Tak Mau Bertemu Kontraktor MRT, Jokowi: Nanti Dikira Minta-minta

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya tidak mau bertemu dengan kontraktor pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, untuk menghindari prasangka negatif.

"Belum ketemu dan itu urusan MRT (PT MRT Jakarta). Buat apa saya ketemu kontraktor? Nanti dikira minta-minta, nggak mau saya," tegas Jokowi di Balaikota, Jakartam, Selasa (14/5/2013).

Pernyataan ini diungkapkan oleh Jokowi saat ditanya soal kapan pembangunan fisik MRT dimulai. Karena soft launching MRT jalur Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) sudah dilakukan beberapa pekan lalu.

Dikatakan Jokowi, pembangunan fisik saat ini menjadi urusan dari kontraktor yang telah dipilih menjadi pemenang tender proyek.

Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama yang dimenangkan konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.

Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah (underground) dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.

Seperti diketahui pengumuman nama perusahaan pemenang tender MRT sempat tertunda sejak November 2012 lalu. Sebelumnya Sebanyak 5 BUMN karya bersaing mengikuti tender pembuatan terowongan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Lima BUMN itu antara lain PT Wijaya Karya (Wika) Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya (HK) dan PT PP.

Berikut ini konsorsium yang sempat lolos prakualifikasi konstruksi segmen bawah tanah (terowongan MRT) proyek antara lain:

• Kajima - Waskita Joint Operation


• Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi - Wijaya Karya


• SMCC (Sumitomo) - HK Joint Operation


• Taisei - PP Joint Operation


• Tokyu - Adhi Karya Joint Operation

Pada era kepemimpinan Fauzi Bowo, sempat disebut-sebut ada nama perusahaan nominasi pengerjaan proyek jalur bawah tanah yaitu Obayashi bersama Wijaya Karya (Wika) dan Sumitomo bersama Hutama Karya (HK). MRT Jakarta akan dibangun 2 tahap yakni tahap I untuk rute Lebak Bulus-Bundaran HI, dan tahap II untuk rute Bundaran HI-Kampung Bandan.

Proyek MRT Tak Terpengaruh Penolakan Warga

[caption id="" align="alignleft" width="269"] Penolakan warga fatmawati[/caption]

Pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) dipastikan tetap jalan terus, meskipun untuk jalur layangnya ditolak sejumlah warga Fatmawati, Jakarta Selatan. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyiapkan opsi membeli seluruh properti milik warga Fatmawati yang menolak pembangunan megaproyek transportasi massal tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, penolakan warga karena adanya asumsi kawasan pemukiman menjadi kumuh akibat dilewati oleh transportasi berbasis rel ini. “Kondisi serupa seperti pemukiman warga di Stasiun Kereta Api Juanda dan segala macam,” kata Basuki di Balaikota, Senin (6/5).

Menurut Basuki, warga Fatmawati belum mengetahui secara pasti kondisi properti yang dilewati MRT di sejumlah negara yang sudah mengoperasikan transportasi massal ini. "Warga takut propertinya turun. Padahal, justru sebaliknya properti di sepanjang jalur MRT, nilai jualnya semakin mahal," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Basuki menawarkan opsi pembelian properti kepada warga sehingga proses pembangunan berjalan lancar dan target penyelesaian tercapai pada tahun 2017.

“Nah kita tawarkan saja, kalau diperkirakan properti warga akan turun, kita beli saja. Mumpung, sekarang harganya masih tinggi,” tukasnya.

Sekadar diketahui, rencana pembangunan sarana transportasi massal MRT ditolak warga kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Warga setempat menginginkan pembangunan proyek tersebut dilakukan di bawah tanah (subway). Terlebih, area pemukiman warga sudah menjadi area yang tertata sejak tahun 1960. Begitu pula para pedagang yang berada di Pasar Blok A, Pasar Cipete, dan Pasar Mede yang mengaku sudah eksis sejak puluhan tahun lalu di lokasi tersebut.

