Nasib Lurah Warakas di Tangan BKD

[caption id="" align="alignleft" width="358"] Lurah Warakas[/caption]

Sikap Lurah Warakas, Mulyadi, yang tiba-tiba melunak terhadap proses lelang jabatan lurah dan camat yang mulai diterapkan tahun ini, ditanggapi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. Menurutnya, ia merasa tidak perlu untuk bertemu dengan yang bersangkutan, karena untuk proses lelang jabatan itu ditangani langsung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.

“Kenapa harus ketemu? Nggak ada masalah kok. Cuma dia (Mulyadi) saja yang ribut-ribut sendiri. BKD DKI sekarang lagi ngurusin itu,” kata Basuki di Balaikota, Jumat (3/5).

Basuki menuturkan, tidak pernah mengetahui kabar Lurah Warakas, Mulyadi, yang telah menyampaikan permohonan maaf atas segala pernyataannya menentang lelang jabatan. Ia juga mengaku tidak tahu- menahu tentang kesediaan Mulyadi untuk mengikuti proses lelang jabatan tersebut.

“Saya nggak tahu lah. Itu urusan BKD,” ungkapnya seraya tersenyum.

Basuki juga menyatakan tidak tahu-menahu kabar dugaan Mulyadi memiliki dan menyewakan unit rumah susun (rusun) seharga Rp 1.750.000 per bulan. Bahkan, dirinya membantah bila stafnya telah berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Jati Waluyo, mengenai kasus Mulyadi tersebut.

“Itu tugas UPT. Soal petugas yang bernama Natanael, itu salah satu pengawas Rusun Marunda yang melaporkan soal tersebut," ucapnya.

Basuki menambahkan, dirinya tidak peduli siapa yang memiliki rusun di Jakarta. Namun, rusun tersebut seharusnya dihuni oleh pemilik dan tidak boleh disewakan kepada orang lain. “Rusun bila terbukti disewakan ke orang lain akan disita dan diputihkan untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan,” tegasnya.

Seorang Warga Warakas Mengaku Menyesal Pilih Jokowi

[caption id="" align="alignleft" width="230"] Seorang Warga Warakas Mengaku Menyesal Pilih Jokowi[/caption]

Lelang jabatan yang diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, ternyata mendapat kekecewaan. Salah satunya warga Warakas, Teli yang diwawancarai Kompas.com. Teli kemudian mengaku menyesal memilih Jokowi saat Pilgub tahun lalu.

Ia mengaku mendukung langkah lurahnya, Mulyadi, menentang kebijakan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang biasa disebut dengan lelang jabatan lurah dan camat. Bahkan, ada yang sampai menyesal memilih Jokowi karena hal ini.

"Setelah ada lelang jabatan, menyesal saya pilih Jokowi. Kemarin, pas Pak Mulyadi dirawat di rumah sakit, beliau tetap mau melayani tanda tangan untuk kita semua. Mana ada pejabat sakit masih mau melayani warganya? Pak Mulyadi juga yang membimbing kita dari warga wilayah kumuh menjadi warga yang maju," kata Teli, warga Warakas, kepada Kompas.com, di Warakas, Jakarta Utara, Rabu (1/5/2013).

Teli mengatakan bahwa Mulyadi bukanlah sebuah "barang bekas". Jadi, ia tak sepantasnya untuk dilelang. Menurut dia, jabatan camat dan lurah yang kosong seharusnya yang menjadi prioritas Jokowi untuk menyelenggarakan program tersebut.

Mulyadi, menurutnya, tidak pantas untuk diganti karena Mulyadi telah tujuh tahun mengabdikan hidupnya untuk warga Warakas.

"Pak Mulyadi sudah terbukti kinerjanya di Warakas. Jokowi jangan asal ganti-ganti saja. Kami senang dengan kinerja beliau," cetus Teli.

