Jokowi Pemimpin Progresif, Pasti Dimusuhi DPRD

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Pemimpin Progresif, Pasti Dimusuhi DPRD[/caption]

Ancaman pencopotan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta dianggap wajar. Sebab pemimpin progresif biasanya mendapat perlawanan dari anggota DPRD yang tidak berprestasi.

"Kebijakan yang progresif dan maju oleh seorang kepala daerah pasti akan diancam dan dimusuhi DPRD. Apalagi selama ini DPRD juga tidak melakukan sesuatu, cenderung begitu-begitu saja," kata pengamat politik Arie Sudjito, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/5/2013).

Arie mengatakan, seorang pemimpin yang progresif pasti akan menghadapi kontroversi. Dan itulah yang saat ini dihadapi oleh Jokowi, seperti baik pada permasalahan proyek MRT, Waduk Pluit, maupun KJS.

"Sesuatu yang maju harus ada kontroversi, yang penting kan sejauh ini ketika ada masalah Jokowi memberikan solusi," ujar Arie.

Mengenai ancaman DPRD yang akan mengajukan hak interpelasi dan memakzulkan Jokowi, Arie menyebut ancaman itu salah alamat dan cenderung kontraproduktif. "Kontraproduktif karena mereka (DPRD) seharusnya mengancam pemimpin yang tidak melakukan apa-apa. Jadi ancaman DPRD sangat tidak perlu," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Jokowi: Harusnya ada tanggung jawab sosial dari rumah sakit

[caption id="" align="aligncenter" width="540"] Jokowi: Harusnya ada tanggung jawab sosial dari rumah sakit[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum berpikiran untuk menaikkan premi asuransi untuk KJS senilai Rp 50 ribu. Namun, ia lebih meminta Rumah Sakit untuk sadar diri bahwa sisi kemanusiaan lebih penting.

"Ya memang harusnya ada sebuah tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan Rumah Sakit terhadap warga yang tidak mampu, harusnya ada seperti itu. Tapi kalau orientasinya hanya pada keuntungan profit oriented, kita ini repot juga," ungkap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/5).

Menurutnya, premi sebesar Rp 23 ribu lebih baik daripada aturan pemerintah pusat sebesar Rp 15 ribu. Namun, ia menilai Rp 50 ribu itu akan mengembalikan pada sistem sebelumnya, yakni pemilihan obat yang bebas.

"Ya tidak, Rp 50 ribu gimana. Kita ini terlanjur semuanya bebas saja dulu-dulu tanpa sistem, ya kan. Mau pilih obat yang mana boleh, mau pilih ini dioperasi atau tidak dioperasi juga ditentukan sendiri. Sekarang memang ada aturan mainnya dan sistem yang mengatur, obat itu ini ini ini tahapannya ada semua," jelasnya.

Politikus PDIP ini mengaku kebiasaan memilih-memilih obat dan sebagainya yang menjadi RS merasa keberatan.

"Ya kebiasaan-kebiasaan memilih aja. Ya yang dulu-dulu, obat bisa memilih," ucapnya.

Ia pun mengatakan hal ini bukan kesalahan KJS, sebab kartu sehat tersebut saat ini dibutuhkan oleh warga. Pasalnya, adanya KJS, tingkat pasien di setiap RS membludak.

"Dibutuhkan, terbukti dengan melonjaknya pasien di rumah sakit artinya dibutuhkan, program itu ditunggu dan dibutuhkan. Sekarang kalau sudah dipegang tangan kalau RS tidak siap ada yang ingin mundur problemnya ada dimana? bukan di KJS nya yang diselesaikan," katanya.

 

Usai Melantik Wali Kota Jakbar, Jokowi dan Istri Keliling Rusun Angke

[caption id="" align="alignleft" width="368"] Jokowi usai pelantikan walikota[/caption]

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) hari ini melantik Wali Kota Jakarta Barat yang baru, Fatahillah di rumah susun (rusun) Angke, Tambora, Jakarta Barat. Usai melantik, Jokowi pun menyempatkan diri melihat-lihat kondisi rusun ditemani istrinya Iriana.

Pantauan detikcom, Jumat (17/5/2013), Jokowi yang mengenakan setelan jas warna hitam, didampingi istri, Iriana Widodo yang mengenakan kebaya 'encim' warna oranye, melihat-lihat bangunan rusun. Namun peristiwa itu hanya berlangsung beberapa menit.

Pasalnya, saat berkeliling, Jokowi nyaris tidak dapat berjalan akibat banyaknya warga yang mendekat dan ingin bersalaman dengan orang nomor satu di DKI itu.

Tak lama setelah itu, Jokowi bersama istri langsung masuk ke mobil Toyota Innova warna hitam B 1124 BH untuk pulang ke Balai Kota DKI. Ketika masuk mobil pun Jokowi masih dirubungi oleh warga. Jokowi dan istri pun kemudian membagikan beberapa buah buku tulis dari dalam mobilnya kepada warga.

"Yah, sayang banget. Pak Jokowinya cuma sebentar," ujar salah seorang warga yang tidak sempat bersalaman dengan Jokowi.

Kondisi rusun sendiri tampak ramai. Sedikitnya ada 5 tower rusun di lokasi ini. Gedung tersebut tidak dicat. Hampir di setiap jendela rusun terdapat jemuran pakaian milik warga.

Basuki Santai Hadapi Gugatan Buruh

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai rencana Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melawan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Basuki, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) 2013.

