Lagi, Jokowi rombak susunan kepala dinas di DKI

Gubernur Joko Widodo rupanya belum mantap dengan susunan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) khususnya eselon II di Pemprov DKI Jakarta. Hari ini, sekitar tujuh orang pejabat eselon dua akan dirotasi dari jabatan sebelumnya.

Pelantikan akan dilangsungkan pukul 13.00 WIB di Balai Kota DKI Jakarta. Untuk diketahui, pejabat eselon dua termasuk di antaranya kepala dinas, wakil kepala dinas, kepala biro dan asisten deputi gubernur.

"Ya nanti siang ada pelantikan, kira-kira ada tujuh orang lah," ujar Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga saat dihubungi wartawan, Selasa (11/6).

Namun, Made begitu ia disapa, masih merahasiakan siapa saja pejabat eselon II yang akan dirotasi. Tetapi, Made memberikan gambaran ada kepala dinas yang akan digeser dalam mutasi jabatan ini.

"Iya ada (kepala dinas) yang jelas ini untuk reformasi birokrasi menuju Jakarta Baru. Pokoknya enggak terlalu ekstrim turun jabatannya," jelasnya.

Ini untuk kesekian kalinya Jokowi merombak susunan anak buahnya. Khusus eselon II, Jokowi pernah melakukan rotasi sebanyak dua kali pertama sekitar November 2012 lalu, kemudian Mei 2013 kemarin.

"Di PRJ Bayar Rp 5 Juta, di Kemang Hanya Rp 50.000"

Bang Amu, penjual kerak telor di Festival Palang Pintu yang digelar di Jalan Kemang, Bangka, Mampang Prapatan, mengaku hanya membayar uang kebersihan Rp 50.000. Dia mengaku tidak sanggup membayar Rp 5 juta untuk berjualan di Jakarta Fair.

"Mau jualan di sana (Jakarta Fair) mahal. Di sana kami, para penjual kerak telor, harus bayar Rp 15 juta satu titik untuk tiga orang, masing-masing Rp 5 juta," kata Amu saat ditemui di Festival Palang Pintu, Minggu (9/6/2013).

Menurutnya, harga Rp 5 juta tersebut paling murah. Jika ingin mendapat tempat yang bagus, penjual diminta harus membayar lebih mahal lagi.

"Kalau di sini (Festival Palang Pintu) hanya diminta uang kebersihan dua hari Rp 50.000. Ini yang namanya pesta rakyat sebenarnya. PRJ mah kejem. Itu mah namanya buat orang kaye doang. Buat bisnis kalau di sana," keluh Amu.

Amu menuturkan, para pedagang kerak telor di Jakarta Fair biasanya masuk melalui seseorang yang mengoordinasi dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan.

Di FPP, Amu menjual kerak telornya Rp 15.000. Pada hari pertama, Sabtu (8/6/2013), Amu mendapat Rp 1,5 juta. Sementara modalnya hanya Rp 500.000.

"Alhamdulillah jualannya bagus kalau di sini," ujar Amu bersyukur.

"Kalau hari biasa, saya muter-muter aja dari satu pameran ke pameran yang lain. Kalau lagi ramai, per hari bisa mendapat Rp 500.000 dengan modal Rp 300.000. Kalau di acara ini bisa lebih, bahkan naik sampai tiga kalinya," tutur Amu lagi sambil tersenyum.

Lambaian Pengunjung PRJ untuk Siapa, Jokowi atau SBY?

Acara Peresmian Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran dalam rangka menyambut HUT ke-486 DKI Jakarta, Senin (10/6/2013), berlangsung secara meriah. Sejumlah pejabat, mulai dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hadir dalam acara itu. Dari pantauan Kompas.com, Presiden SBY ditemani Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono berada di panggung acara bersamaan dengan Joko Widodo yang juga didampingi istri.

Presiden yang mengenakan kemeja lengan panjang warna biru tua berada di depan Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang coklat. Kedatangan kedua tokoh itu pun mendapat sambutan meriah. Para pengunjung PRJ secara bersama-sama melambaikan tangan ke arah kedua tokoh tersebut. Namun, tak jelas kepada siapa para pengunjung melambaikan tangan. Sebab, jarak kedua tokoh ke pengunjung itu cukup jauh.

