Jokowi: Kalau camat-lurah tak keroyok MRT, ya nggak selesai

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Jokowi: Kalau camat-lurah tak keroyok MRT, ya nggak selesai[/caption]

Pembangunan proyek angkutan massal, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sudah dimulai. Gubernur Joko Widodo meminta semua pihak baik yang terkait langsung atau tidak dalam masalah ini turun tangan agar pembangunan lancar tanpa kendala.

"Kegiatan besar sudah dimulai. Saya minta agar semua wilayah yang dilewati dan dinas berkaitan mulai bergerak. Jadi mentang-mentang bukan kerjaannya, tidak ikut membantu proyek ini, semua ikut di sini," tegas Jokowi saat memberikan pembekalan di depan seluruh SKPD dan saat camat di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/5).

Karena koridor I, Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, akan melintasi daerah pemukiman penduduk di Fatmawati, Jokowi meminta semua pejabat di daerah itu bisa turut andil. Terutama dalam memberikan pemahaman dan penjalasan akan pentingnya proyek ini.

"Di titik fase pertama, harus siap semua untuk beri dukungan pada PT MRT agar nantinya kontrak road udah mulai, lapangan udah siap. Ini hanyalah masalah penjelasan ke masyarakat, pendekatan harus dimulai," tambahnya.

Bahkan kalau komunikasi pada warga buntu, Jokowi dan Ahok siap turun langsung melakukan mediasi. Jokowi menegaskan, pesannya ini bukan sekadar imbauan kosong, karena tiap jam dia akan mengecek perkembangan di lapangan.

"Kalau ada problem besar yang memerlukan saya dan wagub masuk, saya yang masuk. Seperti di daerah Fatmawati, tolong didekati. Saya akan pantau tiap jam," ucap mantan wali kota Solo ini.

Jokowi yakin pendekatan humanis dan penjelasan yang utuh akan membuat warga mengerti. "Karena saya jamin mereka setuju, ini kan masalah penjelasan aja. Bukan masalah lain. Jangan sampai penolakan seperti itu, karena nggak semua dinas SKPD, camat, lurah nggak mengeroyok semua itu. Ya nggak selesai," beber Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta Dinas Perhubungan mulai membuat sketsa rekayasa lalu lintas selama proyek ini dikerjakan. Jokowi tidak ingin semua persiapan untuk menyambut pengerjaan proyek ini dadakan, dan tak siap.

"Dishub saya minta untuk manajemen transportasinya. Kalau terowongan di HI udah dimulai, nanti akan dialihkan ke sini-sini. Jadi semua udah siap dan saya ngga perlu kejar-kejar lagi," tandasnya.

Jakarta MRT dimulai, Amdalnya Mana Pak Jokowi?

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Amdalnya Mana Pak Jokowi?[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo didesak menunjukkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan mass rapid transit yang baru. Pembangunan MRT dinilai tak konsisten dengan kebijakan pemerintah apabila amdal pembangunan MRT yang baru tak segera disampaikan ke publik.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan komitmen Joko Widodo terkait amdal tersebut. Pasalnya, amdal MRT yang ada telah kadaluarsa, dan perlu dibuat amdal baru sebelum pembangunannya benar-benar direalisasi.

"Sebaiknya Jokowi memerintahkan PT MRT Jakarta lakukan studi amdal. Jika tidak dilakukan studi baru, maka proyek ini (MRT) tak konsisten dengan kebijakan pemerintah, dan warga akan mempertanyakan komitmen Jokowi yang katanya akan mengakomodasi kepentingan warga," kata Tigor, kepada Kompas.com, Minggu (5/5/2013) pagi.

Tigor menjelaskan, hingga saat ini studi amdal MRT yang baru belum juga disampaikan. Padahal, amdal terakhir dikeluarkan pada 2005 (hanya berlaku tiga tahun), sebagai syarat saat Kementerian Keuangan akan mengajukan pinjaman megaproyek MRT ke Japan International Cooperation Agency (JICA).

Tiadanya amdal yang baru juga berimplikasi pada terpangkasnya keterlibatan warga dalam megaproyek transportasi massal berbasis rel tersebut. Padahal, dalam banyak kesempatan, Jokowi mengaku akan melibatkan semua pihak, masyarakat (khususnya yang permukimannya akan dilalui jalur MRT), LSM, dan pakar transportasi untuk masuk dalam tim pengkaji pembangunan MRT.

"Bagaimana mau terlibat, amdal (yang baru) saja belum ada kok," ujarnya.

Pada 2 Mei 2013, Jokowi yang didampingi seluruh direksi dan jajaran komisaris PT MRT Jakarta sudah meluncurkan pembangunan MRT di Bundaran Hotel Indonesia. Padahal, penolakan pembangunan MRT masih santer terdengar. Khususnya, untuk konsep jalan layang yang akan melintang dari Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja karena dinilai bakal merusak tata kota.