 

Basuki Siap Beli Properti Warga Fatmawati Penolak MRT

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Basuki Siap Beli Properti Warga Fatmawati Penolak MRT[/caption]

Penolakan warga Fatmawati pada pembangunan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) layang membuat Basuki Tjahaja Purnama geregetan. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun bersedia membeli properti warga agar proyek tersebut segera terwujud.

"Kita tawarkan saja, kalau diperkirakan properti mereka akan turun, ya kita beli saja. Mumpung sekarang harganya masih tinggi, kami beli saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).

Basuki beranggapan, penolakan warga Fatmawati atas pembangunan jalur layang MRT hanya karena ketakutan. Warga menganggap pembangunan MRT akan mengubah lingkungan mereka menjadi lebih kumuh seperti kawasan Stasiun Juanda.

Penolakan tersebut, kata Basuki, dilakukan karena warga Fatmawati belum mengetahui kondisi properti yang dilewati MRT di negara-negara yang sudah mengoperasikan transportasi massal berbasis rel ini. Justru, properti yang berada di sepanjang jalur MRT atau dilalui MRT, nilai jualnya semakin meningkat.

"Mereka semua itu cuma takut propertinya akan turun. Padahal di seluruh dunia, kawasan yang dilalui pasti mahal propertinya," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Untuk diketahui, rencana pembangunan sarana transportasi massal MRT mendapat tentangan dari sebagian masyarakat yang berada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Mereka sangat mendukung pembangunan sarana transportasi massal tersebut. Namun, dengan catatan, MRT dibangun dengan jalur bawah tanah (subway).

Area di sekitar kediamannya tersebut sudah menjadi area yang tertata sejak tahun 1960. Begitu pula dengan para pedagang yang berada di Pasar Blok A, Pasar Cipete, dan Pasar Mede yang mengaku sudah eksis sejak puluhan tahun lalu.

Jokowi: Kalau camat-lurah tak keroyok MRT, ya nggak selesai

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Jokowi: Kalau camat-lurah tak keroyok MRT, ya nggak selesai[/caption]

Pembangunan proyek angkutan massal, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sudah dimulai. Gubernur Joko Widodo meminta semua pihak baik yang terkait langsung atau tidak dalam masalah ini turun tangan agar pembangunan lancar tanpa kendala.

"Kegiatan besar sudah dimulai. Saya minta agar semua wilayah yang dilewati dan dinas berkaitan mulai bergerak. Jadi mentang-mentang bukan kerjaannya, tidak ikut membantu proyek ini, semua ikut di sini," tegas Jokowi saat memberikan pembekalan di depan seluruh SKPD dan saat camat di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/5).

Karena koridor I, Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, akan melintasi daerah pemukiman penduduk di Fatmawati, Jokowi meminta semua pejabat di daerah itu bisa turut andil. Terutama dalam memberikan pemahaman dan penjalasan akan pentingnya proyek ini.

"Di titik fase pertama, harus siap semua untuk beri dukungan pada PT MRT agar nantinya kontrak road udah mulai, lapangan udah siap. Ini hanyalah masalah penjelasan ke masyarakat, pendekatan harus dimulai," tambahnya.

Bahkan kalau komunikasi pada warga buntu, Jokowi dan Ahok siap turun langsung melakukan mediasi. Jokowi menegaskan, pesannya ini bukan sekadar imbauan kosong, karena tiap jam dia akan mengecek perkembangan di lapangan.

"Kalau ada problem besar yang memerlukan saya dan wagub masuk, saya yang masuk. Seperti di daerah Fatmawati, tolong didekati. Saya akan pantau tiap jam," ucap mantan wali kota Solo ini.

Jokowi yakin pendekatan humanis dan penjelasan yang utuh akan membuat warga mengerti. "Karena saya jamin mereka setuju, ini kan masalah penjelasan aja. Bukan masalah lain. Jangan sampai penolakan seperti itu, karena nggak semua dinas SKPD, camat, lurah nggak mengeroyok semua itu. Ya nggak selesai," beber Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta Dinas Perhubungan mulai membuat sketsa rekayasa lalu lintas selama proyek ini dikerjakan. Jokowi tidak ingin semua persiapan untuk menyambut pengerjaan proyek ini dadakan, dan tak siap.

