Pejabat naik pesawat, Jokowi terlanjur gandrung kelas ekonomi

Reporter : Mohamad Taufik (merdeka.com)



Kasus pejabat memukul pramugari pesawat agaknya baru kali ini terjadi. Apalagi dilakukan pejabat pemerintahan. Tapi inilah kenyataanya, nama Zakaria Umar Hadi, Kepala Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendadak popular karena telah memukul seorang pramugari Pesawat Sriwijaya Air SJ 078.

Sebenarnya cerita pejabat naik pesawat sudah biasa. Hampir dipastikan saban kunjungan lintas daerah, pulau, atau kota, mereka menggunakan pesawat. Namun kisah di antara mereka menjadi seru karena beberapa perjalanan pejabat menggunakan pesawat menyisakan cerita lain yang menurut merdeka.com cukup menarik.

Salah satunya berita pemukulan Zakaria terhadap seorang Pramugari bernama Febriyani. Cerita Zakaria berbuntut panjang karena Febri tidak terima dengan pemukulan. Dia melapor ke polisi. Ujungnya, Zakaria sementara ini meringkuk di tahanan.

Itu cerita Zakaria. Ada cerita seru lain. Kali ini giliran Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta. Mantan Wali Kota Solo itu mengaku kesengsem dengan pesawat kelas ekonomi. Karena itu, dia kerap naik pesawat ekonomi ketika perjalanan dari Solo ke Jakarta, atau sebaliknya dari Jakarta ke Solo.

Lihat saja pengakuan Jokowi kepada merdeka.com beberapa waktu lalu. "Emang dari dulu saya anak ekonomi. Saya dari dulu biasa saja, dari dulu di ekonomi ya ekonomi," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/5).

Pengakuan Jokowi ini terkonfirmasi dengan pengakuan seorang penumpang pesawat kelas ekonomi yang kebetulan pernah bareng dengan Gubernur DKI yang biasanya juga dipanggil 'Mas Joko' ini. Seperti ditulis seorang bloogers dengan nama adesmurf. Dia menulis kisah perjalanan di dalam pesawat bareng Jokowi.

Begini dia menulis: Akhir pekan lalu, saya dan suami bertolak kembali ke Jakarta dari Solo, melalui Bandara Adi Soemarmo. Saat tengah menunggu giliran masuk pesawat di tengah antrian panjang, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara sedikit gaduh di belakang. Spontan menoleh, beberapa orang pun melakukan hal yang sama.

Bahkan tak sedikit yang bergegas menghampiri ke arah kerumunan. Sesosok pria dengan wajah sangat familiar berdiri di tengah-tengah orang yang berebut untuk menyapa dan berfoto bersama. Mengenakan celana jeans, kemeja putih bertangan panjang yang digulung, menyandang ransel hitam di pundak, ia terlihat sedikit lelah, namun secara umum terkesan santai, tenang dan ramah.

Pria itu menebar senyuman khasnya. Dia orang nomer satu di DKI, Joko Widodo yang tenar dengan sapaan akrab Jokowi. Saya ikut berdegup melihat kehadiran beliau, terutama melihat antusiasme orang-orang di ruang tunggu keberangkatan. Seolah semua merasa ingin mendekat dan menyapa. Sangat tergelitik untuk ikut menghampiri beliau, namun saya pun separuh mengingatkan diri sendiri sebenarnya, jangan sampai proses boarding terganggu.

Terlebih, kerumunan berjarak agak jauh dari titik kami berdiri dan terhalang beberapa penumpang lain. Saya berusaha fokus pada antrian, meski sesekali masih juga melihat ke belakang. 'Dzziig!' Ada rasa yang sedikit asing, namun membuat saya tiba-tiba dijalari perasaan haru mendalam. Semacam cubitan bercampur pelukan hangat.

Belum tuntas keheranan, berikutnya saya kembali menyaksikan sesuatu yang langka di negeri ini: seorang pejabat publik terkemuka ikut di dalam antrian masuk ke pesawat, untuk kemudian duduk di bangku belakang: kelas ekonomi! Dalam penggambaran bak tokoh kartun, mungkin rahang saya sudah terlepas jatuh ke lantai.