"Pak Gubernur bilang, kan, memang harus digugat. Masa buruh tidak memperjuangkan nasibnya dia," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Basuki menilai tepat langkah buruh dalam memperjuangkan pembatalan penangguhan UMP melalui PTUN. Selain itu, ia yakin bahwa gugatan itu tidak akan mengganggu kinerja Pemprov DKI. Bila putusan PTUN memenangkan gugatan buruh, Basuki menyatakan bahwa Pemprov DKI tinggal melaksanakan putusan tersebut.

"Ya, kita tunggu saja, kan. Kalau PTUN memenangkan buruh, ya kita ikuti saja. Santai, kan," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

MPBI akan mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Jokowi, yang telah mengabulkan penangguhan UMP 2013 sebagaimana diajukan oleh delapan perusahaan. Delapan perusahaan itu adalah PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Hansae Indonesia Utama, PT Inkosindo Sukses, PT Tainan Interprises Indonesia, dan PT Winners International.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003 tentang Penangguhan Upah Minimum disebutkan bahwa penangguhan UMP harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan itu antara lain ada persetujuan dari buruh, perusahaan benar-benar merugi, dan membuat laporan audit. Namun, hingga saat ini MPBI menilai tidak ada sikap transparan tentang laporan keuangan dari perusahaan.

Kata kunci

Ahok tanggapi tuntutan buruh

buruh menggugat Jokowi

gugatan buruh

buruh DKI Jakarta

 

 

 

 

 

Nyamannya Berjualan di Tempat Relokasi PKL

Tak ada pemandangan kumuh ataupun kotor di tempat penjualan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Damai, Indosiar, Jakarta Barat. para pedagang berjualan dengan kondisi etalase dan tempat duduk yang berbaris rapi di area pakir seluas 20 meter persegi tersebut.

Para pedagang ini sebelumnya berjualan di pinggir Jalan Damai. Di antara mereka, ada yang berjualan sejak 18 tahun lalu di lokasi tersebut. Banyaknya perkantoran membuat pedagang berbagai macam makanan dan minuman bisa memperoleh omzet yang besar.

Jahlani (42), pedagang gorengan di Taman PKL Indosiar, merasa sangat bersyukur karena telah mendapatkan tempat yang laik. Saat berjualan di pinggir jalan dulu, dia sering merasa was-was karena banyak pemuda dan preman yang mengganggu aktivitas berdagangnya. Ia juga cemas karena bisa saja petugas satuan polisi pamong praja datang dan membongkar tempat berjualan miliknya sewaktu-waktu.

"Sekarang jualannya sudah tenang, enggak takut satpol PP lagi," kata ayah dari tiga orang anak itu saat ditemui di Taman PKL Indosiar, Selasa (23/4/2013).

Menurut Jahlani, pendapatannya di tempat yang baru memang tergolong menurun dibanding omzet saat berjualan di pinggir jalan. Dulu ia bisa mengantongi pendapatan Rp 700.000 setiap hari, kini ia hanya mengatongi Rp 500.000 saban hari.

Taman PKL Indosiar ini baru saja ditempati pada Februari 2013. Dengan hanya membayar uang listrik dan air sebesar Rp 60.000 setiap bulan, PKL bisa berdagang dengan tenang.

Endang (54), penjual ayam kalasan di lokasi tersebut, juga sangat bersyukur bisa menempati Taman PKL. Sebelumnya, dia harus menyewa lahan dari penjual lain untuk bisa berjualan di lokasi tersebut. Harga yang diberikannya pun sangat mahal, yaitu Rp 400.000 per bulan. Itupun belum termasuk air dan listrik.

"Dulu harus sewa lahan sama yang nempatin sebelumnya. Itu harganya sudah mahal. Belum lagi beli air ledeng, sebulan bisa Rp 100.000," kata Endang.

Endang menyarankan kepada PKL lain untuk mau direlokasi seperti dirinya. Dengan berjualan di tempat yang telah disediakan, pedagang bisa tenang menjalankan usahanya.

Endang menuturkan, jika berjualan di pinggir jalan, pendapatannya memang tergolong besar. Setiap hari dia bisa meraup omzet Rp 1 juta-Rp 1,5 juta. Setelah berdagang di lokasi baru, pendapatannya menjadi Rp 900.000-Rp 1 juta saja. "Walau pendapatan menurun, tapi tetap stabil. Saya masih bisa bersyukur," ujarnya.

Endang mengungkapkan, untuk bisa berjualan di lokasi tersebut, pedagang harus memberikan kartu keluarga atau KK. Ini dilakukan karena berjualan di lokasi tersebut tidak disertai kontrak. Karena lokasi penjualan itu tidak boleh disewakan atau dijual kepada penjual lain, KK tersebut berguna untuk memonitor siapa yang berdagang di tempat itu. Penjual haruslah pemilik atau keturunan yang tertera di KK tersebut.

Endang mengatakan, selain diberi sarana seperti etalase maupun kursi untuk pengunjung, pedagang juga akan diberikan pinjaman uang sebesar Rp 2,5 juta. Pinjaman tersebut bisa dicairkan sekitar bulan Juni mendatang. Pinjaman koperasi itu dapat digunakan untuk membangun usaha pedagang tersebut.

Taman PKL Indosiar ini merupakan taman percontohan untuk relokasi PKL. Taman tersebut telah diresmikan oleh lima menteri kabinet Indonesia Bersatu II dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 28 Februari 2013. Kelima menteri yang hadir saat itu adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, serta Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dan Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Kata kunci

Relokasi PKL

PKL iNDOSIAR

PENATAAN pkl Ala Jokowi

Pedagang kaki lima Indosiar

Kawasan kumuh PKL

 

 

Ahok Soroti Rendahnya Serapan Anggaran SKPD

[caption id="attachment_24202" align="alignleft" width="365"] Ahok[/caption]

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui rendahnya serapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lantaran proses tender masih sedang berlangsung.

