Basuki Siap Gugat Balik Lurah Warakas

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Basuki Siap Gugat Balik Lurah Warakas[/caption]

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai mendengar rencana Lurah Warakas, Mulyadi, yang akan menggugat Pemprov DKI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mulyadi menolak mengikuti proses lelang jabatan atau seleksi terbuka camat dan lurah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Mau digugat bagaimana, coba saja nanti kami juga gugat dia dong," kata Basuki, seusai mengikuti apel besar HUT Satpol PP dan Satlinmas, di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Terkait rencananya mengajukan uji materi ke MK atas Surat Keputusan Gubernur yang menjadi dasar uji kompetensi atau biasa disebut lelang jabatan lurah dan camat tersebut, Mulyadi menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk mengurusi permasalahan itu. Namun,  Basuki mengaku tak takut menghadapinya.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, saat dia menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI, di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, juga telah diatur tentang pelaksanaan lelang jabatan.

"Bagus dong, Pak Yusril sekampung sama saya. Kami ada Biro Hukum DKI dan siap saja, setiap hari kami sudah digugat orang. Biasa-biasa saja digugat," kata Basuki.

Untuk diketahui, Lurah Warakas Mulyadi menolak untuk mengikuti proses seleksi promosi terbuka jabatan lurah atau yang biasa dikenal dengan lelang jabatan. Saat proses tes online uji kompetensi bidang pun, dia tak mengikuti ujian tersebut. Mulyadi akan mengajukan uji materi ke MK, karena menurut dia, ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada.

Menurut Mulyadi, terdapat 80 peserta uji kompetensi dari staf lurah sampai camat yang tidak ikut ujian tersebut pada Sabtu dan Minggu kemarin. Dia pun sudah berkoordinasi untuk menolak proses uji kompetensi tersebut.

Tak Ingin Terseret KPK, Roy Suryo Izin ke Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Tak Ingin Terseret KPK, Roy Suryo Izin ke Jokowi[/caption]

Menpora Roy Suryo menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meminta izin terkait rencana menggelar pesta olahraga solidaritas Muslim sedunia (Islamic Solidarity Games/ISG) di Jakarta, September mendatang. Acara itu seharusnya digelar di Pekanbaru, Riau, pada pertengahan Juni 2013.

Roy Suryo menjelaskan, ada permasalahan utama yang menimbulkan pemindahan lokasi, yakni belum lunasnya pembayaran Stadion Utama Riau. Dikatakan Roy, tunggakan itu totalnya mencapai Rp 240 miliar.

"Yang terakhir, yang membuat kami sulit adalah status Gubernur Riau Rusli Zainal yang kemudian menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus yang lain," kata Roy di Balaikota Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Di luar itu, mantan anggota DPR ini juga khawatir dengan sejumlah syarat yang diminta oleh Islamic Solidarity Sport Federation (ISSF). Federasi olahraga Muslim itu mengaku keberatan bila ISG digelar di Riau, terlebih dengan kondisi sejumlah venue yang tidak memadai untuk pesta olahraga yang diikuti lebih dari 50 negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

"Kami didampingi dan tidak bekerja sendiri, semua keberatan untuk diselenggarakan di Pekanbaru karena mereka khawatir, jangan sampai ISG itu dibuka di Pekanbaru dan ditutup di KPK," ujarnya.

Di tempat yang sama, Jokowi mengaku mendukung dan siap menggelar ISG. Ia tak khawatir dengan ketersediaan anggaran karena bisa diusulkan dalam APBD Perubahan 2013.

"Semua sudah siap. Enggak ada masalah. Kita sudah sering menggelar event serupa, ini demi kepentingan nasional," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu.

Jokowi Pusing Kerja DPRD Lambat

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Pusing Kerja DPRD Lambat[/caption]

Entah sudah berapa kali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan keluh kesah tentang sulitnya memimpin Jakarta. Saat ingin melangkah cepat membenahi Jakarta, ia sering merasa terhambat dengan rumitnya birokrasi dan regulasi yang ada.

Bila dirunut, sejak awal dilantik menjadi Gubernur pada 15 Oktober 2012 silam, Jokowi beberapa kali harus menahan laju kecepatannya, mulai dari pembahasan, perumusan, dan pengesahan APBD serta eksekusi seluruh program unggulannya. Terakhir, dia harus kembali menghadapi hambatan yang seyogianya bisa dibuat lebih mudah.

Senin (29/4/2013) ini, Jokowi mengadakan pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta. Tampak di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan bersama wakilnya Triwisaksana dan Ketua Komisi B Slamet Nurdin. Sesuai agenda, pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu membahas perihal deep tunnel dan giant sea wall.

Seusai pertemuan, kepada para wartawan, mantan Wali Kota Surakarta itu tak bersedia membocorkan apa yang dibahas bersama legislatif. Ia mengaku hanya menjawab pertanyaan dewan dan lebih banyak menyampaikan keluh kesah tentang kesulitan yang dihadapinya.

"Yang tadi ditanyakan (oleh dewan), semua harus ada persetujuan dari dewan. Ada empat, deep tunnel, giant sea wall, monorel, dan mass rapid transit (MRT)," kata Jokowi.

Jokowi sebenarnya tak akan merasa terganggu bila sikap DPRD bisa cepat dalam mendukungnya. Namun, cerita menjadi berubah karena persetujuan dari dewan tak bisa keluar cepat. Inilah yang membuat Jokowi merasa dihambat saat ingin melangkah cepat.

Ia mengambil sebuah contoh terkait rencana pembangunan deep tunnel atau terowongan bawah tanah. Megaproyek senilai Rp 16 triliun itu dibangun mengandalkan campur tangan investor, alias tanpa menggunakan APBD. Meski begitu, restu dari DPRD tak mudah didapatkan, padahal Jokowi yakin akan banyak investor antre untuk ikut andil di proyek tersebut.

"Jangan tanya ke saya, tanya ke dewanlah, saya enggak ngerti. Tapi enggak apa-apa, kerjakan saja. Regulasi kita itu memang ruwet," ujarnya.

Survei Capres LKP: Jokowi Tak Dihitung, Prabowo No 1

[caption id="" align="alignleft" width="231"] Jokowi - Prabowo[/caption]

Jakarta - Lembaga survei yang menamakan dirinya Lembaga Klimatologi Politik (LKP) melakukan survei elektabilitas capres. Nama Prabowo memucaki 'klasemen' capres, namun Joko Widodo (Jokowi) tak dihitung.

Survei ini dilakukan tanggal 20-30 Maret 2013 di 33 provinsi dengan mengambil sampel 1.225 orang responden melalui teknik multi stage random sampling. Dengan margin of error sekitar 2,8% dan level of convidence 95%.

Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan dengan responden dibantu kuesioner. Survei hanya membatasi pada tokoh-tokoh nasional yang berada dalam struktur partai. Survei tidak melibatkan tokoh-tokoh alternatif sebagai kandidat capres.

Karena inilah nama Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang fenomenal dan muncul sebagai capres paling potensial di berbagai survei tak ada.

"Secara realitas politik, peluang tokoh alternatif untuk muncul menjadi capres pada Pilpres 2014 sangat kecil dan cenderung hanya menjadi wacana," terang Usman Rachman, CEO Lembaga Klimatologi Politik, dalam paparan survei di Ruang Singgasana Hall E lantai 2 Hotel Grand Kemang, Jl Matraman Raya, Jakarta, Minggu (28/4/2013).

Berikut elektabilitas tokoh parpol jika Pilpres digelar hari ini:

1. Prabowo Subianto: 19,8 persen
2. Wiranto: 15,4 persen
3. Megawati Soekarnoputri: 13,3 persen
4. Ani Yudhoyono: 4,8 persen
5. Hatta Rajasa: 3,9 persen
6. Surya Paloh: 3,8 persen
7. Sutiyoso: 2,7 persen
8. Yusril Ihza Mahendra: 2,5 persen
9. Muhaimin Iskandar: 1,8 persen
10. Anis Matta: 1,3 persen
11. Suryadharma Ali: 1,1 persen
Tokoh lain: 3,8 persen
Tidak tahu: 11,4 persen

Istri Setia Menunggu Suami Ikut Ujian Lelang Jabatan

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Istri Setia Menunggu Suami Ikut Ujian Lelang Jabatan[/caption]

Suasana sedikit berbeda tampak di halaman SMA Negeri 70, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013). Beberapa pria dan wanita usia paruh baya terlihat asyik duduk di pinggiran taman sekolah unggulan tersebut. Semua berbincang untuk mengisi waktu sambil menunggu tiba waktu ujian.

Suasana seperti ini sangat mirip dengan suasana dalam ujian nasional (UN) pelajar sekolah. Kadang kala, para orangtua menunggu anak-anak mereka mengikuti ujian sampai selesai.

Namun, hari ini, bapak dan ibu itu bukan menunggu anak mengikuti UN. Mereka adalah para suami yang ditemani istrinya dengan setia saat mengikuti uji kompetensi bidang dalam seleksi dan promosi terbuka atau lebih dikenal dengan lelang jabatan lurah dan camat DKI Jakarta.

Salah satunya adalah Hotmauli Nainggolan (49). Sejak pagi hari, ia telah siap mendampingi suaminya mengikuti ujian kompetensi itu. Sang suami adalah Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan mengikuti lelang untuk posisi lurah.

Hotmauli tiba di SMAN 70 sekitar pukul 09.00. Suaminya akan mengikuti uji kompetensi bidang di laboratorium sekolah itu pada pukul 10.30. "Enggak ada persiapan khusus, saya cuma pengin nemenin, ngasih support saja," katanya saat dijumpai di lokasi ujian.

Duduk di sebelah Hotmauli adalah Anita Marpaung (40), juga menemani suaminya mengikuti ujian. Suami Anita saat ini bekerja sebagai staf Biro Umum Pemprov DKI dan mengikuti ujian untuk posisi lurah.

Saat menemani suaminya menunggu tiba waktu ujian, Anita nampak cekatan. Ia terlihat memberikan selembar tisu untuk suaminya yang berkeringat, lalu menyodorkan sebotol air bening untuk diminum suaminya. "Kalau bapak lebih tahu apa yang harus disiapkan, saya cuma ingin ikut, nemenin ujian," ujar Anita.

Selama menunggu, Hotmauli dan Anita banyak mengisi waktu dengan berbincang bersama ibu-ibu lain peserta ujian. Adapun para peserta ujian lain tampak bertukar informasi sambil mengusir ketegangan sebelum masuk dan memulai ujian.

Di SMAN 70, uji kompetensi bidang hari ini digelar dua gelombang. Sekitar 100 peserta mengikuti ujian untuk posisi lurah. Soal ujian diberikan sebanyak 60 butir dalam bentuk pilihan ganda dan dilakukan secara online. Setiap peserta diberi waktu 90 menit untuk mengerjakannya.

Basuki: Kita Butuh Orang Yang Punya Hati

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, optimistis lelang jabatan berbuah hasil yang kredibel. Ia menegaskan orang yang terpilih tidak harus bernilai tinggi, karena baginya, yang lebih penting adalah proses itu berjalan jujur dan transparan.

"Kita tidak membutuhkan orang yang pintar sekali, tapi orang yang punya hati. Mau melayani jakarta," kata Basuki seusai meninjau pelaksanaan uji kompetensi bidang di SMAN 1 Jakarta, Sabtu (27/4/2013).

