Showing posts with label DKI. Show all posts
Showing posts with label DKI. Show all posts

Thursday, June 6, 2013

Rahmawati Ragukan Kemampuan Jokowi Jadi Capres


Bagi Rahmawati Soekarnoputri, calon presiden (capres) 2014 tak harus tua karena anak muda pun jadi. Persoalannya, seorang capres tak cukup hanya menonjol karena performanya, tetapi juga harus kuat pemikirannya.

Saat ditemui di sela-sela peringatan ulang tahun Bung Karno di rumahnya, Jakarta, Kamis (6/6/2013), Rahmawati mengaku belum memberikan penilaian karena nama-nama yang sekarang muncul belum memberi visi misi.

"Saya tidak menekankan tua apa mudanya. Tetapi, performa, pemikiran diperlukan. Kalau dikatakan tua, tidak jelas orientasinya dan disorientasi membawa bangsa ini enggak jelas ke mana, percuma dong," tuturnya. Menurut Rahmawati, capres lebih baik yang muda, militan, progresif, dan memiliki pemikiran revolusioner.

Namun, tidak lantas Rahmawati langsung setuju dengan munculnya Joko Widodo (Jokowi) yang digadang bakal maju sebagai capres. "Dengan segala hormat, Pak Jokowi kan memang populer. Untuk menilai apakah dia akan membawa pikiran-pikiran besar untuk kemajuan ke depan, itu tidak gampang," papar Rahmawati.

"Sekarang kan Pak Jokowi memimpin DKI. Tapi, memimpin negara tidak seperti memimpin Jakarta, sangat kompleks. Kompleksitasnya besar sekali memimpin negara," ujarnya.

Sementara ketika ditanya soal kans keponakannya, Puan Maharani, menjadi capres, Rahmawati menjawab diplomatis. "Kalau boleh, saya pribadi berkomentar Puan masih belum mature," katanya. (Yogi Gustaman/Tribunnews)

Friday, May 24, 2013

Jokowi Pemimpin Progresif, Pasti Dimusuhi DPRD

[caption id="" align="alignleft" width="378"]Jokowi Pemimpin Progresif, Pasti Dimusuhi DPRD Jokowi Pemimpin Progresif, Pasti Dimusuhi DPRD[/caption]

Ancaman pencopotan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta dianggap wajar. Sebab pemimpin progresif biasanya mendapat perlawanan dari anggota DPRD yang tidak berprestasi.

"Kebijakan yang progresif dan maju oleh seorang kepala daerah pasti akan diancam dan dimusuhi DPRD. Apalagi selama ini DPRD juga tidak melakukan sesuatu, cenderung begitu-begitu saja," kata pengamat politik Arie Sudjito, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/5/2013).

Arie mengatakan, seorang pemimpin yang progresif pasti akan menghadapi kontroversi. Dan itulah yang saat ini dihadapi oleh Jokowi, seperti baik pada permasalahan proyek MRT, Waduk Pluit, maupun KJS.

"Sesuatu yang maju harus ada kontroversi, yang penting kan sejauh ini ketika ada masalah Jokowi memberikan solusi," ujar Arie.

Mengenai ancaman DPRD yang akan mengajukan hak interpelasi dan memakzulkan Jokowi, Arie menyebut ancaman itu salah alamat dan cenderung kontraproduktif. "Kontraproduktif karena mereka (DPRD) seharusnya mengancam pemimpin yang tidak melakukan apa-apa. Jadi ancaman DPRD sangat tidak perlu," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Sunday, May 12, 2013

Tidak Ada Toleransi Untuk Oknum yang Bermain Tanah di Waduk Pluit

[caption id="attachment_25169" align="alignleft" width="365"]Normalisasi Waduk Pluit Foto VIva.co.id Normalisasi Waduk Pluit Foto VIva.co.id[/caption]

Ulah oknum-oknum yang bermain tanah di Waduk Pluit dinilai sudah keterlaluan. Kelompok yang melarang warga direlokasi ke Rusun Marunda ini bermain tanah untuk dapat uang kerohiman.

“Ada sekelompok orang yang melarang pindah ke Marunda. Jadi memang ada sekelompok orang di Jakarta yang kerjaannya dapat uang dengan main-main tanah supaya dapat kerohiman, dapat uang terus. Itu keterlaluan kita anggap kalau ngambilin uang rakyat terus. Kenapa? Karena ini juga uang rakyat,” ungkap Ahok di Mal Ciputra, Jakarta Barat, Sabtu (11/5/2013).

Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan rumah susun bagi warga korban penggusuran.

“Marunda kita sudah plot 700 hektar, 400 hektar rusun. Sekolah lagi kita gruping. Ada ribuan sekolah, jadikan swasta ada SD, SMP, SMA digabung. Kami juga lagi berusaha gabung sehingga ada sisa tanah, kita akan bangun rumah susun,” kata Ahok.

Penyelesaian tersebut dilakukan secara terpadu, termasuk mendekatkan para pekerja dengan lokasi pekerjaan sehingga dapat mengurai kemacetan.