Baru kali ini saya duduk lebih depan daripada seorang pejabat. :-P Bukan tanpa alasan. Sudah terlalu sering saya menyaksikan bagaimana pongahnya perangai para penguasa ketika menggunakan fasilitas publik. Jangankan mereka, para asisten dan lingkaran terdekatnya juga kerap bertingkah berlebihan, selalu minta dilayani, diistimewakan dan dimaklumi setiap kali mereka hadir. Tidak banyak yang lebih memuakkan dari hal tersebut.

Tulisan pengalaman Adesmurf dikomentari orang lain yang ternyata juga punya pengalaman mirip. Begini pengakuanya: Benar2 de javu, 28 april lalu saya mempunyai pengalaman yang sama: flight yg sama, posisi duduk yg sama (kalo tidak salah waktu itu beliau duduk di no 26/27, saya 1 row di depannya), kemeja putih digulung yang sama, riuh rendah orang2 yg ingin salaman dan berpoto dengannya dst …

Bedanya mungkin cuma saat itu dia narik koper kecil (bukan bawa ransel) dan sampe Jakarta lebih beruntung dari anda karena tidak perlu naik bis ke gedung terminal. Saya rasa tidak perlu argue apakah Jokowi satu2nya pejabat yang merakyat atau tidak, saya yakin jawabannya tidak. tapi mari kita share cerita2 positif semacam ini.

sebagai bentuk penghormatan saya kepada beliau, saat itu saya memilih sikap untuk 'mengacuhkannya', karena saya yakin beliau juga membutuhkan privacy buat dirinya …

Itulah dua perilaku pejabat di negeri ini ketika naik pesawat. Tapi untuk Jokowi, sepertinya dia benar-benar gandrung naik kelas Ekonomi. Bagaimana dengan anda?

Jokowi Effect Mulai Memakan Korban

[caption id="" align="alignleft" width="275"] Joko widodo[/caption]

Dalam jagad perpolitikan nasional, nama Jokowi adalah fenomena. Mantan walikota Solo yang kini menjabat sebagai DKI–1, kisahnya begitu cemerlangl. Sosok Jokowi sebagai pengusaha, yang mulai meniti karir birokrasinya sebagai walikota Solo, dan terpilih dalam 2 periode. Belum sampai berakhirnya masa jabatanya yang ke-2 sebagai walikota Solo, dalam Pilkada Pilgub Jakarta 2012 kemarin, sosoknya muncul pertama kali disodorkan oleh Prabowo Subianto kepada Ketua Umum PDIP Megawati. Pada awalnya Megawati belum terlalu yakin bahwa Jokowi sanggup menaklukan DKI Jakarta, apalagi musuhnya Fauzi Bowo sebagai incumbent. Namun keyakinan Prabowo terjawab sudah, Jokowi mampu mempecundangi sekaligus memupus ambisi Bang Foke untuk meraih jabatan gubernur DKI periode keduanya.

Kemenangan Jokowi ini sungguh bisa membuat hati Prabowo demikinan berbunga-bunga. Mengingat hasil exit poll yang dilakukan SMRC pada saat Pilgub DKI Jakarta mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama yakni sebesar 25 persen memilih Prabowo Subianto ketimbang Megawati Soekarnoputri yang dipilih hanya 13 persen. Sementara pertanyaan exit poll, Apabila Pilpres dilakukan sekarang (20 September 2012), siapa yang dipilih? Maka Warga Jakarta paling banyak memilih Prabowo, yaitu sebanyak 19% dibandingkan tokoh-tokoh lain untuk menjadi presiden. Megawatipun berada jauh dibawah Prabowo, hanya dipilih oleh 10,1% responden. SMRC juga berkesimpulan kemenangan Jokowi-Ahok lebih mendongkrak keterpilihan Prabowo Subianto dibanding Megawati Soekarnoputri.