Ia mengungkapkan mimpinya, yaitu para lurah bisa bekerja seperti seorang manager bank, seorang lurah mau melayani semua urusan warga. "Pak lurah akan bilang 'bisa diurusin'. Sistem ini yang kita harapkan, warga DKI Jakarta akan lebih nyaman hidupnya," ujar Basuki.

Sebelumnya, Basuki mengungkapkan kegirangannya karena hari pertama uji kompetensi bidang dalam lelang jabatan berjalan lancar dan tak gaduh.

Tak Ada Jokowi, Basuki Mendadak Tinjau Tes Lelang Jabatan

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Basuki[/caption]

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo batal meninjau pelaksanaan uji kompetensi bidang dalam proses seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan lurah dan camat, Sabtu (27/4/2013). Sebagai gantinya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau pelaksanaan ujian itu.

Basuki memantau ujian kompetensi yang dilaksanakan di salah satu sekolah, yakni di SMA Negeri 1, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Sebelumnya, Basuki baru saja menghadiri acara pribadi di Jakarta Selatan. Kunjungannya ke SMAN 1 itu mendadak dan tak ada penyambutan khusus ketika ia tiba sekitar pukul 14.35.

Setibanya di lokasi, mantan Bupati Belitung Timur ini langsung menyusuri lorong sekolah, menuju laboratorium komputer, tempat di mana ujian berlangsung. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mendampinginya.

Di depan ruang ujian, Basuki sempat melongokkan kepalanya ke dalam ruang ujian. Ia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam. Kemunculan Basuki di ruang ujian itu sempat menyedot perhatian belasan peserta ujian, yang tak menduga bakal dikunjungi oleh tamu dadakan tersebut.

Setelah memantau seisi kelas, Basuki langsung menghampiri dua peserta ujian. Dari belakang peserta, ia sempat membungkukkan badan, memerhatikan soal di layar komputer sambil mengernyitkan kening. Tak berlangsung lama, tak lebih dari 10 menit, Basuki kemudian meninggalkan ruang ujian tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.

Kepada wartawan, pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, ia sengaja datang untuk memastikan jalannya uji kompetensi bidang. Ia yakin, proses ini tak akan banyak menemui kendala karena semua telah dikemas dengan matang.

"Saya ngerti sistem ini, ini aman, saya tahu sejak masih di Komisi II (DPR). Saya datang untuk memberi semangat, semua peserta, dan panitia," ujarnya.

Uji kompetensi bidang di sekolah ini digelar di dua kelas dan dibagi tiga gelombang untuk posisi lurah. Adapun besok, ujian dilakukan khusus untuk posisi camat dan digelar dalam satu gelombang.

Setelah 20 menit berada di sekolah tersebut, Basuki kembali bergerak dengan rutinitasnya. Ia sempat menyalami beberapa panitia ujian dan menerima permintaan berfoto.

Basuki Senang, Lelang Jabatan Tak Bisa "Nyontek"

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Basuki Senang, Lelang Jabatan Tak Bisa "Nyontek"[/caption]

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tampak sumringah. Ia puas dengan pelaksanaan tes lelang jabatan di hari pertama. Sistem berjalan lancar dan tak gaduh.

Seusai inspeksi pelaksanaan uji tes kompetensi bidang di SMAN 1, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2013), Basuki mengungkapkan kegirangannya. Ia percaya, sistem itu bisa berbuah hasil yang kredibel. "Saya senang soal dibuat berubah-ubah, jadi menyontek juga percuma," kata Basuki.

Ia menjelaskan, pihaknya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Dengan bantuan sebuah program CAT (computer assisted test) maka soal bisa diacak otomatis. Setiap peserta akan mendapat soal berbeda.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI membuat seribu jenis soal untuk menyokong program tersebut. Dengan stok soal yang banyak itu, peluang nyontek, kata Basuki, menjadi hampir tidak ada. "Masukin ke komputer sistemnya langsung teracak. Selesai ngisi (ujian) langsung tahu nilainya," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Basuki tiba-tiba datang ke SMAN 1 Jakarta. Di sekolah itu, ia sempat melihat dari dekat peserta ujian yang seluruhnya mengincar posisi lurah. Tiga gelombang ujian di gelar di dua laboratorium komputer. Minggu besok, satu gelombang ujian untuk posisi camat dilangsungkan di sana.

Jokowi: Warga Waduk Pluit Harus Pindah

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi: Warga Waduk Pluit Harus Pindah[/caption]

Proses normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara masih terganjal sejumlah masalah karena masih ada warga yang menolak direlokasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah tegas meminta semua warga yang tinggal di area waduk untuk keluar dan direlokasi ke rumah susun.

Dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013), Jokowi menjelaskan bahwa proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol risiko banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.

"Relokasi enggak bisa ditawar, nanti kita komunikasikan. Dalam proses seperti ini, memang harus ada dialog," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara, sebagai tempat baru bagi warga Waduk Pluit asalkan mereka mau direlokasi. "Terus kita siapin, kita sudah ketemu lebih dari tujuh kali. Kalau perlu, nanti saya turun," ujarnya.

Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini, wilayahnya menyusut hingga tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal di lokasi tersebut. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.

Warga Waduk Pluit Bertahan, Jokowi: Harus Pindah!

[caption id="" align="alignleft" width="404"] Warga Waduk Pluit Bertahan[/caption]

Dalam rencana normalisasi Waduk Pluit oleh Pemprov DKI, warga Waduk Pluit, Kebon Tebu, Penjaringan, Jakarta Utara, menolak untuk direlokasi ke rumah susun (rusun). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun akan menemui langsung para warga agar mau dipindahkan.

"Mereka harus pindah. Dengan solusi di rusun. Udah lebih dari 7 kali ketemu, perkelompok. Kalau perlu saya turun, nanti saya turun," ujar Jokowi di Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).

Menurutnya, perlu dilakukan dialog terus menerus antara Pemprov DKI dengan warga. Sebab, Waduk Pluit sangat perlu dinormalisasi karena sudah terlalu dangkal dan sempit. Yang dulunya luas waduk mencapai 80 hektar, saat ini berkurang sekitar 20 hektar.

"Nanti komunikasi, dalam proses seperti itu memang harus ada dialog. Dilanjutkan iya tapi enggak bisa ditawar. Itu waduk terbesar di Jakarta ya di sana. Dulu 80 hektare dan 60 hektare sekarang. Kedalaman tinggal 2 meter," jelas Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu pun mengaku Pemprov DKI telah menyiapkan Rusun Marunda maupun Rusun Pinus Elok Pulogebang dan Rusun Komaruddin Penggilingan, Jakarta Timur. "Ini kita siapin. Kalau ganti rugi," ujarnya. (Mut)[http://news.liputan6.com]

 

Jokowi Berharap Tak Salah Pilih Komisaris PT MRT Jakarta

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Berharap Tak Salah Pilih Komisaris PT MRT Jakarta[/caption]

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memutuskan jajaran komisaris baru di PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap tak salah memilih dan jajaran komisaris yang baru bisa bekerja sesuai ekspektasi.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, dalam memberi rekomendasi dan pilihan jajaran komisaris baru, dia berpijak pada integritas seseorang yang dicalonkannya. Menurut Jokowi, integritas wajib dimiliki seluruh komisaris di PT MRT Jakarta untuk bisa bekerja cepat dan cekatan melakukan pengawasan.

"Kami ingin pengawasan sama orang yang benar-benar punya integritas, itu saja, dan saya kira Pak Erry (Riyana Hardjapamekas, Komisaris Utama PT MRT Jakarta) yang kami pilih, semoga enggak salah," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Setelah terjadi perombakan di jajaran direksi, PT MRT Jakarta menggelar RUPS untuk melakukan pergantian jajaran komisaris. Hasilnya, terpilihlah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas sebagai Komisaris Utama menggantikan Achmad Harjadi yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Tata Ruang.

Sebagai Komisaris Utama, Erry akan dibantu oleh empat komisaris yang baru, yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sarwo Handayani, Penasihat Wakil Gubernur DKI Jakarta Krisbiantara, Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Adriansyah.

Delegasi wewenang MRT ala Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Tanggung Jawab MRT[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melimpahkan tanggung jawab dalam pembangunan mass rapid transit atau MRT kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sebelumnya, Jokowi sempat terkejut ketika harus bertanggung jawab mutlak atas proyek MRT itu. Ia harus meneken surat tanggung jawab mutlak untuk mencairkan aliran dana pembangunan MRT dari pemerintah pusat. Ia sempat menolak meneken surat itu sebelum ada penjelasan detail tentang peruntukannya.

"Sekarang enggak ada masalah, nanti dibuat surat kuasa (SK) untuk dilimpahkan tanggung jawabnya ke Sekda atau Bappeda," kata Jokowi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini kembali menegaskan, alasan yang membuatnya tersentak dari surat itu adalah beban yang terlalu berat. Jokowi menyatakan tidak memiliki banyak waktu untuk mengawasi semua kegiatan dalam proyek tersebut sehingga tanggung jawab tersebut akan mendatangkan risiko besar baginya. Menurutnya, tanggung jawab itu lebih pas dipegang oleh bawahannya, entah di level pemerintahan maupun BUMD terkait, sehingga dapat berkonsentrasi penuh menangani proyek tersebut.

"Saya kan perlu tahu (maksud) tanggung jawab mutlak ke saya. Lah, terus fungsinya manajemen dan direksi itu apa? Tapi, sekarang sudah clear," ujarnya.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan syarat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Surat ini berfungsi untuk mencairkan dana hibah dari pemerintah pusat.

Dalam surat itu, Gubernur DKI diminta memberikan pernyataannya sebagai pengguna dana hibah untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana. Pertanggungjawaban meliputi kebenaran penetapan, perhitungan biaya, serta penggunaan dana hibah. Jika terjadi kesalahan, Gubernur DKI wajib bertanggung jawab mengembalikan ke kas negara dan atau menerima sanksi pidana.

Tes Jabatan Lurah-Camat Batal Digelar di SMAN 68

[caption id="" align="alignleft" width="269"] Tes Lurah Camat[/caption]

Tes kompetensi bidang untuk lurah dan camat di DKI yang akan digelar 27-28 April besok, dipastikan hanya akan digelar di 8 sekolah. Pasalnya, satu sekolah yaitu SMAN 68 yang akan dijadikan tempat seleksi dibatalkan karena persoalan jaringan yang kurang bagus.

Untuk kedelapan sekolah yang dijadikan tempat tes yakni, SMKN 1, SMAN 1, SMKN 14, SMKN 16, SMAN 35, SMPN 1, SMAN 3, dan SMAN 70. "Yang dibatalkan di SMAN 68, karena kurang bandwith," kata Budi Utomo, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Jumat (26/4).

Ia menyebut, peserta yang berhak mengikuti tahap berikutnya sebanyak 1.118 orang, yang terdiri dari 328 posisi camat dan 790 posisi lurah. Tes dimulai pada pukul 08.00 hingga 15.00, yang dilakukan secara serentak di delapan sekolah yang ditunjuk tersebut. "Tes sendiri akan dilakukan dalam tiga gelombang karena banyaknya peserta yang mendaftar," ujarnya.

Untuk menjamin keamanan soal, pihaknya membuat sebanyak 1.000 jenis soal. Sehingga nantinya setiap peserta mendapatkan soal yang berbeda-beda. Peserta diberikan waktu selama 90 menit untuk menjawab sebanyak 90 soal. "Kita harapkan pelaksanaan tes berjalan dengan baik," harap Budi.

Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan PT Telkom untuk menjamin tidak ada gangguan sinyal saat proses tes berlangsung. Sebab semua proses dilakukan dengan sistem online. Dalam tes kompetensi bidang, peserta akan dilihat pengetahuan mengenai penguasaan wilayah, pemerintahan, kesehatan lingkungan, sosial, dan lain-lain. Nantinya akan dilihat respons dari peserta terkait bidang-bidang yang ditanyakan tersebut. "Skor dari peserta bisa dilihat langsung," ucapnya.

Beredar spanduk : Namanya Dicatut, Jokowi Berang

[caption id="" align="aligncenter" width="540"] Jokowi ngaku kaget ada spanduk duet dengan Hatta di Solo[/caption]

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku kaget saat nama dan wajahnya disandingkan dalam spanduk calon presiden (capres) 2014-2019 bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa. Spanduk-spanduk itu tersebar di beberapa titik di Solo, Jawa Tengah.

Bahkan, Jokowi pun sedikit berang denagan keberadaan spanduk-spanduk tersebut. Sebab, dirinya tidak merasa dimintai izin dalam pemasangan spanduk yang memuat nama dan wajahnya. "Etikanya kan harus ada pemberitahuan, supaya nggak kaget," ujar Jokowi di Balaikota, Jumat (26/4).

Ditegaskan Jokowi, dirinya tidak akan mengizinkan penggunaan nama maupun wajahnya dalam bentuk apapun terlebih dalam spanduk dukungan capres. Terlebih, saat ini, dirinya hanya fokus terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga ibu kota.

"Saya itu tidak mikir pilpres. Kemarin dipolling juga disandingkan dengan Aburizal Bakrie, sekarang disandingkan dengan Pak Hatta. Yang dulu juga tidak memberi tahu saya, sekarang juga tidak. Tapi kalau diberitahu saya akan bilang jangan," tegas Jokowi.

Jokowi pun mengaku akan mengecek langsung keberadaan spanduk-spanduk tersebut. "Saya akan cek Minggu depan," katanya.

Jokowi dilarang bangun rusun 20 lantai

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Jokowi dilarang bangun rusun 20 lantai[/caption]

DPRD DKI menyambut positif rencana Pemprov DKI menggandeng Perum Perumnas untuk proyek 200 tower rusun di beberapa wilayah di Jakarta. Dengan catatan tidak membangun rusun bertingkat dengan 20 lantai.

"Sebab konstruksi tanah Jakarta yang semakin menurun. Ketinggian 20 lantai itu belum pas, karena konter tanah di Jakarta terbatas," kata Anggota Komisi D DPRD DKI, Aliman Aat saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (26/04).

Aliman menyarankan rusun-rusun itu sebaiknya dibuat 12 lantai. Pasalnya, jika dipaksakan tidak akan efektif.

Politisi Demokrat ini mengaku program tersebut merupakan terobosan yang baik dengan membangun perumahan secara vertikal. Tapi saat menatanya, perlu langkah yang tepat karena masyarakat saat ini sudah terbiasa hidup di lingkungan dengan perumahan yang horizontal.

"Sekarang lahannya tidak cukup mereka mau disuruh tidur di mana," tambahnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama Perum Perumnas berencana membangun 200 tower rumah susun milik (rusunami) untuk warga kelas menengah ke atas.

Jokowi mengatakan, pihaknya akan memberikan kemudahan perizinan, seperti izin Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan izin Koefisien Luas Bangunan (KLB). Sedangkan untuk urusan penyediaan lahan menjadi urusan Perumnas.

Ahok minta pimpinan awasi anggaran perjalanan dinas

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Ahok minta pimpinan awasi anggaran perjalanan dinas[/caption]

Setiap kepala dinas diminta memantau semua anggaran di dinasnya. Tujuannya agar tidak ada anggaran dinas yang bocor.

Salah satu anggaran yang wajib dipantau adalah anggaran perjalanan dinas. Jika melihat ada yang tak beres, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak akan segan-segan mengaudit anggaran di dinas itu.

"Solusi tergantung kepala dinas. Dia lihat sampai di mana. Dulu pas saya jadi bupati, saya yang lihat sendiri. Nanti kita audit," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/4).

Sistem yang akan diterapkan untuk melakukan pengawasan setiap anggaran dinas tidak akan dibuka. Sebab, dia ingin melakukan hal tersebut berdasarkan pengalamannya di DPR.

"Kita enggak mau buka. Aku pengalaman di DPR. Kita enggak mau bilangin dulu. Kita sudah tahu cara-caranya. Bertahap lah," tandasnya.

Jokowi ungkap alasan pilih penasihat Ahok jadi komisaris MRT

[caption id="" align="alignleft" width="324"] mrt[/caption]

Pemilihan penasihat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakni Krisbiantara sebagai salah satu komisaris PT MRT karena memiliki banyak koneksi. Kris dikenal memiliki koneksi dengan MRT Singapura dan Hongkong.

"Jadi memang kita ini yang namanya komisaris kan kita taruh kita percaya untuk koneksi. Yang kedua, Pak Kris yang punya koneksi dengan MRT Singapura, Hongkong. Juga koneksi-koneksi di sana," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/4).

Komisaris menurut Jokowi, berfungsi sebagai pengawas, sehingga tidak harus dari PNS. Sebab, Kepala Bappeda Sarwo Handayani (Yani), Mantan Wakil Ketua KPK Erry juga dijadikan sebagai komisaris.

"Enggk, kan ada bu Yani. Seperti itulah, ada Pak Erry. Kita taruh yang betul-betul namanya di pengawasan, komisaris kan kontroling. Bu yani kan dari awal. Kayak gitu lah. Keuangan yang dari menkeu ada, perhubungan ada," jelasnya.

Minggu depan, Jokowi memastikan pembangunan MRT akan diluncurkan di Bundaran HI. "Minggu depan. Kagak percaya. Kita itu kerja. Kalau sudah launching artinya sudah clear," tukas Jokowi.

Ahok Ikut Kehilangan Sosok Uje

JAKARTA - Musibah kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa Ustaz Jeffry Al-Buchory di kawasan bunderan Pondok Indah, Jumat (26/4) menyita perhatian Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Pasalnya, pria yang akrab disapa Ahok mengaku mengenal sosok ustaz yang dikenal "rock n roll" itu. "Ikut berbelasungkawalah kita," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2013).

Ahok menjelaskan, saat dia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur pernah mengundang Uje untuk berdakwah di lokasi yang pernah menjadi tempat syuting Laskar Pelangi itu. "Pernah undang ke belitung itu," imbuhnya.

Menurut Ahok, Uje merupakan sosok kharismatik yang banyak umat muslim yang mengidolakan gaya berdakwahnya. "Ustaz yang kharismatik ya," katanya.

Antisipasi banjir di Koja, Ahok pasang 2 pompa besar

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Antisipasi banjir di Koja, Ahok pasang 2 pompa besar[/caption]

Untuk mengantisipasi banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memasang dua pompa besar di Koja, Jakarta Utara. Sebab, setiap kali hujan air tidak dapat mengalir ke laut, tetapi ke Danau Sunter.

Sedangkan kondisi Danau Sunter saat ini sangat keruh dan harus dilakukan pengerukan terlebih dahulu. "Nah itu yang mesti kami kerjakan. Sementara kami sudah sediakan pompa untuk jaga-jaga karena anggaran kemarin hanya untuk 2 pompa maka kita akan siapkan 2 pompa dulu dan menurut kajian masih cukup," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/4).

Menurutnya, sebenarnya untuk mengantisipasi banjir besar diperlukan empat pompa. Sehingga, kalau air masuk ke Waduk Sunter maka dengan adanya pompa dapat dialirkan ke laut.

"Jadi sekarang Koja anjir itu karena sungai yang mau ke Waduk Sunter-nya agak mampet," jelasnya.

Selain itu, penyebab tidak mengalirnya air hujan ke laut karena pembangunan jalan tol oleh Jasa Marga yang mengakibat letak pompanya dipindahkan. Sehingga, nantinya pompa tersebut akan dijadikan semacam polder. "Tapi kapasitasnya aku ga tahu," ucapnya.

Ditargetkan, pemasangan pompa tahun ini selesai, yakni pembangunan fisik berupa sheet pile akan dikerjakan oleh Jasa Marga. Sedangkan, Pemprov DKI hanya memasang mesin.
"Fondasi segala macam itu Jasa Marga," ucapnya.

Sementara itu, proyek antisipasi banjir Pemprov DKI sedang mengebut pengerukan di aliran Pesanggrahan, Ciliwung. "Yang penting kita pastikan sekarang rumah-rumah pompa itu bisa berfungsi dan segera diperbaiki. Kalau nanti enggak sesuai tenggelem semua. Semua dikerjain semua," terangnya.

Mantan bupati Belitung Timur ini mengatakan, ia juga meminta perusahaan-perusahaan yang berlokasi di area Sunter, Pesanggerahan, Ciliwung untuk memperbaiki pompa di sekitarnya. Sebagai imbalannya, perusahaan tersebut tidak akan dikenai CSR.

"Kita juga minta perusahaan-perusahaan lokasi di sana untuk perbaiki swadaya sendiri pompa terdekat, buktiin pompa kamu tokcer, terus enggak bayar CSR gitu. Kalau bagus kita beli pompa kamu gitu loh," jelasnya. [merdeka.com]

 

Ahok Terkejut Dengar Berita Wafatnya Uje

[caption id="attachment_24458" align="alignleft" width="365"] Suasana Pemakaman Uje - Foto Merdeka.com[/caption]

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku terkejut dan bersedih atas meninggalnya Ustad Jeffry Al Buchori. Apalagi Ahok sangat menyukai ceramah dari ustad yang akrab disapa Uje itu.

“Saya terkejut dengan kabar duka tersebut. Saya menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2013).

Ahok mengaku mengagumi Uje. Menurutnya, Uje merupakan dai yang punya pemikiran yang luas tentang Islam. Atas kekagumannya itu, Ahok pun pernah mengundang Uje untuk berdakwah di Belitung Timur saat dirinya menjabat sebagai bupati di sana.

“Saya pernah undang beliau ke Belitung Timur. Tepatnya kapan, saya lupa. Tapi saya undang beliau karena saya suka banget dengan khotbahnya yang enak didengar. Pokoknya, Uje keren banget saat menyampaikan khotbahnya,” kata Ahok.

“Indonesia kehilangan satu pemuda yang luar biasa. Uje merupakan ustad yang kharismatik,” tambahnya.

Uje meninggal saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Er6n dini hari tadi (25/4). Uje meninggal setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan dan pohon Palem. Atas peristiwa ini, Ahok pun mengimbau kepada para pengendara sepeda motor untuk selalu berhati-hati dalam berkendara.

“Kendaraan motor itu cukup bahaya ya. Harus hati-hati. Kalau soal kecelakaan motor di Jakarta resminya meninggal bisa tiga orang setiap harinya,” jelasnya.[Detikcom]

Jokowi: Saya & Rakyat Jakarta Bela Sungkawa Atas Meninggalnya Uje

[caption id="attachment_24445" align="alignleft" width="309"] Ustad Jeffry al Buchori[/caption]

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku baru mengetahui kabar duka meninggalnya Ustad Jeffry al Buchori. Dia pun mengucapkan turut berduka atas meninggalnya dai kondang itu.

“Kapan meninggalnya? Kenapa?,” tanya Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2013).