Dia mengungkap serapan anggaran bervariasi, ada yang sudah 10%, 5% bahkan di bawah 1%. Kondisi ini menjadi catatannya untuk mengevaluasi dinas-dinas terkait, termasuk temuan adanya biaya konsultan perawatan jalan senilai Rp150 juta.

“Kita baru tender kan, Dinas PU juga baru dua minggu. Saya bilang ke mereka juga, pembelian alat berat dan kendaraan langsung saja, nggak perlu tender,” katanya Jumat malam (19/4/2013).

“Di PU masih saja saya temukan biaya konsultan untuk perawatan jalan Rp150 juta, padahal sudah saya coret tetapi setelah lewat DPRD keluar lagi,” tuturnya.

Selain Dinas PU, beberapa SKPD yang diketahui masih memiliki serapan anggaran rendah yakni Biro Umum dan Dinas Pertamanan.[Bisnis.com]

Birokrasi Ruwet, Program Kerja Tersendat

[caption id="attachment_24169" align="alignleft" width="292"] birokrasi ruwet[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali terganjal rumitnya prosedur birokrasi untuk mengeksekusi program-programnya. Kali ini terkait upaya normalisasi sungai yang masih terus diproses dan belum memberikan hasil signifikan di lapangan.

Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, saat ini, proses tersebut masih terus berjalan karena pada dasarnya ia sudah tak sabar untuk memulai program normalisasi sungai-sungai di Jakarta. “Proses masih berjalan, inventarisasi sudah dilakukan,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Jokowi memprediksi, normalisasi sungai, khususnya Sungai Ciliwung, dapat mulai dilakukan sekitar Mei 2013. Ia berjanji akan mempercepat prosesnya, termasuk menangkal hal-hal yang mungkin bisa timbul dan kembali mengganjal.

Beberapa hal yang menjadi ganjalan dalam normalisasi sungai itu adalah penggunaan dana dari APBD. Oleh sebab itu, sejumlah proses administrasi harus dilalui, termasuk tahap lelang yang memerlukan waktu sekitar 45 hari. Atas dasar itu, Jokowi meminta warga untuk bersabar bila banjir masih terjadi di Jakarta.

Salah satu sungai yang sudah dinormalisasi adalah Sungai Pakin di Jakarta Utara. Proses normalisasi di sungai itu bisa dimulai lebih cepat karena menggunakan bantuan dari swasta melalui program corporate social responsibility (CSR). Selain Sungai Pakin, Waduk Pluit juga dinormalisasi dengan bantuan dana dari swasta. Normalisasi di Waduk Pluit ini juga sudah menunjukkan hasil.

“Kalau pakai dana swasta enak, punya uang langsung kerja. Tapi, (normaliasi sungai) ini kita pakai APBD, harus nunggu proses lelang. Sumur resapan juga menunggu proses lelang. Kira-kira Mei baru bergerak di lapangan,” kata Jokowi.

Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan sektor swasta untuk mewujudkan program pemerintah. Hal itu antara lain terlihat pada proses pengadaan fasilitas rumah susun di Rusun Marunda, Jakarta Utara.[Kompas.com]

Jokowi Paksa Dua Menteri Menunggu

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Paksa Dua Menteri Menunggu[/caption]

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini dijadwalkan menghadiri acara pencanangan pasar bebas bahan berbahaya di Pasar Cibubur, Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (19/4/2013). Namun, Jokowi malah terlambat hadir tanpa alasan. Padahal, masyarakat dan dua menteri telah menunggunya berjam-jam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi akan berangkat ke Pasar Cibubur pukul 08.00 dari rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat. Karena sesuai agenda Gubernur yang dirilis Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jokowi akan hadir di Pasar Cibubur pada pukul 08.30. Namun, sekitar pukul 07.40, Jokowi keluar dari rumah dinasnya dan meluncur ke Balaikota Jakarta. Sampai pukul 08.50, Jokowi belum juga berangkat sehingga acara terpaksa ditunda, menunggu kabar dari Jokowi.

Acara pencanangan pasar bebas bahan berbahaya dihadiri Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang akhirnya terpaksa menunggu di kantor Pasar Cibubur. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati dan Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis tampak mendampingi kedua menteri tersebut.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan antusiasmenya untuk mewujudkan pasar di Jakarta terbebas dari bahan berbahaya dengan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Di lokasi, puluhan anggota masyarakat telah menunggu sejak pagi. Informasi mengenai kedatangan Jokowi cepat menyebar dari mulut ke mulut.

Jika Jokowi Jadi Presiden, Basuki Tak Siap Jadi DKI 1

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi basuki[/caption]

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bingung saat ditanya wartawan jika Joko Widodo nantinya mencalonkan diri menjadi presiden. Dia mengaku tak siap untuk menggantikan posisi Jokowi sebagai Gubernur DKI.

"Bener bingung aku. Tidak siap aku jadi DKI 1, enggak mudah lho menjadi DKI 1," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Basuki mengaku, dalam menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota, tidak akan lancar apabila tanpa arahan dari Jokowi. Apabila Basuki kerap berbicara tentang kebijakan-kebijakan Pemprov DKI, hal itu karena Jokowi yang terlebih dahulu sudah ke lapangan dan memberikan arahan kepadanya.

"Enggak mudah itu tanpa Pak Jokowi. Saya ini, kan, hanya administrator. Namun, mungkin beliau mau ajak saya jadi menteri, ha-ha-ha," kata Basuki seraya tertawa.

Saat ditanya kemungkinan Basuki mencalonkan diri sebagai wakil presiden, mantan Bupati Belitung Timur itu merendah. "Enggaklah, enggak laku. Siapa yang mau nyalonin saya, ha-ha-ha," ujarnya.