Saat ditanyai mengenai amdal MRT yang baru, Jokowi hanya menjawab singkat, yakni agar pertanyaan tersebut ditujukan ke pihak PT MRT Jakarta. Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami hingga saat ini belum pernah menjelaskan mengenai amdal tersebut.

 

Jokowi langsung Siapkan Pembangunan MRT Fase Kedua

[caption id="" align="alignleft" width="358"] MRT[/caption]

Setelah meresmika peluncuran proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) fase pertama (Lebakbulus-Bundaran HI), Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung bergerak cepat dengan menyiapkan pembangunan gase kedua MRT. Ditargetkan, akhir tahun 2013, pemenang tender pembangunan MRT fase kedua sudah dapat ditetapkan.

"Saat ini sedang disiapkan Detil Engineering Design (DED) fase kedua yang akan dibangun dari Bundaran HI-Kampungbandan," ujar Jokowi di Balaikota, Jumat (3/5).

Dirinya optimis, akhir tahun nanti, sudah bisa ditetapkan pemenang tender pembangunan MRT fase kedua. Pembangunan fase kedua ini, kata Jokowi, semua stasiun maupun lintasannya berada di bawah tanah. Adapun jumlah stasiun MRT fase kedua ini rencananya terdiri dari tujuh stasiun yakni, Sarinah, Monas, Harmoni, Sawahbesar, Manggabesar, Glodok, dan Kampungbandan. Diharapkan MRT fase kedua ini sudah bisa beroperasi pada tahun 2018.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami mengatakan, untuk biaya pembangunan MRT fase kedua masih dalam pembahasan. Sebab, dalam perjanjian dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) hanya tercantum untuk pembangunan fase pertama. "Itu nanti masih bisa dibicarakan lagi," kata Dono.

JICA sendiri, kata Dono, bersedia memberi pinjaman untuk pembangunan MRT fase pertama sebesar 125 miliar yen. Pencairan dana dilakukan secara bertahap dan harus melalui Pemerintah Pusat. Sekadar diketahui, khusus pembangunan fase pertama untuk sebanyak tiga paket underground membutuhkan dana sebesar Rp 3,6 triliun.

Delegasi wewenang MRT ala Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Tanggung Jawab MRT[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melimpahkan tanggung jawab dalam pembangunan mass rapid transit atau MRT kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sebelumnya, Jokowi sempat terkejut ketika harus bertanggung jawab mutlak atas proyek MRT itu. Ia harus meneken surat tanggung jawab mutlak untuk mencairkan aliran dana pembangunan MRT dari pemerintah pusat. Ia sempat menolak meneken surat itu sebelum ada penjelasan detail tentang peruntukannya.

"Sekarang enggak ada masalah, nanti dibuat surat kuasa (SK) untuk dilimpahkan tanggung jawabnya ke Sekda atau Bappeda," kata Jokowi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini kembali menegaskan, alasan yang membuatnya tersentak dari surat itu adalah beban yang terlalu berat. Jokowi menyatakan tidak memiliki banyak waktu untuk mengawasi semua kegiatan dalam proyek tersebut sehingga tanggung jawab tersebut akan mendatangkan risiko besar baginya. Menurutnya, tanggung jawab itu lebih pas dipegang oleh bawahannya, entah di level pemerintahan maupun BUMD terkait, sehingga dapat berkonsentrasi penuh menangani proyek tersebut.

"Saya kan perlu tahu (maksud) tanggung jawab mutlak ke saya. Lah, terus fungsinya manajemen dan direksi itu apa? Tapi, sekarang sudah clear," ujarnya.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan syarat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Surat ini berfungsi untuk mencairkan dana hibah dari pemerintah pusat.

Dalam surat itu, Gubernur DKI diminta memberikan pernyataannya sebagai pengguna dana hibah untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana. Pertanggungjawaban meliputi kebenaran penetapan, perhitungan biaya, serta penggunaan dana hibah. Jika terjadi kesalahan, Gubernur DKI wajib bertanggung jawab mengembalikan ke kas negara dan atau menerima sanksi pidana.

Jokowi ungkap alasan pilih penasihat Ahok jadi komisaris MRT

[caption id="" align="alignleft" width="324"] mrt[/caption]

Pemilihan penasihat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakni Krisbiantara sebagai salah satu komisaris PT MRT karena memiliki banyak koneksi. Kris dikenal memiliki koneksi dengan MRT Singapura dan Hongkong.

"Jadi memang kita ini yang namanya komisaris kan kita taruh kita percaya untuk koneksi. Yang kedua, Pak Kris yang punya koneksi dengan MRT Singapura, Hongkong. Juga koneksi-koneksi di sana," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/4).