“Innalillahi wainnailaihi radjiun. Saya Jokowi, seluruh staff dan masyarakat Jakarta mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga amal ibadah Pak Ustad diterima disisi-Nya,” ujar Jokowi setelah mendapat penjelasan dari wartawan perihal meninggalnya ustad yang akrab disapa Uje tersebut.

Jokowi pun mengaku tidak begitu mengenal sosok Uje. Bahkan dia juga mengaku belum pernah bertemu secara langsung dan mendengarkan dakwah Uje.

Pernah dengar ceramahnya?

“Enggak,” jawab Jokowi.

Tapi tahu Uje?

“Iya, tahu,” kata Jokowi.

Jokowi tidak bisa ikut menyolatkan jenazah Uje di Masjid Istiqlal. Sebab orang nomor satu di Pemprov DKI ini akan menunaikan ibadah salat Jumat di masjid Al-Fauz di kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

“Saya salat di kantor Wali Kota Jakarta Pusat,” tuturnya.

“Nanti kalau sudah tidak ada acara, mudah-mudahan bisa ke sana (melayat),” tambah Jokowi.

Ada Poster Nyapres Bareng Hatta, Jokowi Gusar

[caption id="" align="alignleft" width="398"] Jokowi menyesalkan adanya poster tersebut[/caption]

Meski Pemilu Presiden masih satu tahun lagi, persaingan sengit antar pendukung calon sudah mulai dirasakan. Di Solo, misalnya, kini beredar poster-poster dukungan untuk mantan walikota Solo, Joko Widodo, dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden 2014. Lengkap dengan foto mereka.

Poster-poster yang beredar ini membuat Jokowi, yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta gusar. Jokowi menyesalkan pemasangan poster-poster tersebut. Seharusnya, orang yang melakukan itu meminta persetujuan dulu dari dia. Karena ini sudah menyangkut masalah etika. Jokowi terus terang kaget dengan sikap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu.

"Sekarang saya tidak ditanya (persetujuannya), ya kaget. Iya kan, yang dulu juga kaget saya. Kemarin dipollingkan dan disandingkan dengan Aburizal Bakrie. Sekarang disandingkan dengan Pak Hatta," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat 26 April 2013

Jokowi mengaku hingga kini belum memikirkan masalah itu. Ia masih fokus mengurus persoalan ibukota. Saat ini tidak berpikir ingin maju sebagai calon presiden 2014.

"Yang dulu juga tidak memberi tahu saya. Sekarang juga tidak memberi tahu saya. Jadi saya tidak mengerti. Tidak pernah mikir survei, tidak pernah mikir polling dan gambar-gambar itu," ucap Jokowi. (umi)

Jokowi ngaku kaget ada spanduk duet dengan Hatta di Solo

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Jokowi ngaku kaget ada spanduk duet dengan Hatta di Solo[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak tahu jika di tempat asalnya Solo muncul beberapa spanduk dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2014 mendatang.

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku tidak memikirkan persoalan hasil survei. Termasuk hasil survei yang menyandingkan dirinya bersama Hatta maupu Aburizal Bakrie.

"Jadi ya saya enggak ngerti. Enggak pernah mikir. Enggak pernah mikir survei, enggak pernah mikir poling, gambar-gambar itu," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/4).

Namun, secara etika Jokowi mengatakan pemasangan poster tersebut harus melalui sepengetahuannya dahulu. Sehingga, dia pun kaget apabila ditanya persoalan tersebut.

"Kalau saya ditanya ini kaget. Ya kan. Yang dulu juga kaget saya," jelasnya.

Politisi PDIP ini mengaku tidak akan memikirkan tawaran nyapres. "Enggak, enggak mikir aku. Gimana sih," tandasnya.

Jokowi mengaku saat ini konsentrasi ke pekerjaannya sebagai gubernur. Sebab, MRT dan monorail menyita waktu dan pikirannya.

"MRT yang enggak rampung-rampung tiap hari dikerjain Alhamdulillah rampung. Monorail juga rerereret.. Kelihatannya ini udah enggak ada masalah, Mei ini rampung. Tinggal menkeu aja," jelasnya.

Jumat siang, beberapa spanduk duet Jokowi-Hatta dipasang di beberapa tempat, antara lain di perempatan Sangkrah, Pasarkliwon. Spanduk berukuran 1x5 meter tersebut berwarna dasar merah putih bertuliskan "Berdela PAN mendukung JOKO WI & Hatta Rajasa Pada Pilpres 2014-2019, AYO DUKUNG WONG SOLO".

Ahok pastikan perbaiki rumah Henk Ngantung

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Ahok pastikan perbaiki rumah Henk Ngantung[/caption]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan merenovasi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta era 1964-1965, Henk Ngantung. Pada Rabu malam, Kepala Dinas Perumahan Jonathan Pasodung beserta Kepala Dinas P2B telah mendatangi rumah tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku anggaran untuk merenovasi tersebut berasal dari Dinas Perumahan. Namun, besaran nominal yang akan dialokasikan untuk rumah yang letaknya di Jl Dewi Sartika Gang Jambu No 25 Jakarta Timur ini belum dihitung secara rinci.

"Belum tahu, baru dihitung. Yang penting atapnya jangan sampai kebocoran," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/4).

Menurutnya, mengenai apakah Pemprov DKI akan membeli rumah tersebut tergantung izin dari pihak keluarga Henk Ngantung.

"Kalau keluarganya mengizinkan kami beli, kami akan beli. Itu kan mahal, harga pasarnya," jelasnya.

Ahok mengaku akan memberi santunan yang berasal dari kantong pribadinya. Sebab, selama ini belum ada aturan mengenai pemberian bantuan terhadap mantan gubernur.

"Saya nggak tahu karena Pemda nggak mengatur itu. Kalau mau kasih santunan, kita saja pribadi dari operasional," terangnya.

Sebelumnya, Hetty Eve Mamesah, Istri mantan Gubernur DKI Jakarta Henk Ngantung mendatangi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kedatangannya bersama putra ketiganya Kamang atas permintaan Ahok yang menginginkan rumah milik Henk Ngantung yang berada di Jalan Dewi Sartika Gang Jambu No 25 RT 7 RW 4 Jakarta Timur.

"Pak Jonatan Pasodung (Kepala Dinas Perumahan) sudah berkunjung untuk meminta perbaikan rumah, terus ini kelanjutannya menemui Pak Wagub," ujar Hetty usai bertemu Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut janda Henk Ngantung ini kondisi rumahnya sudah hancur dan tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Oleh karenanya, jalan alternatif dilakukan pemugaran atau dijual yang kemudian dijadikan sebagai cagar budaya.

"Rumah saya sudah hancur, jadi tidak layak tinggal, di dalam sudah rusak, mau dipugar. Kalau saya mau jual mau dibikin galeri," jelasnya.

Namun, Hetty memilih untuk diperbaiki saja. Sebab, kalau dijual dia masih belum tahu akan tinggal dimana.

"Respons pak Wagub sangat baik, mau pugar dalam waktu singkat secepat mungkin. Secepatnya tadi pak wagub sudah menghubungi dinas pertamanan dan dinas PU, dinas perumahan. Tadi kepala dinas perumahan Pak Jonatan ada waktu sama Pak Wagub," terangnya.

Jokowi Senang Gaji Sopir Transjakarta Rp 7,7 Juta

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Senang Gaji Sopir Transjakarta Rp 7,7 Juta[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai tingginya gaji sopir bus transjakarta sebagai suatu hal yang baik. Meski tak ikut campur dalam penentuan gaji sopir transjakarta, Jokowi senang jika para pramudi bus memperoleh penghasilan besar.

Jokowi menyampaikan, gaji sopir transjakarta telah diatur dalam kontrak pada masing-masing operator transjakarta. Saat ditanya mengenai masih adanya kesenjangan di antara para sopir, ia menolak menjawab karena hal itu di luar kewenangannya.

"Saya enggak ngerti, soal gaji itu urusannya operator. Tapi, kalau digaji sebesar itu, ya bagus," kata Jokowi.

Kepala Unit Pelaksana (UP/bukan BLU) Transjakarta Muhammad Akbar mengaku sulit menghindari adanya kesenjangan upah antarpramudi bus transjakarta. Hal itu disebabkan masing-masing pramudi telah terikat kontrak kerja dengan operator yang berbeda-beda.

Akbar menjelaskan, sejak 2011, transjakarta mengubah struktur pembiayaan operasional bisnis untuk kontrak baru. Dalam kontrak baru tersebut, para sopir, khususnya di Koridor I, XI, dan XII, berhak atas gaji sebesar 3,5 kali upah minimum provinsi (UMP). "Artinya, untuk kontrak baru, gajinya minimal Rp 7,7 juta dan kontrak lama masih satu kali UMP," kata Akbar.

Ia menyampaikan, dari 12 koridor busway, ada sembilan operator yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, menjadi sulit bila harus menyamakan upah yang diberikan untuk para sopir, terlebih ada kontrak yang telah mengikat sebelumnya.

Dari sembilan operator itu, baru dua operator, yakni Bianglala dan Damri di Koridor I (bus baru), XI, dan XII, yang memberikan upah sebesar Rp 7,7 juta. Adapun tujuh operator lainnya masih memberikan upah sesuai dengan kontrak lama. Perbedaan upah ini memicu sejumlah sopir bus transjakarta berunjuk rasa menuntut upah yang sama. Unjuk rasa itu dilakukan beberapa sopir Koridor I (Blok M-Kota) yang masih terikat kontrak lama dan mengoperasikan bus lama.

Saat ini, total unit bus transjakarta sekitar 670 unit dengan jumlah sopir sekitar 1.500 orang yang dikelola oleh sembilan operator. Ke depan, jumlah unit bus akan ditambah 684 unit yang realisasinya dibagi dalam tiga tahap. Sebanyak 450 unit diadakan melalui APBD 2013 dan 230 unit sisanya diadakan melalui lelang investasi (swasta). Untuk 234 unit itu, 76 unit bus gandeng rencananya akan terealisasi pada Oktober tahun ini dan disusul penambahan 158 bus gandeng setelahnya.

Pengemudi Transjakarta Temui Basuki Minta Kesetaraan Gaji

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Pengemudi Transjakarta Temui Basuki Minta Kesetaraan Gaji[/caption]

Para pengemudi bus transjakarta yang tergabung dalam Serikat Pramudi Transjakarta Busway (SPTB) mendatangi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Jumat (26/4/2013). Mereka datang untuk meminta kesetaraan gaji antarpramudi transjakarta.

Ketua Umum SPTB Lasdi mengatakan, saat ini ada ketimpangan gaji sopir transjakarta antara satu koridor dan koridor lain. Hal ini dikarenakan operator transjakarta pada koridor-koridor itu berbeda.

"Ketimpangan ini mengganggu rasa keadilan. Oleh karena itu, mohon kebijakan pemerintah untuk menyetujui penyetaraan gaji pengemudi transjakarta 3,5 kali UMP secara menyeluruh," kata Lasdi di Balaikota Jakarta, Jumat.

Pengemudi busway itu mengeluhkan semua beban kerugian yang ditanggung oleh mereka apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan transjakarta. Termasuk beban material dan pertanggungjawaban secara hukum. Apabila bus transjakarta dijadikan barang bukti kecelakaan, pengemudi harus menanggung ganti rugi kerusakan yang berkisar mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.