"Dishub saya minta untuk manajemen transportasinya. Kalau terowongan di HI udah dimulai, nanti akan dialihkan ke sini-sini. Jadi semua udah siap dan saya ngga perlu kejar-kejar lagi," tandasnya.

Jakarta MRT dimulai, Amdalnya Mana Pak Jokowi?

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Amdalnya Mana Pak Jokowi?[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo didesak menunjukkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan mass rapid transit yang baru. Pembangunan MRT dinilai tak konsisten dengan kebijakan pemerintah apabila amdal pembangunan MRT yang baru tak segera disampaikan ke publik.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan komitmen Joko Widodo terkait amdal tersebut. Pasalnya, amdal MRT yang ada telah kadaluarsa, dan perlu dibuat amdal baru sebelum pembangunannya benar-benar direalisasi.

"Sebaiknya Jokowi memerintahkan PT MRT Jakarta lakukan studi amdal. Jika tidak dilakukan studi baru, maka proyek ini (MRT) tak konsisten dengan kebijakan pemerintah, dan warga akan mempertanyakan komitmen Jokowi yang katanya akan mengakomodasi kepentingan warga," kata Tigor, kepada Kompas.com, Minggu (5/5/2013) pagi.

Tigor menjelaskan, hingga saat ini studi amdal MRT yang baru belum juga disampaikan. Padahal, amdal terakhir dikeluarkan pada 2005 (hanya berlaku tiga tahun), sebagai syarat saat Kementerian Keuangan akan mengajukan pinjaman megaproyek MRT ke Japan International Cooperation Agency (JICA).

Tiadanya amdal yang baru juga berimplikasi pada terpangkasnya keterlibatan warga dalam megaproyek transportasi massal berbasis rel tersebut. Padahal, dalam banyak kesempatan, Jokowi mengaku akan melibatkan semua pihak, masyarakat (khususnya yang permukimannya akan dilalui jalur MRT), LSM, dan pakar transportasi untuk masuk dalam tim pengkaji pembangunan MRT.

"Bagaimana mau terlibat, amdal (yang baru) saja belum ada kok," ujarnya.

Pada 2 Mei 2013, Jokowi yang didampingi seluruh direksi dan jajaran komisaris PT MRT Jakarta sudah meluncurkan pembangunan MRT di Bundaran Hotel Indonesia. Padahal, penolakan pembangunan MRT masih santer terdengar. Khususnya, untuk konsep jalan layang yang akan melintang dari Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja karena dinilai bakal merusak tata kota.

Saat ditanyai mengenai amdal MRT yang baru, Jokowi hanya menjawab singkat, yakni agar pertanyaan tersebut ditujukan ke pihak PT MRT Jakarta. Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami hingga saat ini belum pernah menjelaskan mengenai amdal tersebut.

 

Ada Spanduk Dukung MRT Layang

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Eh..., Ada Spanduk Dukung MRT Layang[/caption]

Pedagang di Pasar Fatmawati tegas menolak pembangunan MRT layang di kawasan tersebut. Namun, di tengah-tengah itu, muncul spanduk dukungan MRT layang.

Pengamatan Kompas.com di salah satu sudut di depan Pasar Blok A, Jumat (3/5/2013) sekitar pukul 05.30 WIB, spanduk tersebut bertuliskan "Menuju Jakarta Baru Kami Warga Kelurahan Pulo Mendukung Pembangunan MRT Layang". Padahal, Pasar Blok A merupakan basis penolakan warga tersebut.

Beberapa warga sekitar mengaku tidak mengetahui pasti kapan spanduk itu mulai dipasang. "Enggak tahu juga nih. Kalau enggak salah udah dua hari apa ya," kata Hayat, seorang penjual kue di pasar tersebut.