“Saya baikin (bisa pakai tanah negara). Begitu saya jual beli, begitu dibongkar, minta hitung per meter, ini dari mana? Makanya, Jakarta jadi rusak karena itu. Kita nggak ada lagi toleransi. Kita mau sikat habis,” kata Ahok.[Detikcom]

Wednesday, April 24, 2013

Ahok: Dirut Ancol mau berhenti

[caption id="" align="aligncenter" width="540"]Ahok: Dirut Ancol mau berhenti Ahok: Dirut Ancol mau berhenti[/caption]

Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA), Budi Karya bakal mengundurkan diri. Budi telah menyampaikan surat pengundurannya melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Dia (Budi Karya) melaporkan juga mau berhenti sebagai Dirut PT PJA," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, pengunduran diri Budi Karya secara resmi akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PJA yang digelar pada 31 Mei 2013. Terkait calonnya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak terkait.

"Kalau tidak salah akan disampaikan pada RUPS pada tanggal 31 Mei. Untuk calon, ya urusan mereka lah," jelasnya..

Meski keputusan ada di tangan RUPS, lanjutnya, bukan berarti Pemprov DKI tidak punya andil dalam menentukan calon Dirut PT PJA. Karena PT PJA merupakan BUMD milik DKI, sehingga otomatis Pemprov memiliki saham dalam perusahaan tersebut.

"Ya ikutan lah. Kan kita juga ada saham dengan PT PJA juga kan," tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Dirut PT PJA Budi Karya menyatakan dirinya tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Melainkan dia diperintahkan untuk bertugas di tempat lain.

"Saya tidak mengundurkan diri. Tapi saya diganti. Karena saya dapat perintah dari pimpinan kalau saya akan dipindahtugaskan ke tempat lain. Tapi hingga saat ini saya belum tahu mau ditugaskan ke mana," katanya.

Friday, April 19, 2013

Jokowi Dilarang Masuk Makam Mbah Priok

[caption id="" align="alignleft" width="398"]Jokowi datangi makam mbah priok Jokowi datangi makam mbah priok[/caption]

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mendatangi makam Mbah Priok yang berada dikawasan Koja, Jakarta Utara. Tujuan untuk silahturahmi dengan para ulama dan berziarah di makan kramat tersebut.

Tetapi niatnya tidak bisa terlaksana karena dia dilarang masuk oleh penjaga makam, dengan alasan sesepuh dan para ulama sedang tidak berada di tempat.

Jokowi dan rombongan datang sekitar pukul 11.15 WIB menggunakan mobil dinas.  "Saya ke sini hendak silaturahmi saja. Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya ingin bertemu dengan sesepuh di sini," ujar Jokowi di makam Mbah Priok, Jakarta Utara, Jumat 19 April 2013

Menurut salah satu penjaga makan Mbah Priok, Deni (27), biasanya setiap hari makam tersebut bisa didatangi oleh peziarah.

"Sebenarnya setiap hari bisa, asalkan ada habib atau sesepuh di sini. Sekarang mereka sedang persiapan Jumatan (salat Jumat) di Kwitang. Jadi pintu makamnya dikunci. Aturannya seperti itu," kata Deni. (adi)


Friday, April 12, 2013

Para Siswa Antusias Terima KJP

[caption id="" align="alignleft" width="378"]Para Siswa Antusias Terima KJP Para Siswa Antusias Terima KJP[/caption]

Dinas Pendidikan DKI bersama Bank DKI kembali membagikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 80.384 kartu. Siswa pun antusias menerima kartu itu dan ikut mencoba menggunakan KJP itu di mobil ATM keliling yang disediakan oleh Bank DKI.


Nurul Huda, salah seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) 31 merasa sangat senang setelah mendapatkan KJP senilai Rp 210.000 itu. "Senang banget bisa dapat KJP. Nanti buat beli buku sama sepatu," kata Nurul, di SMK 16, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013).


Pada tahun sebelumnya, siswa SMP/MTs dan SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) tak menerima alokasi KJP. Anak bungsu dari tiga bersaudara itu berjanji tak akan menggunakan alokasi dana di dalam KJP itu untuk membeli barang-barang, selain kebutuhan sekolah. Selain itu, Nurul mengharapkan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dapat terus memerhatikan kualitas pendidikan di Ibu Kota.


"Sekali-kali, Pak Jokowi blusukannya ke sekolah juga. Biar kami ketularan pintar," kata dia polos.


Senada dengan Nurul, Resta seorang siswi penerima KJP yang berasal dari SMA Negeri 4, Sawah Besar Jakarta Pusat juga sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI untuk meluncurkan KJP dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan itu. Bahkan Resta berjanji akan ikut mengawasi alokasi distribusi KJP.


"Tadi lihat di sekolah, sudah ditempel daftar anak-anaknya. Nanti ikut mengawasi," kata Resta.


Nurul dan Resta pun sempat mencoba menggunakan KJP-nya itu di mobil ATM dan kas keliling yang disediakan oleh Bank DKI. Direktur Operasional Bank DKI, Martono Soeprapto mengatakan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pemegang KJP, Bank DKI memang telah menyediakan mobil kas keliling yang sudah dilengkapi mesin ATM Bank DKI. Mobil kas keliling tersebut nantinya akan mobile, mengunjungi sekolah-sekolah.


