mrt[/caption]Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melawat ke Singapura selama dua hari untuk belajar tentang perencanaan MRT. Dalam kunjungan tersebut, bertemu dengan Land Transport Authority yang merupakan gabungan dua institusi Dinas Perhubungan dan Dinas PU pemerintah Singapura.
Selama dua hari di Singapura, Jokowi didampingi oleh Kepala Bappeda Sarwo Handayani dan Asisten Sekda bidang Pembangunan Wiryatmoko.
"Ketemu sama land transport authority dari pemerintah Singapura. Bukan mengkaji, tapi mendengarkan paparan soal perencanaan dan pelaksanaan MRT seperti apa," ujar Kepala Bappeda Sarwo Handayani di Balai kota Jakarta, Senin (1/4).
Dalam pemaparan tersebut Singapura menjelaskan cara membangun, merencanakan MRT yang sukses beroperasi di sana. Kemudian prinsip dasar pembangunan MRT seperti apa.
"Perencanaan, manajemen, pengelolaannya," jelasnya.
Sedangkan, Yani begitu disapa mengaku belum ada kesepakatan kerjasama dengan Singapura sebagai advisor. Namun, murni hanya belajar tentang MRT. "Kita mau belajar saja. Kan negara tetangga bisa saja bawa-bawa," katanya sembari tertawa.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku belum ada kesepakatan pemakaian penasihat dari pihak Singapura. Namun, kemungkinan menggunakan tim konsultan dari sana terbuka. "Oh itu, aku nggak tahu," ujar Ahok.
MRT yang diinginkan Jokowi, menurut Ahok, tidak semua diserahkan kepada Jepang mulai dari pinjaman, konsultan maupun tim pengawas. Sehingga, ada satu negara yang dapat menjadi tim pengawas atau konsultan.
"Pak Jokowi dulu itu pengennya gini, MRT kan semuanya dari Jepang, pinjaman Jepang, konsultan Jepang. Nah kalau pengawasan semua Jepang, gimana kalau Jepang semua gimana gitu lho. Nah kalau yang ngawasi ada dari Hongkong dan Singapur kan ada korsel kan lebih ngimbangin gitu loh," kata Ahok.
Hal tersebut bukan untuk mengkritisi JICA sebagai negara pemberi pinjaman asal Jepang. Tetapi murni ingin ada pihak negara lain sebagai penyeimbang. "Bukan mengkritisi, makanya klo semua satu jenis kan gimana," katanya.
Pemilihan Singapura sebagai negara yang ditinjau karena lebih dekat dan biaya lebih murah. "Karena paling dekat, jauh kali di Sanghai, biaya juga lebih mahal kalau di sanghai," tegasnya.
Biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk tinjauan tersebut hanya untuk membiayai perjalan dinas Kepala Bappeda dan Asisten Sekda Bidang Pembangunan. Sementara Gubernur menggunakan biaya sendiri yang berasal dari dana operasional, sedangkan pihak MRT menggunakan biaya sendiri dari MRT.
No comments:
Post a Comment