1500 Menwa Jayakarta Bersihkan Kali Ciliwung

Kondisi Kali Ciliwung yang masih dipenuhi sampah mendorong sebanyak 1.500 anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarta beserta elemen masyarakat melakukan aksi bersih-bersih di Kali Ciliwung menggunakan rakit dan perahu karet.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-486 Kota Jakarta dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diisi dengan aksi memungut sampah, menutup tempat sampah liar di bantaran Kali Ciliwung, sosialisasi lubang resapan biopori (LRB), serta penanaman pohon guna mengatasi bencana banjir yang sering melanda Ibu Kota.

Komandan Menwa Jayakarta, Lukman Hakim, mengatakan, aksi bersih-bersih Kali Ciliwung ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun sebagai implementasi Tri Dharma perguruan tinggi dalam Aksi Nyata gerakan Cinta Ciliwung dan program membuat satu juta lubang biopori.

"Aksi ini sebagai wujud kesadaran dan kecintaan Menwa terhadap lingkungan," ujarnya, Minggu (9/6).

"Kegiatan ini juga selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta menuju Jakarta Baru dan gerakan Indonesia Berseri yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia," tambahnya.

Karena itu dia berharap, aksi bersih-bersih dari hulu hingga hilir sungai Ciliwung ini dapat mengubah perilaku buruk masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai.

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai demi terwujudnya kota Jakarta yang bersih dan indah," harapnya.

Bank Dunia Segera Laksanakan Kontrak Pinjaman JEDI

Setelah menjalin kesepakatan untuk mengerjakan pengerukan 13 sungai dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) selama dua tahun, Bank Dunia berjanji akan segera melaksanakan kontrak pinjaman dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle mengatakan, Bank Dunia menganut prinsip yang sama dengan Pemprov DKI untuk segera melaksanakan program JEDI. "Cukup jelas bahwa kami menganut prinsip yang sama, yaitu program ini sangat dibutuhkan dan harus segera dilaksanakan, mengingat sebentar lagi akan datang musim penghujan," kata Stefan seusai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Selain bersepakat merampungkan proyek JEDI dalam waktu dua tahun, Bank Dunia juga optimistis dapat memulai pelaksanaan program tersebut dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, Bank Dunia akan segera melaksanakan kontrak pinjaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI.

Proyek tersebut memerlukan dana sebesar 190 juta dollas AS. Bank Dunia akan memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.

"Kami sudah ungkapkan bahwa kami punya tujuan yang sama. Kontrak pinjamannya bisa segera dilaksanakan dan kami optimistis groundbreaking bisa dilakukan, sehingga program segera berjalan," katanya.

Stefan menyatakan, Bank Dunia mendukung program Pemprov DKI untuk mencegah banjir di Ibu Kota. Bank Dunia optimistis bahwa Pemprov DKI dapat meminimalisir banjir di Jakarta. Ia melihat kepemimpinan kuat yang ditunjukkan oleh Gubernur DKI Joko Widodo dan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam mengelola manajemen banjir.

"Kami sangat yakin, pada musim hujan berikutnya, semua kegiatan manajemen banjir, seperti pengerukan kanal, itu sudah dilakukan dan selesai. Itu yang sangat penting," ujar Stefan.

Ahok ngotot, Bank Dunia akhirnya sepakat dua tahun

Bank Dunia akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Bank Dunia akhirnya luluh dan sepakat jangka waktu pinjaman hanya dua tahun.

"Ya kita seneng saja. Akhirnya mereka (Bank Dunia) mengerti harus dua tahun. Jadi enggak ragu-ragu lagi. Soalnya dulu Bank Dunia tidak mengatakan iya atau tidak untuk waktu penyelesaian normalisasi 13 sungai," kata Ahok usai bertemu dengan perwakilan Bank Dunia di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/6).

Ahok menceritakan, dulunya Bank Dunia lebih mengutamakan transparansi dalam anggaran. Kemudian, setelah sampai di lapangan, mereka terkendala dengan relokasi warga yang berada di bantaran sungai yang akan dikeruk.

"Saya bilang, kalau mau transparan, apa kami masih kurang transparan? Dia bilang di lapangan bisa hadapi kendala dalam memindahkan orang. Makanya kalau kamu tidak dua tahun, tetapi malah lima tahun, orang yang dapat kerohiman bisa pindah-pindah. Bisa lima kali dapat kerohiman mereka. Jadi kalau mau sekaligus dikeroyok saja," jelas Ahok.

Menurut Ahok, untuk mengerjakan pengerukan atau normalisasi sungai tersebut harus dikerjakan secara bersamaan. Baik dari BUMD atau BUMN.

"Soal BUMN dan BUMD tidak mau ikut tender, itu cerita lama. Kalau sekarang boleh ikut. Lalu proses prakualifikasinya diperpendek. Nah Bank Dunia sudah oke," tandasnya.