"Apabila kasusnya dilanjutkan sampai tingkat pengadilan, baik perusahaan maupun Unit Pengelola (UP) Transjakarta tidak memberikan pendampingan penasihat hukum," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai pelopor transjakarta sebetulnya juga diundang untuk mengikuti pertemuan itu. SPTB telah meminta Sutiyoso untuk menjadi mediator dalam memecahkan permasalahan tersebut. Namun, hingga pertemuan itu selesai, Sutiyoso berhalangan hadir.

Tahun ini pengemudi transjakarta dari tiap-tiap operator menerima gaji bervariasi. Di Koridor I (Kota-Blok M), operator pengelola PT Jakarta Ekspress Trans (PT JET) memberikan gaji kepada sopir transjakarta sebesar Rp 1,85 juta per bulan. Operator Trans Batavia membayar pengemudi transjakarta di Koridor II (Pulo Gadung-Harmoni) dan Koridor III (Kalideres-Pasar Baru) dengan upah Rp 2,2 juta per bulan.

Di Koridor IV (Pulogadung-Dukuh Atas) dan VI (Dukuh Atas-Ragunan), PT Jakarta Trans Metropolitan dan PT Sari Lorena membayarkan gaji pengemudi sebesar Rp 2,2 juta. Jumlah yang sama juga diberikan kepada pengemudi di Koridor V (Ancol-Kampung Melayu) dan Koridor VII (Kampung Melayu-Kampung Rambutan) di bawah operator PT Jakarta Mega Trans dan PT Sari Lorena. Sistem penggajian di Koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni) agak berbeda dari yang lain karena operator PT Prima Jasa membayar pengemudi sebesar Rp 80.000 per shift.

Di Koridor IX (Pluit-Pinang Ranti) dan Koridor X (Tanjung Priok-Cililitan), operator PT Trans Mayapada mengupah pengemudi dengan gaji Rp 2,2 juta. Akan tetapi, di koridor yang sama, operator PT Bianglala Metropolitan membayar gaji pengemudi sebesar Rp 1,6 juta.

Perbedaan paling mencolok terjadi di Koridor XI (Kampung Melayu - Pulogebang), di mana DAMRI memberikan gaji sebesar Rp 4,515 juta. Koridor XII (Pluit-Tanjung Priok) dioperasikan oleh PT Bianglala Metropolitan dengan gaji pengemudi sebesar Rp 2,475 juta.

Jokowi Ajak Anak Muda Rajin Baca Al Quran

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Ajak Anak Muda Rajin Baca Al Quran[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat (26/4/2013) siang, membuka Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat Provinsi DKI Jakarta di Masjid Al-Fauz, kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak anak muda Jakarta untuk sering-sering membaca kitab suci Al Quran. Menurut Jokowi, masyarakat Betawi memiliki budaya membaca Al Quran yang telah berlangsung sejak lama. Ia mengatakan, sebagai pedoman hidup umat Islam, Al Quran tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Saya mengajak kepada generasi muda untuk banyak membaca Quran dan yang paling penting amalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari," kata Jokowi dalam sambutannya di acara tersebut.

Mantan Wali Kota Surakarta ini meminta budaya membaca Al Quran dalam tradisi Betawi tidak dihilangkan, apalagi pengaruh budaya luar bakal menggerus budaya asli Betawi. "Baca Quran dan mempelajari isinya sudah menjadi tradisi di Betawi, jangan sampai lepas, harus terus dilanjutkan," ujarnya.

Hadir dalam pembukaan STQ itu Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah. Seusai membuka STQ, Jokowi menerima Piala Bergilir dari Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor selaku juara umum MTQ Jakarta 2012. Selanjutnya, piala itu akan diserahkan kepada juara umum MTQ tahun ini.

Jokowi: Ganti Rugi Lahan Petukangan Bukan Masalah Besar

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Jokowi: Ganti Rugi Lahan Petukangan Bukan Masalah Besar[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan terlibat dalam penentuan harga ganti rugi lahan terkait proyek pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 di Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Menurut dia, masalah pembebasan lahan di tempat tersebut merupakan masalah kecil dan ia menolak terlibat terlalu jauh.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu menyampaikan, masalah pembebasan lahan itu hanya terganjal masalah komunikasi. Ia yakin bahwa dalam waktu dekat warga dapat mencapai titik temu dan proses pembangunan proyek yang dikerjakan oleh BUMN dan BUMD ini bisa segera dilaksanakan.

"Bukan masalah yang berat-berat amat. Percaya deh," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (24/4/2013) malam.

Siang tadi, Jokowi menggelar audiensi dengan warga Petukangan Selatan di sebuah rumah makan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Jokowi sengaja menggelar audiensi itu untuk memediasi, memetakan keluhan warga, dan menyambungkannya dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada proyek JORR W2.

Jokowi menjamin proses pembebasan lahan, termasuk penentuan ganti rugi, akan berjalan baik. Dia berjanji akan terus mengawasi dan memastikan semuanya berjalan lancar sehingga tak ada pihak yang dirugikan. "Kami itu hanya memediasi supaya nyambung antara warga dan P2T. Ini hanya masalah komunikasi," ujarnya.

Hingga kini, pembebasan lahan untuk proyek pembangunan JORR W2 itu masih menemui kendala. Warga menuntut adanya musyawarah dengan Gubernur Jakarta. Musyawarah merupakan perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya gugatan warga Petukangan Selatan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1907/2010 tentang perubahan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol JORR 2 di Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan.

Pada 28 Maret 2013, Mahkamah Agung telah mengeluarkan salinan resmi yang pokoknya berisi menolak permohonan yang diajukan oleh Gubernur DKI. Oleh karena itu, para warga meminta Jokowi mencabut SK tersebut dan bisa merealisasikan harga ganti rugi yang layak.

Ini dia Kekayaan Basuki

Basuki Tjahaja Purnama melaporkan harta kekayaannya kepada KPK untuk menjalankan kewajibannya sebagai pejabat negara. Total jumlah harta Basuki per Maret 2012 mencapai Rp 12.458.296.063 dan 5.030 dollar AS.

Basuki dalam situs resminya, ahok.org, memperlihatkan jumlah hartanya pada tahun 2009 dan 2012. Selama tiga tahun, hartanya naik dua kali lipat.

Basuki memiliki sejumlah tanah dan bangunan di Jakarta dan Belitung Timur. Tahun 2009, nilainya mencapai 2.563.328.346. Pada 2012, nilainya melonjak mencapai Rp 9.213.076.000.

Pada 2009, Basuki memiliki mobil Nissan X-Trail buatan tahun 2003 senilai Rp 200 juta. Namun, pada 2012, laporan harta bergerak Basuki  bernilai 0.

Basuki juga melaporkan kebun yang sudah dijualnya. Pada tahun 2009, kebun itu bernilai Rp 400 juta.

Giro dan kas yang dimiliki Basuki pada 2009 mencapai Rp 307.047.881, sementara pada 2012 Rp 163.211.742 dan 5.030 dollar AS. Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga memiliki piutang senilai Rp 67.008.321 pada 2012. Sementara pada 2009, dia memiliki utang Rp 516.699.600.

Total harta kekayaan Basuki pada 2009 mencapai Rp 6.328.676.627, sementara pada 2012 total Rp 12.458.296.063 dan 5.030 dollar AS.

Program Penataan Kampung, Jokowi Jamin Gratis

[caption id="attachment_24366" align="alignleft" width="365"] Jokowi[/caption]

Puluhan warga RW 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, tak bisa menyembunyikan rasa girang dan penasarannya saat Joko Widodo menyampaikan niatnya untuk menata permukiman padat itu menjadi lebih baik.

Berbagai pertanyaan dilontarkan warga untuk Gubernur DKI Jakarta itu, mulai dari waktu penataan, hingga jaminan tak dipungut biaya dalam realisasinya.

Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 15.00. Di tengah sengatan matahari yang masih menyisa, ia menyampaikan niatnya sambil memegang mikrofon dan gambar yang mencontohkan konsep permukiman berderet. Puluhan warga menyimak Jokowi berbicara dengan antusias.

Saking antusiasnya, beberapa kali terdengar celetukan dari sejumlah warga yang membuat Jokowi menghentikan pemaparannya karena ingin menjawab celetukan warga. “Kenapa? Bayar enggak? Sini kalau mau bayar,” kata Jokowi dengan nada bercanda.

Penataan kampung di lokasi tersebut akan dimulai pekan depan. Sumber dananya murni dari APBD DKI 2013. Tanah Tinggi merupakan lokasi pertama yang ditata. Kampung ini termasuk dalam bidikan Jokowi yang akan menata sekitar 38 kampung.

Mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku datang langsung ke lokasi untuk memberi pemahaman kepada warga setempat. Dirinya ingin memastikan tak ada warga yang menolak saat lokasi itu ditata. Sementara itu, warga masih terus mengungkapkan rasa penasarannya.

Di tempat yang cukup seadanya, di bawah hamparan terpal bekas, cecaran pertanyaan terus diungkapkan untuk Jokowi. Umumnya warga merasa khawatir dengan luas bangunan setelah ditata. Namun, Jokowi menjamin luas bangunan akan sama dengan luas sebelum dijadikan kampung atau rumah berderet.

“Nanti ada penghijauan juga, tapi saya minta semua ikut kerja bakti biar cepat selesai, ikut menjaga, jangan baru sebentar semua sudah rusak lagi. Ini dibangun untuk percontohan,” ujar Jokowi.

Mendengar itu, warga sontak riuh. Tepuk tangan dan berbagai celetukan langsung menyambutnya. “Iya Pak, sampai anak cucu kita jaga,” kata seorang bapak berceletuk.

Penataan kampung di lokasi ini diprioritaskan untuk warga yang menjadi korban kebakaran beberapa waktu lalu. Untuk tahap awal, di lokasi ini akan dibangun sekitar 85 rumah berderet.

Selain rumah, gang di lokasi itu juga ikut ditata. Ia meminta warga untuk tidak tergesa-gesa menolak saat proses pembangunan masih berlangsung.[Kompas.com]

Jokowi tolak beri uang kerohiman bagi korban gusuran di Pluit

[caption id="" align="aligncenter" width="540"] Jokowi tolak beri uang kerohiman bagi korban gusuran di Pluit[/caption]

Dikasih hati minta jantung. Pepatah itu cocok untuk menggambarkan sikap sebagian warga bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara yang digusur. Diberi rusun sebagai pengganti tempat tinggal, mereka meminta lahan. Padahal, lokasi yang mereka huni sekarang merupakan tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

Menyikapi itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, pemprov tidak akan memenuhi permintaan itu. Tidak ada uang pengganti apalagi lahan, karena yang pemprov sudah menyediakan rusun di kawasan Muara Baru.

"Ada yang minta tidak mau rusun, mintanya lahan. Kalau mintanya yang seperti ini, ya kita yang sulit, lahan di mana, tunjukkan. Kalau urusannya kita sudah beli lahan untuk rusun lagi," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/4).

Rusun yang menampung warga gusuran itu nantinya akan dibangun di sekitar Muara Baru. Pemprov DKI, lanjut Jokowi, tidak akan memberikan uang kerohiman kepada para pemilik bangunan ilegal.

"Mendirikan bangunan disewain, ada satu orang yang 20 rumah, ada yang 15 ada yang 10, itu yang kita enggak mau (beri uang kerohiman). Kalau itu enggak kita hentikan, di mana-mana akan terjadi seperti itu. Nanti, tanah-tanah negara didirikan bangunan," tandasnya.