Bahkan, ia meyakini kalau pasti banyak pegawai negeri sipil (PNS), lurah, atau camat yang tidak setuju dengan program unggulan Jokowi tersebut. Menurutnya, hanya Mulyadi yang berani melawan Jokowi dan menuding lurah dan camat definitif lainnya hanya sebatas asal bapak senang (ABS).

Teli pun menjabarkan berbagai penghargaan yang pernah diraih wilayahnya saat dipimpin oleh Mulyadi, antara lain, Juara II Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jakarta Utara tahun 2008, Juara I Bulu Tangkis Ganda Putra Jakarta Utara tahun 2009.

Kemudian, juara I Lomba Keterampilan Menyuluh Posyandu tahun 2010, dan Juara I Lomba Rumah Sehat dan Pemanfaatan Tanah Pekarangan 2010.

Sebelumnya diberitakan,  Lurah Warakas Mulyadi menolak untuk mengikuti proses seleksi promosi terbuka jabatan lurah. Saat proses tes online uji kompetensi bidang pun, ia tak mengikuti ujian tersebut.

Ia akan mengajukan uji materi ke MK karena menurutnya ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada.

Menurut Mulyadi, terdapat 80 peserta uji kompetensi dari staf lurah sampai camat yang tidak ikut ujian tersebut pada Sabtu dan Minggu kemarin. Ia pun sudah berkoordinasi untuk menolak proses uji kompetensi tersebut.

Jokowi Harus Laporkan ke KPK Bas dari Metallica

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Harus Laporkan ke KPK Bas dari Metallica[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bas yang diterimanya dari personel Metallica, band heavy metal asal Los Angeles, Amerika Serikat. Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono menilai, pemberian itu bisa saja menjadi gratifikasi. KPK perlu memverifikasi lebih jauh apakah ada konflik kepentingan di balik pemberian bas tersebut atau tidak.

"Boleh menerima, tetapi dilaporkan ke KPK karena pemberian tersebut diduga terkait jabatannya sebagai Gubernur DKI. Kami butuh verifikasi dan informasi dari pihak-pihak apakah ada konflik kepentingan atau tidak," kata Giri melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Sabtu (4/5/2013).

Sesuai Pasal 16 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, lanjut Giri, setiap pejabat atau penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah apapun terkait jabatannya. Pejabat atau penyelenggara negara yang menerima hadiah tersebut, harus melaporkannya kepada KPK.

"Gitar yang diberikan band sekelas Metallica, kemungkinan besar mempunyai nilai istimewa," tambah Giri.

Seperti diberitakan, Jokowi menerima bas bermerek Ibanez dari personel Band Metallica, Robert Trujillo. Bas berwarna cokelat itu diterimanya melalui seorang promotor bernama Jonathan Liu. Liu menemui Jokowi di Balaikota Jakarta beberapa waktu lalu, setelah ia bertemu dengan Trujillo di AS.

Selaku promotor, Liu berencana menggelar konser Metallica di Jakarta. Rencana konser Metallica ini disambut baik Jokowi. Mantan Wali Kota Surakarta itu lantas menawarkan tiga alternatif lokasi untuk dijadikan tempat konser Metallica jika konser di Jakarta, yakni di sekitar Monumen Nasional (Monas), kawasan sekitar Museum Fatahillah, atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Tahun ini Ahok garap Muara Angke jadi kampung tematik nelayan

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Tahun ini Ahok garap Muara Angke jadi kampung tematik nelayan[/caption]

Kampung tematik yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnawam (Ahok) akan dibangun di Muara Angke Jakarta Utara tahun ini. Terkait rencana itu, Ahok juga telah melakukan pertemuan dengan tim arsitek untuk membangun Rusun Muara Angke.

"Iya pertemuannya dari pagi sudah berlangsung. Rencananya kita mau bikin rusun tematik di Muara Angke," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/5).

Tematik yang akan dibangun dalam Rusun Muara Angke ini adalah Rusun Nelayan. Konsepnya, rusun akan dibangun satu tower dengan unit rumah di bawah 100 unit.

