ini dia pengumuman seleksi lurah dan camat DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah Memenuhi Persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Camat dan Lurah, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.    Persyaratan Seleksi Terbuka Camat
a.    Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
b.    Pangkat paling rendah III/d;
c.   Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional;
d.    Menduduki jabatan  Eselon IV a atau Eselon III b, kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional ;
e.    Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
f.    Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g.   Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
h.   Tidak berstatus sebagai tersangka;
i.   Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit pemerintah  yang ditunjuk; dan
j.    Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan

2.    Persyaratan Seleksi Terbuka Lurah
a.    Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
b.    Pangkat paling rendah III/c dan paling tinggi III/d;
c.    Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
d.    Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.    Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
f.     Tidak berstatus sebagai tersangka;
g.   Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; dan
h.    Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Rumpun Pendidikan dan Rumpun Kesehatan.

3.    Ketentuan Pendaftaran
Peserta Seleksi terbuka camat dan lurah harus melakukan pendaftaran secara online yang dilaksanakan pada tanggal 8 April s.d 22 April 2013 melalui Website resmi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.

4.    Ketentuan Lain-lain
a.    Dalam Seleksi ini, Tidak Dikenakan Biaya atau Pungutan Dalam Bentuk Apapun.
b.    Setiap perkembangan informasi seleksi dimaksud disampaikan melalui Website resmi Tim Seleksi.
c.    Bagi Camat dan Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun dan telah mengikuti Diklatpim Tingkat IV.
d.   Bagi Wakil Camat dan Wakil Lurah definitif tidak berlaku pada persyaratan usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
e.   Bagi Camat dan Lurah definitif yang tidak mendaftar atau tidak mengikuti seleksi dianggap Mengundurkan diri dari Jabatan Struktural.

Sumber: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Ahok geram banyak warga bikin KJP dan KJS dengan KTP palsu

[caption id="" align="alignleft" width="540"] Ahok[/caption]

Ternyata banyak warga melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan bantuan dalam Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Mereka mengajukan permohonan bantuan pendidikan dan kesehatan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu.

"KJP, KJS, banyak orang buat KTP palsu, kita sudah banyak laporan ada yang memakai KJP itu KTP nya palsu. Ya artinya kita ambil sample lima belas ketemu satu," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai rapat pimpinan bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota Jakarta, Senin (1/4).

Kini, lanjut wakil Gubernur dengan sapaan gaul Ahok itu, pemerintah provinsi sedang mengusut masalah tersebut. Dia mengancam akan mempidanakan warga dan oknum yang melakukan pemalsuan KTP. Sejak pekan lalu, kata dia, Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) sudah ditugaskan ke lapangan.

Askesmas nanti juga akan mengambil contoh dari nama-nama orang yang mendapatkan rujukan di puskesmas, terutama mengecek resi-resi KTP baru. Kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan melakukan pengecekan.

"Kita akan instruksikan nanti puskesmas di link kan bisa buka data dukcapil orang-orang petugas di puskesmas. Karena banyak sekali orang-orang luar kota datang manfaatin itu. Misal dia datang berobat terus langsung tahu KJS, dia dapatkan KTP palsu terus pura-pura masuk lagi lewat puskesmas, untuk dapatkan gratis," jelasnya.

Kemudian dari mana asalnya KTP palsu tersebut akan ditelusuri. Sebab selama ini telah ditemukan kasus pemalsuan KTP di daerah petukangan Jakarta Selatan.

Adapun pihak yang dipidanakan yakni orang yang membuat KTP dan oknum petugas yang memuluskan pembuatan kartu identitas tersebut. Mereka bisa dijerat karena bersekongkol."Ini merupakan persekongkolan yang besar. Terus melibatkan orang-orang yang bergerak di jaminan kesehatan dan segala macam lagi. Pokoknya dibongkarlah, sanksinya di KUHP sudah ada,"terangnya.

Ditemui terpisah Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto membenarkan banyak warga yang menginginkan KJP dengan memalsukan status kependudukan. Padahal, orang-orang tersebut bukan asli Jakarta.

"Diminta Gubernur, Dukcapil dan inspektorat menyaring atau memposisikan supaya proporsional, sebab dengan KTP dan SKTM mudah mendapatkan KJP," katanya.

Jokowi akan jadikan Marunda seperti Singapura

[caption id="" align="alignleft" width="493"] Rusun marunda[/caption]

Kepergian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura selama dua hari, selain ingin mengetahui proses pembangunan stasiun di bawah tanah juga meninjau dua taman kota di negara singa tersebut, yakni Bhisan Park dan Ang Mo Kio Park. Nantinya, di setiap rumah susun yang dibangun akan dilengkapi dengan taman kota.

Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.

"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).

Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.

"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.

Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.

Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.

"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.

Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.

"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.

Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.

Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.

"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.