Hasil temuan SMRC langsung mengobarkan kekecewaan dan kekesalan para elit PDI Perjuangan. Politikus senior PDIP, Taufiq Kiemas dalam menanggapi temuan di lapangan oleh SMRC dengan nada geram mengatakan bahwa PDI Perjuangan jera berkoalisi dengan Partai Gerindra. “Saya rasa kapok juga. Kami tidak mau jadi anak kecil. Untung Saiful Mujani ngomong, jadi bahagia juga kami ini,” ungkap Taufiq di gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (24/9/2012).

Kekesalan dan kekecewaan Taufiq Kiemas ditimpali oleh sang istri Megawati Soekarnoputri ketika memberikan pidato di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/10/2012). Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut ada banyak “penumpang gelap” yang ikut menikmati kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta. Mereka, menurut Megawati, mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa dalam kemenangan Jokowi – Basuki. “Ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikit pun secara moral,” ungkap Megawati.

Mulai saat itulah publik meyakini bahwa ada kerenggangan hubungan antara kubu Prabowo Subianto dengan Megawati. Sehingga dalam Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Barat pun mereka pecah kongsi. Misalnya adanya cerita yang cukup menarik dibalik penentuan PDI Perjuangan yang mengajukan sendiri jagoannya Rieke Dyah Pitaloka – Teten Masduki sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Jauh hari sebelum penentuan pasangan Rieke – Teten oleh PDI Perjuangan (9/11), sebenarnya nama Teten pertama kali masuk dalam bursa Pilkada Jabar didukung oleh Partai Gerindra. Hal ini terungkap dalam pernyataan resmi Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Achmad Muzani bahwa dalam Pilkada Jawa Barat 2013 Partai Gerindra akan mengusung mantan aktivis antikorupsi, Tenten Masduki. “Kami mempertimbangkan usung Teten Masduki,” ungkap Achmad Muzani Selasa (16/10).

Meskipun pada akhirnya Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Barat berhasil dimenangkan oleh pasangan Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar dengan suara 6.515.313 pemilih, namun Cagub PDIP Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki cukup meyakinkan menduduki rangking ke-2 dengan mendulang jumlah suara 5.714.997 pemilih. Pencapaian suara Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki ini sedikit banyak dipercaya dipengaruhi oleh Jokowi Effect yang gethol juga ikut berkampanye .

Kegagalan di Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Barat justru mengobarkan semangat PDIP untuk menaklukkan Jawa Tengah yang merupakan pusat kandangnya Banteng moncong putih. Sebagai benteng terakhir PDIP di Pulau Jawa, Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Tengah menjadi pertaruhan yang sangat menentukan bagi perjalanan politik PDIP terutama menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung 2014. Akhirnya hasil akhir dari berbagai lembaga survei itu menempatkan Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmiko sebagai pemenang Pilgub Jateng dengan perolehan lebih dari 40 persen. Pasangan incumbent dengan nomor urut dua Bibit Waluyo-Sudidjono Sastroatmojo (BISSA) menempati urutan kedua quick count SMS dengan 23%. Kandidat nomor satu di Pilkada Jateng 2013-2018, Hadi Prabowo-Don Murdono (HPDON), hanya meraih 14%.

Kemenangan gemilang pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Tengah ini, disamping karena kesolidan mesin partai untuk mendukung Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmiko. Namun tidak dipungkiri bahwa kemenangan ini juga karena “mantera” Jokowi Effect yang muncul sebagai bintang iklan di televisi bersama Megawati dan Puan Maharani. Maka hampir tidak dapat dibendung bahwa kesuksesan PDIP yang mengantarkan kader mudanya ini untuk menduduki Jateng 1, juga memberi pesan yang lebih jelas sekaligus sedikit menyibak kabut gelap Calon Presiden 2014. Seperti diberitakan di media, hasil survei terakhir Centre for Strategic and International Studies (CSIS), elektabilitas Prabowo sebagai capres kalah jauh dengan Jokowi yang berada di urutan teratas. Elektabilitas Jokowi mencapai 35,1 persen dan Prabowo 16,3 persen. CSIS juga menanyakan responden siapa yang akan dipilih jika capres hanya Jokowi dan Prabowo. Hasilnya, Jokowi mendapat 46,6 persen dan Prabowo 22 persen. Sisanya tidak memilih.