Dari beberapa hasil survei, nama Jokowi selalu masuk jajaran tiga besar capres favorit bersama tokoh-tokoh nasional. Yang terbaru, Pol-Tracking Institute melakukan media monitoring partai politik dan calon presiden selama 1 Februari-31 Maret 2013, nama Jokowi berada di urutan teratas sebagai tokoh paling banyak diberitakan dalam media untuk Capres 2014.

Jokowi pun berkali-kali menyatakan tidak berniat untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. Namun, ia selalu mengikuti pemberitaan hasil survei dan menyadari bahwa dia merupakan capres primadona.

Sukedris, Jokowi jangan maju capres 2014

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Memohon Jokowi Tak Jadi Capres 2014[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (17/4/2013) sore, mendapat tamu dadakan di Balaikota Jakarta. Ia didatangi seorang pendukung yang memaksa berbicara dengannya dan meminta Jokowi tak ikut dalam pencalonan presiden pada Pemilihan Umum 2014.

Pendukung Jokowi itu bernama Sukedris (55), seorang guru Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta di SD Negeri 01 Pagi, Muara Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Dengan mengenakan pakaian safari, Sukedris tiba di pendapa Balaikota Jakarta sekitar pukul 16.00. Sebelum bertemu Jokowi, ia sempat memamerkan dua kartu identitas yang melingkar di leher serta dijepit di saku baju bagian depan.

Setelah menunggu sekitar satu jam, Jokowi keluar dari ruang kerjanya. Seketika saja Sukedris berusaha menerobos belasan wartawan yang tengah mewawancarai Jokowi. Sukedris sempat dihalangi oleh petugas keamanan karena tindakannya dianggap mengancam. Namun, ia tetap bersikeras meminta Jokowi meluangkan waktu sebentar untuk berbicara dengannya.

Sekitar 10 menit kemudian, ketika berondongan pertanyaan wartawan untuk Jokowi mulai berkurang, Sukedris kembali berusaha mendekat dan akhirnya dialihkan untuk berfoto bersama Jokowi.

"Saya ini saudara, cuma mau bicara, enggak minta apa-apa," kata Sukedris dengan sedikit emosional kepada beberapa petugas keamanan yang mencoba menghalanginya.

Mendengar itu, akhirnya Jokowi menoleh dan mempersilakan Sukedris untuk menyampaikan maksudnya. "Kenapa? Sini, ayo bicara sini," kata Jokowi.

Merasa mendapat angin segar, Sukedris dengan percaya diri mendekat persis berhadap-hadapan dengan mantan Wali Kota Surakarta itu. Dengan menggunakan bahasa Jawa, pria yang akrab disapa Idris ini meminta Jokowi untuk tidak terbuai dengan ajakan sejumlah orang terkait pencalonannya sebagai presiden pada Pemilihan Umum 2014.

"Saya menangkan Anda (Jokowi), pertama dan kedua juga menang (dalam Pilgub DKI). Saya enggak minta apa-apa. Doa saya, semoga Anda selamat semuanya. Saya dengar dari PDI-P, Jokowi mau jadi presiden, tapi saya enggak bolehin. Saya sudah berdoa, tapi enggak usah dikasih apa-apa. Yang penting Bapak terus maju untuk provinsi ini. Jangan mau Bapak dicalonkan PDI-P atau Gerindra," kata Sukedris setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

Setelah itu, Idris berjabat tangan dan pergi meninggalkan Jokowi. Saat diminta tanggapannya terkait permintaan Idris, Jokowi hanya tersenyum. Ia tetap memegang perkataannya yang sering ia lontarkan dalam banyak kesempatan. Jokowi ingin fokus membenahi Jakarta.

"Jawaban saya, ya, sama saja. Konsisten jawaban saya, enggak ada bedanya. Saya mau fokus, mau kerja ngurus taman, rumah susun, MRT, monorel, Pluit," kata Jokowi.

Jokowi Jangan Anggap Penolakan Warga Angin Lalu

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Jangan Anggap Penolakan Warga Angin Lalu[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diimbau tidak menganggap penolakan warga sebagai angin lalu. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana terkait warga Lebak Bulus dan Fatmawati yang masih menolak pembangunan mass rapid transit (MRT) dengan konsep jalan layang.

Politisi PKS yang akrab disapa Sani ini mengatakan, sebagai pemimpin Jakarta, Jokowi sempat berjanji untuk melibatkan warga dalam tim pengkaji moda transportasi massal berbasis rel tersebut. Janji tersebut dilontarkan Jokowi dalam public hearing, dan harus dipenuhi.

"Itu janji dalam sebuah forum, di mana warga mencurahkan perasaan mereka. Sebaiknya direspons, jangan dianggap angin lalu," kata Sani kepada Kompas.com, Jumat (12/4/2013).

Seperti diberitakan sebelumnya, pada awal pekan ini, mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, dirinya ingin fokus memantapkan pembahasan di level elite untuk menentukan penentuan tender. Padahal, di sisi lain, warga terus menuntut agar MRT dibangun dengan konsep bawah tanah dan mendesak ditunjukkan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang baru.