Di Singapura, Jokowi belajar perencanaan dan manajemen MRT

[caption id="" align="alignleft" width="274"] mrt[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melawat ke Singapura selama dua hari untuk belajar tentang perencanaan MRT. Dalam kunjungan tersebut, bertemu dengan Land Transport Authority yang merupakan gabungan dua institusi Dinas Perhubungan dan Dinas PU pemerintah Singapura.

Selama dua hari di Singapura, Jokowi didampingi oleh Kepala Bappeda Sarwo Handayani dan Asisten Sekda bidang Pembangunan Wiryatmoko.

"Ketemu sama land transport authority dari pemerintah Singapura. Bukan mengkaji, tapi mendengarkan paparan soal perencanaan dan pelaksanaan MRT seperti apa," ujar Kepala Bappeda Sarwo Handayani di Balai kota Jakarta, Senin (1/4).

Dalam pemaparan tersebut Singapura menjelaskan cara membangun, merencanakan MRT yang sukses beroperasi di sana. Kemudian prinsip dasar pembangunan MRT seperti apa.

"Perencanaan, manajemen, pengelolaannya," jelasnya.

Sedangkan, Yani begitu disapa mengaku belum ada kesepakatan kerjasama dengan Singapura sebagai advisor. Namun, murni hanya belajar tentang MRT. "Kita mau belajar saja. Kan negara tetangga bisa saja bawa-bawa," katanya sembari tertawa.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku belum ada kesepakatan pemakaian penasihat dari pihak Singapura. Namun, kemungkinan menggunakan tim konsultan dari sana terbuka. "Oh itu, aku nggak tahu," ujar Ahok.

MRT yang diinginkan Jokowi, menurut Ahok, tidak semua diserahkan kepada Jepang mulai dari pinjaman, konsultan maupun tim pengawas. Sehingga, ada satu negara yang dapat menjadi tim pengawas atau konsultan.

"Pak Jokowi dulu itu pengennya gini, MRT kan semuanya dari Jepang, pinjaman Jepang, konsultan Jepang. Nah kalau pengawasan semua Jepang, gimana kalau Jepang semua gimana gitu lho. Nah kalau yang ngawasi ada dari Hongkong dan Singapur kan ada korsel kan lebih ngimbangin gitu loh," kata Ahok.

Hal tersebut bukan untuk mengkritisi JICA sebagai negara pemberi pinjaman asal Jepang. Tetapi murni ingin ada pihak negara lain sebagai penyeimbang. "Bukan mengkritisi, makanya klo semua satu jenis kan gimana," katanya.

Pemilihan Singapura sebagai negara yang ditinjau karena lebih dekat dan biaya lebih murah. "Karena paling dekat, jauh kali di Sanghai, biaya juga lebih mahal kalau di sanghai," tegasnya.

Biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk tinjauan tersebut hanya untuk membiayai perjalan dinas Kepala Bappeda dan Asisten Sekda Bidang Pembangunan. Sementara Gubernur menggunakan biaya sendiri yang berasal dari dana operasional, sedangkan pihak MRT menggunakan biaya sendiri dari MRT.

Jokowi : Jakarta Kota Jasa & Perdagangan, Bukan Kota Industri

[caption id="" align="alignleft" width="230"] doc detik.com[/caption]

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat 90 perusahaan garmen dan tekstil berpindah lokasi dari DKI Jakarta, karena upah minimum provinsi (UMP) tinggi. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan ini.

Jokowi mengatakan, dirinya maklum apabila dunia usaha pindah lokasi, karena pengusaha melihat peluang yang lebih menguntungkan untuk memindahkan lokasi pabriknya ke lokasi dengan UMP yang lebih murah.

"Kita ini di Jakarta kan kota jasa dan perdagangan bukan kota kota industri," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2013).

Dikatakan mantan Walikota Solo ini, dirinya akan terus memperbaiki iklim investasi di Jakarta sehingga lapangan kerja akan terus tercipta.

"Kalau semua pelayanan, perizinan pelayanan untuk bisnis dipercepat, infrastruktur sudah komplit, kita nggak perlu promosi banyak-banyak, yang paling penting memperbaiki produk pelayanan. Pelayanan yang cepat juga merupakan insentif," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, proses perpindahan 90 perusahaan dari Jakarta ini akan berlangsung selama 9 bulan ke depan. Sebab, perusahaan tersebut harus melakukan kewajiban untuk pembayaran pesangon bagi karyawan.