Sementara Joni, salah seorang tukang ojek di pasar tersebut, menyebut spanduk itu merupakan dukungan dari warga yang bukan tinggal di daerah tersebut. "Spanduknya dari warga Pulo, kan dia enggak tinggal di daerah sini. Yang tinggal di sini yang saya tahu pada nolak," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah warga Jakarta Selatan yang menolak dibangunnya MRT layang adalah warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT yang rata-rata tinggal di Jalan Fatmawati, Cipete, dan Panglima Polim.

Jokowi Resmikan MRT, Pinjaman JICA 125 Miliar Yen Cair

[caption id="" align="alignleft" width="398"] Jokowi resmikan proyek MRT[/caption]

Kepala Perwakilan Japan Indonesia Corporation Agency (JICA), Atsushi Sasaki, Kamis 2 Mei 2013, memastikan pinjaman sebesar 125 miliar yen untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sudah dapat cair setelah Gubernur DKI Jakarta meresmikan proyek tersebut.

Menurutnya, seluruh proses administrasi terkait pinjaman dana tersebut telah terpenuhi.  "Saya senang pembangunan MRT bisa dimulai hari ini. Ini bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang aman dan nyaman," katanya.

Ia menjelaskan, pinjaman untuk pembangunan MRT Jakarta akan berlanjut dengan berbagai program infrastruktur lainnya. Menurutnya, JICA sangat terbuka untuk melakukan kerjasama di bidang transportasi massal lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama MRT Jakarta, Dono Boestami, menjelaskan MRT Jakarta untuk fase pertama menelan investasi Rp3,6 triliun untuk pembangunan jalur dan stasiun bawah tanah.

Dalam fase pertama, terdiri dari tiga paket pekerjaan dengan nilai rata-rata Rp1 triliun. Para pemenang tender tinggal menandatangani kontrak esok hari. "Kontrak bisa ditandatangani besok, sesuai dengan habisnya masa sanggah. Ini membuat mereka tidak boleh mundur dari pembangunan," katanya.

Setelah tanda tangan kontrak, maka pemenang tender akan mendapatkan uang muka sebagai tanda jadi dan dimulainya pembangunan fisik.

Ia menjelaskan fase pertama terdiri dari tiga paket, paket pertama dan kedua dikerjakan konsorsium Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction dan paket ketiga dikerjakan oleh konsorsium Sumitomo Mitsui Construction Company-Hutama Karya.

Jokowi Berharap Tak Salah Pilih Komisaris PT MRT Jakarta

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Berharap Tak Salah Pilih Komisaris PT MRT Jakarta[/caption]

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memutuskan jajaran komisaris baru di PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap tak salah memilih dan jajaran komisaris yang baru bisa bekerja sesuai ekspektasi.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, dalam memberi rekomendasi dan pilihan jajaran komisaris baru, dia berpijak pada integritas seseorang yang dicalonkannya. Menurut Jokowi, integritas wajib dimiliki seluruh komisaris di PT MRT Jakarta untuk bisa bekerja cepat dan cekatan melakukan pengawasan.

"Kami ingin pengawasan sama orang yang benar-benar punya integritas, itu saja, dan saya kira Pak Erry (Riyana Hardjapamekas, Komisaris Utama PT MRT Jakarta) yang kami pilih, semoga enggak salah," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Setelah terjadi perombakan di jajaran direksi, PT MRT Jakarta menggelar RUPS untuk melakukan pergantian jajaran komisaris. Hasilnya, terpilihlah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas sebagai Komisaris Utama menggantikan Achmad Harjadi yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Tata Ruang.

Sebagai Komisaris Utama, Erry akan dibantu oleh empat komisaris yang baru, yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sarwo Handayani, Penasihat Wakil Gubernur DKI Jakarta Krisbiantara, Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Adriansyah.

Delegasi wewenang MRT ala Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Tanggung Jawab MRT[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melimpahkan tanggung jawab dalam pembangunan mass rapid transit atau MRT kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sebelumnya, Jokowi sempat terkejut ketika harus bertanggung jawab mutlak atas proyek MRT itu. Ia harus meneken surat tanggung jawab mutlak untuk mencairkan aliran dana pembangunan MRT dari pemerintah pusat. Ia sempat menolak meneken surat itu sebelum ada penjelasan detail tentang peruntukannya.