Selain itu Bank DKI juga membukakan rekening Tabungan Monas Pelajar bagi para pemegang KJP. Tiap siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar nantinya akan dikenai biaya administrasi dan perawatan rekening Rp1.000 per bulan. Sementara untuk melakukan transaksi melalui ATM Bank DKI, pemegang KJP tidak akan dikenai biaya.


Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI membagikan sebanyak 80.384 KJP untuk tahap pertama dari target penyaluran 332.000 kartu. KJP ini diperuntukkan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal, semisal transportasi, buku, sepatu, baju, penambahan gizi, dan lain-lain. Masing-masing pelajar SMA dan SMK akan menerima uang personal sebesar Rp 240.000 per siswa per bulan, pelajar SMP sebesar Rp 210.000 per siswa per bulan, dan pelajar SD sebanyak Rp 180.000 per siswa per bulan.


Selama tahun 2013, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan dana sebesar Rp 804.63 miliar untuk KJP. Dalam peluncuran itu turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, yang didampingi oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat DKI Mara Oloan Siregar, dan Direktur Operasional Bank DKI, Martono Soeprapto.


Sunday, April 7, 2013

jokowi akan jamu warga di hut ke 486 dki jakarta

[caption id="" align="alignleft" width="314"]HUT DKI AHOK[/caption]

Seperti saat pelantikannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang mengundang langsung warga Jakarta menikmati jajanan gratis di depan gedung DPRD, pasangan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dan Wakil Gubernur, Basuki T Purnama, juga akan melibatkan langsung warganya dalam acara jamuan makan bersama saat HUT ke-486 DKI.




"Pak Gubernur menolak perayaan diisi kegiatan jamuan makan bersama para duta besar dan segala macam,” kata Basuki, Kamis (4/4).


Namun, lanjut Basuki, pihaknya belum memutuskan konsep jamuan makan bersama rakyat yang akan dihelat nantinya. “Konsep akan diterjemahkan terlebih dahulu oleh panitia sehingga warga Jakarta bisa menikmati perayaan HUT kotanya sendiri,” ujarnya.


Basuki mengungkapkan, kemungkinan besar acara Car Free Night (CFN) akan dilaksanakan pada rangkaian acara HUT Jakarta. "Pantia masih diminta menyempurnakan pelaksanaan CFN dari hasil evaluasi tahun lalu, di antaranya memperbanyak toilet bagi warga dan harus lebih bersih dari sampah," pintanya.


Selain itu, sejumlah grup musik tenar akan turut menghibur dalam acara HUT DKI Jakarta tersebut di antaranya Nidji dan pementasan sejumlah kesenian Betawi. “Pemprov DKI juga akan melantik para lurah dan camat dari hasil lelang jabatan sebelum HUT Jakarta," tambahnya.

Saturday, April 6, 2013

Jelang HUT DKI, Jokowi ingin Kota Jakarta terlihat ngejreng

[caption id="" align="alignleft" width="324"]Jelang HUT DKI, Jokowi ingin Kota Jakarta terlihat ngejreng Jelang HUT DKI, Jokowi ingin Kota Jakarta terlihat ngejreng[/caption]

Sore ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah jajaran kepala dinas, PT Kereta Api, pihak pembangun jalan raya baik dari BUMN dan swasta. Rapat koordinasi itu dikemas dengan agenda penanganan kebersihan dan keindahan prasaran jembatan layang menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 486 Jakarta.


Rapat dimulai pada pukul 15.30 WIB dengan diawali pemaparan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan. Manggas menunjukkan sejumlah jembatan raya underpass, jalan tol yang sudah dicat ataupun yang belum.


"Ada 1.161 jumlah jembatan. Dan baru 219 sudah dicat dan sisanya belum dicat," ujar Rudy sambil menunjukkan gambar di Balai Kota, Jakarta, Jumat (5/4).


Sisa sebagian besar jembatan dan jalan raya yang belum dicat itu, menurut Rudy dibangun oleh sejumlah perusahaan. Seperti PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Sunter Podo Moro dan perusahaan swasta lainnya.


"Pengecatan flyover underpass dan jembatan, pagar dan infrastruktur dibutuhkan kerjasama semua pihak," katanya.


Kemudian menjelang pemaparan berakhir, Jokowi menegaskan jika dirinya minta hadiah Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke 486 dengan pengecatan jalan dan jembatan. "Saya mengulang lagi bahwa dari seluruh yang hadir di sini, Jasa Marga, PT Kereta Api, Wijaya Karya, Adhi Karya, Sumber Mitra Jaya, dan lain-lain, saya minta hadiah ulang tahun ke 486 untuk dicat. Jadi mohon yang menjadi tanggung jawab dikerjakan sebelum ulang tahun Jakarta 22 Juni bisa diselesaikan," pinta Jokowi.


Menurut Jokowi, salah satu perubahan yang cepat terlihat saat ini adalah dengan melakukan pembenahan dan perbaikan estetika infrastruktur jalan. Dirinya meminta agar jembatan dan jalan raya dibuat apik dengan dicat untuk menutupi coret-coretan yang selama ini terpampang.


"Kalau Jakarta seperti ini dan diteruskan, yang cepet perubahan di Jakarta adalah cat. Agar kota tidak kelihatan suram. Saya titip batu granit, ekspose, batu candi jangan dicat, masak saya harus jelasin detail," kata Jokowi.