Ikuti Gerak Cepat Jokowi, Pemkot Jakut Langsung Tata Kali Pakin

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Jakarta Utara tidak menunda-nunda program yang telah disiapkan. Mengikuti gerak cepat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pembongkaran permukiman di sepanjang Kali Pakin, Penjaringan, langsung diikuti penataan berupa pengerasan lahan di sepanjang bantaran."Ya, rencana ini enggak bisa ditunda-tunda lagi. Rencananya, lahan ini akan dijadikan jalan sebagai jalur alternatif menuju Pluit," kata Sekretaris Kota Jakarta Utara Yuliadi saat ditemui Kompas.com di lokasi bongkaran, Rabu (27/2/2013).

Lahan di wilayah RW 07 sepanjang Kali Pakin dibongkar untuk mencegah berulangnya banjir besar sebagaimana yang terjadi pada Januari lalu. Lokasi tersebut juga akan ditata dengan pelebaran jalan dilengkapi pemasangan lampu taman di sepanjang kali. "Sekarang dilakukan pengerasan dulu untuk pelebaran jalan. Nanti, sisi utara akan dipasang lampu sepanjang pinggir kali biar terlihat indah," ujar Yuliadi.

Selanjutnya, proyek ini akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Jalur alternatif dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di pertigaan Muara Baru. Warga dari arah Kota dan Pasar Ikan menuju Pluit bisa memanfaatkan jalur ini.

"Jadi yang ke arah utara buat kendaraan yang menuju ke Muara Baru. Yang ke Pluit bisa lewat sini biar tidak terlalu parah kemacetan di simpang Muara Baru," ujar Yuliadi.

Jalan yang melintas di Kali Pakin menuju Waduk Pluit selama ini jarang dilalui kendaraan umum. Selain karena sempitnya jalan, lokasi tersebut sebelumnya juga dipenuhi permukiman kumuh.

Pembongkaran permukiman ilegal itu dilakukan Pemkot Jakut pada Senin (25/2/2013). Sedikitnya 60 bangunan ilegal di bantaran kali dibongkar oleh aparat pemerintah setempat. Pemerintah juga tidak memberikan ganti rugi kepada warga yang menempati bangunan ilegal itu. Program ini merupakan bagian dari penataan permukiman di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, yang direncanakan Pemprov DKI.

Hari Ini Askes Mulai Layani Pasien KJS

[caption id="" align="alignleft" width="267"] KJS[/caption]

JAKARTA, KOMPAS.COM Pemprov DKI Jakarta dengan PT Askes (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS), hari ini

Senin (1/4/2013). Artinya, tercatat pula mulai hari ini, PT Askes sudah mengelola pelaksanaan jaminan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang melayani program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) DKI yang umum disebut Kartu Jakarta Sehat (KJS). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui kerja sama dengan PT Askes itu, artinya semua rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta telah siap untuk melaksanakan program KJS.

"Ya, langsung hari ini sudah mulai kerja sama dengan Askes sebagai pengelola KJS, rumah sakit pemerintah dan swasta juga sudah siap," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Basuki mengatakan, sasaran KJS adalah masyarakat miskin, rentan miskin, dan semua masyarakat DKI yang mau menggunakan puskesmas dan fasilitas rawat inap kelas III. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang dilakukan pada 1 Maret 2013 lalu. Dalam perjanjian itu disebutkan, PT Askes diamanahkan sebagai pengelola dana jaminan kesehatan masyarakat DKI. Dalam jangka waktu satu bulan ke depan, kata Basuki, pelaksanaan KJS belum dapat berjalan sendiri.

"Berjalan beriringan dilakukan dengan program Jamkesda oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebelum benar-benar dikelola Askes," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris menyambut baik kerja sama ini karena peran aktif DKI mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan per 1 Januari 2014. Dia mengatakan, kerja sama itu menjadi angin segar dan menjadi semangat PT Askes sebagai BPJS kesehatan. Pelaksanaan KJS itu, kata dia, juga akan memberi pembelajaran yang berharga untuk persiapan BPJS kesehatan.

Jumlah sasaran peserta dalam program tersebut adalah 4,7 juta jiwa terdiri 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas dan sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk DKI lainnya. Dengan perhitungan premi per member per month (PMPM) Rp 23.000 sehingga total anggaran Rp 1,2 triliun.

Dalam KJS ini dilakukan pola pembiayaan pelayanan kesehatan di RS dengan pola tarif INA CBG'S. Fasilitas kesehatan yang dapat digunakan peserta adalah 341 puskesmas meliputi 44 puskesmas kecamatan dan 297 puskesmas kelurahan, 132 rumah sakit terdiri RS pemerintah, RS pusat, dan RS swasta.

"Fasilitas kesehatan khususnya puskesmas di Jakarta sudah baik, sehingga tidak perlu berbondong-bondong ke rumah sakit. Ini merupakan cara agar pemanfaatan fasilitas kesehatan di tingkat dasar dapat optimal. Dengan begitu, kualitas puskesmas akan baik, dan pembiayaan pelayanan kesehatan akan semakin efisien," kata Fachmi.