Menurut Sani, tuntutan warga itu bisa dipenuhi secara paralel. Yang terpenting, kata dia, komunikasi dengan masyarakat, khususnya pihak yang menolak, harus terus bergulir dan berlangsung baik. "Harus dikomunikasikan supaya warga enggak dikorbankan secara sosial dan kemanusiaan," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta akan segera mengumumkan pemenang tender MRT. Rencananya, pemenang tender proyek senilai Rp 15 triliun itu akan diumumkan bulan ini. Saat ini, semua persiapan administrasi masih dalam proses, termasuk administrasi bersama Kementerian Keuangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Peserta lelang dalam megaproyek MRT ini adalah PT Wijaya Karya (Wika) dan Jaya Konstruksi yang menjadi bagian dari konsorsium pengerjaan paket bawah tanah dari Jalan Sisingamangaraja hingga Bundaran Hotel Indonesia. Kedua perusahaan akan membangun MRT bersama perusahaan asal Jepang, yakni Shimizu dan Obayashi.

Pembagian kerja di antara empat perusahaan dalam satu konsorsium tersebut adalah 70 persen dikerjakan oleh Shimizu dan Obayashi, yang dibagi dua, masing-masing menanggung 35 persen. Sementara PT Wika dan Jaya Konstruksi mendapat bagian pekerjaan masing-masing 15 persen. PT Wika juga mengikuti proses tender untuk pengerjaan MRT paket layang (Lebak Bulus sampai Al Azhar) 101, 102, dan 103.

Namun, dalam paket layang, Wika akan bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Tokyu. Selain konsorsium itu, peserta lelang lainnya ialah konsorsium Hutama Karya (HK) bersama dengan perusahaan Jepang, Sumitomo Mitsui Construction Company. Total tender pengerjaan MRT untuk tiga paket bawah tanah adalah Rp 4 triliun hingga Rp 4,5 triliun.

Gubernur Joko Widodo berulang kali menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan MRT bisa dimulai April 2013. Namun, rencana itu terancam kembali molor karena Pemprov DKI memerlukan surat rekomendasi dari Mendagri untuk pencairan dana pinjaman.

Jokowi ingin manajemen RSUD tiru rumah sakit swasta

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Jokowi ingin manajemen RSUD tiru rumah sakit swasta[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku kagum dengan manajemen yang ada di Rumah Sakit Siloam, Tangerang. Jokowi menilai, manajemen yang dibangun dalam rumah sakit tersebut sangat bagus.

Setelah melihat manajemen rumah sakit swasta itu, Jokowi ingin mempraktikkannya di rumah sakit umum daerah di Jakarta. Karena itu, dalam waktu dekat ia akan mengundang Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati.

"Ini kelihatan sekali pengelolaan rumah sakit, pelayanan dan fasilitas kelihatan sekali. Sudah fasilitas bagus, manajemen rumah sakitnya bagus, itu kelihatan sekali. Dari administrasi, pengelolaan di dalamnya kelihatan, itu yang harusnya dikejar saya kira oleh rumah sakit pemerintah," kata Jokowi di RS Siloam, Tangerang, Kamis (1/4).

Soal fasilitas ruang rawat inap kelas III di RS Siloam misalnya, menurut Jokowi, tata ruang dan fasilitas terlihat bagus. "Enggak ada perbedaan kelas tiga dengan yang lain, fasilitasnya sama, hanya ruangannya saja, yang kelas satu tertutup, kelas tiga terbuka. Tapi juga bisa ditutup dengan kain kordeng," ujarnya.

Jokowi menegaskan, yang paling utama pembangunan kultur manajemen perlu dicontoh. Jika manajemen rumah sakit pemerintah baik maka biaya dipastikan turun.

"Artinya apa, nanti beban ke APBD atau beban yang ada di masyarakat juga turun," ucapnya.

Pembenahan rumah sakit, kata Jokowi, sangat mendesak terutama dalam hal manajemen. Sebab, jika manajemen dapat dikelola dengan baik, maka kultur kerja yang kurang baik akan hilang dengan sendirinya.

Pujian dan serangan SBY kepada Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Pujian dan serangan SBY kepada Jokowi[/caption]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memuji cara kerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sering melakukan blusukan ke kampung-kampung kumuh di ibu kota. Dengan cara tersebut, SBY yakin Jakarta bisa menjadi lebih bersih.

"Apa yang dilakukan Gubernur Jokowi kemarin yang turun langsung ke daerah-daerah di Jakarta, beliau (Presiden) mendukung Pak Jokowi agar Jakarta menjadi kota yang bersih dan indah," kata Julian di Jakarta, Rabu (17/10).

SBY pun menginstruksikan agar menteri-menterinya membantu Jokowi. Dengan begitu program Jakarta bersih pun diharapkan tercapai.

"Presiden akan menugaskan menteri terkait untuk membantu mewujudkan ibu kota yang bersih, tertib dan indah," kata Julian.

Namun selain memuji blusukan Jokowi, SBY juga menyerang kebijakan Jokowi yang menaikkan upah buruh di Jakarta. Di hadapan ratusan peserta Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kemarin, SBY menyindir soal Upah Minimum Provinsi (UMP).

Presiden meminta agar persoalan upah buruh tidak dikaitkan dengan kepentingan politik untuk menjadi populis di mata masyarakat.

"Jangan dikaitkan dengan politik. Saya ingatkan politisi, kolega-kolega saya, janganlah mendorong sesuatu yang bisa jadi bom waktu, harus rasional, jernih. Populisme membabi buta tidak baik. Keberpihakan pada kaum lemah, ya. Tapi harus dengan cara cerdas," tegas SBY.

Hal itu dikatakan SBY saat memberi sambutan dalam Munas Apindo di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. Hadir dalam acara Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pertanian Suswono, Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

SBY melanjutkan, upah buruh yang terlampau rendah tidaklah adil dan tepat. Namun, kenaikan upah juga harus berlandaskan kepada kemampuan perusahaan kepada buruh. Jika tidak, kenaikan secara paksa dapat membebani pengusaha.

"Kalau bangkrut nanti ada PHK. Kalau PHK yang menderita juga pekerja," tambahnya.

