Usai Lantik Walkot Jakbar, Jokowi Langsung ke Komnas HAM

[caption id="" align="aligncenter" width="630"] Usai Lantik Walkot Jakbar, Jokowi Langsung ke Komnas HAM[/caption]

Setelah melantik Fatahillah menjadi Wali Kota Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. Kali ini dia membawa data mengenai bantaran Waduk Pluit.

"Kemarin saya enggak bawa data-datanya. Jadi, sekarang sudah lengkap saya bawa semua data-datanya," kata Jokowi di Komnas HAM, Jumat (17/5/2013).

Pantauan Kompas.com, Jokowi diterima langsung oleh Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Siane Indriyani. Jokowi bersama Siane langsung menuju ruang rapat dan berdiskusi tentang nasib warga bantaran Waduk Pluit. Hingga pukul 09.30 WIB, diskusi itu masih berlangsung.

Sebelumnya, rencana pertemuan antara Jokowi dan Komnas HAM sudah batal dua kali. Panggilan pertama dilayangkan Komnas HAM pada Selasa (8/5/2013) lalu kepada Jokowi-Basuki. Namun, undangan tidak mendapatkan tanggapan.

Pada pemanggilan, kedua Kamis (16/5/2013), Jokowi juga tidak memenuhi pemanggilan Komnas HAM karena berbarengan dengan jadwal kuliah umum di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat. Dengan alasan lupa membawa data, Jokowi membatalkan panggilannya kemarin.

Pada pertemuan dengan Jokowi-Basuki di undangan kedua, Komnas HAM ingin menanyakan seputar pengaduan warga yang diintimidasi oleh Basuki. Intimidasi tersebut mulai dari calo-calo yang selalu menawar rumah warga untuk dibongkar, serta Brimob dan Oknum TNI yang ikut menambah keresahan warga dengan turut berjaga di sekitar Waduk Pluit.

Hal lain yang ingin disampaikan merupakan pernyataan-pernyataan Wagub Basuki Tjahaja Purnama yang memojokkan warga dengan tuduhan Komunis dan rakyat miskin yang tidak tahu diri. Untuk itu, Komnas HAM mengundang Jokowi-Basuki supaya bisa langsung meminta keterangan terkait pengaduan warga.

Warga Waduk Pluit: Ganti Rugi Rp 3 Juta Per Meter

[caption id="" align="aligncenter" width="504"] Warga Waduk Pluit: Ganti Rugi Rp 3 Juta Per Meter[/caption]

Warga Muara Baru yang tinggal di bantaran Waduk Pluit setuju rumah mereka dibongkar. Tetapi, mereka minta uang kerahiman Rp 3 juta per meter.

Asna, warga Muara Baru RT 19 RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara, mengatakan, dirinya tidak menginginkan perelokasian ke rumah susun yang sudah ditawarkan oleh Pemprov DKI. "Percuma kalau di rumah susun, bayar-bayar juga," ujarnya di Waduk Pluit, Kamis (16/5/2013).

Ibu yang sudah dikaruniai dua anak ini mempunyai rumah di bantaran Waduk Pluit seluas 30 meter. "Nanti uangnya mau saya belikan rumah yang bersertifikat sekalian. Biar tidak repot kaya gini," kata Asna.

Rumah Asna yang berupa rumah semipermanen dengan menggunakan seng sebagai atap tidak mempunyi surat-surat, seperti PBB dan lainnya. Wanita berusia 42 tahun ini hanya mempunyai surat pembelian rumah yang sudah ditempatkannya sejak 16 tahun silam.

Saat ini, sejumlah perwakilan warga Muara Baru sedang berada di kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, guna berdialog dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meminta penjelasan tentang masalah ini. Sementara itu, sejumlah warga Muara Baru masih bertahan di sebuah bangunan yang dijadikan posko warga.

Alat-alat berat masih berada di bantaran waduk tersebut, tepatnya di depan posko warga, tetapi belum terlihat ada kegiatan yang dilakukan dengan alat-alat berat itu. Sejumlah polisi dan Satpol PP juga terlihat masih berjaga di sekitar lokasi.

Komnas HAM: Jokowi Prioritaskan Pencitraan ketimbang Urus Warga

Terkait mangkirnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dari pemanggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk yang kedua kalinya, Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriyani, menyesalkan mangkirnya Jokowi. Terlebih lagi, tak ada pemberitahuan dari Pemprov DKI kepada Komnas HAM terkait batalnya Jokowi menemui warga bantaran Waduk Pluit.

"Intinya, kami menyesalkan tidak ada pemberitahuan dari Pemprov DKI," kata Siane ketika dihubungi wartawan, Kamis (16/5/2013). Siane menceritakan kalau puluhan warga bantaran Waduk Pluit rela menunggu kedatangan Jokowi hingga lebih dari tiga jam lamanya.

