Ahok: 2 RS yang mundur dari KJS karena tak punya pelayanan baik[/caption]Pemprov DKI ogah membayar selisih pembayaran klaim kesehatan pada rumah sakit swasta sejak sistem INA CBG's per dengan Paket Pelayanan Esensial (PPE) diberlakukan. Hal itu sesuai dengan aturan yang ada di UU BPJS.
"Enggak bisa dibayar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5).
Untuk diketahui sistem pola pembayaran dengan INA CBG's diberlakukan sejak 1 April lalu dan saat diuji coba dua bulan ke depan. Saat uji coba berjalan, ternyata rumah sakit keberatan dengan tarif INA CBG's.
"Persoalan di Indonesia ini ada INA CBG's, itu di situ berdasarkan rata-rata tarif di rumah sakit pemerintah, diambil rata-rata itu yang salah. Harusnya diambil tarif itu berdasarkan clinical pathway, jadi tahu prosedur kerja kaya apa. Makanya kita minta RSUD kita sendiri susun. Tapi DPRD keduluan teriaknya," ungkapnya.
Ahok mempersilakan rumah sakit yang tidak mampu mengumpulkan data clinical pathway mengundurkan diri. Sebab buatnya tidak ada alasan pasien tidak dilayani karena kekurangan sarana dan prasarana.
"Kan sudah dibilang rumah sakit yang tidak kuat mengumpulkan data ini silakan mundur kan. Yang mundur cuma dua kok. Tidak juga kan? Kalau soal kurang ranjang, dari dulu juga sudah kurang ranjang, kenapa tidak mau bangun? Emang kami masuk sekarang langsung kurang ranjang? Kan gara-gara bapak jadi lebih banyak! Cara bacanya dibalik, ini artinya apa? Artinya dulu banyak sekali masyarakat DKI yang harus mati di rumah, enggak dilayanin," terangnya.
No comments:
Post a Comment