SBY memang tidak mengatakan pernyataannya itu ditujukan langsung kepada Jokowi. Namun, untuk diketahui, yang paling meresahkan pengusaha belakangan ini adalah UMP DKI 2013 yang ditetapkan naik menjadi Rp 2,2 juta, dari tahun sebelumnya Rp 1,5 juta.

Kenaikan UMP DKI itu diakui sangat berat oleh pengusaha. "UMP telah ditetapkan. Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi sebelumnya pada forum yang sama.

Jokowi: Berapa saja nilai UN siswa buat saya tak masalah

[caption id="" align="alignleft" width="238"] Jokowi: Berapa saja nilai UN siswa buat saya tak masalah[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak memberi target apa-apa kepada siswa SMA yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) pada 15-18 April mendatang. Menurutnya, berapapun nilai yang diperoleh bukanlah hal terpenting. Dia hanya berharap UN berjalan dengan jujur.

"Hasilnya mau berapa saya tidak pernah memberi target yang penting anak diberi semangat mengenai kejujuran. Mereka harus belajar tapi jangan diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, nilainya berapa saja buat saya tidak ada masalah, tapi itu hasil dari sebuah proses yang jujur," ujar Jokowi usai berdialog dengan para pelajar di SMKN 27 Jakarta, Rabu (10/4).

Jokowi mengatakan, jika nanti ada siswa yang tak lulus UN, maka pihak sekolah memiliki tugas untuk memacu siswa tersebut agar bisa lulus pada UN selanjutnya.

"Jangan disuntik-suntik dengan sesuatu jika anak merasa ketidakjujuran di situ. Berikan contoh kejujuran pada anak-anak," jelasnya.

Sementara, mengenai persoalan pencabutan Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Jokowi menilai harus ada kriteria dan kategori yang jelas. Menurutnya, jika pihak sekolah tidak mau menerima BOP karena sudah merasa mampu, pihaknya tidak akan mempersoalkan.

"Tapi BOP ini yang diperlukan oleh sekolah hanya yang paling penting ada sistem kontroling pengawasan yang baik terhadap penggunaan BOP. Paling penting itu saja. Sistem itu baik memang harus ada sistem kontroling dan sistem pengawasan yang baik," terangnya.

"Lelang Saja Semuanya, Gubernurnya Juga Dilelang!"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sistem seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan untuk posisi lurah dan camat mendapat kritik pedas dari anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus. Menurut dia, kebijakan itu tak rasional dan harus segera dibatalkan.

Jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sengaja melakukan terobosan ini untuk mendapatkan lurah dan camat yang kredibel, menguasai lapangan, dan bersemangat melayani rakyat, Husein menilai sebaliknya. Ia menganggap semua tak

beralasan.Dia malah menyebut Jokowi belum memahami permasalahan Jakarta yang sebenarnya. Terlebih, kekhawatirannya akan kredibilitas para kandidat yang mengikuti proses lelang.

"Transparan yang mana? Nanti semua PNS ikut daftar, padahal belum tentu bagus. Jokowi dari Solo, Basuki dari Belitung, mereka enggak ngerti situasi, harus dievaluasi atau lelang saja semuanya, gubernur juga dilelang," kata politisi Demokrat ini ditemui di Balaikota Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Pria yang akrab disapa Habib Husein ini juga menyebut sistem lelang jabatan telah mencederai proses pemilihan jabatan lurah dan camat yang selama ini berlaku. Dengan berjalannya sistem ini, manfaat sekolah pegawai negeri (Institut Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN) dianggap sia-sia.

"Ngapain sekolah (IPDN) kalau ada lelang jabatan? Bubarin saja lelang jabatannya atau bubarin saja IPDN-nya," cetusnya.

 

Kalau Begini Namanya Pak Jokowi Ingkar Janji

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta getol sekali untuk memulai pembangunan mass rapid transit (MRT) pada tahun ini. Keputusan pemenang tender rencananya bakal keluar dalam waktu dekat, meski masih banyak warga yang menolak, khususnya bila pembangunan moda transportasi massal berbasis rel ini dibangun dengan konsep jalan layang.

Sebagai Gubernur, Joko Widodo berada di baris terdepan untuk menentukan nasib MRT yang telah molor bertahun-tahun. Saat ini dia fokus menggodok kesepakatan di level elite dan kontraktor yang bakal terlibat dalam pembangunan MRT. Setelah itu, barulah dia berencana "turun gunung", mendekati warga untuk mencairkan kerasnya penolakan.

Alasan mantan Wali Kota Surakarta itu menomorduakan penolakan warga adalah agar langkah penentuan pembangunannya dapat lebih cepat. Dia khawatir realisasi MRT akan terus molor bila terlalu sibuk mengurusi gelombang penolakan.

Penolakan warga, kata Jokowi, didasari rencana pemerintah yang akan merealisasikan MRT dengan jalur layang karena dianggap mengganggu dan khawatir kumuh. Pasalnya, warga Lebak Bulus dan Fatmawati meminta MRT dibangun di bawah tanah. Namun, permintaan itu belum bisa dipenuhi karena pembangunan bawah tanah memerlukan biaya yang jauh lebih mahal.

"Kalau kami hanya mikir gitu terus, MRT enggak akan kami putuskan dan enggak akan jalan. Nanti mengenai problem seperti itu (penolakan warga) akan kami lakukan pendekatan," kata Jokowi, Selasa (9/4/2013).

Namun, langkah Jokowi kali ini dianggap mengecewakan. Bahkan, sejumlah pihak menilainya ingkar dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Mengapa?