Lambaian tangan itu pun ditanggapi berbeda, baik oleh Presiden maupun Jokowi. Presiden tampak turut melambaikan tangan ke arah kerumunan pengunjung. Namun, di belakangnya, Jokowi tampak hanya menunduk sambil tersenyum kepada pengunjung. Keduanya lalu duduk di kursi VVIP.

Ajang pameran PRJ telah dibuka untuk umum sejak Kamis, 6 Juni 2013 lalu. Namun, acara peresmian baru dilakukan hari ini. Acara dengan tajuk "Terus Maju Jakartaku" tersebut akan berlangsung selama 32 hari penuh hingga 7 Juli mendatang, bertepatan musim liburan sekolah. Acara peresmian pembukaan hari ini diisi oleh beragam atraksi, mulai dari drama musikal sesuai tema, tarian, dan musik. Turut hadir sejumlah pejabat, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Ketua KONI Agum Gumelar.

Serapan APBD 2012 rendah, DPRD DKI kompak kritik Jokowi-Ahok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2012. Salah satunya terkait pembebasan lahan.

"Realisasi belanja modal hanya 68,5 persen," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Subki, saat menyampaikan pandangan atas laporan pertanggungjawaban APBD DKI di hadapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/6).

Subki menjelaskan, penyerapan anggaran untuk belanja tanah yang hanya 2,25 persen dari modal yang mencapai Rp 35,38 triliun. Akibatnya sisa anggaran untuk belanja tanah mencapai Rp 9,46 triliun.

"Pemerintah seharusnya sudah menyadari bahwa ada keterbutuhan ruang terbuka hijau. Juga termasuk fasilitas sosial dan umum," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Belly Bilasula. Menurutnya, banyak program yang dicanangkan pada APBD 2012 belum terlaksana menyebabkan serapan anggaran rendah.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta 2012 lebih rendah dari 2011, hanya 6,5 persen," kritik Belly.

Belly mengatakan, pemprov lebih banyak menghabiskan uang untuk belanja operasional dibandingkan modal. Rasionya belanja operasional mencapai Rp 22,77 triliun sedangkan modal hanya Rp 8,78 triliun.

"Belanja operasional hanya menguntungkan birokrasi. Sedangkan investasi untuk jangka panjang yaitu modal diabaikan. Sehingga merugikan masyarakat," tambahnya.

Lain halnya, Perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dwi Rio Sambodo mengatakan dari pos pendapatan daerah lain-lain yang sah hanya tercapai 0,24 persen dari target Rp 1,54 triliun. Padahal DKI Jakarta memiliki potensi besar mendapatkan pemasukan dari sektor pajak.

"Pajak pemakaian air bawah tanah juga hanya terealisasi 60,03 persen dari target Rp 170 miliar," ujarnya.

Bahkan Fraksi PAN-PKB menyoroti jumlah utang yang membengkak. Perwakilan fraksi, Wanda Hamidah mengatakan pada tahun 2011 utang pemerintah sebesar Rp 715,44 miliar.

"Sedangkan 2012 malah menyisakan hutang Rp 903,88 miliar," katanya.

Padahal idealnya, utang tidak mengalami peningkatan sebesar ini jika seluruh belanja pengeluaran selesai pada akhir 2012.

Untuk anggota dewan meminta pemerintah benar-benar mengalokasikan dana sesuai dengan tugas dan fungsi pokok satuan perangkat kerja.

"Pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas dari aparatur dalam penguasaan teknologi informasi," pungkas salam satu anggota dari Fraksi Hanura-PDS, Farel Silalahi.

[lia]

Di PRJ, Jokowi Diteriaki Diminta "Nyapres"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap menjadi pusat perhatian saat menghadiri Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013) malam. Pengunjung meneriaki Jokowi agar bersedia maju dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2014.

Pantauan Kompas.com, pemandangan tersebut terjadi seusai Jokowi beserta beberapa pejabat lain melepas kepergian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seusai mobil RI 1 meninggalkan lokasi, pengunjung PRJ berdesakan menyerbu Jokowi.

"Pak, jadi capres ya Pak," teriak salah seorang pemuda sambil berusaha mendekati Jokowi. "Iya Pak, kami pasti dukung Bapak di 2014," timpal seorang wanita yang ikut berdesakan berusaha mendekati orang nomor satu di DKI Jakarta itu.