Komisaris menurut Jokowi, berfungsi sebagai pengawas, sehingga tidak harus dari PNS. Sebab, Kepala Bappeda Sarwo Handayani (Yani), Mantan Wakil Ketua KPK Erry juga dijadikan sebagai komisaris.

"Enggk, kan ada bu Yani. Seperti itulah, ada Pak Erry. Kita taruh yang betul-betul namanya di pengawasan, komisaris kan kontroling. Bu yani kan dari awal. Kayak gitu lah. Keuangan yang dari menkeu ada, perhubungan ada," jelasnya.

Minggu depan, Jokowi memastikan pembangunan MRT akan diluncurkan di Bundaran HI. "Minggu depan. Kagak percaya. Kita itu kerja. Kalau sudah launching artinya sudah clear," tukas Jokowi.

Pekan ini, Jokowi umumkan pemenang proyek MRT

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Pekan ini, Jokowi umumkan pemenang proyek MRT[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberi kepastian soal pengerjaan pembangunan transportasi berbasis massa, atau Mass Rapid Transit (MRT). Jokowi memastikan pembangunan proyek tersebut bakal dikerjakan pada akhir bulan ini.

"MRT pokoknya akhir bulan," kata Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (22/4).

Untuk pemenang tender pelaksana proyek, Jokowi mengakui akan mengumumkan pada pekan ini. Namun dirinya belum mengetahui kapan hari pengumuman pemenang lelang tersebut.

"Minggu ini ya pemenangnya lah, pemenang artinya udah mau dimulai. Lah orang akhir bulan sudah mau di mulai. Tapi nanti resmilah, harinya enggak tahu," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Politikus PDIP itu terlihat kesal rencana pembangunan MRT belum juga ada titik temu. Pada awalnya, Jokowi berhasil melakukan renegosiasi terkait pembagian beban pengembalian utang ke JICA (Japan International Cooperation Agency).

Awalnya DKI Jakarta menanggung 58 persen, pemerintah pusat 42 persen. Setelah dilakukan renegosiasi, pembagian beban menjadi 51 persen DKI sedangkan 49 pemerintah pusat.

"Kemarin kelihatan sudah beres tapi muncul lagi permasalahan seperti itu. Ini yang sudah lima bulan ini kita garap gak selesai-selesai masalah prosedur, masalah administrasi," kata Jokowi.

"Masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi," katanya dengan nada ketus.

Walaupun demikian, Jokowi menargetkan persoalan dan pembangunan MRT akan dia selesaikan pada bulan ini. Dirinya akan terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.

"Ya ini saya beri target agar bulan ini agar segera diumumkan. Ini semuanya kebut pararel. Terus terang kalau seperti ini masalah administrasi itu capek," kata Jokowi.

Jokowi Ajak Direksi PT MRT Studi Banding ke Singapura

[caption id="" align="alignleft" width="358"] MRT[/caption]

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membawa serta jajaran direksi PT MRT Jakarta untuk studi banding ke Singapura. Dipilihnya Singapura sebagai lokasi studi banding, karena negara itu dinilai baik dalam membangun dan mengembangkan angkutan massal berbasis rel tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menuturkan, pembangunan MRT di Singapura merupakan yang terbaik di dunia. Selain Singapura, kata Basuki, Hongkong juga dinilai berhasil dalam mengembangkan angkutan massal berbasis rel tersebut. "Beliau (Gubernur DKI Jakarta) akan melihat pengembangan MRT di Singapura dan ingin melihat langsung. Studi banding ke Singapura itu juga menyertakan jajaran Direksi PT MRT," ujar Basuki, Minggu (31/3).

Dikatakan Basuki, selain mempelajari MRT, dirinya juga akan mempelajari penataan taman di negeri singa tersebut. "Pak gubernur kebetulan lebih suka taman-taman yang alami tapi dikombinasikan dengan modernisme. Seperti di Singapura itu," katanya.

Rencana pembangunan MRT di Jakarta juga tampaknya segera terwujud. Jokowi pun telah memerintahkan jajaran direksi PT MRT yang baru untuk menetapkan pemenang tender sehingga pembangunannya bisa segera diwujudkan. "Memang yang paling oke Singapura dan Hongkong. Yang jelas, acuan itu kan yang paling dekat ya dua negara itu," katanya.

Nantinya, kata Basuki, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akan melaporkan hasil studi bandingnya itu kepada publik. "Nanti biar Pak Gubernur sendiri yang melaporkan hasilnya," ucap Basuki.

Singapura juga dijadikan acuan dalam merealisasikan pembangunan taman kota di Jakarta, khususnya untuk pembangunan Waduk Riario yang akan dijadikan ruang publik dan sarana rekreasi baru warga Jakarta dengan luas lahan mencapai 25 hektar.