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyayangkan sikap Jokowi yang menomorduakan penolakan warga. Menurut dia, proses penentuan pemenang tender dan menyelesaikan gejolak penolakan harus dilakukan secara bersamaan. Tigor bersikukuh dengan pendapatnya lantaran tuntutan warga ke depannya akan berkaitan dengan perjanjian bersama pemenang tender. Bila tak melibatkan warga, Tigor khawatir gelombang penolakan bakal memengaruhi pembangunan MRT di kemudian hari.

Di luar itu, warga juga harus dilibatkan lebih dalam dengan alasan sebagai pengawas rencana pembangunan. Warga yang akan bersentuhan langsung, kata Tigor, berhak mengetahui hasil analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pembangunan MRT.

"Warga Jakarta ini memang menunggu MRT, tapi pastikan dulu semuanya harus clear. Ini penting, Gubernur harus menyelesaikan semuanya bersamaan," kata Tigor kepada Kompas.com, Selasa malam.

Secara terpisah, Alex Tarore, perwakilan warga Fatmawati yang menolak MRT dibangun dalam bentuk jalan layang, mengaku kecewa dengan sikap Jokowi. Kekecewan itu dilandasi karena merasa dinomorduakan setelah Jokowi lebih memilih fokus bernegosiasi di level elite dan kontraktor. Bahkan, Alex menuding Jokowi mengingkari janjinya untuk melibatkan warga dalam tim kajian pembangunan MRT.

Selain menuntut MRT dibangun di bawah tanah, warga Fatmawati dan Lebak Bulus juga meminta hasil Amdal yang terbaru. Pasalnya, Amdal terakhir dikeluarkan pada 2005 (hanya berlaku tiga tahun), sebagai syarat saat Kementerian Keuangan akan mengajukan pinjaman megaproyek MRT ke Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Kalau (tidak melibatkan warga) begini namanya Pak Jokowi ingkar janji. Sebenarnya kami mendukung MRT, asalkan dibangun subway (bawah tanah) dan tunjukkan hasil Amdal terbarunya. Amdal sebelumnya itu cuma sampai 2008," ujar Alex.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan segera mengumumkan pemenang tender MRT. Rencananya, pemenang tender proyek senilai Rp 15 triliun itu akan diumumkan bulan ini. Saat ini, semua persiapan administrasi masih dalam proses, termasuk administrasi bersama Kementerian Keuangan dan JICA.

Peserta lelang dalam megaproyek MRT ini adalah PT Wijaya Karya (Wika) dan Jaya Konstruksi yang menjadi bagian dari konsorsium pengerjaan paket bawah tanah dari Jalan Sisingamangaraja hingga Bundaran Hotel Indonesia. Kedua perusahaan akan membangun MRT bersama perusahaan asal Jepang, yakni Shimizu dan Obayashi.

Pembagian kerja di antara empat perusahaan dalam satu konsorsium tersebut adalah 70 persen dikerjakan oleh Shimizu dan Obayashi, yang dibagi dua, masing-masing menanggung 35 persen. Sementara PT Wika dan Jaya Konstruksi mendapat bagian pekerjaan masing-masing 15 persen. PT Wika juga mengikuti proses tender untuk pengerjaan MRT paket layang (Lebak Bulus sampai Al Azhar) 101, 102, dan 103. Namun, dalam paket layang, Wika akan bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Tokyu.

Selain konsorsium itu, peserta lelang lainnya ialah konsorsium Hutama Karya (HK) bersama dengan perusahaan Jepang, Sumitomo Mitsui Construction Company. Total tender pengerjaan MRT untuk tiga paket bawah tanah adalah Rp 4 triliun hingga Rp 4,5 triliun.

Alaydrus: Jokowi aneh pakai lelang jabatan, bubarin saja IPDN!

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Alaydrus: Jokowi aneh pakai lelang jabatan, bubarin saja IPDN![/caption]

Sistem lelang jabatan atau seleksi dan promosi terbuka camat dan lurah telah dibuka sejak kemarin. Program ini, akan dijadikan tolak ukur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk program lelang jabatan selanjutnya, yakni wali kota dan bupati.

Walaupun sudah berjalan proses pendaftarannya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus menilai aneh akan lelang jabatan ala Jokowi itu. Pasalnya, semua PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bisa mendaftar, padahal belum tentu tahu pokok masalah yang ada di Ibu Kota.

"Jokowi aneh, pakai lelang jabatan, bubarin saja sekolah IPDN. Jokowi gede di Solo, Ahok besar di Belitung Timur," ketus Alaydrus di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (9/4).

Politikus Demokrat itu menyayangkan mereka-mereka yang sekolah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang butuh waktu lama. Tetapi setelah lulus, tidak dimanfaatkan untuk menjadi camat dan lurah seperti sekarang ini.

"Sekolah IPDN sudah bertahun-tahun tapi gak dihargai. Kalau seperti itu, wakil dan gubernur di lelang aja!" ketus Alaydrus.

"Zamannya Sutiyoso dan Foke, mau jadi camat mereka pengabdian dulu. Orang harus tahu lingkungan, ini bukan Solo tapi Jakarta. Saya sangat tak setuju lelang jabatan ini," tandasnya.

Kesaksian Dukungan Rakyat untuk Jokowi Terlantun Dalam Bermacam lagu

Munculnya sosok Jokowi tak pelak membuat rakyat bangkit dan bahu-membahu menyuarakan dukungannya kepada sosok pemimpin yang fenomenal ini. bagaimana tidak, selama ini kita hanya disuguhi pemimpin yang selalu bergaya elitis dan jauh dari rakyat. Jokowi hadir dalam gaya baru yang merakyat dan benar-benar dekat dengan rakyat. Jokowi mampu hadir dalam paradigma baru bagaimana seharusnya pemimpin itu hadir dan benar-benar bisa dirasakan fungsi kepemimpinannya ditengah-tengah rakyat & menghapus batas antara rakyat dan pemerintah.