Jokowi tak menjawab seruan-seruan itu. Ia hanya membalas dengan senyuman dan menyalami satu per satu pengunjung PRJ yang merangsek mendekatinya. Aksi para pengunjung PRJ membuat para ajudan gubernur kewalahan mengawal Jokowi.

Menggembirakan rakyat

Di sela interaksinya dengan pengunjung PRJ, Jokowi sempat menjelaskan rencana Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut HUT DKI Jakarta. Dia mengatakan peringatan ulang tahun akan dirayakan dengan menggelar acara berbasis kebudayaan.

Menurut Jokowi, PRJ sudah berkembang dan berubah menjadi pameran industri raksasa, tidak lagi sesuai dengan roh awal acara. "Sudah berkembang ke arah pameran dagang. Padahal di awal, PRJ adalah pestanya rakyat, gembiranya rakyat," ujarnya.

Oleh sebab itu, Jokowi pun memastikan pesta sesungguhnya untuk rakyat pada Juni 2014, ulang tahun berikutnya. Namun, dia belum dapat memastikan apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mencabut sahamnya di JIExpo untuk memfokuskan dana ke pesta rakyat ataukah akan menggelar dua acara berbeda secara beriringan. "Sedang dikaji," tepis dia.

Jokowi akan dampingi SBY buka PRJ di Kemayoran

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Jokowi akan dampingi SBY buka PRJ di Kemayoran[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini diagendakan akan menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menghadiri pembukaan Pekan Raya Jakarta di Jakarta International Expo Kemayoran.

"Pukul 19.00 WIB, memberikan sambutan pada acara pembukaan Pekan Raya Jakarta Tahun 2013 dalam rangka HUT Jakarta ke-486 bersama Presiden RI, JIExpo Kemayoran, Jakarta," isi agenda dari protokoler Humas Pemprov DKI Jakarta, Senin (10/6).

Jokowi berkeinginan menyulap PRJ dengan nuansa yang berbeda. Menurutnya, PRJ akan dievaluasi agar nuansa kerakyatan lebih ditonjolkan.

Kemudian untuk tahun depan, PRJ kemungkinan besar tidak lagi digelar di Kemayoran. Namun akan digeser di Lapangan Monas dengan harapan seluruh warga Jakarta dengan mudah menikmati pesta rakyat tersebut.

"Masih direncanakan," ujar Jokowi di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6).

Adapun alasannya menurut Jokowi adalah supaya ada kombinasi antara usaha kecil, menengah dan memamerkan produk-produk berbasis budaya.

Jokowi menilai PRJ yang sekarang ini jauh dari roh kerakyatan. PRJ menonjolkan kepentingan bisnis besar dan hanya mengejar kepentingan komersialisme. Padahal, PRJ disuguhkan bertujuan untuk menghibur rakyat dan warga Jakarta.

"Ya nanti itu supaya kembali ke rohnya, bahwa itu untuk produk-produk kreatif berbasis budaya," jelas Jokowi.

1500 Menwa Jayakarta Bersihkan Kali Ciliwung

Kondisi Kali Ciliwung yang masih dipenuhi sampah mendorong sebanyak 1.500 anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarta beserta elemen masyarakat melakukan aksi bersih-bersih di Kali Ciliwung menggunakan rakit dan perahu karet.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-486 Kota Jakarta dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diisi dengan aksi memungut sampah, menutup tempat sampah liar di bantaran Kali Ciliwung, sosialisasi lubang resapan biopori (LRB), serta penanaman pohon guna mengatasi bencana banjir yang sering melanda Ibu Kota.

Komandan Menwa Jayakarta, Lukman Hakim, mengatakan, aksi bersih-bersih Kali Ciliwung ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun sebagai implementasi Tri Dharma perguruan tinggi dalam Aksi Nyata gerakan Cinta Ciliwung dan program membuat satu juta lubang biopori.

"Aksi ini sebagai wujud kesadaran dan kecintaan Menwa terhadap lingkungan," ujarnya, Minggu (9/6).

"Kegiatan ini juga selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta menuju Jakarta Baru dan gerakan Indonesia Berseri yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia," tambahnya.