Jokowi: Saya Orang Desa, Nggak Pernah Ulang Tahun



[caption id="" align="alignleft" width="339"]Jokowi: Saya Orang Desa, Nggak Pernah Ulang Tahun Jokowi: Saya Orang Desa, Nggak Pernah Ulang Tahun[/caption]

TRIBUNNEWS.COM – Usia Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo genap menyentuh angka 52 tahun pada 21 Juni 2013 mendatang. Namun seumur hidup, ayah dari tiga anak ini ternyata belum pernah merayakan ulang tahunnya.

Ulang tahun Jokowi hanya selisih satu hari sebelum hari ulang tahun (HUT) DKI Jakarta ke-486 pada 22 Juni 2013. Meski menjanjikan gelaran pesta rakyat yang meriah untuk memperingati HUT DKI, ia mengaku enggan menggelar acara khusus untuk merayakan ulang tahun pribadinya.

Jokowi mengaku tak biasa merayakan ulang tahunnya. Seumur hidupnya, ia tak pernah merayakan ulang tahun, meski sekadar seremoni tiup lilin.

"Saya sih orang desa nggak pernah ulang tahun. Nggak percaya? Nggak pernah, seumur-umur itu saya nggak pernah ulang tahun," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Jangankan untuk menggelar perayaan, kata dia, bahkan menerima kado sebagai wujud ucapan selamat untuknya pun dia belum pernah.

Seumur hidupnya, mantan Wali Kota Surakarta ini belum pernah sekali pun menggelar acara khusus untuk memperingati hari kelahirannya.

"Saya nggak punya budaya ulang tahun. Orang desa nggak pernah ulang tahun. Saya ngomong apa adanya kok," ujarnya.

Joko Widodo Disalami Anak-anak Penyandang Autisme

[caption id="" align="alignleft" width="339"]Joko Widodo Disalami Anak-anak Penyandang Autisme Joko Widodo Disalami Anak-anak Penyandang Autisme[/caption]

JAKARTA - Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini mengunjungi Peluncuran Video Pendidikan Autisme yang diselenggarakan oleh Yayasan Masyarakat Peduli Autis Indonesia (MPATI) dengan tema 'Jakarta Ramah Autis'.

Pantauan Tribunnews.com, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini tiba di acara yang digelar di Soehana Hall Gedung The Energy, SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (6/4/2013) pada pukul 11.05 WIB.

Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini tiba ketika acara sudah berlangsung. Ia duduk di paling depan mendengarkan pengalaman para orangtua yang memiliki anak penyandang Autisme.

Setelah mendengarkan curhatan orangtua tersebut, Jokowi memberikan beberapa kalimat sambutan dan membuka acara Jakarta Ramah Autis dengan menggoyangkan angklung.

Setelah membuka acara, Jokowi langsung meninggalkan acara tersebut. Namun rupanya anak-anak penyandang autis yang unik-unik ini tidak membiarkan Jokowi langsung pulang. Mereka meminta foto bersama dahulu.

"Cheese!" ujar seorang wanita sambil diikuti anak-anak penyandang autisme berteriak 'Cheese' sambil senyum menunjukkan gigi mereka masing-masing.

Setelah berfoto, Jokowi langsung disalami oleh anak-anak autis tersebut.

"Kapan-kapan bertemu lagi pak Jokowi," ujar seorang anak sambil menyalami Jokowi.

Peluncuran video pendidikan autisme di Soehana Hall Gd. The energy Lantai 2 SCBD Lot 11A Jl.Jend.Sudirman.

 

Jokowi Minta Satpol PP Adu Kuat dengan Pelaku Corat-coret

[caption id="" align="alignleft" width="339"]Jokowi Minta Satpol PP Adu Kuat dengan Pelaku Corat-coret Jokowi Minta Satpol PP Adu Kuat dengan Pelaku Corat-coret[/caption]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka menjaga kebersihan di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengumpulkan sejumlah stakeholder pemilik infrastruktur jalan untuk bersatu padu membersihkan dinding-dinding di fly over, under pass dan elevated train dari debu dan coret-coretan.

"Ruas tol Cawang-Tanjung Priok perlu perhatian. Dari tiang, jembatan, badan jalan banyak coret-coretan dan tidak dicat," kata Joko Widodo dalam rapat koordinasi dengan para stakeholder pemilik infrastruktur jalan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Pria yang akrab disapa Jokowi ini menyesali melihat kondisi kota Jakarta yang kotor dan banyak coretan di dinding. Bahkan ia mendeskripsikan Jakarta sebagai kota yang suram.

Tidak hanya stakeholder pemilik infrastruktur jalan saja yang disuruh Jokowi untuk mengecat, tetapi Jokowi juga memerintahkan Satpol PP untuk Membersihkan juga coretan dan sering memantau di beberapa titik untuk mengawasi agar aksi coret dinding tidak terjadi.

Bahkan, mantan Walikota Surakarta ini meminta kepada Satpol PP adu kuat dengan pelaku corat-coret dinding.

"Nanti akan dibantu dan Satpol PP akan tunggu di beberapa tempat, kuat mana? Masak Satpol PP kalah sama anak-anak," tutur Jokowi

 

Perlukah Jokowi Tiga Kali Meminta?