"Kita mau wujudkan satu contoh rusun tematik. Khusus dirancang untuk nelayan. Nanti dalam rusun itu dibuatkan aqua fever yang dapat digunakan untuk budi daya ikan. Ya kita bangun satu tower dulu lah, jumlahnya di bawah 100 unit," jelasnya.

Selain itu, akan dibangun pasar tradisional dan Puskesmas, seperti rencana Pemprov DKI dalam membangun rusun terpadu. Hal ini juga akan dijadikan sebagai destinasi wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Rusun ini akan kita tata dengan rapi dan khusus untuk nelayan. Sehingga menjadi tempat tujuan wisata di Jakarta," ungkapnya.

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah terus dilakukan, guna memberikan pelayanan kepada warga Jakarta secara optimal. Total jumlah rumah susun sederhana yang berada di DKI Jakarta sebanyak 518 blok dengan 40.544 unit rumah di lahan seluas 227,15 hektar.

 

Menebak nasib lurah penantang Jokowi, naik pangkat atau dipecat?

[caption id="" align="alignleft" width="324"] Menebak nasib lurah penantang Jokowi, naik pangkat atau dipecat?[/caption]

Nama Lurah Warakas, Mulyadi, belakangan ramai menjadi pembicaraan publik. Lurah kelahiran Solo itu secara terang-terangan menentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) soal program lelang jabatan lurah dan camat.

Alasannya, Mulyadi merasa kinerjanya tidak dihargai dengan digulirkannya program lelang jabatan tersebut. Selain itu, Mulyadi juga menilai lelang jabatan telah mencederai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Tak main-main, Mulyadi bahkan berencana menggugat kebijakan tersebut sampai Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga mengaku sudah menghubungi Yusril Ihza Mahendra untuk berkonsultasi dengan proses di MK.

Atas sikap kritisnya itu, Mulyadi mendapat dukungan dari berbagai kalangan, di antaranya dari Ketua LMK se-DKI Jakarta, Mochamad Yusuf dan warga Warakas yang menggalang aksi dukungan terhadap Mulyadi melalui tanda tangan di atas spanduk putih.

Meski demikian, Mulyadi menyadari sikap kritisnya itu bisa berbuah pahit pada dirinya. Sebab, bukan tidak mungkin dia akan dipecat dari posisi lurah. Karenanya, dia mengaku siap menghadapi segala risiko atas penolakannya kepada kebijakan Jokowi itu.

Lantas bagaimana nasib Mulyadi ke depan? Apakah dia akan mendapat sanksi pemecatan atas penolakannya itu atau jangan-jangan dia malah mendapat kenaikan pangkat atas kekritisannya itu karena memiliki banyak pendukung?

Jokowi sendiri menanggapi santai sikap kritis Mulyadi. Menurutnya, jika ada dari 1000 lurah dan camat pasti ada satu yang melakukan protes atas sebuah kebijakan. Sementara, soal rencana Mulyadi menggugat kebijakan lelang jabatan, Jokowi mengaku tidak takut.

Sebab, program tersebut sudah diatur regulasinya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) dan telah menjadi aturan Pemprov DKI.

Jokowi menilai Mulyadi sebagai lurah yang takut berkompetisi, artinya Mulyadi dinilainya sudah tak siap kerja. Meski demikian, Jokowi belum memutuskan apakah akan mencopot Mulyadi dari posisinya.

"Ya itu kewenangan saya (mencopot). Kalau memang siap kerja melayani, kalau dia siap untuk bekerja ya dilakukan apapun ya berani-berani saja," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/4).

Namun, pernyataan keras datang dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ). mantan Bupati Belitung Timur itu justru mengancam akan memecat Mulyadi dari posisi lurah Warakas.