Jokowi mengaku sudah berdialog dengan perwakilan warga bantaran Waduk Pluit. "Kalau kita enggak terus-terusan berani memutuskan seperti itu ya enggak akan rampung-rampung. Tapi masalah warga ini diberi solusi," jelasnya.

"Proses diberi solusi itu karena ini kan kita kejar-kejaran dengan yang namanya banjir. Kalau waduknya masih seperti itu, itu waduk utama kita untuk mengatasi banjir di Jakarta," ujar

Berdasarkan data terakhir, dari luas awal 80 hektare Waduk Pluit, saat ini hanya tersisa 60 hektar, dengan kedalaman hanya 2-3 meter. Padahal, untuk bisa menampung limpahan air saat musim hujan, dibutuhkan kedalaman minimal 10 meter.

Kata kunci

waduk pluit

normalisasi waduk pluit

pengerukan waduk pluit

antisipasi banjir jakarta

 

 

Ahok: Dirut Ancol mau berhenti

[caption id="" align="aligncenter" width="540"] Ahok: Dirut Ancol mau berhenti[/caption]

Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA), Budi Karya bakal mengundurkan diri. Budi telah menyampaikan surat pengundurannya melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Dia (Budi Karya) melaporkan juga mau berhenti sebagai Dirut PT PJA," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, pengunduran diri Budi Karya secara resmi akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PJA yang digelar pada 31 Mei 2013. Terkait calonnya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak terkait.

"Kalau tidak salah akan disampaikan pada RUPS pada tanggal 31 Mei. Untuk calon, ya urusan mereka lah," jelasnya..

Meski keputusan ada di tangan RUPS, lanjutnya, bukan berarti Pemprov DKI tidak punya andil dalam menentukan calon Dirut PT PJA. Karena PT PJA merupakan BUMD milik DKI, sehingga otomatis Pemprov memiliki saham dalam perusahaan tersebut.

"Ya ikutan lah. Kan kita juga ada saham dengan PT PJA juga kan," tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Dirut PT PJA Budi Karya menyatakan dirinya tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Melainkan dia diperintahkan untuk bertugas di tempat lain.

"Saya tidak mengundurkan diri. Tapi saya diganti. Karena saya dapat perintah dari pimpinan kalau saya akan dipindahtugaskan ke tempat lain. Tapi hingga saat ini saya belum tahu mau ditugaskan ke mana," katanya.

Basuki Santai Hadapi Gugatan Buruh

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai rencana Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melawan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Basuki, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) 2013.

"Pak Gubernur bilang, kan, memang harus digugat. Masa buruh tidak memperjuangkan nasibnya dia," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Basuki menilai tepat langkah buruh dalam memperjuangkan pembatalan penangguhan UMP melalui PTUN. Selain itu, ia yakin bahwa gugatan itu tidak akan mengganggu kinerja Pemprov DKI. Bila putusan PTUN memenangkan gugatan buruh, Basuki menyatakan bahwa Pemprov DKI tinggal melaksanakan putusan tersebut.

"Ya, kita tunggu saja, kan. Kalau PTUN memenangkan buruh, ya kita ikuti saja. Santai, kan," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

MPBI akan mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Jokowi, yang telah mengabulkan penangguhan UMP 2013 sebagaimana diajukan oleh delapan perusahaan. Delapan perusahaan itu adalah PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Hansae Indonesia Utama, PT Inkosindo Sukses, PT Tainan Interprises Indonesia, dan PT Winners International.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003 tentang Penangguhan Upah Minimum disebutkan bahwa penangguhan UMP harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan itu antara lain ada persetujuan dari buruh, perusahaan benar-benar merugi, dan membuat laporan audit. Namun, hingga saat ini MPBI menilai tidak ada sikap transparan tentang laporan keuangan dari perusahaan.

Kata kunci

Ahok tanggapi tuntutan buruh

buruh menggugat Jokowi

gugatan buruh

buruh DKI Jakarta

 

 

 

 

 

Nyamannya Berjualan di Tempat Relokasi PKL

Tak ada pemandangan kumuh ataupun kotor di tempat penjualan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Damai, Indosiar, Jakarta Barat. para pedagang berjualan dengan kondisi etalase dan tempat duduk yang berbaris rapi di area pakir seluas 20 meter persegi tersebut.

Para pedagang ini sebelumnya berjualan di pinggir Jalan Damai. Di antara mereka, ada yang berjualan sejak 18 tahun lalu di lokasi tersebut. Banyaknya perkantoran membuat pedagang berbagai macam makanan dan minuman bisa memperoleh omzet yang besar.

Jahlani (42), pedagang gorengan di Taman PKL Indosiar, merasa sangat bersyukur karena telah mendapatkan tempat yang laik. Saat berjualan di pinggir jalan dulu, dia sering merasa was-was karena banyak pemuda dan preman yang mengganggu aktivitas berdagangnya. Ia juga cemas karena bisa saja petugas satuan polisi pamong praja datang dan membongkar tempat berjualan miliknya sewaktu-waktu.

"Sekarang jualannya sudah tenang, enggak takut satpol PP lagi," kata ayah dari tiga orang anak itu saat ditemui di Taman PKL Indosiar, Selasa (23/4/2013).

Menurut Jahlani, pendapatannya di tempat yang baru memang tergolong menurun dibanding omzet saat berjualan di pinggir jalan. Dulu ia bisa mengantongi pendapatan Rp 700.000 setiap hari, kini ia hanya mengatongi Rp 500.000 saban hari.

Taman PKL Indosiar ini baru saja ditempati pada Februari 2013. Dengan hanya membayar uang listrik dan air sebesar Rp 60.000 setiap bulan, PKL bisa berdagang dengan tenang.

Endang (54), penjual ayam kalasan di lokasi tersebut, juga sangat bersyukur bisa menempati Taman PKL. Sebelumnya, dia harus menyewa lahan dari penjual lain untuk bisa berjualan di lokasi tersebut. Harga yang diberikannya pun sangat mahal, yaitu Rp 400.000 per bulan. Itupun belum termasuk air dan listrik.

"Dulu harus sewa lahan sama yang nempatin sebelumnya. Itu harganya sudah mahal. Belum lagi beli air ledeng, sebulan bisa Rp 100.000," kata Endang.

Endang menyarankan kepada PKL lain untuk mau direlokasi seperti dirinya. Dengan berjualan di tempat yang telah disediakan, pedagang bisa tenang menjalankan usahanya.

Endang menuturkan, jika berjualan di pinggir jalan, pendapatannya memang tergolong besar. Setiap hari dia bisa meraup omzet Rp 1 juta-Rp 1,5 juta. Setelah berdagang di lokasi baru, pendapatannya menjadi Rp 900.000-Rp 1 juta saja. "Walau pendapatan menurun, tapi tetap stabil. Saya masih bisa bersyukur," ujarnya.

Endang mengungkapkan, untuk bisa berjualan di lokasi tersebut, pedagang harus memberikan kartu keluarga atau KK. Ini dilakukan karena berjualan di lokasi tersebut tidak disertai kontrak. Karena lokasi penjualan itu tidak boleh disewakan atau dijual kepada penjual lain, KK tersebut berguna untuk memonitor siapa yang berdagang di tempat itu. Penjual haruslah pemilik atau keturunan yang tertera di KK tersebut.

Endang mengatakan, selain diberi sarana seperti etalase maupun kursi untuk pengunjung, pedagang juga akan diberikan pinjaman uang sebesar Rp 2,5 juta. Pinjaman tersebut bisa dicairkan sekitar bulan Juni mendatang. Pinjaman koperasi itu dapat digunakan untuk membangun usaha pedagang tersebut.

Taman PKL Indosiar ini merupakan taman percontohan untuk relokasi PKL. Taman tersebut telah diresmikan oleh lima menteri kabinet Indonesia Bersatu II dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 28 Februari 2013. Kelima menteri yang hadir saat itu adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, serta Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dan Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Kata kunci

Relokasi PKL

PKL iNDOSIAR

PENATAAN pkl Ala Jokowi

Pedagang kaki lima Indosiar

Kawasan kumuh PKL

 

 

Tarik Ulur Proyek JLNT, Jokowi Tunggu Rekomendasi BPK

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Tarik Ulur Proyek JLNT, Jokowi Tunggu Rekomendasi BPK[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menunggu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum memutuskan kelanjutan pembangunan jalan layang nontol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Jokowi memilih cara itu karena ingin berhati-hati agar tak salah mengambil keputusan.

Jokowi harus memastikan apakah untuk melanjutkan proyek multiyears ini harus diputuskan melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta. Hal itu dilakukan karena penyelesaian pembangunan JLNT tersebut meleset dari target semula, yang seharusnya rampung pada akhir 2012. Untuk melanjutkannya, pembiayaan proyek itu harus kembali dianggarkan melalui APBD Perubahan 2013 atau pada tahun anggaran berikutnya.

"Nah, kalau ini diteruskan, pertanyaannya, harus izin Dewan enggak? Boleh enggak? Menunggu rekomendasi BPK cuma proses kehati-hatian, enggak ada yang lain," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat melontarkan keinginannya agar BPK melakukan audit terhadap proyek pembangunan JLNT tersebut. Audit dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian yang memicu proyek jalan layang itu belum selesai.

Pengerjaan proyek ini dimulai tahun 2010 yang dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi, sedangkan paket Dr Satrio dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.

Kata kunci :

Jalan layang non tol

Kampung Melayu-Tanah Abang

PT Wijaya Konstruksi

Jokowi hentikan proyek

PT Adhi Karya

 

Jokowi: Siapa yang "Batalin" Pinjaman dari Bank Dunia?

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi: Siapa yang "Batalin" Pinjaman dari Bank Dunia?[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya belum membuat keputusan untuk menolak pinjaman dari Bank Dunia terkait proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Joko Widodo menyebut penolakan itu baru sekadar rencana.

"Belum tahu, siapa yang batalin? Ini (pembatalan) baru akan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini juga menampik kabar yang beredar bila dirinya telah meminta restu pemerintah pusat untuk membatalkan pinjaman tersebut. Sampai saat ini, dia belum mengambil sikap tegas dana pinjaman untuk proyek di era Fauzi Bowo itu.

"Belum, surat-suratnya belum saya tanda tangani," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membatalkan pinjaman Bank Dunia untuk program penanganan banjir melalui JEDI atau program pengerukan saluran, sungai, dan waduk. Klausul perjanjian yang ditetapkan Bank Dunia dinilai memberatkan Pemprov DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana sempat mengatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembatalan pinjaman dana dari Bank Dunia tersebut. Basuki mengatakan, jika Kementerian PU menyetujui permintaan pembatalan tersebut, bukan berarti program JEDI dibatalkan. Program JEDI akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan APBD DKI.

Pemprov DKI menilai dua klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan proyek JEDI. Klausul pertama menyangkut waktu penyelesaian pengerukan 13 sungai yang ditetapkan selama lima tahun. Klausul kedua menyebutkan bahwa Pemprov DKI menjamin hak-hak warga di bantaran kali yang bakal digusur dengan pemberian ganti rugi berupa uang.

Proyek JEDI yang dirintis oleh gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, diperkirakan menelan anggaran sebesar 190 juta dollar AS. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.

Alaydrus: Ahok Tak Pro-Rakyat

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Ahok[/caption]

Keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta menghentikan pengerjaan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dikecam politisi Demokrat Ahmad Husein Alaydrus. Basuki Tjahaja Purnama disebut anggota Komisi C DPRD DKI bidang anggaran itu tidak pro-rakyat.