[caption id="" align="alignleft" width="504"]Perlukah Jokowi Tiga Kali Meminta? Jokowi[/caption]

Semua tentu ingin memiliki Ibu Kota negara yang indah, modern tapi ramah. Tapi apa daya, DKI Jakarta belum mampu menjadi kota seperti itu. Secara estetika masih menyedihkan, belum lagi ketimpangan sosialnya seakan membenarkan bahwa kota ini memang benar-benar keras.


Sebagai Gubernur, Joko Widodo beberapa kali menyampaikan keresahannya. Dia khawatir, bila tak segera dibenahi, Jakarta akan menjadi kota yang kumuh dan suram, dengan masa depan yang tak kalah suram. Setidaknya, dua kali pria yang akrab disapa Jokowi itu meminta hal yang sama di dua momen besar yang berbeda.


Pertama, keresahannya dia lontarkan, Rabu (19/12/2012). Masa-masa bulan madu, sekitar dua bulan setelah dia dilantik menjadi Gubernur DKI. Di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, di depan semua lurah dan camat se-Jakarta Pusat, Jokowi membeberkan potret hasil bidikannya selama berkeliling, blusukkan. Dia menampilkan foto yang mewakili sedikit masalah Ibu Kota. Seperti taman yang rusak, coretan liar di dinding, dan pedagang kaki lima yang menjamur di tempat tak seharusnya. Dia meminta semua memiliki rasa tanggung jawab dan tak saling melemparnya.


Potret yang ditampilkan Jokowi saat itu membuat semua lurah dan camat seperti tak bisa berkelit. Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah langsung berjanji dalam waktu satu pekan wilayahnya bebas dari coretan liar di dinding kota. "Kalau dicoret, ya cat. Lebih kuat mana, yang nyoret atau yang ngecat? Yang nyoret kan anak-anak, kita punya anggaran, masa kita kalah? Optimislah, kita pasti bisa," kata Jokowi, waktu itu.


Di kesempatan kedua, Jokowi meminta hal yang sama. Namun, saat ini lebih sakral karena permintaan itu dikaitkan dengan kado untuk Hari Ulang Tahun (HUT) ke-486 Kota Jakarta yang jatuh pada 22 Juni 2013. Permintaan itu disampaikan pada Jumat (5/4/2013) sore, di ruang rapat pimpinan utama, Gedung Balai Agung, Balaikota Jakarta.


Sejumlah bawahan dan mitra kerja diundang dalam rapat koordinasi penanganan kebersihan dan keindahan prasarana jembatan, jalan layang, dan underpass dalam rangka peringatan HUT ke-486 Kota Jakarta. Hadir di rapat tersebut, Kepala Bappeda DKI Sarwo Handayani, Kepala BPKD Endang Widjayanti, Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Widyo Dwiyono Budi, perwakilan Jasa Marga, Jakarta Propertindo, dan lainnya.


Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Surakarta ini menunjukkan potret serupa, dan meminta permintaan yang sama. Jokowi kembali memunculkan potret mengenai coretan liar, tiang-tiang fly over dan pembatas jalan yang kusam karena bertahun-tahun tak dicat, kondisi taman di jalan tol dan non-tol yang tak terawat, papan reklame liar, dan kekumuhan Jakarta lainnya.


Dalam paparannya, Jokowi menampilkan potret fly over Tubagus Angke, fly over Cawang-Tanjung Priok, dan pembatas jalan di Tol Jagorawi. Sebagai perbandingan, dia menampilkan kondisi fly over di Singapura yang bersih, dan tiangnya ditumbuhi tanaman rambat.


"Kalau seperti ini semua (menunjukkan foto fly over di Jakarta) ya suram, masa depannya juga bisa suram. Saya minta hadiah ulang tahun semuanya dicat. Saya minta sebelum ulang tahun, supaya kota ini terkesan lebih ramah," ujar Jokowi, kemarin.


Sebenarnya, geliat membenahi dan menata kota telah mulai tampak di seluruh wilayah Jakarta. Pembersihan coretan liar dan penataan taman terlihat di beberapa kesempatan, di sejumlah ruas jalan. Namun, tugas besar berikutnya adalah pemeliharaan serta penjagaan agar semuanya tetap bersih dan terawat.


Sadar dengan itu, Jokowi meminta Satpol PP untuk terjun dan melibatkan diri lebih jauh. Tak hanya menjaga ketertiban di tempat-tempat umum, tapi dirinya juga sempat mengeluarkan wacana untuk menempatkan beberapa personel Satpol PP khusus untuk mengamankan Jakarta dari aksi para pencoret liar. Terutama di bawah fly over Cawang-Tanjung Priok yang dianggap Jokowi sebagai daerah paling memerlukan perhatian khusus.


Semangat membenahi kota, terlebih di momen besar HUT ke-486 Kota Jakarta, tentunya harus ditunjukkan oleh semua pihak terkait. Waktunya unjuk gigi, gigih mewujudkan Jakarta yang bersih dan lebih ramah. Kecuali, jika ingin Jokowi meminta untuk ketiga kalinya.

Friday, April 5, 2013

Jokowi Susur Sungai Ciliwung bersama Kopassus

[caption id="attachment_23226" align="alignleft" width="292"] Jokowi-Kopassus[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyusuri Sungai Ciliwung bersama personel Kopassus, di Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2013). Kegiatan ini masuk dalam agenda silaturahim Jokowi dengan Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo.