Karena itu dia berharap, aksi bersih-bersih dari hulu hingga hilir sungai Ciliwung ini dapat mengubah perilaku buruk masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai.

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai demi terwujudnya kota Jakarta yang bersih dan indah," harapnya.

Jokowi Hadiri Prosesi Pemakaman Taufiq Kiemas

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bersama para pejabat negara lainnya tampak hadir di Bandara Halim Perdanakusuma menunggu kedatangan jenazah Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas yang meninggal dunia di Singapura, Sabtu (8/6). Rencananya, setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, jenazah akan langsung diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Jokowi berangkat dari rumah dinas di Jl Taman Suropati, Menteng sekitar pukul 07.20 menggunakan kendaraan Toyota Land Cruiser bernopol B 1 DKI. Setibanya di Halim Perdanakusuma, Jokowi langsung memasuki hanggar Skuadron Udara 17, tempat jenazah Almarhum Taufiq Kiemas disemayamkan.

Selain Jokowi, beberapa pejabat lainnya yang turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir yakni Gubernur DIY Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo, Anggota DPR RI Dedi Gumelar alias Miing, adik ipar Taufiq Kiemas, Guruh Soekarno Putra dan Menteri Koordinator Perkonomian, Hatta Rajasa.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Dwi Rio Sambodo mengatakan, rencananya jenazah diberangkatkan dari rumah sakit menuju Bandara Changi pada pukul 07.30 waktu Singapura. Kemudian pada pukul 09.00 waktu Singapura pesawat khusus yang membawa jenazah terbang menuju Bandara Halim Perdanakusuma.

"Dijadwalkan pada pukul 09.30, pesawat khusus yang membawa jenazah Taufiq Kiemas tiba di Bandara Halim Perdanakusuma. Presiden SBY direncanakan akan menyambut langsung," ujar Dwi Rio, Minggu (9/6).

Setelah disemayamkan di VVIP Room Bandara Halim Perdanakusumah, jenazah langsung diberangkatkan ke TMP Kalibata untuk dimakamkan. Upacara kenegaraan pemakaman direncanakan dipimpin oleh Presiden SBY pada pukul 11.00.

Seperti diketahui, Taufiq Kiemas meninggal pada Sabtu (8/6) pukul 19.05 waktu Singapura. Ketua MPR RI tersebut meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya. Keadaan Taufiq sempat membaik pada Sabtu siang, namun kembali memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.

APBD Perubahan DKI Jakarta Diprediksi Capai Rp 52 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2013. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi nilai anggaran yang dialokasikan dalam APBD-P DKI 2013 akan mencapai Rp 52 triliun atau meningkat Rp 2,1 triliun dari nilai saat ini.

"APBD perubahan jadi Rp 52 triliun lebih," ujar Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Peningkatan nilai APBD-P 2013 ini, lanjut Basuki, merupakan konsekuensi dari perubahan program pembangunan dan perubahan pendapatan daerah. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengharapkan penyusunan draf APBD-P DKI 2013 tidak terlambat. Dengan begitu, anggaran tersebut dapat ditetapkan sebelum penyusunan APBD 2014.

"Jumlahnya memang naik karena ada penambahan program dan pendapatan. Semuanya sudah ada hitungannya, tetapi saya lupa detailnya," kata Basuki.

Awalnya, nilai APBD DKI 2013 sebesar Rp 49,9 triliun. Jumlah ini lebih besar Rp 8,6 triliun dibanding APBD Perubahan DKI 2012.

APBD DKI 2013 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 41,5 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,4 triliun.

APBD DKI 2013 akan digunakan untuk belanja daerah sebesar Rp 45,5 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp 4,05 triliun.

 

Vidio : Wagub Bpk. Basuki T. Purnama peletakan batu pertama pembangunan rusun di Pulo Gebang

 

Wagub Bpk. Basuki T. Purnama peletakan batu pertama pembangunan rusun di Pulo Gebang

 

Dari channel PemprovDKI youtube

 

Kritikan Thdp Rencana Jokowi Alih Fungsi Rumah Dinas Camat & Lurah Yg Tidak Terpakai

 

Kritikan Thdp Rencana Jokowi Alih Fungsi Rumah Dinas Camat & Lurah Yg Tidak Terpakai

Dari channel Penguasaha youtube :)

Vidio : Dendam Politik Kebon Sirih dan Rencana Kunker DPRD Ke Luar Negeri

 

kritikan anggota DPRD DKI Jakarta kepada Jokowi-ahok tentang KJS

vidio dari channel Penguasaha youtube.. tq gan..!! :)

Jokowi Minta Slank Jadi Duta Buang Sampah di Tempatnya

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) ternyata punya misi khusus saat bertandang ke markas grup band Slank di Gang Potlot, Pancoran, Jaksel. Jokowi ingin mengajak Slank untuk kampanye peduli lingkungan.

