Ahok ngotot, Bank Dunia akhirnya sepakat dua tahun

Bank Dunia akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Bank Dunia akhirnya luluh dan sepakat jangka waktu pinjaman hanya dua tahun.

"Ya kita seneng saja. Akhirnya mereka (Bank Dunia) mengerti harus dua tahun. Jadi enggak ragu-ragu lagi. Soalnya dulu Bank Dunia tidak mengatakan iya atau tidak untuk waktu penyelesaian normalisasi 13 sungai," kata Ahok usai bertemu dengan perwakilan Bank Dunia di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/6).

Ahok menceritakan, dulunya Bank Dunia lebih mengutamakan transparansi dalam anggaran. Kemudian, setelah sampai di lapangan, mereka terkendala dengan relokasi warga yang berada di bantaran sungai yang akan dikeruk.

"Saya bilang, kalau mau transparan, apa kami masih kurang transparan? Dia bilang di lapangan bisa hadapi kendala dalam memindahkan orang. Makanya kalau kamu tidak dua tahun, tetapi malah lima tahun, orang yang dapat kerohiman bisa pindah-pindah. Bisa lima kali dapat kerohiman mereka. Jadi kalau mau sekaligus dikeroyok saja," jelas Ahok.

Menurut Ahok, untuk mengerjakan pengerukan atau normalisasi sungai tersebut harus dikerjakan secara bersamaan. Baik dari BUMD atau BUMN.

"Soal BUMN dan BUMD tidak mau ikut tender, itu cerita lama. Kalau sekarang boleh ikut. Lalu proses prakualifikasinya diperpendek. Nah Bank Dunia sudah oke," tandasnya.

Jokowi: Siapa yang "Batalin" Pinjaman dari Bank Dunia?

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi: Siapa yang "Batalin" Pinjaman dari Bank Dunia?[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya belum membuat keputusan untuk menolak pinjaman dari Bank Dunia terkait proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Joko Widodo menyebut penolakan itu baru sekadar rencana.

"Belum tahu, siapa yang batalin? Ini (pembatalan) baru akan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini juga menampik kabar yang beredar bila dirinya telah meminta restu pemerintah pusat untuk membatalkan pinjaman tersebut. Sampai saat ini, dia belum mengambil sikap tegas dana pinjaman untuk proyek di era Fauzi Bowo itu.

"Belum, surat-suratnya belum saya tanda tangani," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membatalkan pinjaman Bank Dunia untuk program penanganan banjir melalui JEDI atau program pengerukan saluran, sungai, dan waduk. Klausul perjanjian yang ditetapkan Bank Dunia dinilai memberatkan Pemprov DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana sempat mengatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembatalan pinjaman dana dari Bank Dunia tersebut. Basuki mengatakan, jika Kementerian PU menyetujui permintaan pembatalan tersebut, bukan berarti program JEDI dibatalkan. Program JEDI akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan APBD DKI.

Pemprov DKI menilai dua klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan proyek JEDI. Klausul pertama menyangkut waktu penyelesaian pengerukan 13 sungai yang ditetapkan selama lima tahun. Klausul kedua menyebutkan bahwa Pemprov DKI menjamin hak-hak warga di bantaran kali yang bakal digusur dengan pemberian ganti rugi berupa uang.

Proyek JEDI yang dirintis oleh gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, diperkirakan menelan anggaran sebesar 190 juta dollar AS. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.