"Saya menilai Ahok (sapaan akrab Basuki) itu tidak pro-rakyat. Ahok akan menambah kemacetan Jakarta yang semakin parah," kata Alaydrus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/4/2013).

Alaydrus mendesak Pemprov DKI untuk dapat menyelesaikan proyek itu. Kemudian, baru memohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit proyek itu.

Ia dengan tegas menyatakan menolak penghentian pembangunan JLNT tersebut. Alasannya, hal itu akan menambah kemacetan di Jakarta dan merugikan masyarakat Jakarta.

"Jadi orang enggak boleh su'udzon mulu dong. Bohong itu dibilang tidak ada dianggarkan dalam APBD DKI. Ini kan dananya multiyears," kata politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Basuki telah memberi sinyal untuk menghentikan proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Hal itu terlihat dari inisiatifnya yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit penggunaan anggaran proyek tersebut.

Basuki mengungkapkan, audit itu untuk mengetahui indikasi wanprestasi dalam proyek tersebut. Jika diteruskan, ia mengatakan, akan melakukan tender ulang atau mekanisme lainnya.

Awalnya, pembangunan jalan layang tersebut ditargetkan selesai akhir tahun 2012, tetapi penyelesaiannya molor. Menurut informasi, pengerjaan proyek molor atau bahkan mandek karena Basuki memangkas anggaran untuk proyek tersebut.

Ada tiga paket dalam pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, masih ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur.

JLNT ini direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun ini. Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kiri kanan Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio.

Hal itulah yang membuat pembangunan di daerah persimpangan Jalan Sudirman itu lebih lambat dibandingkan area pekerjaan lainnya. Sementara itu, di Jalan Prof Dr Satrio, sudah tidak ada pekerjaan apa pun. Anggaran proyek JLNT ini menghabiskan sekitar Rp 840 miliar.

Bukan Cuma Satu, 23 Pasar Bakal Dirombak Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana merombak 23 pasar di wilayah Ibu Kota. Perombakan itu untuk memperbaiki kondisi pasar agar lebih tertata rapi, bersih, dan menggunakan manajemen yang lebih baik.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengungkapkan, kondisi pasar di Jakarta masih buruk. Selain kotor dan becek, manajemennya juga semrawut dan zonasi kios tidak tertata dengan baik.

"Nanti dibangun, manajemen diperbaiki jadi sebuah pasar yang bersih, tertata, zooning-nya jelas. Zona kering, basah, kios baju, kios daging, dan sayuran ditata," kata Jokowi saat meninjau Pasar Lokasi Binaan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (23/4/2013).

Jokowi menegaskan, rencana perombakan 23 pasar ini terintegrasi dengan rencana penataan pedagang kaki lima (PKL). Di lokasi pasar-pasar itu, nantinya juga akan disiapkan lahan untuk menampung PKL.

Mengenai sumber anggaran, semuanya diambil dari APBD. Seluruh pedagang dijamin tidak dipungut biaya untuk pembangunan, kecuali biaya retribusi sebesar Rp 5.000 saat telah menempati kios barunya.

"Semua pedagang pasar minta pasarnya dibangun, apalagi pasar becek, drainase enggak jelas. Ini gratis, cuma bayar retribusi, lebih baik daripada bayar sewa Rp 200 juta," ujarnya.

Digugat ke PTUN Gara-gara UMP, Ini Tanggapan Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="398"] Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo[/caption]

Siang ini Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak, akan menggugat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Jokowi dianggap bertanggung jawab atas terlambatnya penetapan UMP di Ibu Kota.

Jokowi menanggapi enteng gugatan para buruh ini. "Itu biasa. Silakan saja gugat. Kami tidak apa-apa digugat," katanya, di Balai Kota, Senin 22 April 2013. Ia mangaku saat ini berada dalam posisi serba salah. "Dipaksa diterapkan digugat pengusaha, ditunda penetapan digugat buruh," ujarnya.

UMP DKI Jakarta sebenarnya sudah ditetapkan pada November 2012 lalu. Dalam kesepakatan tripartit antara pengusaha, pemerintah daerah dan perwakilan buruh, UMP Jakarta ditetapkan Rp2,2 juta setiap bulannya.

Menurut Jokowi, itu jadi kendala dalam realisasinya. Ia berharap ada solusi sebagai masukan. "Kita hobinya gugat menggugat. Ayo kita cari solusi bareng dan realisasikan ini."

Maruli, anggota Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak, mengatakan gugatan ini berdasakan adanya temuan kecurangan. Pengusaha melakukan intimidasi dengan ancaman PHK bila buruh menuntut penetapan UMP. "Di Cakung ada perusahaan yang mengerahkan preman," katanya.

Sesuai peraturan, UMP bisa ditangguhkan dengan banyak catatan. Salah satu indikatornya perusahaan merugi minimal dua tahun berturut turut. Dan dinyatakan berdasarkan kajian, audit dan lembaga hukum. "Kami melihat pengusaha melakukan kecurangan di wilayah ini," ujar Maruli.

Pemerintah daerah dipandang tidak tegas. Jokowi digugat ke PTUN karena dianggap melanggar Pasal 90 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal ini diamanatkan cara proses penangguhan upah. Ini diperkuat dalam keputusan Menakertarnas, No 231 /2003 tentang  tata cara penangguhan pelaksanaan UMP. (umi)

 

Pekan ini, Jokowi umumkan pemenang proyek MRT

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Pekan ini, Jokowi umumkan pemenang proyek MRT[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberi kepastian soal pengerjaan pembangunan transportasi berbasis massa, atau Mass Rapid Transit (MRT). Jokowi memastikan pembangunan proyek tersebut bakal dikerjakan pada akhir bulan ini.

"MRT pokoknya akhir bulan," kata Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (22/4).

Untuk pemenang tender pelaksana proyek, Jokowi mengakui akan mengumumkan pada pekan ini. Namun dirinya belum mengetahui kapan hari pengumuman pemenang lelang tersebut.

"Minggu ini ya pemenangnya lah, pemenang artinya udah mau dimulai. Lah orang akhir bulan sudah mau di mulai. Tapi nanti resmilah, harinya enggak tahu," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Politikus PDIP itu terlihat kesal rencana pembangunan MRT belum juga ada titik temu. Pada awalnya, Jokowi berhasil melakukan renegosiasi terkait pembagian beban pengembalian utang ke JICA (Japan International Cooperation Agency).

Awalnya DKI Jakarta menanggung 58 persen, pemerintah pusat 42 persen. Setelah dilakukan renegosiasi, pembagian beban menjadi 51 persen DKI sedangkan 49 pemerintah pusat.

"Kemarin kelihatan sudah beres tapi muncul lagi permasalahan seperti itu. Ini yang sudah lima bulan ini kita garap gak selesai-selesai masalah prosedur, masalah administrasi," kata Jokowi.

"Masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi," katanya dengan nada ketus.

Walaupun demikian, Jokowi menargetkan persoalan dan pembangunan MRT akan dia selesaikan pada bulan ini. Dirinya akan terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.

"Ya ini saya beri target agar bulan ini agar segera diumumkan. Ini semuanya kebut pararel. Terus terang kalau seperti ini masalah administrasi itu capek," kata Jokowi.

UMP Jakarta Ditangguhkan, Jokowi Digugat ke PTUN

[caption id="" align="alignleft" width="398"] Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo[/caption]

Realisasi Upah Minimun Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2,2 juta masih tertunda. Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak, menggugat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ke meja hijau. Gugatan akan didaftarkan siang ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Timur, Senin 22 April 2013.

Maruli, anggota Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak, mengatakan gugatan ini berdasarkan adanya temuan kecurangan. Pengusaha melakukan intimidasi dengan ancaman PHK bila buruh menuntut penetapan UMP. "Di Cakung ada perusahaan yang mengerahkan preman," katanya.

Sesuai peraturan, UMP bisa ditangguhkan dengan banyak catatan. Salah satu indikatornya, perusahaan merugi minimal dua tahun berturut turut. Dan dinyatakan berdasarkan kajian, audit dan lembaga hukum. "Kami melihat pengusaha melakukan kecurangan di wilayah ini," ujarnya.

Menurutnya, buruh akan menerima bila perusahaan jujur dan transparan. "Pelaporan ini untuk menguji Jokowi. Kami berharap dia mau mengevaluasi penangguhan UMP ini," katanya.

Jokowi dilaporkan ke PTUN karena dianggap melanggar Pasal 90 UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaana. Dalam pasal ini diamanatkan cara proses penangguhan upah. Ini diperkuat dalam keputusan Menakertarnas, No 231 /2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan UMP. (umi)

Penambahan Angkutan umum menjadi prioritas utama

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana menambah jumlah armada bus sekolah agar jumlahnya seimbang dengan jumlah siswa di ibu kota. Namun, sebelum menambah jumlah bus sekolah, Pemprov DKI akan menambah 1.000 unit angkutan umum dahulu hingga jumlahnya memadai.

“Pasti, kita akan tambah armada bus sekolah. Tapi, skala prioritas saat ini menambah 1.000 armada angkutan umum ditambahkan dulu. Bila armada angkutan umum tidak memadai, orang pasti akan naik bus sekolah juga,” kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jumat (18/4).

Basuki menambahkan, Gubernur DKI Joko Widodo, juga menghendaki penambahan armada transportasi lainnya di ibu kota setelah pengadaan 1.000 unit bus angkutan umum rampung.

“Pak Jokowi berprinsip bus sekolah memang harus tambah, tapi prioritas saat ini bus umum. Kita akan usahakan tambah bus berukuran lebih besar dari Kopaja pada tahun ini,” ujarnya.

Sekadar diketahui, salah satu faktor penyebab kemacetan di ibu kota pada pagi hari yakni aktifitas pelajar, baik yang menggunakan mobil antar jemput maupun yang menggunakan kendaraan pribadi.

Saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) DKI telah memiliki 78 bus sekolah, di mana 30 unitnya dibeli dengan menggunakan APBD 2012 sebesar Rp 12 miliar. Sedangkan untuk penambahan bus sekolah tahun ini, baru dilakukan setelah revitaliasi angkutan umum rampung.

Rute bus sekolah itu melayani tujuan di antaranya, rute 1 Lapangan Banteng-Kemayoran-Pulogadung. Rute 2 Plumpang-Sunter-Kemayoran. Rute 3 Cilincing-Tanjungpriok-Pulogadung. Rute 4 Pulogadung-Pondokkopi. Rute 5 Kampungmelayu-TMII. Rute 6 Kebayoran-Pasarminggu. Rute 7 Pasarminggu-Lentengagung. Rute 8 Manggarai-Pasarminggu dan rute 9 Cawang-Plumpang.

Kali di jakarta pusat mulai di normalisasi

Intensitas hujan yang terjadi belakangan ini menjadi ancaman serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Potensi banjir yang ditimbulkan seperti pada Januari lalu, coba diantisipasi Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat dengan mempercepat program normalisasi dan pengerukan sejumlah kali di Jakarta Pusat.

Di Jakarta Pusat sendiri terdapat beberapa kali yang kondisinya telah dangkal karena lumpur dan sampah, di antaranya Kali Sentiong, Kali Sumenep, dan Kali Kesehatan.

Kepala Seksi Pemeliharaan Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat, Juaini Yusuf mengatakan, program pengerjaan pengerukan Kali Sumenep telah dilakukan dan saat ini telah mencapai 75 persen. Ditargetkan pengerjaan itu selesai dalam waktu satu bulan. "Sampai saat ini telah mencapai 75 persen pengerjaannya selama 2 minggu, dari target awal kita pengerjaannya selama satu bulan. Begitu juga dengan dua kali lainnya seperti Kali Kesehatan dan Kali Sentiong," terangnya, Jumat (19/4).