Jokowi ingin mengajak grup band yang memiliki ribuan penggemar tersebut untuk mengkampanyekan buang sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau sungai.

"Kita tadi bisik-bisik, mau bareng-bareng kampanye buang sampah di tempatnya," ujar Jokowi di markas Slank, Gg Potlot III, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2013).

Jokowi pun punya alasan tersendiri kenapa memilih sampah sebagai tema kampanye. Sebab, sampah menjadi salah satu penyebab utama banjir di Jakarta.

"Jakarta problemnya paling berat. Sehari-hari 2 ribu ton sampah masuk ke kali. Kalau nggak disampaikan dengan cara-cara kekinian, ya nggak bisa," jelas Jokowi.

"Baru disampaikan tadi, nggak tahu apa mau dibuat sebuah lagu. Atau kegiatan atau yang lainnya," tambah Jokowi.

Rencana Jokowi ini pun mendapat dukungan dari Slank. Salah seorang personel Slank, Bimbim mengatakan, soal lingkungan memang sudah menjadi concern mereka dalam berkegiatan ke masyarakat maupun menciptakan sebuah karya.

"Udah lama Slank memang kampanye soal sungai, dan kebetulan ini langsung dari pemimpinnya sendiri. Bagus sekali," kata Bimbim.

Ahok: Pemprov DKI Akan Banding Kasus Tanah Abang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pemprov DKI akan tetap mengajukan banding keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai sengketa perjanjian kerja sama antara PD Pasar Jaya dan PT Priamanaya Djan International (PT PDI) soal Blok A Pasar Tanah Abang.

"Ini kami kejar terus dan pasti kami ajukan banding," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Ia pun mengaku telah memanggil Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis untuk mempelajari kasus tersebut dan sepakat mengajukan banding. Menurut Ahok, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) masih mengambang karena menjatuhkan sanksi denda, tetapi juga mengabulkan tuntutan PT PDI.

"Kalau begitu, mau sampai kapan kontrak ini berakhirnya? Kan bahaya sekali sama-sama salah katanya, sama-sama salah di mana? Apa kontrak ini dibikin enggak ada batasnya dan sampai kiamat?" lanjut Ahok.

PD Pasar Jaya dan PT PDI punya perjanjian kerja sama soal pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang untuk jangka waktu 2003-2008. Salah satu klausul perjanjian itu adalah, pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang harus diberikan kepada PD Pasar Jaya, jika jumlah kios yang terjual mencapai 95 persen.

Pada 2008, kios yang terjual belum mencapai 95 persen. PD Pasar Jaya kemudian mengevaluasi kerja sama itu. PD Pasar Jaya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap perjanjian kerja sama tersebut.

Audit BPKP menunjukkan PT PDI menyewakan kios. Padahal, menurut perjanjian, kios hanya boleh dijual. PD Pasar Jaya pun memutuskan mengakhiri kerja sama dengan PT PDI.

PT PDI berusaha mempertahankan hak mengelola Blok A Pasar Tanah Abang dengan menggugat PD Pasar Jaya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Pada Selasa (4/6/2013), PN Jaktim menyatakan bahwa PT PDI telah melanggar perjanjian kerja sama dengan PD Pasar Jaya dan mengharuskan mereka membayar Rp 8,2 miliar sebagai ganti rugi untuk kios-kios yang belum terjual. Nilai tersebut tidak sesuai tuntutan PD Pasar Jaya, yang mengalami kerugian Rp 18 miliar sejak Blok A Pasar Tanah Abang dikelola PT PDI.

Selain itu, PN Jaktim juga mengabulkan tuntutan PT PDI, yaitu hak mengelola Blok A Pasar Tanah Abang, hingga jumlah kios terjual mencapai 95 persen.

