Lurah Warakas[/caption]Sikap Lurah Warakas, Mulyadi, yang tiba-tiba melunak terhadap proses lelang jabatan lurah dan camat yang mulai diterapkan tahun ini, ditanggapi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. Menurutnya, ia merasa tidak perlu untuk bertemu dengan yang bersangkutan, karena untuk proses lelang jabatan itu ditangani langsung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.
“Kenapa harus ketemu? Nggak ada masalah kok. Cuma dia (Mulyadi) saja yang ribut-ribut sendiri. BKD DKI sekarang lagi ngurusin itu,” kata Basuki di Balaikota, Jumat (3/5).
Basuki menuturkan, tidak pernah mengetahui kabar Lurah Warakas, Mulyadi, yang telah menyampaikan permohonan maaf atas segala pernyataannya menentang lelang jabatan. Ia juga mengaku tidak tahu- menahu tentang kesediaan Mulyadi untuk mengikuti proses lelang jabatan tersebut.
“Saya nggak tahu lah. Itu urusan BKD,” ungkapnya seraya tersenyum.
Basuki juga menyatakan tidak tahu-menahu kabar dugaan Mulyadi memiliki dan menyewakan unit rumah susun (rusun) seharga Rp 1.750.000 per bulan. Bahkan, dirinya membantah bila stafnya telah berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Jati Waluyo, mengenai kasus Mulyadi tersebut.
“Itu tugas UPT. Soal petugas yang bernama Natanael, itu salah satu pengawas Rusun Marunda yang melaporkan soal tersebut," ucapnya.
Basuki menambahkan, dirinya tidak peduli siapa yang memiliki rusun di Jakarta. Namun, rusun tersebut seharusnya dihuni oleh pemilik dan tidak boleh disewakan kepada orang lain. “Rusun bila terbukti disewakan ke orang lain akan disita dan diputihkan untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan,” tegasnya.
No comments:
Post a Comment