Kebalikan dengan hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang mengantarkan Jokowi menjadi DKI 1, sedikit banyak melambungkan nama Prabowo Subianto sebagai calon Presiden yang mempunyai elektabilitas paling tinggi. Setelah satu semester berlalu, popularitas dan elektabilitas Jokowi ternyata sudah tidak terbendung lagi sebagai calon Presiden 2014 yang paling potensial. Bahkan hasil survei CSIS memberi pesan tegas bahwa sang “anak macan” yang diusulkan oleh Prabowo, dan digadang-gadang bisa terus mendongkrak namanya, ternyata malah sudah “memakan korban” induknya sendiri. Megawati pun sudah kelihatan luluh melihat kenyataan tingginya elektabilitas Jokowi. Pesan-pesan implisit sudah mulai muncul untuk merestui kader muda Banteng moncong putih ini untuk tambil ke depan dalam Pemilihan Presiden 2014.

Itulah politik, tidak ada kesempatan yang datang untuk kedua kalinya. Kalau memang PDIP benar-benar ingin masuk dan memimpin lagi dalam pemerintahan setelah dua periode pemerintahan sebagai partai oposisi, maka tidak ada alternatif lain untuk mengajukan Jokowi sebagai Calon presiden 2014. Meski wacana ini buat kalangan elit internal PDIP masih dianggap terlalu prematur, seiring dengan makin menanjaknya popularitas dan elektabilitas Jokowi, maka pragmatisme politik bisa mengalahkan berbagai pertimbangan yang ideal. Sekali lagi kesempatan dalam politik itu tidak akan datang dua kali, take it or leave it.

Kompasiana

Fb : arofiq aja

 

Jokowi-Ahok Dianggap Tidak Waras

[caption id="" align="alignleft" width="300"] jokowi-basuki[/caption]

Pertanyaan ini harus dijawab dari dua sudut pandang yang berbeda, karena untuk saat ini, kemungkinan jawabannya benar sekali, bahwa keduanya tidak waras dalam lingkungan / budaya  yang dianggap mayoritas adalah benar, meskipun jika diukur secara hati-nurani adalah tidak benar.  Budaya korupsi, budaya plat gulipat, yang dikenal dengan kkn  hampir terjadi di semua departemen, badan penegak hukum, pendidikan, agama, olah raga, kesehatan dan lain-lain. Dari atas sampai kebawah semua sudah memahami dan mentolerirkan budaya itu hingga tumbuh subur, seolah-olah hati nurani tidak lagi berdaya untuk bekerja karena sudah dianggap benar. Jika sudah demikian judul diatas tepat.

Hampir sudah menjadi umum, jika seorang mau naik pangkat, ingin melamar kerja,  mencalonkan diri jadi pejabat, dimana-mana membutuhkan modal yang cukup besar. Bahkan ada yang sampai hutang dan jual harta untuk ditukar dengan jabatan, begitu kalah kelihatan sekali amarahnya lepas control, menggalang masa untuk menghakimi sendiri.  Sebagai orang waras, tentu masuk akal, karena modal yang dikeluarkan harus kembali pokok ditambah keuntungan. Itulah yang waras.

Makanya Jokowi – Ahok termasuk tidak waras, karena tidak keluar uang untuk beli jabatan, maka tindakannya juga tidak butuh modal kembali, apalagi dapat keuntungan.  jika perubahan ataupun gebrakan kerja yang dilakukan Jokowi – Ahok selau  dikritik belum ada bukti nyata. Benarkah demikian ?

