Warga Betawi: Jokowi-Ahok Kembalikan PRJ ke Sejarah

Meski baru sebatas wacana, pemindahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke area Monumen Nasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disambut baik oleh warga, khusus masyarakat Betawi.

Adji Virdian (24), warga Betawi yang tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan, dirinya setuju jika PRJ dipindahkan ke Monas. Menurut dia, jika hal itu terjadi, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menghargai sejarah HUT Jakarta.

"Kan, memang sejarahnya pertama kali PRJ itu di Monas. Diadakan di sana karena Monas, kan, ikon Jakarta. Makanya setuju banget mau diadain di Monas lagi," ujar pria yang bekerja di perusahaan konstruksi ini, Kamis (6/6/2013) siang.

Adji mengakui gelaran PRJ pada tahun-tahun terakhir sangat jauh dari roh HUT Jakarta terdahulu. Produk-produk berbasis masyarakat serta kesenian Betawi bergeser ke pinggir dan diganti dengan beragam stan industri raksasa. Pasar rakyat akhirnya berubah menjadi pasar modern.

"Kalau di Monas, kan, lebih kelihatan PRJ-nya daripada di Kemayoran yang lebih kelihatan pameran hanya untuk kalangan high class-nya. Lihat saja tiket masuknya yang Rp 35.000," ujar Adji.

Tidak hanya Adji, hal senada diungkapkan warga Betawi lainnya, Asrul Hasanudin (28). Pria yang tinggal di kawasan Batuampar, Condet, itu mengaku pasti turut dalam kemeriahan PRJ jika diselenggarakan di Monas. Menurut Asrul, suasana PRJ bisa membawa dirinya ke masa kecilnya.

"Gua ke PRJ Kemayoran cuma dua kali, tapi dulu gua lebih sering ke PRJ Monas waktu kecil sama bokap gua. Pasti berasa nostalgialah. Apalagi kalau tiket masuknya gratis," ujarnya semringah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghidupkan kembali roh yang telah lama sirna dari HUT Jakarta. Karakter Betawi yang menjelma dalam PRJ di Monas itu, lanjut Asrul, menjadi semangat baru bagi warga Jakarta demi membangun Jakarta yang diidam-idamkan.

Wacana perpindahan PRJ dari area Kemayoran ke pelataran Monas diwacanakan Pemprov DKI, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI melihat PRJ kehilangan roh karakter Betawi atas keberadaan stan-stan industri raksasa, menggeser produk kebudayaan Betawi. Pemprov DKI melihat perlu digelar HUT Jakarta yang memiliki ciri Betawi.

Basuki: Pesta Rakyat di Monas Bukan Tandingan PRJ

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki untuk menggelar pesta rakyat bersamaan dengan HUT ke-486 DKI Jakarta di pelataran Monumen Nasional (Monas). Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menampik bahwa pergelaran itu sebagai acara tandingan dari Pekan Raya Jakarta (PRJ).

"Enggak sampai ngomong cabut saham. Tidak ada mau mengubah JIExpo. Pameran silakan saja, tapi boleh dong ada juga yang berbasis budaya," ujar Basuki di kantornya, Senin (3/6/2013) siang.

Rencana pesta rakyat tersebut, lanjutnya, dimulai dari keprihatinan terhadap karakteristik budaya Betawi yang kian minim di PRJ. Padahal, PRJ digelar untuk memperingati HUT DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI berencana untuk menyelaraskan PRJ dengan pesta rakyat.

"Mulai tahun ini kita susun ada festival rakyat, ada car free night. Jadi, kalau JIExpo pameran, silakan pameran saja. Kita punya konsep sendiri yang sifatnya lebih kerakyatan," ujar Basuki.

Jika masuk ke arena PRJ harus merogoh kocek, pria yang akrab disapa Ahok tersebut menegaskan bahwa di pesta rakyat nantinya pengunjung tak dipungut biaya alias gratis. Kebijakan itu dilakukan agar seluruh warga DKI bisa turut menikmati kemeriahan HUT kotanya.

"Kalau sekarang, yang bisa masuk Jakarta Fair kan hanya kalangan atas. Yang kalangan bawah kan tidak menikmati HUT DKI. Maka, kita ingin tak terlalu elite dan enggak bayar," ujarnya.

Menurut rencana, pesta rakyat tersebut akan digelar pada HUT DKI Jakarta tahun 2014. Pesta rakyat tersebut direncanakan menggunakan pelataran Monas. Jika di PRJ stan yang ada berasal dari perusahaan raksasa, di pesta rakyat ini stan yang digelar lebih berlandaskan budaya, misalnya pameran kesenian.

Meski demikian, Basuki yang merupakan mantan anggota DPR tersebut mengatakan, pihaknya masih akan melakukan kajian mendalam terkait rencana pergelaran pesta rakyat itu, mulai dari konsep acara hingga teknis pelaksanaan.

Jokowi: Pemprov Ingin Pindahkan PRJ ke Monas

Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memindahkan lokasi penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke Monumen Nasional (Monas).

"Iya, tapi itu baru rencana," ujar Jokowi di sela-sela acara pembukaan HUT ke-486 DKI di lapangan sepak bola Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013) pagi.

Mengenai PRJ, Jokowi menilai ajang itu seharusnya mengakomodasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan hanya industri besar seperti selama ini. Menurutnya, jika UMKM diberi tempat, kesejahteraan warga akan meningkat.

"Iya, terlalu banyak industri modernnya di PRJ sekarang, kan bisa dilihat sendiri. Kita ingin ke depan yang kecil-kecil masuk," lanjut Jokowi, yang juga menyatakan harapan supaya gagasan Pemprov DKI mendorong UMKM didukung oleh semua pihak.

Jokowi Bakal Bangun Parkir Bawah Tanah di Monas

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Bakal Bangun Parkir Bawah Tanah di Monas[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana membangun lahan parkir bawah tanah di sekitar Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Pembangunannya direncanakan mulai tahun depan dengan menggunakan APBD DKI 2014.

Jokowi mengatakan, pembangunan lahan parkir ini merupakan serangkaian upaya untuk menyediakan lahan parkir off street, khususnya untuk pengunjung Monas dan warga yang memiliki keperluan di Balaikota Jakarta atau perkantoran lain di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Tahun depan kita bangun (parkir bawah tanah) di sekitar IRTI (Monas). Semuanya akan di dalam, tidak ada yang di atas tanah," kata Jokowi, Kamis (2/5/2013), di Balaikota Jakarta.

Agar pembangunannya bisa segera dimulai pada tahun depan, Jokowi meminta jajarannya untuk membuat design engineering detail (DED) pada tahun ini. Meski demikian, Jokowi belum mengalkulasikan besarnya anggaran yang diperlukan.

Rencana pembangunan parkir bawah tanah ini muncul setelah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Budi Susilo Soepandji menyampaikan keluhannya terkait parkir liar. Parkir liar yang dikeluhkan Budi adalah parkir on street di depan Gedung Lemhanas, Jalan Medan Merdeka Selatan. Gedung Lemhanas itu posisinya persis di sebelah Balaikota Jakarta, tempat Jokowi berkantor.

Setiap hari, beberapa mobil banyak diparkir berjajar di tepi jalan depan Gedung Lemhanas. Dalam waktu-waktu tertentu, jumlah mobil yang diparkir bahkan bisa mencapai belasan kendaraan.