Sebelumnya, Jokowi berkeliling markas Kopassus menggunakan mobil taktis milik Kopassus. Dari Gedung Sarwo Eddie Wibowo, mobil taktis itu menuju tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Di situ, Jokowi sempat meninjau proses pengolahan sampah yang dilakukan oleh prajurit Kopassus.


Dari TPST, Jokowi bersama Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo beserta beberapa petinggi Kopassus menuju bantaran Sungai Ciliwung yang jaraknya sangat berdekatan. Di situ, belasan perahu karet telah siap untuk menyusuri sungai.


Mantan Wali Kota Surakarta itu menyusuri Sungai Ciliwung sekitar 20 menit dan menepi di Lapangan Tembak Rama Shinta. Sungai Ciliwung yang disusuri masih berada di sekitar markas Kopassus, di Cijantung, Jakarta Timur. Kegiatan ini juga dalam rangka melakukan aksi pembersihan Sungai Ciluwung sebagai bentuk dukungan dalam mencegah terjadinya banjir di Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya Jokowi berkunjung ke markas Kopassus.[Kompas.com]

Jokowi Jamin Tak Ada Intervensi dalam Lelang Jabatan

[caption id="attachment_23255" align="alignleft" width="292"] lelang jabatan lurah dan camat[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjamin proses seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan jauh dari intervensi. Jaminan itu dibuktikan dengan proses lelang yang digelar terbuka sehingga akan tercipta pengawasan bersama.


“Ini kan promosi dan seleksi terbuka, apa mau tertutup lagi? Kalau mau tertutup, bisa intervensi lagi,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (5/4/2013).


Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, peluang timbulnya intervensi akan muncul jika proses itu digelar tertutup. Cara seperti itu akan memungkinkan oknum-oknum tertentu menitipkan seseorang untuk menempati suatu jabatan. Menutup celah intervensi merupakan salah satu tujuan mengapa lelang terbuka ini digulirkan.


“Kalau kayak kemarin (sebelumnya/tertutup), saya yang nentukan bisa. Saya pilih si ini, saya pilih si ini, tapi sekarang kan terbuka,” ujarnya.


Melalui lelang jabatan, Jokowi bermaksud menyaring pejabat yang memiliki kompetensi dan semangat melayani rakyat. Pada tahap awal, prioritas jabatan yang bakal dilelang adalah jabatan lurah dan camat yang sedang kosong. Dari catatan Pemerintah Provinsi DKI, saat ini ada sekitar 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong.


Mulai April 2013, pemerintah Provinsi DKI membuka pendaftaran lelang jabatan untuk kedua level posisi itu. Pendaftaran berakhir pada 22 April 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan terendah III-b, tertinggi III-d, dan memiliki eselon IV-A. Adapun untuk menjadi camat, PNS harus masuk golongan terendah III-d dan tertinggi IV-b dengan minimum pendidikan sarjana S-1.


Jokowi berjanji proses lelang ini akan dilakukan seadil mungkin. Lurah dan camat aktif yang mengikuti proses lelang akan menjadi prioritas dengan memperoleh skor tambahan. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 44.970 orang. Anggaran untuk setiap kandidat diperkirakan mencapai Rp 1 juta-Rp 1,3 juta. Dana itu berasal dari pos sekretaris daerah APBD DKI 2013. Lelang jabatan ditargetkan selesai sekitar Juni 2013.[Kompas.com]

Wednesday, April 3, 2013

Jokowi Terancam Berhenti jadi Gubernur DKI Jakarta

[caption id="" align="alignleft" width="176"] Gunernur DKI Jakarta Joko widodo[/caption]

Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mulai tanggal 5 sampai 19 Februari menyebutkan Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2014 terfavorit dengan keunggulan 18,1%. Dengan demikian, rakyat lebih suka memilih Joko Widodo dari pada yang lain.


Bila rakyat Indonesia secara mayoritas menginginkan Joko Widodo menjadi presiden Republik Indonesia 2014, Joko Widodo hendaknya menyatakan siap dan mengundurkan diri Gubernur DKI Jakarta. Jika tidak, berati Joko Widodo tidak menghargai keinginan rakyat Indonesia mayoritas tersebut.


Saya yakin,  LSJ  tidak asal-asalan dalam melakukan survei tersebut karena tidak mungkin SLJ mau disebut sebagai Lembaga Survei yang asal-asalan. Begitu juga responden tidak asal-asalan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan LSJ karena semua tahu elektabilitas Joko Widodo.


Namun maukah Joko Widodo mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI hanya karena diinginkan oleh rakyat untuk menjadi Presiden 2014? Jika Joko Widodo ada keinginan untuk menjadi presiden, Joko Widodo mulai saat ini hendaknya menyiapkan penggantinya sebagai Gubernur DKI dan menyiapkan diri sebagai Presiden 2014.


Entahlah, kita tunggu saja pernyataan siap atau tidaknya Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014.  [sumber]


Kadis pertamanan janji buat Jakarta hijau paling lambat Juni

[caption id="" align="alignleft" width="432"]Kadis pertamanan janji buat Jakarta hijau paling lambat Juni Kadis pertamanan janji buat Jakarta hijau paling lambat Juni[/caption]

Widyo Wiyono Budi, terpilih sebagai kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Misi ke depan adalah membangun ruang terbuka hijau lebih banyak di Jakarta seperti taman kota.