Mari kita meninjau sejenak, permasalahan yang sangat berat masalah banjir, masalah kemacetan jalan selalu menjadi ukuran keberhasilan di DKI, Kita melihat kebelakang sebelum Jokowi – Ahok mengambil alih sebagai penguasa tetinggi di DKI. Apakah kedua masalah besar itu sudah teratasi ? Apakah pernah DKI tidak banjir , juga tidak macet ? Sungguh aneh bagi penulis jika Jakarta tidak macet tidak banjir selama ini. Perasaan ini juga terjadi bagi siapa saja yang berada di DKI, bukankah demikian ? Coba bayangkan sudah berapa Gubenur yang pegang DKI ? dikalikan masing-masing 5 tahun. Apakah pantas dibandingkan dengan yang baru menjabat belum setengah tahun. Sesungguhnya jika Jokowi dan Ahok bisa mengatasi itu dalam setengah tahun, tepat sekali judul diatas dikatakan tidak waras.

Memang sulit suatu perubahan dalam budaya yang sudah kuat terjadi. Dari hasil kerja KPK kita bisa melihat departemen mana yang benar-benar bersih ? hampir tidak ada, bukankah demikian ?  Budaya yang sudah menjadi waras inilah yang digebrak oleh Jokowi – Ahok, makanya dia tidak waras.

Indonesia saat ini jika mau maju menjadi Negara kuat, haruslah ada orang yang tidak waras seperti mereka berdua.  Tentu akan menerima banyak tantangan, bahkan tidak lepas kemungkinan akan menjadi sasaran tembak untuk disingkirkan karena ketidak warasan dalam budaya yang dianggap waras oleh mayoritas. Orang tidak waras menjadi minoritas, tentu sulit melawan yang mayoritas yang menganggap dirinya waras. Suatu perubahan merupakan perjuangan. Kebangkitan / kesadaran rakyat sangat dibutuhkan. Hanya kekuatan itu yang bisa merobohkan budaya waras yang bercokol kuat itu.

Rakyat sudah sadar, sehingga melihat Jokowi dan Ahok dipihak yang tidak waras, harus didukung dan dikawal supaya bisa memimpin dengan baik. Gebrakan yang dilakukan memang tidak popular dalam mata budaya waras yang disebut diatas, tetapi minimal arus sudah menuju perbaikan. Semua bisa dilihat, kita yakin karena jelas keduanya tidak butuh uang kembali, tidak ada investasi dalam memperoleh jabatan.  Yang nampak keluguan, kejujuran dan keberanian melawan arus. Bahkan menggunakan fasilitas saja merasa terbeban. Lebih senang hidup sederhana dari pada muluk muluk, senang dilayani daripada melayani.

Penulis ikut merasakan betapa sulitnya memimpin DKI, apalagi  harus merobohkan budaya waras itu. Tetapi survey membuktikan, rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang lugu itu, pemimpin yang tidak war. Doa penulis dari seberang semoga mujizat terjadi, Indonesia bisa melangkah masuk menjadi Negara yang disegani dunia. Jika dunia sudah menyorot kedua tokoh itu, mengapa sesama saudara tidak ? bahkan mau menghancurkannya ? Siapakah yang waras dan siapa yang tidak waras, hati nurani saja yang bisa menjawab dengan tepat.

sumber : Kompasiana

Jokowi-Ahok vs DPRD, publik yang meluruskan

[caption id="" align="aligncenter" width="378"] Jokowi-Ahok[/caption]

Penulis : Didik Supriyanto (merdeka.com)

Dalam ilmu politik moderen terdapat konsep divided government, atau pemerintahan terbelah. Ini terjadi manakala eksekutif dikuasai partai politik atau koalisi partai politik yang tidak menguasai legislatif. Peta politik seperti itu membuat pemerintahan tidak berkembang. Sebab, setiap rancangan kebijakan yang diajukan oleh eksekutif selalu ditentang atau ditolak legislatif. Pemerintahan pun lumpuh, tidak efektif.

Divided government hanya terjadi di negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak terjadi karena eksekutif selalu didukung legislatif. Mengapa? Ya karena partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai mayoritas kursi parlemen-lah yang membentuk pemerintahan.

Maka dari itu disebut pemerintahan parlementer, karena pemerintah atau eksekutif berada di parlemen.