PT PDI sendiri merupakan perusahaan milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, yang merupakan pendukung Joko Widodo-Ahok dalam kampanye untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Saya enggak lihat Menpera atau siapa. Pemiliknya presiden juga sama saja, harus tetap berjalan. Kamu begitu jadi pejabat, kamu tidak bisa lagi memegang jabatan di perusahaan," tandas Ahok.

Basuki: Jual atau Sewakan Unit Rusun, Pidana 6 Tahun!

Didoakan menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh warga Rusun Pulo Gebang tidak membuat Basuki Tjahaja Purnama mengurangi sikap tegasnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap mengingatkan adanya ancaman pidana bagi warga rusun yang menjual atau menyewakan unitnya.

"Kami imbau keras kalau ada penghuni menjualbelikan atau menyewa unit rusun, kami pidanakan enam tahun," tegas Basuki di hadapan puluhan penghuni rusun yang memadati lokasi acara peletakan batu pertama Rusun Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (7/6/2013).

Selain akan memidanakan dan mencabut kepemilikan unit rusun tersebut, Basuki juga mengimbau warga untuk tidak meminta uang kerahiman kepada Pemprov DKI. Dia menegaskan bahwa Pemprov DKI saat ini dapat membedakan mana warga yang memiliki kepentingan di dalam rusun dengan warga yang benar-benar ingin memiliki rumah.

Basuki mengatakan, walaupun tanah di Jakarta saat ini mahal, Pemprov DKI terus berupaya keras sebanyak-banyaknya membeli tanah yang akan digunakan untuk membangun rusun. Prinsip Pemprov DKI, kata dia, adalah memberikan tempat tinggal bagi warga kurang beruntung yang tidak memiliki rumah.

"Kami juga akan membangun rusun terpadu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu repot lagi kalau misalnya sakit atau mau berbelanja, di rusun tempat bapak ibu tinggal akan dilengkapi dengan pasar, sekolah, dan puskesmas di bawahnya. Kami sedang mencari lahan untuk membangun rusun itu," tutur Basuki.

Basuki menjelaskan bahwa jurang perbedaan antara warga DKI yang kaya dan miskin sangat jauh. Oleh karena itu, Pemprov DKI berusaha mengadministrasi keadilan sosial warga secara baik. Apabila warga membutuhkan jaminan pendidikan, Pemprov DKI memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP), begitu pula apabila warga membutuhkan jaminan kesehatan, DKI akan memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kami berupaya mengadministrasi keadilan sosial dengan baik. Jangan sampai ada orang sakit, mati di rumah. Sekali lagi, kami akan lawan Anda semua yang mau mengganggu keadilan sosial masyarakat," kata Basuki yang diiringi tepuk tangan penghuni Rusun Pulo Gebang.

Pak Jokowi, Malnya Kok Enggak Digusur?

Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit sudah mulai menunjukkan hasil. Saat ini, sisi barat Waduk Pluit, yaitu perkampungan, taman burung, dan lapangan futsal milik PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro), sudah rata dengan tanah.

Seorang warga yang rumahnya digusur, Sumiati, mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit dengan menggusur bangunan-bangunan di bantaran. Menurut dia, Jakarta banjir karena pusat-pusat perbelanjaan yang dibangun di area yang seharusnya menjadi lahan resapan air.

"Padahal, kami kebanjiran juga baru kemarin (awal 2013). Kenapa Pak Jokowi enggak membongkar mal-malnya juga? Di Pantai Marina saja sudah mau dibangun gedung atau apartemen itu," kata Sumiati yang mengaku sudah puluhan tahun tinggal di bantaran Waduk Pluit, Kamis (6/6/2013).

Mengenai rumahnya yang sudah rata dengan tanah, Sumiati mengatakan, "Dulu saya beli sama orang Rp 15 juta. Sekarang mah orangnya pasti sudah kabur. Yah mau bagaimana lagi, memang sudah nasib."

Setelah rumahnya di dekat lapangan futsal PT Jakpro digusur, lanjut Sumiati, ia dan suaminya kini menumpang di rumah anaknya yang masih mengontrak. Sumiati tidak pindah ke rumah susun yang sudah disediakan Pemprov DKI karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta.

