Jokowi akan dampingi SBY buka PRJ di Kemayoran

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Jokowi akan dampingi SBY buka PRJ di Kemayoran[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini diagendakan akan menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menghadiri pembukaan Pekan Raya Jakarta di Jakarta International Expo Kemayoran.

"Pukul 19.00 WIB, memberikan sambutan pada acara pembukaan Pekan Raya Jakarta Tahun 2013 dalam rangka HUT Jakarta ke-486 bersama Presiden RI, JIExpo Kemayoran, Jakarta," isi agenda dari protokoler Humas Pemprov DKI Jakarta, Senin (10/6).

Jokowi berkeinginan menyulap PRJ dengan nuansa yang berbeda. Menurutnya, PRJ akan dievaluasi agar nuansa kerakyatan lebih ditonjolkan.

Kemudian untuk tahun depan, PRJ kemungkinan besar tidak lagi digelar di Kemayoran. Namun akan digeser di Lapangan Monas dengan harapan seluruh warga Jakarta dengan mudah menikmati pesta rakyat tersebut.

"Masih direncanakan," ujar Jokowi di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6).

Adapun alasannya menurut Jokowi adalah supaya ada kombinasi antara usaha kecil, menengah dan memamerkan produk-produk berbasis budaya.

Jokowi menilai PRJ yang sekarang ini jauh dari roh kerakyatan. PRJ menonjolkan kepentingan bisnis besar dan hanya mengejar kepentingan komersialisme. Padahal, PRJ disuguhkan bertujuan untuk menghibur rakyat dan warga Jakarta.

"Ya nanti itu supaya kembali ke rohnya, bahwa itu untuk produk-produk kreatif berbasis budaya," jelas Jokowi.

Bersama pengusaha, SBY serang Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="432"] Bersama pengusaha, SBY serang Jokowi[/caption]

Hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selama ini diketahui baik-baik saja. Tapi, siapa sangka kepala pemerintahan itu menyindir anak buahnya di ibu kota pada sebuah forum besar.

Di hadapan ratusan peserta Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kemarin, SBY menyindir soal Upah Minimum Provinsi (UMP). Presiden meminta agar persoalan upah buruh tidak dikaitkan dengan kepentingan politik untuk menjadi populis di mata masyarakat.

"Jangan dikaitkan dengan politik. Saya ingatkan politisi, kolega-kolega saya, janganlah mendorong sesuatu yang bisa jadi bom waktu, harus rasional, jernih. Populisme membabi buta tidak baik. Keberpihakan pada kaum lemah, ya. Tapi harus dengan cara cerdas," tegas SBY.

Hal itu dikatakan SBY saat memberi sambutan dalam Munas Apindo di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. Hadir dalam acara Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pertanian Suswono, Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

SBY melanjutkan, upah buruh yang terlampau rendah tidaklah adil dan tepat. Namun, kenaikan upah juga harus berlandaskan kepada kemampuan perusahaan kepada buruh. Jika tidak, kenaikan secara paksa dapat membebani pengusaha.

"Kalau bangkrut nanti ada PHK. Kalau PHK yang menderita juga pekerja," tambahnya.

SBY memang tidak mengatakan pernyataannya itu ditujukan langsung kepada Jokowi. Namun, untuk diketahui, yang paling meresahkan pengusaha belakangan ini adalah UMP DKI 2013 yang ditetapkan naik menjadi Rp 2,2 juta, dari tahun sebelumnya Rp 1,5 juta.

Kenaikan UMP DKI itu diakui sangat berat oleh pengusaha. "UMP telah ditetapkan. Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi sebelumnya pada forum yang sama.

Mendengar 'kritikan' SBY dan pengusaha itu, Jokowi bersikap santai. Menurut dia, UMP DKI telah disepakati oleh semua pihak, yakni buruh, pemerintah dan pengusaha.

"Gubernur itu hanya tanda tangan, yang menetapkan mereka sendiri. Mereka di ruangan ada Apindo, serikat pekerja, pemerintah, sama komisi, tokoh mereka bicara dan mereka menentukan," ujar Jokowi usai menghadiri acara.

Jokowi menegaskan lagi, kalau dia hanya menandatangani keputusan yang sudah dibuat oleh buruh, pemerintah dan pengusaha.

"Mereka udah sepakat baru masuk ke meja saya, saya tanda tangan. Yang menentukan dan menetapkan bukan kita. Jangan keliru, bukan Pemrov. Saya enggak pernah nengok kamarnya. Artinya itu sudah sepakat," kata Jokowi seraya tersenyum.