Perdana menteri dan anggota kabinet adalah anggota parlemen. Menyatunya eksekutif dalam parlemen inilah yang menyebabkan sistem pemerintahan parlementer paling stabil dan efektif di dunia dibandingkan jenis pemerintahan lain.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan daerah merupakan duplikasinya dalam ukuran yang lebih sempit. Presidensialisme di daerah itu, antara lain ditandai adanya pilkada untuk memilih eksekutif, dan pemilu legislatif untuk memilih anggota DPRD.

Terjadilah divided government di hampir semua daerah, karena pilkada diselenggarakan secara berbeda waktu dengan pemilu DPRD.

Dalam konteks inilah bisa kita pahami bagaimana hubungan Jokowi-Ahok dengan DPRD DKI Jakarta.

Jokowi-Ahok jelas menghadapi masalah yang lebih besar dan kompleks ketika memimpin Jakarta. Bukan karena Jakarta lebih besar dari Surakarta dan Belitung Timur, juga bukan karena Jakarta lebih beragam masalahnya, tetapi lebih karena peta politik yang beda jauh. Di Solo, DPRD dikuasai PDIP, partainya Jokowi. Sedangkan di Belitung Timur, Ahok yang dicalonkan dua partai kecil, PIB dan PNBK, punya pengalaman menghadapi DPRD yang dikuasai PBB dkk.

Tapi di Jakarta, lebih dari 2/3 kursi DPRD diduduki Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dll, yang tidak mendukung pencalonan Jokowi-Ahok. Pasangan dari 'dusun' ini hanya didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra, yang masing-masing memiliki hanya 11 kursi dan 6 kursi dari 94 kursi DPRD DKI Jakarta.

Dalam kondisi divided government seperti itu, secara politik pemerintahan Jokowi-Ahok takkan efektif. Perhatikan saja, pada saat pembahasan RAPBD, DPRD tampak enggan segera memberi persetujuan. Untuk meminta persetujuan wali kota Jakarta Barat, butuh waktu berbulan-bulan. Yang terakhir, DPRD berencana mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi-Ahok atas masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Apa yang dialami Jokowi-Ahok sebetulnya juga terjadi di daerah lain. Sekali lagi, penyelenggaraan pilkada dan pemilu DPRD yang tidak berbarengan, hampir pasti menyebabkan divided government. Masalahnya adalah cara menghadapinya.

Di banyak daerah, divided government selalu menghasilkan politik transaksional. Ini memang jalan paling gampang agar pemerintahan jalan.

Eksekutif dan legislatif bagi-bagi anggaran, izin tambang, tender proyek, dan dana sosial. Bahkan jabatan di lingkungan pemda pun juga dijatah.

Akibatnya APBD banyak dikorupsi, jabatan publik diduduki orang tidak kompeten. Kinerja pemerintahan pun buruk, sebagian kepala daerah dan anggota DPRD masuk bui tertangkap korupsi.

Jokowi-Ahok bisa saja terjebak dengan politik transaksional itu, sebab peta politik DPRD sama sekali tidak mendukungnya. Bahkan dalam isu-isu sensitif, PDIP dan Partai Gerinda di DPRD pun diam saja. Namun pasangan ini punya dukungan publik yang kuat. Inilah yang membuat DPRD keder.

Mereka tak berani main-main dengan Jokowi-Ahok, karena akan menghadapi opini kuat kaum simpatisan dan pendukungnya. Mereka bergerak aktif di sosial media dan forum-forum terbuka.

Jangankan anggota DPRD yang asal jeplak, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pun tidak kuasa menghadapi tekanan mereka. Inilah kelebihan Jokowi-Ahok, dukungan publik yang kuat. Kesungguhan, kejujuran, dan keikhlasan adalah modal mereka dalam memimpin Jakarta. Hingga kini, sebagian besar rakyat Jakarta percaya, Jokowi-Ahok tidak punya pamrih apa-apa, kecuali membuat rakyat Jakarta lebih sejahtera.

Jokowi tak mempan diiming-imingi jabatan presiden, Ahok juga tak frustrasi oleh aksi-aksi diskriminasi. Keteguhan ini yang membuat simpati dan dukungan terus menguat, hingga mereka bisa mengatasi peta politik DPRD yang tidak menguntungkannya.