Forum Komunikasi Jakarta Baru Ancam Duduki DPRD

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Forum Komunikasi Jakarta Baru Ancam Duduki DPRD[/caption]

Ketua Forum Komunikasi Jakarta Baru Irwan Setiadi menegaskan, jika mayoritas anggota DPRD DKI ngotot melakukan hak interpelasi untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, maka warga akan menduduki kantor DPRD sebagai simbol perlawanan terhadap wakil rakyat.

"Jika hak interpelasi tetap dilakukan, rakyat akan menduduki DPRD. Dalam waktu dekat, mungkin minggu-minggu ini, sebelum awal bulan. Sepuluh ribu orang akan kita turunkan," kata Irwan di sela-sela aksi unjuk rasa di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013).

Irwan menyatakan, anggota DPRD yang telah melakukan pengancaman terhadap Jokowi hendaknya segera meminta maaf. Karena jika tidak, hal itu akan makin memperburuk citra para wakil rakyat di mata masyarakat.

"(Anggota) DPRD harus minta maaf. Apa yang mereka lakukan merupakan cermin tidak berpihaknya mereka pada rakyat. Padahal sangat jelas program KJS yang Jokowi canangkan sangat prorakyat," ujar Irwan.

Sementara itu, M Yasin, orator aksi unjuk rasa sekaligus Koordinator Forum Komunikasi Jakarta Baru wilayah Koja, Jakarta Utara, menegaskan, upaya untuk menduduki DPRD supaya para wakil rakyat tahu jika Jokowi juga dipilih oleh rakyat.

"Mereka mengatasnamakan wakil rakyat padahal tidak prorakyat. Sudah sangat jelas bahwa Jokowi yang sangat prorakyat dengan KJS-nya, kenapa harus ditentang," kata Yasin dalam orasinya.

Seperti diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Jokowi Borong Lahan di Muara Baru untuk Relokasi Warga Waduk Pluit

[caption id="" align="alignleft" width="228"] Jokowi[/caption]

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, warga waduk Pluit yang awalnya menolak untuk direlokasi, kini sudah mau untuk dipindahkan. Oleh karenanya, Jokowi berencana untuk membeli lahan seluas 2,3 hektare di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, untuk menampung warga Pluit tersebut.

"Kemarin sudah ketemu dengan mereka (warga Pluit), dan mereka sudah mau untuk dipindahkan," ujar Jokowi kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).

Jokowi mengatakan, nantinya lahan tersebut akan dibangun rumah susun untuk menampung sekitar 7.000 Kepala Keluarga. Warga Pluit pun telah menyerahkan konsep rumah susun yang mereka inginkan. Namun Jokowi mengaku konsep tersebut berbeda dengan konsep yang ingin ditawarkan oleh Pemprov DKI. Sehingga harus dirundingkan kembali.

"Mereka sudah membawa konsep utk mau dipindah ke rusun, tetapi mereka punya gambaran sendiri untuk rusunnya. Nah, rusun yang kita punya kayak begini, jadi terus ketemu biar ada kesepakatan dan mau pindah," kata Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, Jokowi pun berencana akan menambahkan luas lahan tersebut menjadi 6 hektare.

"Letaknya di dekat Muara Baru, kita beli tanah 2,3 hektare, tapi mau tambah lagi kira-kira 6 hektare. Jadi nanti ada 7.000 KK, yang sudah mau kemarin ada sekitar 1.200 KK. Mereka harus pindah itu nggak bisa ditawar," jelas Jokowi.

Soal Sekda DKI Jakarta, Wali Kota Jakut "No Comment"

[caption id="" align="alignleft" width="193"] Walikota Jakut[/caption]

Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta belum diisi pejabat tetap sejak mundurnya pejabat lama Fadjar Panjaitan. Beberapa nama dikait-kaitkan dengan jabatan eselon I tersebut. Salah satu nama yang kerap disebut adalah Bambang Sugiyono, Wali Kota Jakarta Utara.

Ditemui usai melantik 12 pejabat baru di lingkup Pemkot Jakut, Rabu (24/4/2013), Bambang memilih tidak terlalu menanggapi rumor tersebut. "Soal Sekda, saya no comment," ujar Bambang menanggapi pertanyaan Kompas.com.

Menurut Bambang, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005, Gubernur yang mengajukan nama-nama calon sekda kepada presiden. Karena itu, Bambang tak ingin mendahului pemimpinnya, meskipun ia menyatakan siap menjalankan perintah atasannya.

"Jabatan itu urusan gubernur. Kalau saya, ditugaskan di mana pun saya siap," kata Bambang.

Jabatan orang ke-3 di pemerintahan DKI lowong sejak Fadjar Panjaitan mengundurkan diri pada 8 April lalu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Saat ini jabatan sekda dijalankan Wiriyatmoko selaku pelaksana tugas (plt).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga saat ini belum mengajukan tiga nama yang disyaratkan sebagai calon sekda kepada presiden.