Soal mata pencarian, Sumiati kini berjualan minuman dan kue di dekat tenda tempat polisi menjaga proyek normalisasi Waduk Pluit.

Sementara itu, Komar (55) yang mengaku telah tinggal di bantaran Waduk Pluit sejak tahun 1984 menolak direlokasi ke rumah susun yang disediakan Pemprov DKI. Komar mengaku tidak pindah karena mempertimbangkan retribusi yang akan dibebankan kepadanya jika menjadi penghuni rumah susun. Menurut Komar, ia mempertimbangkan pengeluaran karena penghasilannya sebagai tukang tambal ban tak menentu.

"Kalau gratis ya enggak apa-apa. Tapi, kalau bayar, ya saya mendingan di sini saja," katanya.

Waduk Pluit dinormalisasi karena telah mengalami penyempitan dan pendangkalan. Awalnya, Waduk Pluit memiliki luas 80 hektar dan berkedalaman 10 meter. Luas Waduk Pluit menyusut sampai 20 persen karena rumah-rumah liar di bantaran. Kedalaman Waduk Pluit saat ini juga hanya 1 sampai 3 meter.

Pengerukan Waduk Pluit mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan itu pada awal tahun ini. Saat itu, permukaan waduk dipenuhi sampah dan eceng gondok, sampai-sampai airnya tak terlihat.

Sementara untuk menyelesaikan masalah warga bantaran Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda, Muara Baru, Daan Mogot. Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun rumah susun di area seluas 6,4 hektar di Luar Batang, Jakarta Utara.

Nasionalisasi Palyja: Kalau sudah prinsip tak main main

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Perdagangan Prancis, Selasa (4/6) siang. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan akan mengambil alih perusahaan penyulingan air bersih PT Palyja.

"Tadi sudah saya sampaikan dan Palyja mau kita ambil," ujar Jokowi di Balai kota Jakarta, Selasa (4/6).

Politikus PDIP ini mengatakan pengambilalihan tersebut lantaran selama ini Palyja lebih mementingkan sisi keuntungan ketimbang melayani masyarakat terkait pengelolaan air bersih.

"Supaya DKI bisa lebih leluasa mengelola air, betul-betul untuk rakyat. Untuk masyarakat. Bukan orientasi pada keuntungan," ucapnya.

Jokowi juga menegaskan, pihaknya akan melakukan negosiasi dengan pihak Palyja membahas pengambilalihan ini. Namun, apabila tidak ada jalan keluar, tentunya Jokowi memiliki siasat lain.

"Kalau sudah menyangkut prinsip, saya tidak akan main-main," tuturnya.

Adapun besaran anggaran untuk membeli sebagian saham tersebut tidak dipersoalkan. Sebab, saat ini ia sedang melakukan proses negosiasi.

"Kalau kira-kira kita mampu ngapain?. Enggak ada penalti-penalti. Ini masalah negosiasi kok gimana," terangnya.

Jokowi mengaku pihak Mendag Perancis hanya senyum-senyum saat dirinya mengatakan akan membeli Palyja. "Senyum-senyum, enggak tahu senyum kaget atau apa enggak ngerti. Tapi senyum-senyum," ucapnya sembari tertawa.

Warga Betawi: Jokowi-Ahok Kembalikan PRJ ke Sejarah

Meski baru sebatas wacana, pemindahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke area Monumen Nasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disambut baik oleh warga, khusus masyarakat Betawi.

Adji Virdian (24), warga Betawi yang tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan, dirinya setuju jika PRJ dipindahkan ke Monas. Menurut dia, jika hal itu terjadi, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menghargai sejarah HUT Jakarta.

"Kan, memang sejarahnya pertama kali PRJ itu di Monas. Diadakan di sana karena Monas, kan, ikon Jakarta. Makanya setuju banget mau diadain di Monas lagi," ujar pria yang bekerja di perusahaan konstruksi ini, Kamis (6/6/2013) siang.

Adji mengakui gelaran PRJ pada tahun-tahun terakhir sangat jauh dari roh HUT Jakarta terdahulu. Produk-produk berbasis masyarakat serta kesenian Betawi bergeser ke pinggir dan diganti dengan beragam stan industri raksasa. Pasar rakyat akhirnya berubah menjadi pasar modern.

