Ahok[/caption]Ternyata banyak warga melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan bantuan dalam Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Mereka mengajukan permohonan bantuan pendidikan dan kesehatan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu.
"KJP, KJS, banyak orang buat KTP palsu, kita sudah banyak laporan ada yang memakai KJP itu KTP nya palsu. Ya artinya kita ambil sample lima belas ketemu satu," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai rapat pimpinan bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota Jakarta, Senin (1/4).
Kini, lanjut wakil Gubernur dengan sapaan gaul Ahok itu, pemerintah provinsi sedang mengusut masalah tersebut. Dia mengancam akan mempidanakan warga dan oknum yang melakukan pemalsuan KTP. Sejak pekan lalu, kata dia, Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) sudah ditugaskan ke lapangan.
Askesmas nanti juga akan mengambil contoh dari nama-nama orang yang mendapatkan rujukan di puskesmas, terutama mengecek resi-resi KTP baru. Kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan melakukan pengecekan.
"Kita akan instruksikan nanti puskesmas di link kan bisa buka data dukcapil orang-orang petugas di puskesmas. Karena banyak sekali orang-orang luar kota datang manfaatin itu. Misal dia datang berobat terus langsung tahu KJS, dia dapatkan KTP palsu terus pura-pura masuk lagi lewat puskesmas, untuk dapatkan gratis," jelasnya.
Kemudian dari mana asalnya KTP palsu tersebut akan ditelusuri. Sebab selama ini telah ditemukan kasus pemalsuan KTP di daerah petukangan Jakarta Selatan.
Adapun pihak yang dipidanakan yakni orang yang membuat KTP dan oknum petugas yang memuluskan pembuatan kartu identitas tersebut. Mereka bisa dijerat karena bersekongkol."Ini merupakan persekongkolan yang besar. Terus melibatkan orang-orang yang bergerak di jaminan kesehatan dan segala macam lagi. Pokoknya dibongkarlah, sanksinya di KUHP sudah ada,"terangnya.
Ditemui terpisah Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto membenarkan banyak warga yang menginginkan KJP dengan memalsukan status kependudukan. Padahal, orang-orang tersebut bukan asli Jakarta.
"Diminta Gubernur, Dukcapil dan inspektorat menyaring atau memposisikan supaya proporsional, sebab dengan KTP dan SKTM mudah mendapatkan KJP," katanya.
No comments:
Post a Comment