Kebangkitan semangat rakyat menyambut sosok pemimpin baru ini mereka wajudkan dalam karya seni berbentuk lagu-lagu dukungan yang dalam liriknya identik dengan ketokohan Jokowi yang jujur, merakyat dan pekerja keras dengan ciri khasnya yang suka blusukan alias terjun langsung kesumber masalah.

Sudah banyak karya-karya para pengagum Jokowi yang telah menciptakan lagu-lagu untuk Jokowi, mulai dari yang beriramakan pop, dangdut hingga hip-hop.

Semoga hadirnya Jokowi benar-benar menjadi momentum bagi Bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan. Terutama dijadikannya Jokowi sebagai contoh bagi rakyat Indonesia, terutama para pemangku jabatan agar kembali kepada tujuan dan fungsi jabatan mereka yang selama ini mereka lalaikan dan lebih cenderung menjauhi rakyat, kini dengan hadirnya Jokowi, semoga mereka sadar dan tidak lagi menganggap jabatan dalam pemerintahan sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah semata, tapi lebih kepada Pengabdian untuk rakyatnya. Dasar jiwa itulah yang tersirat dari penampilan Jokowi dalam gaya kepemimpinannya, sehingga Jokowi benar-benar dicintai rakyatnya.

Akankah Pemimpin-pemimpin lain akan sadar dengan fungsi jabatannya ??

Semoga saja … Amiiin …

 

jokowi akan jamu warga di hut ke 486 dki jakarta

[caption id="" align="alignleft" width="314"] AHOK[/caption]

Seperti saat pelantikannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang mengundang langsung warga Jakarta menikmati jajanan gratis di depan gedung DPRD, pasangan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dan Wakil Gubernur, Basuki T Purnama, juga akan melibatkan langsung warganya dalam acara jamuan makan bersama saat HUT ke-486 DKI.

"Pak Gubernur menolak perayaan diisi kegiatan jamuan makan bersama para duta besar dan segala macam,” kata Basuki, Kamis (4/4).

Namun, lanjut Basuki, pihaknya belum memutuskan konsep jamuan makan bersama rakyat yang akan dihelat nantinya. “Konsep akan diterjemahkan terlebih dahulu oleh panitia sehingga warga Jakarta bisa menikmati perayaan HUT kotanya sendiri,” ujarnya.

Basuki mengungkapkan, kemungkinan besar acara Car Free Night (CFN) akan dilaksanakan pada rangkaian acara HUT Jakarta. "Pantia masih diminta menyempurnakan pelaksanaan CFN dari hasil evaluasi tahun lalu, di antaranya memperbanyak toilet bagi warga dan harus lebih bersih dari sampah," pintanya.

Selain itu, sejumlah grup musik tenar akan turut menghibur dalam acara HUT DKI Jakarta tersebut di antaranya Nidji dan pementasan sejumlah kesenian Betawi. “Pemprov DKI juga akan melantik para lurah dan camat dari hasil lelang jabatan sebelum HUT Jakarta," tambahnya.

Jelang HUT DKI, Jokowi ingin Kota Jakarta terlihat ngejreng

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Jelang HUT DKI, Jokowi ingin Kota Jakarta terlihat ngejreng[/caption]

Sore ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah jajaran kepala dinas, PT Kereta Api, pihak pembangun jalan raya baik dari BUMN dan swasta. Rapat koordinasi itu dikemas dengan agenda penanganan kebersihan dan keindahan prasaran jembatan layang menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 486 Jakarta.

Rapat dimulai pada pukul 15.30 WIB dengan diawali pemaparan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan. Manggas menunjukkan sejumlah jembatan raya underpass, jalan tol yang sudah dicat ataupun yang belum.

"Ada 1.161 jumlah jembatan. Dan baru 219 sudah dicat dan sisanya belum dicat," ujar Rudy sambil menunjukkan gambar di Balai Kota, Jakarta, Jumat (5/4).

Sisa sebagian besar jembatan dan jalan raya yang belum dicat itu, menurut Rudy dibangun oleh sejumlah perusahaan. Seperti PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Sunter Podo Moro dan perusahaan swasta lainnya.

"Pengecatan flyover underpass dan jembatan, pagar dan infrastruktur dibutuhkan kerjasama semua pihak," katanya.

Kemudian menjelang pemaparan berakhir, Jokowi menegaskan jika dirinya minta hadiah Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke 486 dengan pengecatan jalan dan jembatan. "Saya mengulang lagi bahwa dari seluruh yang hadir di sini, Jasa Marga, PT Kereta Api, Wijaya Karya, Adhi Karya, Sumber Mitra Jaya, dan lain-lain, saya minta hadiah ulang tahun ke 486 untuk dicat. Jadi mohon yang menjadi tanggung jawab dikerjakan sebelum ulang tahun Jakarta 22 Juni bisa diselesaikan," pinta Jokowi.

Menurut Jokowi, salah satu perubahan yang cepat terlihat saat ini adalah dengan melakukan pembenahan dan perbaikan estetika infrastruktur jalan. Dirinya meminta agar jembatan dan jalan raya dibuat apik dengan dicat untuk menutupi coret-coretan yang selama ini terpampang.

"Kalau Jakarta seperti ini dan diteruskan, yang cepet perubahan di Jakarta adalah cat. Agar kota tidak kelihatan suram. Saya titip batu granit, ekspose, batu candi jangan dicat, masak saya harus jelasin detail," kata Jokowi.