"Kalau di Monas, kan, lebih kelihatan PRJ-nya daripada di Kemayoran yang lebih kelihatan pameran hanya untuk kalangan high class-nya. Lihat saja tiket masuknya yang Rp 35.000," ujar Adji.

Tidak hanya Adji, hal senada diungkapkan warga Betawi lainnya, Asrul Hasanudin (28). Pria yang tinggal di kawasan Batuampar, Condet, itu mengaku pasti turut dalam kemeriahan PRJ jika diselenggarakan di Monas. Menurut Asrul, suasana PRJ bisa membawa dirinya ke masa kecilnya.

"Gua ke PRJ Kemayoran cuma dua kali, tapi dulu gua lebih sering ke PRJ Monas waktu kecil sama bokap gua. Pasti berasa nostalgialah. Apalagi kalau tiket masuknya gratis," ujarnya semringah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghidupkan kembali roh yang telah lama sirna dari HUT Jakarta. Karakter Betawi yang menjelma dalam PRJ di Monas itu, lanjut Asrul, menjadi semangat baru bagi warga Jakarta demi membangun Jakarta yang diidam-idamkan.

Wacana perpindahan PRJ dari area Kemayoran ke pelataran Monas diwacanakan Pemprov DKI, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI melihat PRJ kehilangan roh karakter Betawi atas keberadaan stan-stan industri raksasa, menggeser produk kebudayaan Betawi. Pemprov DKI melihat perlu digelar HUT Jakarta yang memiliki ciri Betawi.

Jokowi ajak Dubes AS Scot Alan Marciel blusukan ke Pasar Koja

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengajak Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Alan Marciel blusukan ke Pasar Lokasi Binaan Permai, Lorong 103 Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya Jokowi dan Scot usai mengunjungi Kampung Muara Bahari.

Menurut Jokowi, tinjauan ke pasar kawasan Koja ini untuk mengecek pengerjaannya karena target penyelesaian pasar tersebut akhir tahun ini.

"Saya hanya ngecek. Inikan belum beres. Kita targetkan Juli-Agustus akan segera dilanjutkan dan Desember rampung," ujar Jokowi sebelum pergi meninggalkan Pasar Lokbin Permai, Jakarta Utara, Rabu (5/6).

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ratna Ningsih mengatakan anggaran yang dikeluarkan pada tahap pertama hanya anggaran untuk struktur bangunan. "Untuk pembangunan tahap II sampai selesai, anggarannya Rp 10 miliar dari APBD," kata Ratna.

Ratna mencatat, ada 214 pedagang yang akan direlokasi ke pasar tersebut jika sudah rampung. Ratna mengungkapkan, pembangunan struktur bangunan tahap pertama telah dikerjakan sejak tahun 2012 dan akan diselesaikan tahun ini.

"Dari semua pedagang di lorong-lorong belakang, dari ujung jalan sampai pedagang-pedagang di depan pasar akan dipindahkan semua ke sana," jelasnya.

Bupati Kepulauan Seribu Janji "Blusukan" seperti Jokowi

Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifudin berjanji akan mengikuti jejak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk blusukan mengunjungi warga. Itu dilakukan untuk sosialisasi program Pemerintah Provinsi DKI.

"Blusukan pasti, nantinya kita akan shalat Jumat di masjid-masjid, pulau-pulau. Saat itu kita akan sampaikan program-program," ujar Asep seusai dilantik di Pulau Pari, Rabu (5/6/2013).

Asep yang pernah menjadi Bupati Kepulauan Seribu pada 2010 hingga 2011 mengatakan akan menggandeng warga dan pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah. "Pemerintah berfungsi melayani, memberdayakan, membangun. Karena itu kita bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat sekitar," ujar Asep.

Asep mengatakan, dalam aksi blusukannya ke permukiman warga, ia sekaligus ingin mengubah pola pikir warga Kepulauan Seribu bahwa jangan hanya bertumpu pada satu hal saja. Asep ingin warga di pulau mana pun di Kepulauan Seribu untuk swadaya dalam hal pariwisata agar mandiri.

Seperti diketahui, Asep dilantik sebagai Bupati Kepulauan Seribu menggantikan Ahmad Ludfi yang telah memasuki masa pensiun. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpesan agar Asep meningkatkan perekonomian masyarakat.