Warga Betawi: Jokowi-Ahok Kembalikan PRJ ke Sejarah

Meski baru sebatas wacana, pemindahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke area Monumen Nasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disambut baik oleh warga, khusus masyarakat Betawi.

Adji Virdian (24), warga Betawi yang tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan, dirinya setuju jika PRJ dipindahkan ke Monas. Menurut dia, jika hal itu terjadi, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menghargai sejarah HUT Jakarta.

"Kan, memang sejarahnya pertama kali PRJ itu di Monas. Diadakan di sana karena Monas, kan, ikon Jakarta. Makanya setuju banget mau diadain di Monas lagi," ujar pria yang bekerja di perusahaan konstruksi ini, Kamis (6/6/2013) siang.

Adji mengakui gelaran PRJ pada tahun-tahun terakhir sangat jauh dari roh HUT Jakarta terdahulu. Produk-produk berbasis masyarakat serta kesenian Betawi bergeser ke pinggir dan diganti dengan beragam stan industri raksasa. Pasar rakyat akhirnya berubah menjadi pasar modern.

"Kalau di Monas, kan, lebih kelihatan PRJ-nya daripada di Kemayoran yang lebih kelihatan pameran hanya untuk kalangan high class-nya. Lihat saja tiket masuknya yang Rp 35.000," ujar Adji.

Tidak hanya Adji, hal senada diungkapkan warga Betawi lainnya, Asrul Hasanudin (28). Pria yang tinggal di kawasan Batuampar, Condet, itu mengaku pasti turut dalam kemeriahan PRJ jika diselenggarakan di Monas. Menurut Asrul, suasana PRJ bisa membawa dirinya ke masa kecilnya.

"Gua ke PRJ Kemayoran cuma dua kali, tapi dulu gua lebih sering ke PRJ Monas waktu kecil sama bokap gua. Pasti berasa nostalgialah. Apalagi kalau tiket masuknya gratis," ujarnya semringah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghidupkan kembali roh yang telah lama sirna dari HUT Jakarta. Karakter Betawi yang menjelma dalam PRJ di Monas itu, lanjut Asrul, menjadi semangat baru bagi warga Jakarta demi membangun Jakarta yang diidam-idamkan.

Wacana perpindahan PRJ dari area Kemayoran ke pelataran Monas diwacanakan Pemprov DKI, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI melihat PRJ kehilangan roh karakter Betawi atas keberadaan stan-stan industri raksasa, menggeser produk kebudayaan Betawi. Pemprov DKI melihat perlu digelar HUT Jakarta yang memiliki ciri Betawi.

Ahok: PRJ Pasar Rakyat, Bukan Ajang Jual Mobil

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengubah konsep penyelenggaraan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta. Mulai tahun depan, Jakarta Fair akan dikembalikan ke lokasi terdahulu, yakni di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Selama ini PRJ berlangsung di Kemayoran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, yakin penyelenggaraan PRJ di Monas berbeda dengan yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jakarta International Expo (JIExpo) di Kemayoran.

"PRJ Monas adalah pesta rakyat. Jangan pikirkan seperti di Kemayoran yang jualan mobil," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu 5 Juni 2013.

Meski berbeda, Ahok memastikan kegiatan di Monas akan lebih banyak dibanding di Kemayoran. Dalam pesta rakyat kali ini akan lebih banyak melibatkan kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri kreatif. Mereka jarang terfasilitasi dalam even besar.

"Kami harus kasih ruang buat mereka. Kami harus fasilitasi mereka dengan panggung dan stand yang murah. Kasih mereka tempat cari uang di tempat yang bagus minimal setahun sekali lah," katanya.

Ahok tidak keberatan bila even kali ini disebut sebagai festival kerak telor. "Memang benar, yang kami sasar kali ini kalangan menengah ke bawah. Tapi ini terkonsep dengan meriah," ujar dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini sepakat dengan Jokowi untuk membuat konsep baru festival rakyat, di mana ruang bagi UMKM dan industri kreatif yang selama ini terbatas menjadi lebih luas. "Ini potensi yang harus digali. Dan belum terfasilitasi."

Menurutnya, Pemprov DKI tidak menginginkan konsep yang elitis. Dia menilai selama ini PRJ hanya bisa dinikmati oleh warga yang mampu bayar. Ia berharap konsep yang dibangun Pemprov DKI ini bisa menjadii ajang hiburan gratis dalam memeriahkan HUT Jakarta, tanpa mengurangi sisi nilai ekonomi. (adi)