sehingga, atas hal itu, dia merasa perlu meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi secara resmi dalam forum mengingat masalah KJS tidak dapat selesai di tingkat komisi.
No comments:
Post a Comment