Penolakan warga fatmawati[/caption]Pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) dipastikan tetap jalan terus, meskipun untuk jalur layangnya ditolak sejumlah warga Fatmawati, Jakarta Selatan. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyiapkan opsi membeli seluruh properti milik warga Fatmawati yang menolak pembangunan megaproyek transportasi massal tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, penolakan warga karena adanya asumsi kawasan pemukiman menjadi kumuh akibat dilewati oleh transportasi berbasis rel ini. “Kondisi serupa seperti pemukiman warga di Stasiun Kereta Api Juanda dan segala macam,” kata Basuki di Balaikota, Senin (6/5).
Menurut Basuki, warga Fatmawati belum mengetahui secara pasti kondisi properti yang dilewati MRT di sejumlah negara yang sudah mengoperasikan transportasi massal ini. "Warga takut propertinya turun. Padahal, justru sebaliknya properti di sepanjang jalur MRT, nilai jualnya semakin mahal," ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Basuki menawarkan opsi pembelian properti kepada warga sehingga proses pembangunan berjalan lancar dan target penyelesaian tercapai pada tahun 2017.
“Nah kita tawarkan saja, kalau diperkirakan properti warga akan turun, kita beli saja. Mumpung, sekarang harganya masih tinggi,” tukasnya.
Sekadar diketahui, rencana pembangunan sarana transportasi massal MRT ditolak warga kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Warga setempat menginginkan pembangunan proyek tersebut dilakukan di bawah tanah (subway). Terlebih, area pemukiman warga sudah menjadi area yang tertata sejak tahun 1960. Begitu pula para pedagang yang berada di Pasar Blok A, Pasar Cipete, dan Pasar Mede yang mengaku sudah eksis sejak puluhan tahun lalu di lokasi tersebut.
No comments:
Post a Comment