Proyek MRT Tak Terpengaruh Penolakan Warga

[caption id="" align="alignleft" width="269"] Penolakan warga fatmawati[/caption]

Pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) dipastikan tetap jalan terus, meskipun untuk jalur layangnya ditolak sejumlah warga Fatmawati, Jakarta Selatan. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyiapkan opsi membeli seluruh properti milik warga Fatmawati yang menolak pembangunan megaproyek transportasi massal tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, penolakan warga karena adanya asumsi kawasan pemukiman menjadi kumuh akibat dilewati oleh transportasi berbasis rel ini. “Kondisi serupa seperti pemukiman warga di Stasiun Kereta Api Juanda dan segala macam,” kata Basuki di Balaikota, Senin (6/5).

Menurut Basuki, warga Fatmawati belum mengetahui secara pasti kondisi properti yang dilewati MRT di sejumlah negara yang sudah mengoperasikan transportasi massal ini. "Warga takut propertinya turun. Padahal, justru sebaliknya properti di sepanjang jalur MRT, nilai jualnya semakin mahal," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Basuki menawarkan opsi pembelian properti kepada warga sehingga proses pembangunan berjalan lancar dan target penyelesaian tercapai pada tahun 2017.

“Nah kita tawarkan saja, kalau diperkirakan properti warga akan turun, kita beli saja. Mumpung, sekarang harganya masih tinggi,” tukasnya.

Sekadar diketahui, rencana pembangunan sarana transportasi massal MRT ditolak warga kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Warga setempat menginginkan pembangunan proyek tersebut dilakukan di bawah tanah (subway). Terlebih, area pemukiman warga sudah menjadi area yang tertata sejak tahun 1960. Begitu pula para pedagang yang berada di Pasar Blok A, Pasar Cipete, dan Pasar Mede yang mengaku sudah eksis sejak puluhan tahun lalu di lokasi tersebut.

 

Basuki Siap Beli Properti Warga Fatmawati Penolak MRT

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Basuki Siap Beli Properti Warga Fatmawati Penolak MRT[/caption]

Penolakan warga Fatmawati pada pembangunan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) layang membuat Basuki Tjahaja Purnama geregetan. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun bersedia membeli properti warga agar proyek tersebut segera terwujud.

"Kita tawarkan saja, kalau diperkirakan properti mereka akan turun, ya kita beli saja. Mumpung sekarang harganya masih tinggi, kami beli saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).

Basuki beranggapan, penolakan warga Fatmawati atas pembangunan jalur layang MRT hanya karena ketakutan. Warga menganggap pembangunan MRT akan mengubah lingkungan mereka menjadi lebih kumuh seperti kawasan Stasiun Juanda.

Penolakan tersebut, kata Basuki, dilakukan karena warga Fatmawati belum mengetahui kondisi properti yang dilewati MRT di negara-negara yang sudah mengoperasikan transportasi massal berbasis rel ini. Justru, properti yang berada di sepanjang jalur MRT atau dilalui MRT, nilai jualnya semakin meningkat.

"Mereka semua itu cuma takut propertinya akan turun. Padahal di seluruh dunia, kawasan yang dilalui pasti mahal propertinya," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Untuk diketahui, rencana pembangunan sarana transportasi massal MRT mendapat tentangan dari sebagian masyarakat yang berada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Mereka sangat mendukung pembangunan sarana transportasi massal tersebut. Namun, dengan catatan, MRT dibangun dengan jalur bawah tanah (subway).

Area di sekitar kediamannya tersebut sudah menjadi area yang tertata sejak tahun 1960. Begitu pula dengan para pedagang yang berada di Pasar Blok A, Pasar Cipete, dan Pasar Mede yang mengaku sudah eksis sejak puluhan tahun lalu.

Pekan ini, Jokowi umumkan pemenang proyek MRT

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Pekan ini, Jokowi umumkan pemenang proyek MRT[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberi kepastian soal pengerjaan pembangunan transportasi berbasis massa, atau Mass Rapid Transit (MRT). Jokowi memastikan pembangunan proyek tersebut bakal dikerjakan pada akhir bulan ini.

"MRT pokoknya akhir bulan," kata Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (22/4).

Untuk pemenang tender pelaksana proyek, Jokowi mengakui akan mengumumkan pada pekan ini. Namun dirinya belum mengetahui kapan hari pengumuman pemenang lelang tersebut.

"Minggu ini ya pemenangnya lah, pemenang artinya udah mau dimulai. Lah orang akhir bulan sudah mau di mulai. Tapi nanti resmilah, harinya enggak tahu," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Politikus PDIP itu terlihat kesal rencana pembangunan MRT belum juga ada titik temu. Pada awalnya, Jokowi berhasil melakukan renegosiasi terkait pembagian beban pengembalian utang ke JICA (Japan International Cooperation Agency).

Awalnya DKI Jakarta menanggung 58 persen, pemerintah pusat 42 persen. Setelah dilakukan renegosiasi, pembagian beban menjadi 51 persen DKI sedangkan 49 pemerintah pusat.

"Kemarin kelihatan sudah beres tapi muncul lagi permasalahan seperti itu. Ini yang sudah lima bulan ini kita garap gak selesai-selesai masalah prosedur, masalah administrasi," kata Jokowi.

"Masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi," katanya dengan nada ketus.

Walaupun demikian, Jokowi menargetkan persoalan dan pembangunan MRT akan dia selesaikan pada bulan ini. Dirinya akan terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.

"Ya ini saya beri target agar bulan ini agar segera diumumkan. Ini semuanya kebut pararel. Terus terang kalau seperti ini masalah administrasi itu capek," kata Jokowi.