Rahmawati Ragukan Kemampuan Jokowi Jadi Capres

Bagi Rahmawati Soekarnoputri, calon presiden (capres) 2014 tak harus tua karena anak muda pun jadi. Persoalannya, seorang capres tak cukup hanya menonjol karena performanya, tetapi juga harus kuat pemikirannya.

Saat ditemui di sela-sela peringatan ulang tahun Bung Karno di rumahnya, Jakarta, Kamis (6/6/2013), Rahmawati mengaku belum memberikan penilaian karena nama-nama yang sekarang muncul belum memberi visi misi.

"Saya tidak menekankan tua apa mudanya. Tetapi, performa, pemikiran diperlukan. Kalau dikatakan tua, tidak jelas orientasinya dan disorientasi membawa bangsa ini enggak jelas ke mana, percuma dong," tuturnya. Menurut Rahmawati, capres lebih baik yang muda, militan, progresif, dan memiliki pemikiran revolusioner.

Namun, tidak lantas Rahmawati langsung setuju dengan munculnya Joko Widodo (Jokowi) yang digadang bakal maju sebagai capres. "Dengan segala hormat, Pak Jokowi kan memang populer. Untuk menilai apakah dia akan membawa pikiran-pikiran besar untuk kemajuan ke depan, itu tidak gampang," papar Rahmawati.

"Sekarang kan Pak Jokowi memimpin DKI. Tapi, memimpin negara tidak seperti memimpin Jakarta, sangat kompleks. Kompleksitasnya besar sekali memimpin negara," ujarnya.

Sementara ketika ditanya soal kans keponakannya, Puan Maharani, menjadi capres, Rahmawati menjawab diplomatis. "Kalau boleh, saya pribadi berkomentar Puan masih belum mature," katanya. (Yogi Gustaman/Tribunnews)

Interpelasi Muncul karena Jokowi Dianggap Mengancam?

[caption id="" align="alignleft" width="504"] Interpelasi Muncul karena Jokowi Dianggap Mengancam?[/caption]

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai rencana interpelasi yang digulirkan oleh DPRD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan hal yang terlalu mengada-ada. Boni menuding, ada pihak yang sengaja menggulirkan rencana interpelasi untuk menggerus kepopuleran mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

"Harus dipahami, ide (interpelasi) ini kurang ajar, ide yang terlalu kerdil dan mengada-ada," kata Boni, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2013).

Boni menjelaskan, alasan menggerus kepopuleran Jokowi sangat mungkin dilakukan pihak tertentu yang merasa terancam secara politik. Pasalnya, merujuk dari berbagai hasil survei, Jokowi dianggapnya sosok calon presiden yang paling potensial di Pemilihan Presiden 2014.

Bahkan lebih jauh, Jokowi, menurut Boni, akan memenangi Pilpres 2014 tanpa perlu kampanye apabila yang bersangkutan bersedia mencalonkan diri. Saat ini popularitas Jokowi dianggap berada di atas semua sosok calon presiden.

"Konteks ini yang menurut banyak elite politik merasa terganggu dengan Jokowi. Ide interpelasi DPRD lebih kental politisnya. Ini ada kelompok yang bermain di balik layar dan menginginkan Jokowi tak maju (sebagai capres) di 2014," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan menggunakan hak interpelasinya. Hak interpelasi digunakan sebagai hak tanya legislatif kepada eksekutif. Namun kemudian, sejumlah Anggota DPRD mengartikan interpelasi sebagai langkah untuk mencopot Jokowi sebagai pemmimpin Jakarta.

Sedikitnya 30 Anggota DPRD telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pernyataan sikapnya menggunakan hak interpelasi. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, sebenarnya peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

PDIP yakin Jokowi tidak akan pindah ke lain hati

[caption id="" align="alignleft" width="324"] PDIP yakin Jokowi tidak akan pindah ke lain hati[/caption]

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu muncul dalam survei Pemilu 2014 sebagai kandidat calon presiden atau calon wakil presiden. Tidak sedikit partai yang ingin mengusung Jokowi sebagai capres atau cawapres jelang pemilu.

Namun hal itu tidak membuat PDIP ketar-ketir, sebagai partai yang menaungi Jokowi, partai berlambang banteng tersebut merasa terhormat dengan apresiasi partai lainnya.

"Kalau ada apresiasi dari publik atau lainnya maka disambut baik. Tapi penyambutan itu harus dari proses politik. Jokowi secara personal sudah teruji loyalitasnya untuk partai," kata Ketua DPP PDIP, Firman Jaya di Galeri Cafe, Jakarta, Minggu (5/5).

Dia mengakui tak heran jika Jokowi banyak mendapat respon positif termasuk dari lawan partai. Tetapi Firman percaya Jokowi tidak akan mudah berpaling ke lain hati.

"Dia memang kader, (kalau pun ada penawaran) dia mengembalikan pada PDIP dia menghormati PDIP," tutup Firman.

Sebelumnya, menurut Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, dari 100 nama yang pernah memimpin daerah baik gubernur, wali kota dan bupati, timnya kemudian menyeleksi 10 nama. 10 Nama itu merupakan kepala daerah aktif dan tidak lagi menjabat. Dalam pelaksanaan survei, ada 10 poin penilaian untuk tiap individu.

Dari hasil survei yang dilakukan selama Januari-April 2013 kemarin, untuk 10 aspek penilaian yang dinilai tim peneliti, mantan wali kota Solo itu memperoleh skor tertinggi yakni 82,54 persen. Dia mengalahkan beberapa nama kepala daerah beken lainnya.

"Survei ini kita lakukan dalam rangka memberikan 'menu' tambahan referensi alternatif kepada publik dan partai politik dalam proses penjajakan kandidat Presiden dan Wakil Presiden 2014," tambahnya.