Mangkirnya Jokowi untuk yang kedua kalinya membuatnya semakin yakin kalau Jokowi tidak serius dalam mengurusi warganya. Bahkan, ia berpendapat kalau Jokowi lebih memilih untuk menghadiri sebuah acara pencitraan dirinya dibanding diskusi terbuka untuk mencari jalan keluar terbaik permasalahan relokasi warga bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara.

"Kami semakin yakin kalau Jokowi ini tidak sungguh-sungguh mengurusi warganya. Kami sesalkan, dia tidak ada prioritas untuk mengurusi rakyat, malah terus mengurusi pencitraannya," tegas Siane.

Komnas HAM, kata dia, telah melakukan pemanggilan dengan melayangkan surat sebanyak dua kali. Pemanggilan pertama pada tanggal 8 Mei 2013 dan Jokowi tidak menghadirinya. Pemanggilan yang kedua, pada 16 Mei 2013, Jokowi kembali mangkir.

Siane mengharapkan Jokowi dapat memberikan klarifikasi terkait pengaduan warga yang diintimidasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Intimidasi tersebut mulai dari calo-calo yang selalu menawar rumah warga untuk dibongkar serta Brimob dan oknum TNI yang ikut menambah keresahan warga dengan turut berjaga di sekitar Waduk Pluit.

Hal lain yang ingin disampaikan adalah pernyataan-pernyataan Wagub Basuki Tjahaja Purnama yang memojokkan warga dengan tuduhan komunis dan rakyat miskin yang tidak tahu diri.

Dalam agenda yang dirilis oleh Pemprov DKI, seharusnya Jokowi menghadiri diskusi terbuka bersama warga bantaran Waduk Pluit di Gedung Komnas HAM, Latuharhary, pada pukul 14.00 WIB. Namun, tak disangka Jokowi justru lebih memilih untuk menghadiri acara selanjutnya, yaitu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Tarumanegara.

Rencananya, Jokowi akan mendatangi Komnas HAM seusai ia memberikan kuliah umum, tetapi karena alasan data-data Waduk Pluit yang lupa dibawa, Jokowi akhirnya membatalkan kehadirannya berdiskusi di Komnas HAM.

Komnas HAM: Jokowi Bisa Dipanggil Paksa

Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriyani, mengatakan, Komnas HAM dapat melakukan pemanggilan ketiga kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bahkan, Komnas HAM dapat memanggil Jokowi secara paksa.

Siane menjelaskan, pemanggilan paksa itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999. "Bisa panggil begitu dan bisa juga tidak. Kita lihat nanti saja, karena kami serius urus warga Pluit ini," kata Siane, ketika dihubungi wartawan, Kamis (16/5/2013).

Menurut Siane, warga bantaran Waduk Pluit sangat mengharapkan adanya dialog terbuka bersama Gubernur Jokowi. Warga menginginkan, dalam relokasi warga tidak diperlakukan secara semena-mena. Selain itu, penempatan personel kepolisian dan Brimob dapat mengintimidasi dan membuat takut warga. Pada pemanggilan yang kedua ini, kata dia, puluhan warga Waduk Pluit sudah memiliki niat baik untuk membuka diskusi terbuka.

Namun, setelah menunggu selama lebih kurang tiga jam, warga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Selain menyesalkan mangkirnya Jokowi untuk yang kedua kalinya, Siane juga menyesalkan sikap Pemprov DKI yang menganggap warga bantaran Waduk Pluit seolah-olah warga liar dan ilegal.

"Padahal mereka sudah lebih dari 20 tahun tinggal di sana. Itu kan berarti sudah resmi dan memiliki KTP," kata Siane. Komnas HAM, kata dia, telah melakukan pemanggilan dengan melayangkan surat sebanyak dua kali. Pemanggilan pertama pada tanggal 8 Mei 2013 dan Jokowi tidak menghadirinya. Pemanggilan yang kedua, pada 16 Mei 2013, Jokowi kembali mangkir.

Siane mengharapkan Jokowi dapat memberikan klarifikasi terkait pengaduan warga yang merasa diintimidasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Intimidasi tersebut mulai dari calo-calo yang selalu menawar rumah warga untuk dibongkar, serta Brimob dan Oknum TNI yang ikut menambah keresahan warga dengan turut berjaga di sekitar Waduk Pluit.

Hal lain yang ingin disampaikan merupakan pernyataan-pernyataan Wagub Basuki Tjahaja Purnama yang memojokkan warga dengan tuduhan komunis dan rakyat miskin yang tidak tahu diri. Dalam agenda yang dirilis oleh Pemprov DKI, seharusnya Jokowi menghadiri diskusi terbuka bersama warga bantaran Waduk Pluit di Gedung Komnas HAM, Latuharhary, pada pukul 14.00 WIB.

Namun tak disangka, Jokowi justru lebih memilih untuk menghadiri acara selanjutnya, yaitu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Tarumanegara. Rencananya, Jokowi akan mendatangi Komnas HAM seusai ia memberikan kuliah umum, tetapi karena alasan data-data Waduk Pluit yang lupa dibawa, Jokowi akhirnya membatalkan kehadirannya berdiskusi di Komnas HAM.