Ahok menegaskan akan mengganti lurah dan camat jika tak sesuai visi misi Jokowi - Ahok dalam membangun Jakarta Baru. "Sekarang saja kalau mau kita bisa ganti dia kok. Urusannya apa itu, enggak ada urusan itu," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/5).

Jadi kita tunggu saja bagaimana nasib lurah penantang Jokowi .

Jokowi Bakal Bangun Parkir Bawah Tanah di Monas

[caption id="" align="alignleft" width="378"] Jokowi Bakal Bangun Parkir Bawah Tanah di Monas[/caption]

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana membangun lahan parkir bawah tanah di sekitar Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Pembangunannya direncanakan mulai tahun depan dengan menggunakan APBD DKI 2014.

Jokowi mengatakan, pembangunan lahan parkir ini merupakan serangkaian upaya untuk menyediakan lahan parkir off street, khususnya untuk pengunjung Monas dan warga yang memiliki keperluan di Balaikota Jakarta atau perkantoran lain di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Tahun depan kita bangun (parkir bawah tanah) di sekitar IRTI (Monas). Semuanya akan di dalam, tidak ada yang di atas tanah," kata Jokowi, Kamis (2/5/2013), di Balaikota Jakarta.

Agar pembangunannya bisa segera dimulai pada tahun depan, Jokowi meminta jajarannya untuk membuat design engineering detail (DED) pada tahun ini. Meski demikian, Jokowi belum mengalkulasikan besarnya anggaran yang diperlukan.

Rencana pembangunan parkir bawah tanah ini muncul setelah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Budi Susilo Soepandji menyampaikan keluhannya terkait parkir liar. Parkir liar yang dikeluhkan Budi adalah parkir on street di depan Gedung Lemhanas, Jalan Medan Merdeka Selatan. Gedung Lemhanas itu posisinya persis di sebelah Balaikota Jakarta, tempat Jokowi berkantor.

Setiap hari, beberapa mobil banyak diparkir berjajar di tepi jalan depan Gedung Lemhanas. Dalam waktu-waktu tertentu, jumlah mobil yang diparkir bahkan bisa mencapai belasan kendaraan.

Jokowi Resmikan MRT, Pinjaman JICA 125 Miliar Yen Cair

[caption id="" align="alignleft" width="398"] Jokowi resmikan proyek MRT[/caption]

Kepala Perwakilan Japan Indonesia Corporation Agency (JICA), Atsushi Sasaki, Kamis 2 Mei 2013, memastikan pinjaman sebesar 125 miliar yen untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sudah dapat cair setelah Gubernur DKI Jakarta meresmikan proyek tersebut.

Menurutnya, seluruh proses administrasi terkait pinjaman dana tersebut telah terpenuhi.  "Saya senang pembangunan MRT bisa dimulai hari ini. Ini bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang aman dan nyaman," katanya.

Ia menjelaskan, pinjaman untuk pembangunan MRT Jakarta akan berlanjut dengan berbagai program infrastruktur lainnya. Menurutnya, JICA sangat terbuka untuk melakukan kerjasama di bidang transportasi massal lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama MRT Jakarta, Dono Boestami, menjelaskan MRT Jakarta untuk fase pertama menelan investasi Rp3,6 triliun untuk pembangunan jalur dan stasiun bawah tanah.

Dalam fase pertama, terdiri dari tiga paket pekerjaan dengan nilai rata-rata Rp1 triliun. Para pemenang tender tinggal menandatangani kontrak esok hari. "Kontrak bisa ditandatangani besok, sesuai dengan habisnya masa sanggah. Ini membuat mereka tidak boleh mundur dari pembangunan," katanya.

Setelah tanda tangan kontrak, maka pemenang tender akan mendapatkan uang muka sebagai tanda jadi dan dimulainya pembangunan fisik.

Ia menjelaskan fase pertama terdiri dari tiga paket, paket pertama dan kedua dikerjakan konsorsium Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction dan paket ketiga dikerjakan oleh konsorsium Sumitomo Mitsui Construction Company-Hutama Karya.