"Sekarang enggak ada masalah, nanti dibuat surat kuasa (SK) untuk dilimpahkan tanggung jawabnya ke Sekda atau Bappeda," kata Jokowi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini kembali menegaskan, alasan yang membuatnya tersentak dari surat itu adalah beban yang terlalu berat. Jokowi menyatakan tidak memiliki banyak waktu untuk mengawasi semua kegiatan dalam proyek tersebut sehingga tanggung jawab tersebut akan mendatangkan risiko besar baginya. Menurutnya, tanggung jawab itu lebih pas dipegang oleh bawahannya, entah di level pemerintahan maupun BUMD terkait, sehingga dapat berkonsentrasi penuh menangani proyek tersebut.

"Saya kan perlu tahu (maksud) tanggung jawab mutlak ke saya. Lah, terus fungsinya manajemen dan direksi itu apa? Tapi, sekarang sudah clear," ujarnya.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan syarat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Surat ini berfungsi untuk mencairkan dana hibah dari pemerintah pusat.

Dalam surat itu, Gubernur DKI diminta memberikan pernyataannya sebagai pengguna dana hibah untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana. Pertanggungjawaban meliputi kebenaran penetapan, perhitungan biaya, serta penggunaan dana hibah. Jika terjadi kesalahan, Gubernur DKI wajib bertanggung jawab mengembalikan ke kas negara dan atau menerima sanksi pidana.

Prosedural dan administrasi penghambat MRT

[caption id="" align="alignleft" width="324"] MRT Jakarta[/caption]

Proyek pembangunan transportasi berbasis massal atau Mass Rapid Transit (MRT) diprediksi bakal mundur karena terkendala masalah administrasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui hal itu jadi kendala buat merealisasikan proyek bernilai Rp 15 triliun itu.

"Iya itu lah, iya itu lah, ini persoalan administrasi masalah prosedur yang kemarin kelihatan sudah beres tapi muncul lagi permasalahan seperti itu," ujar Jokowi di Tambora, Jakarta Barat, Jumat (12/4).

Politikus PDIP itu terlihat kesal rencana pembangunan MRT belum juga ada titik temu. Di mana pada awalnya, Jokowi berhasil melakukan renegosiasi ulang terkait pembagian beban pengembalian utang ke JICA (Japan International Cooperation Agency).

Awalnya DKI menanggung 58 persen, pemerintah pusat 42 persen, setelah dilakukan renegosiasi pembagian beban menjadi 51 persen DKI sedangkan 49 pemerintah pusat.

"Kemarin kelihatan sudah beres tapi muncul lagi permasalahan seperti itu. Ini yang sudah lima bulan ini kita garap gak selesai-selesai masalah prosedur, masalah administrasi," kata Jokowi.

"Masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi," katanya dengan nada ketus.

Walaupun demikian, Jokowi menargetkan persoalan dan pembangunan MRT akan dia selesaikan pada bulan ini. Dirinya akan terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.

"Ya ini saya beri target agar bulan ini agar segera diumumkan. Ini semuanya kebut pararel. Terus terang kalau seperti ini masalah administrasi itu capek," kata Jokowi.

"Akan saya dorong terus jangan menyerah hanya karena hal seperti itu, tapi sebetulnya cape," tandasnya.

Seperti diketahui, proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diperkirakan akan mundur karena terkendala masalah administrasi. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 30 Tahun 2011 tentang loan agreement (pinjaman), harus dilakukan revisi persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pinjaman dari Bappenas.

Sebelum mendapatkan persetujuan dari kedua kementerian itu, pihak Pemprov DKI juga harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI. Hal ini diperlukan karena ada perubahan dalam pembagian beban pengembalian utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dahlan: Proyek monorail siap, tinggal tunggu keputusan Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Dahlan: Proyek monorail siap, tinggal tunggu keputusan Jokowi[/caption]

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui PT Adhi Karya Tbk akan terlibat dalam pembangunan proyek monorail di Jakarta. Pasalnya, perusahaan kontraktor tersebut akan menggarap jalur di luar greenline dan blueline.