"Kita kan punya koridor-koridor primer, sekunder, tersier. Yang utama yang primer kayak Sudirman, Sisingamangaraja, Kelapa Gading. Daerah-daerah utama yang berkaitan dengan publik. Kembangan Slipi, Grogol, Daan Mogot, itu jadi target utama," ujar Widyo di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/4).


Sedangkan untuk wilayah Jakarta Timur, mantan Kepala Biro Sarana dan Prasarana Kota ini akan menyasar daerah Matraman dan Pemuda. Untuk menyukseskan rencana ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Jasa Marga.


"Nanti kita koordinasi dengan Jasa Marga yang dicoret-coret itu maunya pakai tanaman rambat ada kesan visual," jelasnya.


Dia menargetkan pembenahan taman kota ini bisa rampung pertengahan tahun ini. Sehingga, saat APBD Perubahan diajukan sekitar Juni-Juli dapat dilakukan penambahan apabila ada anggaran yang kurang.


"Beliau ingin cepat, beliau bilang Juni. Kita maksimalkan karena volumenya cukup besar, taman itu hanya green cover berupa rumput ya," terang Widyo.


Selain Sudirman, Widyo juga akan membuat program penghijauan di kawasan Gajah Mada. Taman itu akan dibuat seperti area private yang diberikan batas warna.

DPR sambut baik lelang jabatan camat dan lurah ala Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="391"]DPR sambut baik lelang jabatan camat dan lurah ala Jokowi DPR sambut baik lelang jabatan camat dan lurah ala Jokowi[/caption]

Komisi II DPR menilai lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang dicanangkan Gubernur Joko Widodo patut diapresiasi. Sebab, program itu dapat menghindari praktik KKN.


Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, dengan diberlakukannya sistem lelang jabatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan jabatan di tingkat provinsi khususnya DKI Jakarta menjadi transparan.


"Ya justru itu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terjadi karena tidak ada transparansi. Dengan adanya transparansi, kita tahu siapa yang mengisi jabatan, semua orang terbuka haknya dengan syarat-syarat tertentu," kata Agun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/4).


Kendati demikian, Agun menyarankan agar panitia pelaksana lelang jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang independen. Agar tidak terjadi kecurangan dalam proses lelang tersebut.


"Mau tidak mau, penanganan itu pun kalau sampai hari ini belum diatur oleh UU (tentang) lelang jabatan itu di Pemda DKI, paling tidak BKD (Badan Kepegawaian Daerah), yang menangani hari ini, tidak boleh BKD semata, harus ada unsur dari luar," tegasnya.


Ada pun kriteria orang independen, menurut politisi Golkar ini, adalah para pakar di bidang sumber daya manusia (SDM), di bidang aparatur dan di bidang kompetensi jabatan yang dilelang.


Guna mengoptimalisasikan hasil pemimpin yang berkualitas, Agun meminta panitia menerapkan persyaratan yang komprehensif.


"Jadi, terukur lah segalanya. Syarat umur juga harus diukur karena menyangkut kematangan. Kematangan itu ukur melalui di antaranya track record (rekam jejak) pengalaman. Pendidikan otomatis. Jadi, artinya saya meminta persyaratan-persyaratan itu," harapnya.


"Tanpa adanya peraturan, nanti yang ada pertarungan antara si bodoh dan si pintar," tandasnya.


Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana membuka pelelangan jabatan. Sebagai uji coba, lelang jabatan akan disasar untuk jabatan lurah dan camat, lalu selanjutnya menyasar sampai ke level wali kota serta bupati. Untuk camat dan lurah yang sedang menjabat pun diwajibkan untuk mendaftar.


Pendaftaran sendiri dibuka secara online mulai 8-22 April 2013 melalui website resmi jakarta.go.id yang ditetapkan oleh tim seleksi dan tidak dikenai biaya dalam bentuk apa pun.

Jokowi tunggu gebrakan kepala Satpol PP baru

[caption id="" align="alignleft" width="432"]Jokowi tunggu gebrakan kepala Satpol PP baru Jokowi tunggu gebrakan kepala Satpol PP baru[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik Kepala Satpol PP yang baru, Kukuh Hadi Santoso. Jokowi memiliki keinginan kuat untuk mengubah wajah Satpol PP menjadi lebih humanis.


"Nanti lihat Pak Kukuh manusiawi apa enggak?" ujar Jokowi usai melantik Kukuh sebagai Kepala Satpol PP di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Rabu (3/4).


Jokowi yakin, Kukuh mampu menjadi pemimpin yang baik. Menurutnya, selain mengerti soal lapangan juga mengerti manajemen organisasi.


"Kami lihat track record-nya. Kami lihat juga kompetensinya, kepribadian dan lain-lain," jelas Jokowi.


Setelah dilantik, Kukuh secara khusus akan dipanggil oleh Jokowi. "Apa yang harus dikerjakan, kerjanya seperti apa," tandasnya.


Sementara setelah terpilih sebagai Kepala Satpol PP, Kukuh berjanji akan menjadi pengabdi masyarakat. Terutama menjalankan semua perintah Jokowi.