Juaini menambahkan, pihaknya berupaya memaksimalkan kedalaman tiga kali di Jakarta Pusat agar daya tampung Kali Sumenep sepanjang 1,5 kilometer, Kali Kesehatan sepanjang 900 meter dan Kali Sentiong 2,7 kilometer menjadi lebih besar. Diharapkan, ketika hujan air kali tidak meluap dan menggenangi jalan.

"Kedalaman awalnya karena mengalami pendangkalan sekitar 1-2 meter, dan kita keruk ke kondisi idealnya agar daya tampung debit airnya bisa maksimal," tuturnya.

Dikatakan Juaini, pengerjaan yang dilakukan pihaknya dimulai dari pukul 08.00 pagi hingga menjelang dinihari menggunakan 17 unit eksavator. Sedikitnya 200 rit lumpur telah dikeruk dari Kali Sumenep. "Sekitar 200 rit lumpur telah menggunakan dump truk dan kita limpahkan ke Ancol timur yang sedang dalam relokasi dan di Rorotan sepanjang jalur Kanal Banjir Timur (KBT)," ujarnya.

Sementara untuk pengerjaan sisanya, sambung Juaini, pihaknya berharap bisa selesai dalam waktu tidak lama lagi. Ia juga berharap sejumlah kendala di lapangan dapat diminimalisir. "Kendala kita cuma pada teknis pengerjaannya saja, dimana pengerukan banyak yang mendekati rumah warga, kabel-kabel listrik serta oknum pemuda setempat saja, semuanya masih bisa kita tangani. Dalam waktu tidak lama lagi kita harapkan pengerjaannya selesai," harapnya.

Jokowi Datang, Demonstran: Ini Baru Gubernur Kita!

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Datang, Demonstran: Ini Baru Gubernur Kita![/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghampiri ratusan warga Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggarahan, Jakarta Selatan, yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Rabu (17/4/2013) siang. Kehadiran Jokowi langsung membuat warga semringah. Warga pun melontarkan pujian mereka.

"Ini baru Gubernur kita," kata salah seorang warga melalui pengeras suara.

Sebelumnya, Jokowi baru saja menyelesaikan beberapa agenda kerja bersama sejumlah tamu, termasuk menerima perwakilan warga Petukangan yang berunjuk rasa itu. Sekitar pukul 12.00, dengan mengenakan pakaian dinas yang dibalut jaket hitam, Jokowi keluar dari ruang kerjanya untuk blusukan.

Sesaat sebelum meninggalkan Balaikota, kendaraan dinasnya berhenti dan mundur persis ke titik unjuk rasa warga. Sesaat kemudian, Jokowi telah berhadap-hadapan dengan warga, bersalaman, dan sedikit mengeluarkan guyonan. "Iya... iya, tadi perwakilannya sudah ketemu, minggu depan saya ke sana. Sudah sekarang pulang ya, minggu depan saya ke sana," ujar Jokowi disambut tepuk riuh warga yang berunjuk rasa.

Sejak pagi hari, ratusan warga Kelurahan Petukangan Selatan mendatangi gedung Balaikota Jakarta. Mereka meminta Jokowi menggelar audiensi terkait pembebasan lahan warga untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 di Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan.

Ahok Soroti Rendahnya Serapan Anggaran SKPD

[caption id="attachment_24202" align="alignleft" width="365"] Ahok[/caption]

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui rendahnya serapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lantaran proses tender masih sedang berlangsung.

Dia mengungkap serapan anggaran bervariasi, ada yang sudah 10%, 5% bahkan di bawah 1%. Kondisi ini menjadi catatannya untuk mengevaluasi dinas-dinas terkait, termasuk temuan adanya biaya konsultan perawatan jalan senilai Rp150 juta.

“Kita baru tender kan, Dinas PU juga baru dua minggu. Saya bilang ke mereka juga, pembelian alat berat dan kendaraan langsung saja, nggak perlu tender,” katanya Jumat malam (19/4/2013).

“Di PU masih saja saya temukan biaya konsultan untuk perawatan jalan Rp150 juta, padahal sudah saya coret tetapi setelah lewat DPRD keluar lagi,” tuturnya.

Selain Dinas PU, beberapa SKPD yang diketahui masih memiliki serapan anggaran rendah yakni Biro Umum dan Dinas Pertamanan.[Bisnis.com]

Ini Alasan Kopassus Siap Wujudkan Mimpi Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Ini Alasan Kopassus Siap Wujudkan Mimpi Jokowi[/caption]

JAKARTA,  Korps Komando Pasukan Khusus atau Kopassus siap untuk mewujudkan mimpi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam hal kebersihan Sungai Ciliwung. Salah satu bentuk dukungannya yakni dengan melaksanakan program "Green, Clean, and Healthy" atau "Jumat Bersih, Sabtu Hijau, Minggu Sehat".

Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo mengungkapkan, program itu adalah bagian dari pembinaan prajurit teritorial korps Kopassus. Salah satu wujud program itu adalah membersihkan sepanjang lima kilometer Sungai Ciliwung yang melintas di area Kopassus, yakni di Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Mimpinya Pak Jokowi kan Kali Ciliwung bersih, kami siap mewujudkan itu. Kebetulan Ciliwung itu sangat jorok, sudah dua tahun kami bersihkan," ujar Agus kepada wartawan seusai menghadiri HUT ke-61 Kopassus, Selasa (16/4/2013).

Bentuk pembersihan Sungai Ciliwung, kata Agus, telah dilakukan melalui dua hal. Pertama, pengangkatan sampah melalui jaring apung. Kedua, melakukan penghijauan di sepanjang sungai yang memiliki hulu di Bogor, Jawa Barat.

Agus mengatakan, sampah-sampah tersebut dipilah dengan melibatkan unsur masyarakat setempat. Sampah yang memiliki nilai ekonomis dipisahkan untuk didaur ulang. Sementara sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis juga dipisahkan untuk kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir melalui truk angkut sampah bantuan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Agus mengakui, satu-satunya kendala program tersebut adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat. Secara khusus, dia pun meminta sang Gubernur untuk mengadakan lebih banyak tempat sampah di area permukiman yang bersinggungan dengan Sungai Ciliwung agar sampah tak berceceran.

"Kalau sudah bersih, bahkan kita bisa membuat area ekowisata di sungai itu. Akan kami buat rest area bagi masyarakat. Nanti jika ada perlombaan air nasional bisa di situ, mudah-mudahan bisa. Maka kita perlu dukungan," kata Agus Sutomo.

Mantan Kadis Pajak: Kebijakan Jokowi Resahkan PNS DKI

JAKARTA,  Joko Widodo dinilai asal dalam memilih pejabat Pemprov DKI. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap meresahkan PNS DKI.

Kritik ini disampaikan Ketua Paguyuban Pensiunan Pegawai Pemprov Pendukung Jokowi (KP5J) Agusman Badarudin, yang juga mantan Kepada Dinas Pelayanan Pajak DKI. Menurut Agusman, Jokowi seharusnya lebih memperhatikan jenjang karier seseorang di dalam tubuh Pemprov DKI. Sebab, orang-orang yang dipilih Jokowi, kata dia, tidak cocok dengan jabatannya.

"Ini malah menimbulkan tanda tanya besar di lingkungan Pemprov DKI. Kami hanya mengingatkan Pak Jokowi, bukan mau mengintervensi, sebab keresahan PNS DKI sudah sangat besar, bahkan timbul persepsi transaksional dan intervensi partai. Kalau begini, tidak ada perubahan dong di DKI," kata Agusman di Balaikota DKI, Selasa (16/4/2013).

Dia mencontohkan apa yang terjadi pada Sekretaris Dinas PU yang menjadi Kepala Biro Umum Kukuh Hadi Santoso. Baru menjabat dua bulan, dia langsung dipindah menjadi Kepala Satpol PP DKI.

Dia juga menyentil dipilihnya Manggas Rudi Siahaan sebagai Kepala Dinas PU DKI. "Dia itu orang Dinas Pendidikan, kok bisa memimpin PU? Harusnya kan orang yang mengerti teknis," ujarnya heran.

Begitu juga dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Made Karmayoga yang sebelumnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pariwisata. "Kok bisa pegang kepegawaian, ini tidak ada jenjang karier yang urut," tuturnya lagi.

"Saya rasa, kalau sistem seleksi pejabat melalui Sekda, tidak akan begini. Pak Fadjar Panjaitan mungkin mundur juga karena alasan tertentu, bukan karena masuk partai. Tapi dia sudah tidak dianggap karena semua keputusan Gubernur diambil tanpa pertimbangannya," kritik pria yang juga pernah menjadi Kepala Dinas Perindustrian DKI ini.

Selain itu, dia juga menilai Jokowi tidak konsisten dengan ucapannya memilih pejabat muda. "Buktinya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti itu sudah masuk pensiun, juga Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin. Itu tandanya regenerasi tidak dijalankan," cetusnya.

Dia berharap, Jokowi kelak bisa membuka cara pemilihan kepala dinas dan wali kota. Alhasil, orang yang benar akan berada di tempat yang benar.

Birokrasi Ruwet, Program Kerja Tersendat

[caption id="attachment_24169" align="alignleft" width="292"] birokrasi ruwet[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali terganjal rumitnya prosedur birokrasi untuk mengeksekusi program-programnya. Kali ini terkait upaya normalisasi sungai yang masih terus diproses dan belum memberikan hasil signifikan di lapangan.

Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, saat ini, proses tersebut masih terus berjalan karena pada dasarnya ia sudah tak sabar untuk memulai program normalisasi sungai-sungai di Jakarta. “Proses masih berjalan, inventarisasi sudah dilakukan,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Jokowi memprediksi, normalisasi sungai, khususnya Sungai Ciliwung, dapat mulai dilakukan sekitar Mei 2013. Ia berjanji akan mempercepat prosesnya, termasuk menangkal hal-hal yang mungkin bisa timbul dan kembali mengganjal.

Beberapa hal yang menjadi ganjalan dalam normalisasi sungai itu adalah penggunaan dana dari APBD. Oleh sebab itu, sejumlah proses administrasi harus dilalui, termasuk tahap lelang yang memerlukan waktu sekitar 45 hari. Atas dasar itu, Jokowi meminta warga untuk bersabar bila banjir masih terjadi di Jakarta.

Salah satu sungai yang sudah dinormalisasi adalah Sungai Pakin di Jakarta Utara. Proses normalisasi di sungai itu bisa dimulai lebih cepat karena menggunakan bantuan dari swasta melalui program corporate social responsibility (CSR). Selain Sungai Pakin, Waduk Pluit juga dinormalisasi dengan bantuan dana dari swasta. Normalisasi di Waduk Pluit ini juga sudah menunjukkan hasil.

“Kalau pakai dana swasta enak, punya uang langsung kerja. Tapi, (normaliasi sungai) ini kita pakai APBD, harus nunggu proses lelang. Sumur resapan juga menunggu proses lelang. Kira-kira Mei baru bergerak di lapangan,” kata Jokowi.

Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan sektor swasta untuk mewujudkan program pemerintah. Hal itu antara lain terlihat pada proses pengadaan fasilitas rumah susun di Rusun Marunda, Jakarta Utara.[Kompas.com]