"Sekarang lagi diproses (garap jalur di luar blueline dan greenline) di DKI," ujar Dahlan di Senayan Jakarta, Minggu (7/4).

Menurut Dahlan, Adhi Karya akan mengerjakan jalur dari Bekasi-Kuningan, dan Cibubur-Cawang sehingga akan menyatu. Dokumen pun dinyatakan telah lengkap, dan hanya menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah lengkap tinggal terserah Pak Gubernur dan sudah menyetujui semuanya. Keputusannya ada di Pak Gubernur yang menggunakan kan Pak gubernur,"jelasnya.

Dahlan mengatakan Adhi Karya adalah pemilik saham monorail. Namun, pengerjaan pembangunan fisik bulan ini bukan monorail melainkan Mass Rapid Transit (MRT).

"Iya pemiliknya," katanya.

Di Singapura, Jokowi belajar perencanaan dan manajemen MRT

[caption id="" align="alignleft" width="274"] mrt[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melawat ke Singapura selama dua hari untuk belajar tentang perencanaan MRT. Dalam kunjungan tersebut, bertemu dengan Land Transport Authority yang merupakan gabungan dua institusi Dinas Perhubungan dan Dinas PU pemerintah Singapura.

Selama dua hari di Singapura, Jokowi didampingi oleh Kepala Bappeda Sarwo Handayani dan Asisten Sekda bidang Pembangunan Wiryatmoko.

"Ketemu sama land transport authority dari pemerintah Singapura. Bukan mengkaji, tapi mendengarkan paparan soal perencanaan dan pelaksanaan MRT seperti apa," ujar Kepala Bappeda Sarwo Handayani di Balai kota Jakarta, Senin (1/4).

Dalam pemaparan tersebut Singapura menjelaskan cara membangun, merencanakan MRT yang sukses beroperasi di sana. Kemudian prinsip dasar pembangunan MRT seperti apa.

"Perencanaan, manajemen, pengelolaannya," jelasnya.

Sedangkan, Yani begitu disapa mengaku belum ada kesepakatan kerjasama dengan Singapura sebagai advisor. Namun, murni hanya belajar tentang MRT. "Kita mau belajar saja. Kan negara tetangga bisa saja bawa-bawa," katanya sembari tertawa.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku belum ada kesepakatan pemakaian penasihat dari pihak Singapura. Namun, kemungkinan menggunakan tim konsultan dari sana terbuka. "Oh itu, aku nggak tahu," ujar Ahok.

MRT yang diinginkan Jokowi, menurut Ahok, tidak semua diserahkan kepada Jepang mulai dari pinjaman, konsultan maupun tim pengawas. Sehingga, ada satu negara yang dapat menjadi tim pengawas atau konsultan.

"Pak Jokowi dulu itu pengennya gini, MRT kan semuanya dari Jepang, pinjaman Jepang, konsultan Jepang. Nah kalau pengawasan semua Jepang, gimana kalau Jepang semua gimana gitu lho. Nah kalau yang ngawasi ada dari Hongkong dan Singapur kan ada korsel kan lebih ngimbangin gitu loh," kata Ahok.

Hal tersebut bukan untuk mengkritisi JICA sebagai negara pemberi pinjaman asal Jepang. Tetapi murni ingin ada pihak negara lain sebagai penyeimbang. "Bukan mengkritisi, makanya klo semua satu jenis kan gimana," katanya.

Pemilihan Singapura sebagai negara yang ditinjau karena lebih dekat dan biaya lebih murah. "Karena paling dekat, jauh kali di Sanghai, biaya juga lebih mahal kalau di sanghai," tegasnya.

Biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk tinjauan tersebut hanya untuk membiayai perjalan dinas Kepala Bappeda dan Asisten Sekda Bidang Pembangunan. Sementara Gubernur menggunakan biaya sendiri yang berasal dari dana operasional, sedangkan pihak MRT menggunakan biaya sendiri dari MRT.