Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki untuk menggelar pesta rakyat bersamaan dengan HUT ke-486 DKI Jakarta di pelataran Monumen Nasional (Monas). Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menampik bahwa pergelaran itu sebagai acara tandingan dari Pekan Raya Jakarta (PRJ).
"Enggak sampai ngomong cabut saham. Tidak ada mau mengubah JIExpo. Pameran silakan saja, tapi boleh dong ada juga yang berbasis budaya," ujar Basuki di kantornya, Senin (3/6/2013) siang.
Rencana pesta rakyat tersebut, lanjutnya, dimulai dari keprihatinan terhadap karakteristik budaya Betawi yang kian minim di PRJ. Padahal, PRJ digelar untuk memperingati HUT DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI berencana untuk menyelaraskan PRJ dengan pesta rakyat.
"Mulai tahun ini kita susun ada festival rakyat, ada car free night. Jadi, kalau JIExpo pameran, silakan pameran saja. Kita punya konsep sendiri yang sifatnya lebih kerakyatan," ujar Basuki.
Jika masuk ke arena PRJ harus merogoh kocek, pria yang akrab disapa Ahok tersebut menegaskan bahwa di pesta rakyat nantinya pengunjung tak dipungut biaya alias gratis. Kebijakan itu dilakukan agar seluruh warga DKI bisa turut menikmati kemeriahan HUT kotanya.
"Kalau sekarang, yang bisa masuk Jakarta Fair kan hanya kalangan atas. Yang kalangan bawah kan tidak menikmati HUT DKI. Maka, kita ingin tak terlalu elite dan enggak bayar," ujarnya.
Menurut rencana, pesta rakyat tersebut akan digelar pada HUT DKI Jakarta tahun 2014. Pesta rakyat tersebut direncanakan menggunakan pelataran Monas. Jika di PRJ stan yang ada berasal dari perusahaan raksasa, di pesta rakyat ini stan yang digelar lebih berlandaskan budaya, misalnya pameran kesenian.
Meski demikian, Basuki yang merupakan mantan anggota DPR tersebut mengatakan, pihaknya masih akan melakukan kajian mendalam terkait rencana pergelaran pesta rakyat itu, mulai dari konsep acara hingga teknis pelaksanaan.