"Pertama, yang jelas saya sebagai kepala Satpol PP, saya itu adalah satu trip di bawah masyarakat, saya adalah abdi masyarakat, abdi negara, tentunya akan melayani masyarakat," ujar Kukuh.


Mantan Kepala Biro Umum ini mengatakan, anggotanya akan diperintahkan terjun ke lapangan setiap hari. "Semua perintah Pak Gubernur akan saya laksanakan," tegasnya.


Sedangkan untuk memperbaiki persepsi buruk Satpol PP selama ini, Kukuh akan berusaha dekat dengan warga Jakarta. Salah satunya dengan sering mengajak dialog warga.


"Saya yakin masyarakat Jakarta itu baik-baik semua. dengan diajak dialog sesuai dengan pesan Pak gubernur, dialog dan dialog," paparnya.


Rusunawa Pasar Rumput Dibangun September

[caption id="attachment_23085" align="alignleft" width="316"] Pembangunan Rusun[/caption]

Rencana pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan dan Jatinegara, Jakarta Timur tampaknya segera terealisasi. Saat ini, dua kementerian yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik rusun tersebut masih menyelesaikan pembuatan desain.


“Sekarang dua kementerian yang tanggung jawab membangun sedang membuat desain. Nanti baru perencanaan dan setelah itu lelang. Ya kalau cepat perencanaannya selesai Juli, lalu lelang 45 hari dan sekitar bulan September lah kita mulai,” ujar Jonathan Pasodung, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Rabu (3/4).


Dikatakan Jonathan, untuk rusunawa yang di Jatinegara sudah diputuskan akan dikerjakan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sedangkan rusunawa yang di Pasar Rumput akan dikerjakan Kementerian Perumahan Rakyat. “Untuk target penyelesaian masih tunggu proses. Ini saja belum perencanaan,” ucapnya.


Meski begitu, kata Jonathan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menginginkan pengerjaan rusun tersebut bisa dipercepat. “Ya lebih cepat lebih bagus. Pak Wagub minta pembangunannya paling lama 1,5 tahun,” ucapnya.


Nantinya, lanjut Jonathan, masing-masing tower yang dibangun di area tersebut akan dibangun 24 lantai. Sementara banyaknya tower, masih akan dilihat dari luas lahan yang ada. “Masing-masing 24 lantai, kalau di Pasar Rumput mungkin bisa jadi 3 tower. Kita masih akan ukur koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar bangunan (KDB),” katanya.


Untuk anggarannya sendiri, Jonathan mengaku belum mengetahuinya. Karena total anggaran untuk pembangunan diserahkan kedua kementerian tersebut. “Untuk sosialisasi ke pedagang nanti diurus PD Pasar Jaya teknisnya,” tandas Jonathan.


Rencananya rusunawa itu akan di bangun di atas lahan 2,3 hektar yang berada di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Sedangkan yang di Jatinegara akan dibanggun di atas lahan 7.000 meter persegi.[BeritaJakarta.com]

Tuesday, April 2, 2013

Jokowi: Lelang Jabatan Prioritas untuk Camat & Lurah yang Lowong

[caption id="attachment_23022" align="alignleft" width="346"] Jokowi[/caption]

Ahok.Org – Proses seleksi dan promosi jabatan terbuka untuk lurah dan camat sudah mulai berjalan. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses yang biasa disebut dengan lelang jabatan ini diprioritaskan untuk posisi camat dan lurah yang sedang kosong.


“Memang kita prioritaskan bagi jabatan lurah dan camat yang kosong dulu,” ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).


Proses pendaftaran ‘kontes’ lelang jabatan tersebut dimulai dari tanggal 8 hingga 22 April 2013. Jokowi pun memperkirakan proses tersebut akan rampung pada bulan Juni mendatang.


“Pertengahan bulan ini mungkin sudah bisa diketahui berapa yang daftar. Kira-kira mungkin pada awal Juni rampung semua,” kata Jokowi.


Jokowi pun mengakui karena ini merupakan yang pertama kalinya, maka Pemprov DKI perlu berhati-hati dalam menjalankan program ini. Dia pun mengatakan proses lelang jabatan ini masih ada kekurangan, sehingga perlu evaluasi dan perbaikan.


“Jadi nanti kalau belum baik, ya perbaiki lagi. Tapi karena pertama kita memang mesti hati-hati, pejabat yang ditempatkan harus punya kompetensi yang lebih dibanding sebelumnya. Karena prosesnya terbuka, kalau dapatnya lebih jelek untuk apa?” tegas Jokowi.


Sementara itu, Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan saat ini ada 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Di Jakarta terdapat 267 kelurahan dan 44 kecamatan.


Made menyebutkan posisi jabatan camat yang kosong saat ini yaitu di Kecamatan Ciracas, Setiabudi, dan Pesanggrahan. Sementara, untuk jabatan lurah antara lain di Kelurahan Cikini, Kartini, Lorotan, Tanjungpriok, Angke, Pejagalan, Kebonjeruk, Mangga Besar, Ciganjur, Mappar, Kota Bambu Selatan, Melawai, dan Petukangan Selatan.


“Jadi, memang diprioritaskan untuk jabatan yang kosong, tapi nanti secara berjenjang untuk semua jabatan,” tutur Made.[Detikcom]