Ada Poster Nyapres Bareng Hatta, Jokowi Gusar

[caption id="" align="alignleft" width="398"] Jokowi menyesalkan adanya poster tersebut[/caption]

Meski Pemilu Presiden masih satu tahun lagi, persaingan sengit antar pendukung calon sudah mulai dirasakan. Di Solo, misalnya, kini beredar poster-poster dukungan untuk mantan walikota Solo, Joko Widodo, dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden 2014. Lengkap dengan foto mereka.

Poster-poster yang beredar ini membuat Jokowi, yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta gusar. Jokowi menyesalkan pemasangan poster-poster tersebut. Seharusnya, orang yang melakukan itu meminta persetujuan dulu dari dia. Karena ini sudah menyangkut masalah etika. Jokowi terus terang kaget dengan sikap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu.

"Sekarang saya tidak ditanya (persetujuannya), ya kaget. Iya kan, yang dulu juga kaget saya. Kemarin dipollingkan dan disandingkan dengan Aburizal Bakrie. Sekarang disandingkan dengan Pak Hatta," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat 26 April 2013

Jokowi mengaku hingga kini belum memikirkan masalah itu. Ia masih fokus mengurus persoalan ibukota. Saat ini tidak berpikir ingin maju sebagai calon presiden 2014.

"Yang dulu juga tidak memberi tahu saya. Sekarang juga tidak memberi tahu saya. Jadi saya tidak mengerti. Tidak pernah mikir survei, tidak pernah mikir polling dan gambar-gambar itu," ucap Jokowi. (umi)

Jokowi Jamin Tak Ada Intervensi dalam Lelang Jabatan

[caption id="attachment_23255" align="alignleft" width="292"] lelang jabatan lurah dan camat[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjamin proses seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan jauh dari intervensi. Jaminan itu dibuktikan dengan proses lelang yang digelar terbuka sehingga akan tercipta pengawasan bersama.

“Ini kan promosi dan seleksi terbuka, apa mau tertutup lagi? Kalau mau tertutup, bisa intervensi lagi,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, peluang timbulnya intervensi akan muncul jika proses itu digelar tertutup. Cara seperti itu akan memungkinkan oknum-oknum tertentu menitipkan seseorang untuk menempati suatu jabatan. Menutup celah intervensi merupakan salah satu tujuan mengapa lelang terbuka ini digulirkan.

“Kalau kayak kemarin (sebelumnya/tertutup), saya yang nentukan bisa. Saya pilih si ini, saya pilih si ini, tapi sekarang kan terbuka,” ujarnya.

Melalui lelang jabatan, Jokowi bermaksud menyaring pejabat yang memiliki kompetensi dan semangat melayani rakyat. Pada tahap awal, prioritas jabatan yang bakal dilelang adalah jabatan lurah dan camat yang sedang kosong. Dari catatan Pemerintah Provinsi DKI, saat ini ada sekitar 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong.

Mulai April 2013, pemerintah Provinsi DKI membuka pendaftaran lelang jabatan untuk kedua level posisi itu. Pendaftaran berakhir pada 22 April 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan terendah III-b, tertinggi III-d, dan memiliki eselon IV-A. Adapun untuk menjadi camat, PNS harus masuk golongan terendah III-d dan tertinggi IV-b dengan minimum pendidikan sarjana S-1.

Jokowi berjanji proses lelang ini akan dilakukan seadil mungkin. Lurah dan camat aktif yang mengikuti proses lelang akan menjadi prioritas dengan memperoleh skor tambahan. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 44.970 orang. Anggaran untuk setiap kandidat diperkirakan mencapai Rp 1 juta-Rp 1,3 juta. Dana itu berasal dari pos sekretaris daerah APBD DKI 2013. Lelang jabatan ditargetkan selesai sekitar Juni 2013.[Kompas.com]

Jokowi : Jakarta Kota Jasa & Perdagangan, Bukan Kota Industri

[caption id="" align="alignleft" width="230"] doc detik.com[/caption]

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat 90 perusahaan garmen dan tekstil berpindah lokasi dari DKI Jakarta, karena upah minimum provinsi (UMP) tinggi. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan ini.

Jokowi mengatakan, dirinya maklum apabila dunia usaha pindah lokasi, karena pengusaha melihat peluang yang lebih menguntungkan untuk memindahkan lokasi pabriknya ke lokasi dengan UMP yang lebih murah.

"Kita ini di Jakarta kan kota jasa dan perdagangan bukan kota kota industri," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2013).

Dikatakan mantan Walikota Solo ini, dirinya akan terus memperbaiki iklim investasi di Jakarta sehingga lapangan kerja akan terus tercipta.

"Kalau semua pelayanan, perizinan pelayanan untuk bisnis dipercepat, infrastruktur sudah komplit, kita nggak perlu promosi banyak-banyak, yang paling penting memperbaiki produk pelayanan. Pelayanan yang cepat juga merupakan insentif," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, proses perpindahan 90 perusahaan dari Jakarta ini akan berlangsung selama 9 bulan ke depan. Sebab, perusahaan tersebut harus melakukan kewajiban untuk pembayaran pesangon bagi karyawan.